Peraturan Menteri Nomor p-10-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PIHAK KETIGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Penyelesaian Secara Damai adalah penyelesaian kerugian negara yang dilakukan penggantiannya oleh pegawai negeri bukan Bendahara, pihak ketiga yang menyelesaikan secara tunai sekaligus atau dengan jalan mengangsur dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari untuk Pihak ketiga dan 24 (dua puluh empat) bulan untuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

3. Tuntutan Ganti Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TGKN adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pihak ketiga telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas/kewajibannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Melalaikan Kewajiban (Wansprestasi) adalah apabila pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, dengan surat perintah atau dengan satu akte atau sejenisnya telah dinyatakan lalai, atau jika perikatannya sendiri MENETAPKAN bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

5. Persetujuan Penghapusan Kekurangan uang dari perhitungan Bendahara adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk menghapuskan uang yang dicuri, digelapkan, atau hilang di luar kesalahan/kelalaian Bendahara.

6. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pihak Ketiga adalah pegawai yang berstatus tenaga upah/ pensiunan yang atas kedudukannya mempunyai ikatan dengan Kementerian dan/atau rekanan yang melaksanakan pekerjaan dari Kementerian.

8. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

9. Pernyataan tertulis adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tenaga Upah, Pensiunan dan Rekanan secara sadar dengan itikad baik dalam kaitannya dengan penyelesaian kerugian negara melalui upaya damai, antara lain memuat pengakuan adanya kerugian negara yang menjadi tanggungjawab dan kesanggupan untuk mengganti kerugian negara itu, dengan menyebutkan jumlah uang, cara dan waktu pembayarannya serta disertai dengan jaminan yang kuat.

10. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian negara dengan tidak mengurangi tanggungjawab Bendahara/Pegawai Negeri yang bersangkutan kepada negara menurut hukum perdata.

11. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

13. Ahli waris adalah seseorang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap warisan berkenaan dengan hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk sebagian atau seluruhnya.

14. Keputusan Pembebanan Ganti Rugi adalah penetapan oleh Menteri Kehutanan c.q. Sekretaris Jenderal terhadap jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan kepada negara oleh pegawai negeri bukan bendahara yang terbukti menimbulkan kerugian negara.

15. Penghapusan Secara Bersyarat adalah merupakan Penghapusan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

16. Penghapusan Secara Mutlak adalah merupakan Penghapusan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/daerah yang menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

17. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002.

18. Banding adalah upaya mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.

19. Kementerian adalah Kementerian Kehutanan;

20. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kehutanan.

21. Menteri adalah Menteri Kehutanan.

22. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.

23. Pejabat Eselon I terkait adalah Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan.

24. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.

25. Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.

26. Kepala Kantor/Satuan Kerja adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/ Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian.

(1) Peraturan Menteri ini sebagai petunjuk pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara yang meliputi : a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; b. Pegawai yang berstatus tenaga harian/tenaga upah/pensiunan yang atas kedudukannya mempunyai ikatan dengan Kementerian; dan/atau c. Rekanan yang melaksanakan pekerjaan dari Kementerian. (2) Rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk pada Pemegang Izin Usaha di bidang Kehutanan. (3) Kerugian negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pihak Ketiga di lingkungan Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan informasi tentang kerugian negara.

(1) Informasi tentang kerugian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dapat diketahui dari hasil :

a. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA; b. Pengawasan aparat pengawasan fungsional; dan/atau c. Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung PNS atau Kepala Kantor/Satuan Kerja; (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam melakukan tindak lanjut ganti kerugian negara.

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dikelola oleh masing-masing Kepala Kantor/Satuan Kerja. (2) Setiap Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib meneliti apakah informasi yang diterima tersebut berhubungan dengan kekayaan negara yang diurus/menjadi tanggungjawabnya. (3) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) berhubungan dengan kekayaan negara yang diurus/menjadi tanggungjawabnya, maka Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti dalam rangka proses penyelesaian ganti kerugian negara. (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Kantor/Satuan Kerja membentuk Tim Ad Hoc untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan. (5) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara dari Kepala Kantor/Satuan Kerja. (6) Penelitian yang dilakukan oleh Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan dimaksudkan untuk memperoleh kepastian mengenai : a. Jumlah/besarnya kerugian negara; b. Pihak-pihak yang harus bertanggungjawab atas terjadinya kerugian negara; dan c. Bukti-bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung butir a dan b; (7) Kepala Kantor/Satuan Kerja melaporkan pelaksanaan tugas Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri dengan tembusan kepada TPKN dan Eselon I untuk diproses lebih lanjut.

