Pasal 55

(1) Setiap usulan rekomendasi kebijakan wajib terlebih

dahulu dibahas bersama Dewan Pengarah.

(2) Setiap rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang disampaikan kepada Presiden wajib

mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.