UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN
Pasal 1
Untuk memperlancar tugas Presiden, dibentuk Utusan Khusus Presiden.
Pasal 2
(1) Utusan Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan
oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Utusan Khusus Presiden bertanggung
jawab kepada Presiden.
(3) Laporan pelaksanaan tugas Utusan Khusus Presiden dikoordinasikan
oleh Sekretaris Kabinet.
Pasal 3
(1) Pengangkatan dan tugas pokok Utusan Khusus Presiden ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.
(2) Utusan Khusus Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri atau
bukan Pegawai Negeri.
(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 4
(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden tetap
menerima gaji sebagai Pegawai Negeri.
www.djpp.depkumham.go.id
3 2012, No.44
(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden
diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Utusan Khusus Presiden tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
(3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden
dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya
sebagai Utusan Khusus Presiden, diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Utusan Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri.
Pasal 7
Masa bakti Utusan Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan.
Pasal 8
Utusan Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.
Pasal 9
Utusan Khusus Presiden mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Kabinet.
Pasal 10
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, setiap Utusan
Khusus Presiden dibantu paling banyak 2 (dua) Asisten dan setiap Asisten dibantu paling banyak 2 (dua) Pembantu Asisten.
(2) Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung staf
yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet atau Kementerian Sekretariat Negara.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.44 4
Pasal 11
Asisten dan Pembantu Asisten Utusan Khusus Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.
Pasal 12
(1) Asisten adalah jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural
eselon II.a.
(2) Pembantu Asisten adalah jabatan yang disetarakan dengan jabatan
struktural eselon III.a.
Pasal 13
(1) Dalam hal Asisten dijabat oleh orang yang bukan berasal dari Pegawai
Negeri, maka kepada yang bersangkutan yang diangkat dalam jabatan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II.a.
(2) Dalam hal Pembantu Asisten dijabat oleh orang yang bukan berasal
dari Pegawai Negeri, maka kepada yang bersangkutan yang diangkat dalam jabatan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon III.a.
(3) Asisten dan Pembantu Asisten yang berasal dari bukan Pegawai Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, tidak diberikan hak pensiun dan/atau pesangon.
Pasal 14
(1) Asisten dan Pembantu Asisten diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Kabinet.
(2) Masa tugas Asisten dan Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Utusan Khusus Presiden.
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, dan tata kerja serta pembiayaan pelaksanaan tugas Asisten dan Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur oleh Sekretaris Kabinet
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.depkumham.go.id
5 2012, No.44
Pasal 16
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Utusan Khusus Presiden dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Sekretariat Kabinet.
Pasal 17
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden, dibentuk Staf Khusus Presiden.
Pasal 18
(1) Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan
oleh Presiden diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.
(2) Staf Khusus Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
- Sekretaris Pribadi Presiden;
- Juru Bicara Presiden;
- Bidang Hubungan Internasional;
- Bidang Informasi/Public Relation;
- Bidang Komunikasi Politik;
- Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Bidang Komunikasi Sosial;
- Bidang Pangan dan Energi;
- Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah;
- Bidang Perubahan Iklim;
- Bidang Publikasi dan Dokumentasi;
- Bidang Bantuan Sosial dan Bencana;
- Bidang Administrasi dan Keuangan;
- Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Pasal 19
(1) Staf Khusus Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 secara
administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.44 6
(2) Staf Khusus Presiden dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan
oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, yang diangkat oleh Presiden dari salah satu Staf Khusus Presiden.
(3) Dalam penugasan sesuai bidang, masing-masing Staf Khusus
Presiden bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 20
(1) Staf Khusus Presiden dalam melaksanakan tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan instansi pemerintah.
(2) Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden
dengan baik, Sekretaris Kabinet mengatur tata kerja Staf Khusus Presiden.
Pasal 21
(1) Pengangkatan dan tugas pokok Staf Khusus Presiden ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.
(2) Staf Khusus Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan
Pegawai Negeri.
(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 22
(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Presiden
diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Presiden tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Presiden tetap
menerima gaji sebagai Pegawai Negeri.
(3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Presiden dinaikkan
pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya
sebagai Staf Khusus Presiden, diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Presiden
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah
www.djpp.depkumham.go.id
7 2012, No.44
mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24
Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.a.
Pasal 25
Masa bakti Staf Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan.
Pasal 26
Staf Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.
Pasal 27
Staf Khusus Presiden mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Kabinet.
Pasal 28
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Staf Khusus
Presiden:
- Sekretaris Pribadi Presiden dibantu oleh Wakil Sekretaris Pribadi Presiden.
- Setiap Staf Khusus Presiden dibantu paling banyak 5 (lima) Asisten dan untuk Sekretaris Pribadi Presiden 2 (dua) diantaranya diperbantukan kepada Ibu Negara.
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
paling banyak 2 (dua) Pembantu Asisten.