(1) Untuk menyelesaikan ganti kerugian negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pihak Ketiga di lingkungan Kementerian Kehutanan, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri membentuk TPKN di lingkungan Kementerian. (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggotanya terdiri dari unsur Eselon I lingkup Kementerian dan dibantu Sekretariat. (3) TPKN bertugas membantu Menteri dalam proses penyelesaian kerugian negara.

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretariat TPKN menyelenggarakan fungsi: a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima; b. menghitung jumlah kerugian negara; c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa pelaku kerugian negara Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pihak ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara; d. menginventarisasi harta kekayaan milik pelaku kerugian negara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; e. memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM; f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam MENETAPKAN pembebanan ganti kerugian negara tingkat I; g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara, dan h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian ganti kerugian negara kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA. (2) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Anggota TPKN dapat berkoordinasi dengan Biro Keuangan yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyiapkan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian negara dan penagihan di lingkungan Kementerian.

(1) Dalam hal Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (6) mengakibatkan kerugian negara, baik uang maupun barang, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah peristiwa, Kepala Kantor/Satuan Kerja melaporkan peristiwa tersebut kepada Menteri C.q. Sekretaris Jenderal. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditembuskan kepada: a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA (BPK-RI); b. Pejabat Eselon I yang terkait; c. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, selaku Sekretaris TPKN; dan d. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal (khusus untuk Barang Milik Negara); (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dokumen- dokumen pendukung atas peristiwa tersebut, paling sedikit sama dengan Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian. (4) Kepala Kantor/Satuan Kerja disamping melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan pula kepada Pejabat Eselon I yang bersangkutan.

Penelitian dan Pemeriksaan Kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Kepala Kantor/Satuan Kerja mengambil langkah- langkah sebagai berikut :

1. Terhadap Kerugian Negara yang meliputi kekurangan uang, surat berharga, dan Barang Milik Negara (BMN), Kepala Kantor/Satuan Kerja melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat pada saat diketahui adanya kejadian atau peristiwa dan meminta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);

2. Khusus untuk BMN, Kepala Kantor/Satuan Kerja meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk MENETAPKAN besaran nilai kerugian negara;

3. Meminta kepada Inspektur Jenderal bagi Instansi Pusat atau Kepala Satuan Kerja atas nama Inspektur Jenderal bagi Satuan Kerja di daerah untuk melakukan pemeriksaan terjadinya kerugian negara;

4. Melakukan pemeriksaan dan penelitian secara obyektif dan akurat untuk mencari kebenaran terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara;

5. Menentukan dengan cara bagaimana dan sejak kapan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara itu dilakukan;

6. Menentukan kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian yang diderita oleh negara;

7. Membuat catatan harian/kertas kerja pemeriksaan yang didukung dengan dokumen/data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagai bahan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat data sebagai berikut : a. Peristiwa terjadinya kerugian negara; b. Nama/NIP, Pangkat dan Jabatan para pelaku/tersangka yang terlibat (khusus untuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara); c. Unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan dari masing-masing pelaku yang terlibat (kemungkinan ada tanggungjawab renteng); d. Surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggungjawab; e. Jumlah kerugian negara yang pasti; f. Keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan kerugian negara.

8. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pemberi tugas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai pemeriksaan dan tembusan disampaikan kepada : a. Badan Pemeriksa Keuangan RI; b. Menteri C.q. Sekretaris Jenderal; c. Inspektur Jenderal; d. Pejabat Eselon I yang terkait; e. Kepala Biro Keuangan; f. Kepala Biro Kepegawaian; dan g. Kepala Biro Umum, (untuk barang milik negara). Format Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

9. Membuat/mengisi/menjawab Daftar Pertanyaan tentang kerugian negara. Format Daftar Pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Dalam hal penelitian dan pemeriksaan terhadap Barang Milik Negara (BMN), Kepala Kantor/Satuan Kerja selain mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja juga harus mengambil dengan langkah–langkah sebagai berikut :

1. Membentuk tim Ad Hoc untuk memeriksa jumlah barang yang hilang dan menilai/menaksir terhadap harga barang dan untuk mengetahui berapa jumlah kerugian negara yang pasti.
2. Penilaian/Penaksiran harga Barang Milik Negara yang hilang, tim Ad Hoc agar meminta KPKNL setempat untuk MENETAPKAN besaran nilai kerugian Negara.
3. Mengisi/menjawab Daftar Pertanyaan tentang kerugian negara. Format Daftar Pertanyaan tentang kerugian negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bilamana terjadi Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Ketiga, Kepala Kantor/Satuan Kerja mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali butir 2, dan selanjutnya mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan musyawarah dengan Pihak Ketiga untuk menyelesaikan Kerugian Negara secara damai;

2. Hasil musyawarah sebagaimana angka 1 dituangkan dalam Surat Pernyataan Tertulis, dan wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama: a. 24 (dua puluh empat) bulan untuk Tenaga Upah/Pensiunan Pegawai Negeri; atau b. 40 (empat puluh) hari untuk Rekanan yang melaksanakan pekerjaan dari Kementerian.

3. Dalam hal Kerugian Negara di atas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b, harus dilegalisir oleh Notaris dan biaya yang timbul ditanggung oleh pihak ketiga;

4. Bilamana dalam musyawarah sebagaimana dimaksud butir 1 tidak dapat dilaksanakan, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja mengusulkan kepada Menteri melalui Eselon I untuk pengenaan Pembebanan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak Ketiga;

5. Bilamana penyelesaian melalui pengenaan Pembebanan Ganti Kerugian Negara sebagaimana butir 2 tidak dapat dilaksanakan, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melakukan penagihan dan peringatan secara tertulis (somasi) kepada pelaku kerugian negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing- masing 30 (tiga puluh) hari kerja;

6. Bilamana penyelesaian sebagaimana dimaksud pada butir 3 tidak dapat diselesaikan dan/atau mengalami kesulitan dalam penagihannya/ penanganannya, maka Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja untuk menyerahkan kepada Kepala KPKNL;

7. Penyerahan kasus Kerugian Negara bagi Tenaga Upah/Pensiunan Pegawai Negeri kepada KPKNL disertai dokumen: a. Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian; b. Surat Pernyataan Tertulis; c. Surat Somasi sebanyak 3 kali berturut-turut; dan/atau d. Dokumen pendukung yang diperlukan.

8. Penyerahan kasus Kerugian Negara bagi Rekanan yang melaksanakan pekerjaan dari Kementerian, disertai dokumen sebagai berikut : a. Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan; b. Surat Pernyataan Tertulis dan/atau Surat Pembebanan Ganti Kerugian Negara; c. Surat Somasi sebanyak 3 kali berturut-turut; d. Perjanjian/kontrak/surat perintah kerja /putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang; e. Bukti tagihan dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang; f. Dokumen yang terkait dengan barang jaminan dan pembebanannya; g. Surat menyurat antara penyerah piutang dan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang; dan h. Daftar Nominatif yang memuat antara lain informasi indentitas penanggung hutang meliputi nama, alamat, sisa hutang dan tanggal terjadinya hutang.

(1) Dalam hal Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 angka 3 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan/atau atas nama Inspektorat Jenderal: a. Terbukti terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, TPKN mengeluarkan surat kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja untuk memproses penyelesaian ganti kerugian negara. b. Tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri memerintahkan TPKN untuk menghapus dan mengeluarkan kerugian negara dimaksud dari daftar kerugian negara Kementerian. (2) TPKN mengupayakan hal sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a melalui unit Eselon I/Satuan Kerja bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Inspektorat Jenderal dan/atau atas nama Inspektorat Jenderal. (3) Proses kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor/Satuan Kerja memerintahkan agar Pegawai Negeri bukan Bendahara yang melakukan kerugian negara tersebut bersedia membuat/menyelesaikan dan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). (4) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja, Inspektorat Jenderal memerintahkan agar Kepala Kantor/Satuan Kerja yang melakukan kerugian negara tersebut bersedia membuat/menyelesaikan dan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) jangka waktu penyelesaiannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(1) Syarat Pembuatan SKTJM meliputi : a. dibuat dengan sadar tanpa paksa. b. memuat pengakuan salah atau lalai, dan janji/kesanggupan dari yang bersangkutan untuk membayar kembali kerugian negara tersebut dengan angsuran. c. memuat batas waktu angsuran atas kerugian negara tersebut yaitu tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) bulan. d. memuat jumlah uang yang pasti atas kerugian negara yang menjadi tanggungjawab pegawai bersangkutan. e. memuat besarnya kerugian negara yang jumlahnya sama dengan yang tercantum dalam Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan atau nilainya sama dengan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Penaksiran Harga yang diterbitkan oleh KPKNL. f. dibuat minimal rangkap 4 (empat), dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani oleh Pegawai yang bersangkutan dan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja. g. memuat jaminan berupa harta kekayaan dari pegawai yang bersangkutan, dan barang jaminan tersebut bukan merupakan barang yang sedang dalam sengketa, beban hypotik Bank maupun dalam keadaan sita jaminan (conservatoir beslag) dan disertai surat kuasa menjual jaminan yang dikuatkan/dihadapan Notaris. h. Dalam hal SKTJM memuat jaminan berupa tanah harus disertai sertifikat tanah asli, sebagai hak pemilikan dan diserahkan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja, disertai Surat Kuasa dari pemilikan tanah untuk menjual tanah dan Surat Kuasa tersebut dibubuhi materai yang cukup. Nilai tanah ditentukan oleh panitia yang jumlah anggotanya gasal dan terdiri dari instansi yang berwenang dengan membuat Berita Acara. i. Jaminan berupa barang berharga nilainya ditentukan oleh panitia, yang besarnya minimal sama dengan kerugian negara dan Jaminan untuk barang berharga agar disertai Surat Kuasa untuk menjual barang jaminan dan surat kuasa tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja. j. Jaminan barang berupa sertifikat tanah yang asli, barang berharga lainnya disimpan oleh Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja di tempat yang aman, antara lain Brandkas, Bank dan sebagainya.

k. Besarnya nilai jaminan berupa harta kekayaan baik tanah maupun barang berharga lainnya, minimal sama dengan besarnya kerugian negara yang tercantum dalam SKTJM. (2) SKTJM yang telah ditandatangani, disampaikan dengan ketentuan: a. Lembar pertama, Kepala Kantor/Satuan Kerja dimana kerugian negara terjadi; b. Lembar kedua, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal; c. Lembar ketiga, Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan; dan d. Lembar keempat, TPKN. Format SKTJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

(1) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara menandatangani SKTJM, yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan yang nilainya minimal sama dengan jumlah kerugian negara kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja atas nama TPKN dalam bentuk dokumen asli berupa: a. Surat penyerahan jaminan, format Surat Penyerahan Jaminan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini. b. Bukti pemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai negeri bukan bendahara; dan c. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pegawai negeri bukan bendahara, Format Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini. (2) Kepala Kantor/Satuan kerja untuk dan atas nama TPKN menyimpan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggungjawab atas dokumen yang disimpannya. (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pegawai negeri bukan bendahara tidak dapat ditarik kembali. (4) Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara telah membuat SKTJM, maka tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri/keberatan.

Tata cara penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara melalui SKTJM sebagai berikut: a. Pengembalian kerugian negara dilakukan secara tunai paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani;

b. Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKN; c. Dari hasil penjualan dan atau pencairan harta kekayaan sebagaimana dimaksud huruf b selanjutnya di setorkan ke kas negara; d. Dalam hal pengawasan tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN dapat meminta Kepala Kantor/Satuan Kerja untuk dan atas nama TPKN mengawasi pelaksanaan penjualan dan atau pencairan harta kekayaan;

Tata cara penyetoran ganti kerugian negara pegawai negeri bukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c dengan ketentuan: a. menggunakan blanko Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP); b. diuraikan untuk pembayaran kerugian negara antara lain nama pelaku, unit kerja, nominal setorannya, jenis kerugian negara; dan c. mencantumkan Kode MAP Nomor 423921 dan mencantumkan kode Satuan Kerja masing-masing.

(1) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara telah mengganti kerugian negara, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri mengeluarkan surat rekomendasi kepada TPKN agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara; (2) Pengeluaran daftar kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan kepada BPK-RI dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; (3) Dalam hal kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara untuk mengganti kerugian negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib mengawasi, memantau dan melaporkan pelaksanaan penyelesaian melalui SKTJM maupun melalui Surat Pernyataan Tertulis untuk mengganti kerugian negara kepada TPKN.

Kepala Kantor/Satuan Kerja selain mengawasi, memantau dan melaporkan sebagaimana dalam Pasal 18, juga mengusulkan kepada Eselon I yang bersangkutan agar : a. Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif kepegawaian berdasarkan bobot kesalahan pelaku kerugian negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; b. Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang tidak melaksanakan SKTJM, Kepala Kantor/Satuan Kerja mengajukan usulan pengenaan Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat 1 kepada pelaku kerugian negara kepada Menteri melalui Eselon I yang bersangkutan. c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak SKTJM tidak diperoleh dan/atau sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melaporkan kepada TPKN dan Pejabat Eselon I untuk pengenaan Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat 1.

(1) Kepala Kantor/Satuan Kerja meminta kepada Inspektur Jenderal bagi Instansi Pusat atau Kepala Satuan Kerja atas nama Inspektur Jenderal bagi Satuan Kerja di daerah untuk melakukan pemeriksaan terjadinya kerugian negara. (2) Dalam hal terjadi kerugian negara yang dilakukan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja di daerah, pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

(1) Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib untuk melaksanakan penatausahaan berkas kasus kerugian negara yang ada pada satuan kerjanya secara tertib, teratur dan kronologis; (2) Kepala Kantor/Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara wajib : a. Membuat ”Daftar Kerugian Negara”; b. Mencatat perkembangan tindaklanjut penyelesaian kerugian negara dalam Daftar sebagaimana dimaksud pada butir a, di atas dan melaporkan kepada TPKN dengan tembusan Eselon I dan Biro Keuangan; c. Mencatat dan melaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan d. Menyimpan dan mengamankan semua berkas, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian negara.

Kepala Kantor/Satuan Kerja menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara secara berkala berupa laporan bulanan dan laporan triwulan kepada Menteri melalui Eselon I yang terkait.

Pembebanan Ganti Kerugian Negara (GKN) Tingkat Pertama dapat dikenakan pada Pegawai Negeri bukan Bendahara apabila: a. Penyelesaian kerugian negara dengan upaya damai/SKTJM tidak dapat dilaksanakan; b. Sudah dilaksanakan namun masih terdapat sisa kerugian negara; dan/atau c. SKTJM telah jatuh tempo, serta jaminan telah dieksekusi namun masih terdapat sisa kerugian negara.

(1) Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang tidak melaksanakan SKTJM, dilakukan proses penuntutan ganti kerugian negara oleh Menteri Cq Sekretaris Jenderal. (2) Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja kepada Menteri melalui TPKN dan tembusan Eselon I terkait. (3) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang tidak melaksanakan SKTJM adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja, maka penuntutan di ajukan oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan usulan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.

TPKN setelah menerima laporan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan (3), selanjutnya Sekretaris TPKN menyampaikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk MENETAPKAN Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat 1.

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Kepala Kantor/Satuan Kerja atas nama TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

(1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, setelah mendapat persetujuan TPKN. (2) Kepala Kantor/Satuan Kerja atas nama TPKN mengawasi pelaksanaan penjualan dan atau pencairan harta kekayaan dimaksud.

Tata cara penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut : a. Satu bulan sebelum SKTJM jatuh tempo, Kepala Kantor/Satuan Kerja memberikan kesempatan kepada pelaku Kerugian Negara untuk mencari pembeli; b. Pelaksanaan transaksi penjualan barang jaminan dilakukan di Kantor/Satuan kerja yang menyimpan surat jaminan; c. Bilamana pelaku Kerugian Negara tidak dapat mencari pembeli dalam batas waktu yang ditentukan, Kepala Kantor/Satuan Kerja memproses pelaksanaan penjualan barang jaminan dengan cara pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); d. Pelelangan/Penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam butir c, dilakukan oleh Tim yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dan ditetapkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja; e. Hasil pelelangan penjualan barang jaminan disetorkan ke Kas Negara; f. Dalam hal penjualan barang jaminan hasilnya melebihi kerugian negara yang tercantum dalam SKTJM, maka sisanya dikembalikan kepada pemilik barang.

TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara kepada Menteri Cq Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Kepala Kantor/Satuan Kerja.

Setelah menerima laporan peristiwa kerugian negara dari Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, selanjutnya Eselon I mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian kelengkapan laporan kejadian yang mengakibatkan kerugian negara.

2. Menyampaikan laporan kepada Menteri C.q. Sektretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal yang disertai dokumen, dengan format dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

3. Menugaskan Kepala Bagian Keuangan dan Umum/Pejabat lain yang ditunjuk untuk menatausahakan penyelesaian kerugian negara.

4. Kepala Bagian Keuangan dan Umum/Pejabat lain yang ditunjuk wajib: a. Membuat ”Daftar Kerugian Negara” berdasarkan laporan pimpinan unit organisasi yang berada di bawahnya sebagai alat pemantau; b. Mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara atas dasar laporan tindak lanjut; dan c. Menyampaikan daftar Kerugian Negara kepada Biro Keuangan.

5. Melakukan penilaian dan penelitian usulan TGKN dari Kepala Kantor/Satuan Kerja dan melaporkan Hasil Pemeriksaan tersebut kepada Menteri C.q. Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal.

6. Mengusulkan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara Kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal, apabila penyelesaian kerugian negara dengan upaya damai/SKTJM tidak dapat dilaksanakan dan/atau sudah dilaksanakan namun masih terdapat sisa kerugian negara dan/atau SKTJM telah jatuh tempo dan jaminan telah dieksekusi namun masih terdapat sisa kerugian negara.

7. Memberikan saran pertimbangan kepada Menteri C.q. Sekretaris Jenderal atas usulan Eselon I/Kepala Satuan Kerja di bawahnya bagi Pegawai Negeri bukan Bendahara yang akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri dalam hal kasus kerugian negara yang memenuhi unsur-unsur pidana korupsi.

8. Melakukan upaya percepatan/penyelesaian angsuran kerugian negara dan hasilnya setiap bulan dilaporkan kepada Menteri C.q. Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal, dengan Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Setelah menerima laporan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 butir 2 dan 6, Menteri C.q. Sekretaris Jenderal mengambil langkah- langkah dengan melakukan penilaian dan penelitian atas usulan tersebut beserta kelengkapannya.

Dalam hal hasil penilaian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 telah memenuhi persyaratan untuk pengenaan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat 1, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Pemberitahuan Tuntutan kepada yang bersangkutan.

(1) Surat Pemberitahuan Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, disampaikan kepada yang bersangkutan melalui Kepala Kantor/Satuan Kerja, dengan tembusan kepada Eselon I terkait. (2) Kepala Kantor/Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tuntutan kepada yang bersangkutan dan meminta kepada yang bersangkutan untuk menandatangani tanda terima.

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara dibawah pengampuan/ berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia, maka Kepala Kantor/ Satuan Kerja atau Inspektorat Jenderal menyampaikan Surat Pemberitahuan Tuntutan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dengan disertai tanda terima.

Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan kepada Menteri oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja atau Inspektorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Tanda terima dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pegawai Negeri Bukan Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan keberatan atas Surat Pemberitahuan Tuntutan kepada Menteri C.q. Sekretaris Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan Tuntutan yang tertera pada tanda terima dengan tembusan BPK-RI dan Eselon I yang bersangkutan. Format Surat Pemberitahuan Tuntutan, dengan Format sebagaimana tercantum dalam VII.

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat 1 (KPGKN TK 1), apabila: a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara tidak bersedia membuat/menandatangani SKTJM;

b. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara tidak mengajukan keberatan; c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; dan/atau d. Telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

Kepala Kantor/Satuan Kerja harus menyampaikan KPGKN TK 1 kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan meminta kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris untuk menandatangani tanda terima.

