Pasal 51

Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam melimpahkan kasus kerugian negara yang macet kepada PUPN/KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut : a. Laporan kerugian negara oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja; b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); c. Surat Pemberitahuan dari Menteri; d. Surat Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara (SKPGKN) yang ditetapkan oleh Menteri; e. Surat Keterangan Tingkat Banding; f. Surat-surat Pemeriksaan; dan g. Surat menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang yang berkaitan dengan usaha penagihan (surat peringatan I, II dan III).