(3) Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung staf
yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet atau Kementerian Sekretariat Negara.
Pasal 29
Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.
Pasal 30
(1) Wakil Sekretaris Pribadi Presiden adalah jabatan yang disetarakan
dengan jabatan struktural eselon I.b.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.44 8
(2) Asisten adalah jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural
eselon II.a.
(3) Pembantu Asisten adalah jabatan yang disetarakan dengan jabatan
struktural eselon III.a.
Pasal 31
(1) Dalam hal Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu
Asisten dijabat oleh orang yang bukan berasal dari Pegawai Negeri, maka kepada yang bersangkutan yang diangkat dalam jabatan:
- Wakil Sekretaris Pribadi Presiden diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.b.
- Asisten diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II.a.
- Pembantu Asisten diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon III.a.
(2) Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten
yang berasal dari bukan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, tidak diberikan hak pensiun dan/atau pesangon.
Pasal 32
(1) Wakil Sekretaris Pribadi Presiden diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.
(2) Asisten dan Pembantu Asisten diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Kabinet.
(3) Masa tugas Wakil Sekretaris Pribadi Presiden sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Sekretaris Pribadi Presiden.
(4) Masa tugas Asisten dan Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Staf Khusus Presiden/Sekretaris Pribadi Presiden.
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, dan tata kerja serta pembiayaan pelaksanaan tugas Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan
Pasal 32 diatur oleh Sekretaris Kabinet dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
www.djpp.depkumham.go.id
9 2012, No.44
Pasal 34
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Sekretariat Kabinet.
Pasal 35
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wakil Presiden dibentuk Staf Khusus Wakil Presiden.
Pasal 36
(1) Staf Khusus Wakil Presiden melaksanakan tugas tertentu diluar
tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang diberikan oleh Wakil Presiden dalam rangka memberikan supervisi tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Wakil Presiden.
(2) Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
Bidang Umum;
Bidang Komunikasi dan Informasi;
Bidang Hukum;
Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
Bidang Ekonomi dan Keuangan;
Bidang Infrastruktur dan Investasi;
Bidang Reformasi Birokrasi; dan
Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah.
(3) Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
Pasal 37
(1) Staf Khusus Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan instansi pemerintah.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.44 10
(2) Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas Staf Khusus Wakil
Presiden dengan baik, Sekretaris Kabinet mengatur tata kerja Staf Khusus Wakil Presiden.
Pasal 38
(1) Pengangkatan dan tugas pokok Staf Khusus Wakil Presiden
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(2) Staf Khusus Wakil Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri atau
bukan Pegawai Negeri.
(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 39
(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden
diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Wakil Presiden tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden
tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri.
(3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden
dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 40
(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya
sebagai Staf Khusus Wakil Presiden, diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 41
Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Wakil Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.a.
Pasal 42
Masa bakti Staf Khusus Wakil Presiden paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden yang bersangkutan.
www.djpp.depkumham.go.id
11 2012, No.44
Pasal 43
Staf Khusus Wakil Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.
Pasal 44
Staf Khusus Wakil Presiden mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Kabinet.
Pasal 45
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Staf Khusus Wakil
Presiden, setiap Staf Khusus Wakil Presiden dibantu paling banyak 2 (dua) Asisten.
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari
Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.
(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan yang
disetarakan dengan jabatan struktural eselon II.a.
Pasal 46
(1) Dalam hal Asisten dijabat oleh orang yang bukan berasal dari Pegawai
Negeri, maka kepada yang bersangkutan yang diangkat dalam jabatan Asisten diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II.a.
(2) Asisten yang berasal dari bukan Pegawai Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam hal yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, tidak diberikan hak pensiun dan/atau pesangon.
Pasal 47
(1) Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kabinet.
(2) Masa tugas Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama
sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Staf Khusus Wakil Presiden.
Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, dan tata kerja serta pembiayaan pelaksanaan tugas Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 diatur oleh Sekretaris Kabinet dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.44 12
Pasal 49
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Staf Khusus Wakil Presiden, setiap Staf Khusus Wakil Presiden didukung staf yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet atau Kementerian Sekretariat Negara.
Pasal 50
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Khusus Wakil Presiden dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Sekretariat Kabinet.
Pasal 51
(1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden
yang mengangkat Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden dinyatakan sah dan tetap berlaku.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden
yang mengangkat Utusan Khusus Presiden yang memberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan Menteri Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden dinyatakan sah dan tetap berlaku sejak ditetapkan Keputusan Presiden dimaksud.
Pasal 52
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 53
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.depkumham.go.id
13 2012, No.44
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2012
INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2012
,
www.djpp.depkumham.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a bahwa harapan rakyat Indonesia terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung untuk dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi sangatlah tinggi dan besar;
- bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas- tugas Presiden dan Wakil Presiden, perlu membentuk Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden dengan
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.44 2
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);