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara telah lunas mengganti kerugian negara, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

(1) KPGKN TK 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bersifat final, dan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi dan memiliki hak mendahului. (2) KPGKN TK 1 oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri jangka waktu berlakunya 24 (dua puluh empat) bulan, Format Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Menteri menyerahkan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan pengurusan sesuai ketentuan di bidang pengurusan piutang negara, apabila: a. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah KPGKN TK 1 jatuh tempo/ telah terlampaui dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara tidak mengganti kerugian negara; dan/atau b. Terbukti bahwa Pegawai Negeri Bukan Bendahara melakukan perbuatan melawan hukum maupun lalai, namun apabila status Pegawai Negeri bukan bendahara telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS dan masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Pemberhentian sebagai PNS, Pegawai Negeri bukan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai.

(1) Apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. (2) Apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Tabungan Asuransi dan Pensiun (Taspen) yang menjadi hak Pegawai Negeri Bukan Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

(1) Kasus kerugian negara yang dilakukan oleh beberapa orang Pegawai Negeri Bukan Bendahara dapat dikenakan TGKN berdasarkan tanggungjawab renteng. (2) Proses penyelesaian penuntutan ganti rugi dengan tanggung jawab renteng telebih dahulu diselesaikan secara damai.

(1) Beban tanggung jawab renteng didasarkan pada besar kecilnya kesalahan/kelalaian masing-masing pegawai yang bersangkutan. (2) Untuk menentukan besar kecilnya tanggung jawab masing-masing pegawai perlu dilakukan penelitian secara seksama dan obyektif berdasarkan data serta fakta yang sebenarnya antara lain : a. Berita Acara Pemeriksaan. b. Bukti-bukti pembayaran. c. Pengakuan/pernyataan tertulis dari masing-masing pegawai yang bersangkutan pada saat pemeriksaan; dan d. Petunjuk/informasi lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. (3) Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, ditetapkan besarnya penggantian kerugian negara yang harus dibayar/dikembalikan oleh masing-masing pegawai yang bersangkutan dengan memperhatikan : a. Bobot kesalahan berdasarkan nilai perolehan atas kerugian negara. b. Bobot kesalahan berdasarkan tanggung jawab.

(1) Kewajiban Pegawai Negeri bukan Bendahara, untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. (2) Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Pegawai Negeri bukan Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat lain, atau sejak yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

Kerugian Negara selain diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan ini, juga dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum pidana apabila dalam kasus kerugian negara tersebut perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau pihak ketiga memenuhi unsur-unsur pidana.

Terhadap perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau pihak ketiga memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja mengambil langkah-langkah upaya penyelesaian sebagai berikut: a. Apabila dalam suatu peristiwa kerugian negara mengandung unsur- unsur tindak pidana, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja di dalam laporannya wajib menyatakan adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut, sedang penyerahan perkaranya kepada kejaksaan dilakukan setelah mendapat petunjuk dari Menteri Kehutanan cq Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan. b. Memantau perkembangan penyelesaian kasus tersebut, dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Kehutanan up Sekretaris Jenderal melalui Eselon I bersangkutan dengan melampirkan:

1. Putusan Pengadilan;
2. Eksekusi putusan pengadilan, meliputi:

a) Nilai barang-barang yang dirampas untuk negara; b) Denda, pembayaran uang pengganti; dan/atau c) Sanksi-sanksi lain yang dapat dinilai dengan uang. c. Laporan sebagaimana huruf b tembusannya disampaikan kepada :

1. Inspektur Jenderal;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
3. Kepala Biro Keuangan, dan;
4. Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.

Apabila terdapat kasus kerugian negara yang mengalami kesulitan dalam penagihannya/penanganannya, Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melakukan penagihan dan peringatan secara tertulis (somasi) kepada pelaku kerugian negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.

Dalam hal penagihan dan peringatan secara tertulis (somasi) tersebut tidak dipatuhi oleh pelaku kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja menyerahkan kerugian negara yang mengalami kesulitan dalam penagihannya/penanganannya secara tertulis kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang melalui KPKNL setempat.

Penyerahan Kasus kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan untuk kasus kerugian negara dalam katagori : a. Kadaluwarsa; b. Pelaku telah meninggal dunia; c. Pelaku melarikan diri; d. Pelaku dibawah pengampuan (kuratil); e. Pelaku tidak mampu dari segi ekonominya; dan/atau f. Pelaku tidak diketahui alamatnya.

Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam melimpahkan kasus kerugian negara yang macet kepada PUPN/KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut : a. Laporan kerugian negara oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja; b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); c. Surat Pemberitahuan dari Menteri; d. Surat Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara (SKPGKN) yang ditetapkan oleh Menteri; e. Surat Keterangan Tingkat Banding; f. Surat-surat Pemeriksaan; dan g. Surat menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang yang berkaitan dengan usaha penagihan (surat peringatan I, II dan III).

Kepala Kantor/Satuan

Kerja setelah mendapatkan persetujuan penghapusan dari PUPN/KPKNL berupa persetujuan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), selanjutnya segera mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Menteri C.q. Sekretaris Jenderal dengan dilampiri dokumen sebagai berikut : a. Daftar Nominatif; b. PSBDT.

Daftar Nominatif memuat informasi paling sedikit: a. Identitas para Penanggung Hutang yang meliputi nama dan alamat; b. Sisa hutang masing-masing Penanggung Hutang yang akan dihapuskan; c. Tanggal Perjanjian Kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang; d. Tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN, dalam hal Piutang Perusahaan Negara/Daerah telah dinyatakan sebagai PSBDT, atau tanggal persetujuan penarikan pengurusan dan tanggal pernyataan pengurusan piutang selesai dari PUPN Cabang dalam hal pengurusan Piutang Perusahaan Negara/daerah telah ditarik dari PUPN Cabang; dan

e. Keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

(1) Setelah Menteri c.q. Sekretaris

Jenderal menerima usulan Penghapusan Secara Bersyarat dari Kepala Kantor/Satuan Kerja, selanjutnya meneliti kelengkapan dokumen dimaksud untuk diproses lebih lanjut.

(2) Bilamana dokumen-dokumen yang disyaratkan telah lengkap, Menteri c.q. Sekretaris Jenderal selanjutnya mengajukan kasus kerugian negara kepada BPK-RI untuk mendapatkan rekomendasi. (3) Berdasarkan hasil rekomendasi dari BPK-RI, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri mengusulkan penghapusan secara bersyarat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

(1) Menteri c.q. Sekretaris Jenderal setelah menerima Keputusan Penghapusan secara bersyarat dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, menyampaikan keputusan tersebut kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan, selanjutnya kasus kerugian negara dimaksud dikeluarkan dari daftar kerugian negara lingkup Kementerian. (2) Dengan diterimanya Keputusan Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor/Satuan Kerja masih tetap untuk mengupayakan penagihan kepada pelaku kerugian negara sebelum ditetapkan Keputusan Penghapusan secara mutlak.

Usul Penghapusan secara mutlak atas kerugian negara, dapat diajukan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya : a. Daftar Nominatif Penanggung Hutang; b. Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan c. Surat Keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajibannya.

(1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa atas sejumlah uang yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara sebagai pelunasan kerugian negara ternyata lebih besar dari yang seharusnya disetor, Pelaku Kerugian Negara yang bersangkutan/pengampu/ahli waris atau mereka yang memperoleh hak peninggalan, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan yang telah disetor ke rekening kas negara melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Kantor/Satuan Kerja yang ikut menandatangani SKTJM dan melalaikan tugasnya dalam menyelamatkan kekayaan negara sehingga kerugian negara tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, dapat dinilai sebagai tidak bertanggungjawab kepada kepentingan negara dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (4) Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib menggantikan kerugian tersebut.

Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Pegawai Negeri yang berstatus bukan pegawai Kementerian yang melakukan kerugian negara sumber dana Kementerian, maka tatacara penyelesaian kerugian negara mengacu pada peraturan ini dan segala permasalahan wajib disampaikan pada instansi yang bersangkutan.

Sekretaris Jenderal melaporkan kasus kerugian Negara lingkup Kementerian kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) setiap triwulan.

Dengan di tetapkan peraturan ini maka :

1. Terhadap Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi Tingkat I yang telah di terbitkan di nyatakan tetap berlaku sebagai Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat I dan selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan ini.
2. Terhadap Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2 yang telah di tetapkan besaran nilai kerugian negara oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi lingkup Departemen Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2013 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN