Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki

jabatan pemerintahan.

  1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan.

  1. Pegawai Lainnya adalah pegawai selain PNS dan

PPPK yang diangkat pada jabatan yang telah

mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

www.peraturan.go.id

2019, No.156 -3-

bidang aparatur negara.

  1. Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah PNS, PPPK, dan Pegawai

Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat

yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan

dan bekerja secara penuh pada satuan

organisasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila.

Pasal 2

(1) Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila, selain diberikan penghasilan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan

tunjangan kinerja setiap bulan.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan dengan mempertimbangkan penilaian

reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan

capaian kinerja individu.

Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tidak diberikan kepada:

  • Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila yang tidak mempunyai jabatan

tertentu;

  • Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila yang diberhentikan untuk sementara

atau dinonaktifkan;

  • Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila yang diberhentikan dari jabatan

organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;

  • Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diberikan cuti di luar tanggungan

negara atau menjalani masa persiapan pensiun;

dan

www.peraturan.go.id

2019, No.156 -4-

  • Pegawai di LingkunganBadan Pembinaan Ideologi

Pancasila yang telah mendapatkan hak keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan

dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan

Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di

LingkunganBadan Pembinaan Ideologi Pancasila yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 4

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

(1) Tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 diberikan terhitung sejakdilantik

menjadi pegawaidan/atau melaksanakan tugas secara penuh dilingkunganBadan Pembinaan Ideologi

Pancasila.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan dengan memperhitungkan capaian

kinerja pegawai setiap bulannya.

Pasal 6

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 7

Besaran tunjangan kinerja yang diberikan kepada masing-

masingPegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

www.peraturan.go.id

2019, No.156 -5-

didasarkan pada kelas jabatan pada setiap jabatan.

Pasal 8

(1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

dan perubahannyaditetapkan oleh Kepala Badan

Pembinaan Ideologi Pancasilasetelah mendapat

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(2) Perubahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)yang mengakibatkan perubahan anggaran

dilakukan dengan persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh pegawai di lingkungan Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila wajib melaksanakan reformasi

birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh pimpinanBadan Pembinaan

Ideologi Pancasila dan Tim Reformasi Birokrasi

Nasional, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai

di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal

9 diatur dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2019, No.156 -6-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2019

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2019

,

ttd.

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan telah dilaksanakannyareformasi birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila sebagai upaya peningkatan kinerja, kepada pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila perlu diberikan tunjangan kinerja;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

www.peraturan.go.id

2019, No.156 -2-

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 43);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

  1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

Referensi Silang (6)
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 15/2019 — PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PP 11/2017 — MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERPRES 7/2018 — BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
PERPRES 42/2018 — HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI...