Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh pegawai di lingkungan Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila wajib melaksanakan reformasi

birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh pimpinanBadan Pembinaan

Ideologi Pancasila dan Tim Reformasi Birokrasi

Nasional, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.