Peraturan Menteri Nomor pm20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri

pasal.id

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan

serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. 3. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 4. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 5. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. 6. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. 7. Kegiatan Tertentu adalah kegiatan untuk menunjang kegiatan usaha pokok yang tidak terlayani oleh pelabuhan terdekat dengan kegiatan usahanya karena sifat barang atau kegiatannya memerlukan pelayanan khusus atau karena lokasinya jauh dari pelabuhan. 8. Kepentingan Sendiri adalah terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya. 9. Bahan Baku adalah bahan yang langsung digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.

10. Hasil Produksi adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
11. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
12. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
13. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
14. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
15. Pengelola Terminal Khusus adalah badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
16. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
17. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
20. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

pasal.id

(1) Untuk menunjang Kegiatan Tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut serta pelabuhan sungai dan danau dapat dibangun dan dioperasikan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya. (2) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. ditetapkan menjadi bagian dari Pelabuhan terdekat; b. wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; dan c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. (3) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk: a. lapangan penumpukan; b. tempat kegiatan bongkar muat; c. alur-pelayaran dan perlintasan kapal; d. olah gerak kapal; e. keperluan darurat; dan f. tempat labuh kapal.

pasal.id

(1) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal: a. Pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan

b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. (2) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk menunjang usaha anak perusahaan sesuai dengan usaha pokok yang sejenis dan pemasok Bahan Baku dan peralatan penunjang produksi untuk keperluan badan usaha yang bersangkutan. (3) Kegiatan usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pertambangan; b. energi; c. kehutanan; d. pertanian; e. perikanan; f. industri; g. pariwisata; h. dok dan galangan kapal; dan i. kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga. (4) Selain kegiatan usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terminal Khusus dapat dibangun dan dioperasikan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.

pasal.id

Pengelolaan Terminal Khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau badan usaha sebagai Pengelola Terminal Khusus.

pasal.id

(1) Lokasi pembangunan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri setelah

mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota mengenai kesesuaian rencana lokasi Terminal Khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. (2) Penetapan lokasi Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sebagai berikut: a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional yang lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus; c. keselamatan dan keamanan pelayaran; d. Pelabuhan yang ada tidak dapat melayani jasa Pelabuhan untuk Kegiatan Tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia; dan e. pertahanan dan keamanan negara.

pasal.id

(1) Untuk memperoleh penetapan lokasi Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format contoh 1 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. salinan surat izin usaha pokok dari instansi terkait; b. letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut; c. studi kelayakan yang paling sedikit memuat:

1. rencana volume bongkar muat Bahan Baku, peralatan penunjang dan Hasil Produksi;

2. rencana frekuensi kunjungan kapal;

3. aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya Terminal Khusus dan aspek lingkungan; dan

4. hasil survei yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut gelombang kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi Pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis; d. rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan terdekat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi kondisi perairan berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 4 setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat; e. rekomendasi gubernur dan bupati/walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi Terminal Khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; f. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar; dan g. memiliki modal disetor minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar. (3) Penetapan lokasi atau penolakan diberikan oleh Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dengan menggunakan format contoh 2 atau contoh 3 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Penetapan lokasi yang telah diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Unit Pelayanan Perizinan Direktorat Jenderal untuk disampaikan kepada pemohon.

pasal.id

Pemegang keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan penetapan lokasi ditetapkan oleh Menteri, wajib memulai pekerjaan persiapan pembangunan Terminal Khusus dan mengajukan permohonan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus kepada Direktur Jenderal.

pasal.id

(1) Pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dilakukan oleh Pengelola Terminal Khusus berdasarkan izin dari Direktur Jenderal. (2) Untuk memperoleh izin pembangunan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format contoh 4 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen persyaratan: a. persyaratan administrasi, meliputi:

1. salinan izin penetapan lokasi Terminal Khusus;

2. akta pendirian perusahaan;

3. izin usaha pokok dari instansi terkait;

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

5. bukti penguasaan tanah;

6. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar; dan

7. rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan terdekat setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Distrik Navigasi setempat mengenai perencanaan alur-pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran. b. persyaratan teknis, meliputi:

8. studi kelayakan yang paling sedikit memuat: a) rencana volume bongkar muat Bahan Baku, peralatan penunjang dan Hasil Produksi, serta frekuensi kunjungan kapal di Terminal Khusus; b) aspek ekonomi dan finansial yang berisi tentang efisiensi dibangunnya Terminal Khusus dan aspek lingkungan; dan c) aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di Terminal Khusus.

9. tata letak dermaga;

10. perhitungan dan gambar konstruksi bangunan;

11. hasil survei kondisi tanah;

12. hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur-pelayaran dan kolam pelabuhan;

13. batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis serta

Terminal Khusus yang akan ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; 7. kajian lingkungan berupa studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; 8. sistem dan prosedur pelayanan di Terminal Khusus; dan

9. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian Pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. (3) Bukti penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5 berupa bukti penguasaan atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional atau bukti penguasaan atas tanah lainnya. (4) Rekomendasi dari Syahbandar pada Penyelenggara Pelabuhan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 7 meliputi: a. rencana alur-pelayaran; b. kolam pelabuhan; c. rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran; d. rencana kunjungan kapal (jenis dan ukuran); dan e. spesifikasi teknis dermaga serta titik koordinat geografis lokasi Terminal Khusus paling sedikit 3 (tiga) titik.

pasal.id

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format menurut contoh 5 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah persyaratan dilengkapi.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Direktur Jenderal MENETAPKAN izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dengan menggunakan format contoh 6 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

Pengoperasian Terminal Khusus hanya dapat dilakukan oleh pengelola setelah memperoleh rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan setempat yang memuat paling sedikit: a. keterangan bahwa pembangunan Terminal Khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan dan pengoperasian yang diberikan oleh Direktur Jenderal dan siap untuk dioperasikan; b. hasil pembangunan Terminal Khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan c. pertimbangan dari Distrik Navigasi setempat mengenai kesiapan alur-pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran.

pasal.id

(1) Izin pembangunan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang pengoperasiannya selama memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 3 ayat (1). (2) Izin pembangunan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Direktorat Jenderal. (3) Permohonan perpanjangan izin pengoperasian Terminal Khusus diajukan oleh Pengelola Terminal Khusus kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format contoh 7

yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan melampirkan dokumen persyaratan: a. rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan terdekat yang menerangkan Terminal Khusus yang bersangkutan dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dan teknis kepelabuhanan masih layak digunakan untuk melayani usaha pokok; b. berita acara hasil peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal; c. izin usaha pokok dari instansi terkait; dan d. akta perusahaan dan perubahan terakhir. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal dapat memberikan penolakan permohonan perpanjangan pengoperasian dengan menggunakan format contoh 8 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja MENETAPKAN perpanjangan izin pengoperasian Terminal Khusus dengan menggunakan format contoh 9 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Izin pembangunan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) paling sedikit memuat: a. data perusahaan; b. spesifikasi teknis dermaga tambat; c. batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; d. rencana induk Terminal Khusus; e. batas waktu penyelesaian pembangunan; f. kewajiban pemegang izin; g. pencabutan izin; dan h. jangka waktu berakhirnya izin. (2) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk: a. lapangan penumpukan; b. tempat kegiatan bongkar muat; c. alur-pelayaran dan perlintasan kapal; d. olah gerak kapal; e. keperluan darurat; dan f. tempat labuh kapal. (3) Rencana induk Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat tata letak fasilitas di sisi air dan di sisi darat.

pasal.id

(1) Izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dapat dicabut apabila pemegang izin: a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus diberikan; b. tidak dapat menyelesaikan pembangunan Terminal Khusus sebagaimana yang ditetapkan dalam izin

pembangunan dan pengoperasian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau c. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Pencabutan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. (3) Dalam hal telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dicabut.

pasal.id

Izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila Pengelola Terminal Khusus yang bersangkutan: a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau b. memperoleh izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dengan cara tidak sah.

pasal.id

Pengelola Terminal Khusus yang telah mendapatkan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus wajib: a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan; b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya; c. melaksanakan pekerjaan pembangunan Terminal Khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

d. melaksanakan pekerjaan pembangunan Terminal Khusus paling lama 2 (dua) tahun sejak izin pembangunan dan pengoperasian diberikan; e. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan Terminal Khusus yang bersangkutan; f. melaporkan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat; g. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan; h. memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur- pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus; i. melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah; dan j. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal.

pasal.id

(1) Izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya dapat dialihkan apabila usaha pokoknya dialihkan kepada pihak lain. (2) Pengalihan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal. (3) Dalam hal terjadi perubahan data pada izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Terminal Khusus dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penyesuaian.

pasal.id

(1) Terminal Khusus hanya dapat dioperasikan untuk: a. kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa Bahan Baku, Hasil Produksi dan peralatan penunjang produksi untuk Kepentingan Sendiri; dan b. kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.

pasal.id

Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara langsung oleh Pengelola Terminal Khusus tanpa mendirikan perusahaan bongkar muat atau dapat dilakukan oleh perusahaan bongkar muat umum lainnya yang ditunjuk Pengelola Terminal Khusus.

pasal.id

(1) Penggunaan Terminal Khusus untuk kepentingan umum selain untuk bongkar muat Bahan Baku, Hasil Produksi dan peralatan penunjang produksi untuk Kepentingan Sendiri tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan izin dari Menteri. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Pelabuhan; atau b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat Pelabuhan dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai atau Pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang

tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang. (3) Izin penggunaan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di Terminal Khusus tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan. (4) Penggunaan Terminal Khusus untuk kepentingan umum dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal masih terdapat kebutuhan untuk mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penggunaan Terminal Khusus untuk kepentingan umum dapat diperpanjang dengan disertai keterangan dari instansi yang berwenang. (6) Penggunaan Terminal Khusus untuk kepentingan umum dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal masih terdapat kebutuhan untuk mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penggunaan Terminal Khusus untuk kepentingan umum dapat diperpanjang. (8) Penggunaan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Pengelola Terminal Khusus.

pasal.id

(1) Permohonan izin penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diajukan oleh gubernur atau Penyelenggara Pelabuhan terdekat, dengan menggunakan format menurut contoh 10 yang tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. alasan penggunaan Terminal Khusus untuk kepentingan umum; b. studi kelayakan, paling sedikit memuat:

1. kelayakan teknis mengenai kemampuan fasilitas dermaga dan fasilitas penunjang lainnya di Terminal Khusus untuk memenuhi penggunaan Terminal Khusus melayani umum;
2. kelayakan ekonomi yang berisi efisiensi penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum;
3. kelayakan lingkungan hidup;
4. rencana kunjungan kapal dan volume bongkar muat di Terminal Khusus; dan
5. analisa jangka waktu penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum. c. rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan mengenai fasilitas yang tersedia pada Terminal Khusus dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian Terminal Khusus digunakan untuk melayani kepentingan umum; d. prosedur tetap pengoperasian Terminal Khusus yang akan dilaksanakan untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut; e. perjanjian kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Pengelola Terminal Khusus yang bersangkutan; dan f. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar.

(3) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan untuk dilengkapi. (5) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis disertai alasan dan permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi dengan menggunakan format contoh 11 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Menteri untuk diproses lebih lanjut. (7) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar dengan menggunakan format contoh 12 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Izin penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Unit Pelayanan Perizinan Direktorat Jenderal untuk disampaikan kepada pemohon.

pasal.id

Terminal Khusus yang diberikan izin untuk sementara melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pelayanan jasa kepelabuhanan untuk barang- barang umum berlaku ketentuan tarif sesuai dengan tarif yang berlaku pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara

komersial yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8).

pasal.id

(1) Pengoperasian Terminal Khusus dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang. (2) Pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasiannya secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. (3) Peningkatan pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan laut.

pasal.id

(1) Peningkatan pelayanan operasional Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan permohonan dari Pengelola Terminal Khusus. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. kesiapan kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut, Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; b. kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi perairan Terminal Khusus yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; c. kesiapan fasilitas Terminal Khusus berupa lampu penerangan di dermaga dan lapangan penumpukan serta pembangkit untuk cadangan pasokan listrik;

d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar Terminal Khusus; e. kesiapan keamanan dan ketertiban berupa pos keamanan, kamera pengawas, alat komunikasi bagi penjaga keamanan; f. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan; g. kesiapan sarana transportasi darat; dan h. rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan terdekat.

pasal.id

Terminal Khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan: a. dapat diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota; b. dikembalikan seperti keadaan semula; c. diusulkan untuk perubahan status menjadi Terminal Khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain; atau d. dijadikan Pelabuhan.

pasal.id

(1) Terminal Khusus yang diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan. (2) Terminal Khusus yang diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dapat berubah statusnya menjadi Pelabuhan yang diusahakan secara komersil. (3) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan: a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional; b. layak secara ekonomis dan teknis operasional; c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha

Pelabuhan; d. mendapat konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan; e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan f. kelestarian lingkungan. (4) Dalam hal Terminal Khusus berubah status menjadi Pelabuhan yang diusahakan secara komersial, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh Pengelola Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh Penyelenggara Pelabuhan. (5) Pemberian konsesi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Otoritas Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

pasal.id

(1) Terminal Khusus yang dijadikan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d wajib mendapat izin dari Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional; b. layak secara ekonomis dan teknis operasional; c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan; d. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan e. kelestarian lingkungan. (3) Terminal Khusus yang dijadikan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan.

pasal.id

(1) Untuk memperoleh izin penetapan Terminal Khusus menjadi Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin penetapan Terminal Khusus menjadi Pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal untuk dilakukan penelitian. (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Sekretariat Jenderal mengembalikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal untuk melengkapi persyaratan. (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi, Direktur Jenderal MENETAPKAN Terminal Khusus menjadi Pelabuhan.

pasal.id

(1) Izin pengoperasian Terminal Khusus dapat dicabut apabila pemegang izin: a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; b. menggunakan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); atau c. menggunakan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan ayat (6). (2) Pencabutan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. (3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin Terminal Khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, izin pengoperasian Terminal Khusus dicabut.

pasal.id

Izin pengoperasian Terminal Khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila Pengelola Terminal Khusus yang bersangkutan: a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau b. memperoleh izin pengoperasian Terminal Khusus dengan cara tidak sah.

pasal.id

Direktur Jenderal MENETAPKAN izin pengoperasian Terminal Khusus untuk: a. Terminal Khusus yang telah memiliki izin penetapan lokasi Terminal Khusus dari Menteri dan izin pembangunan Terminal Khusus dari Direktur Jenderal; b. Terminal Khusus yang telah memiliki izin operasional dari pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; dan c. Terminal Khusus yang dilakukan penyesuaian dari pelabuhan khusus menjadi Terminal Khusus yang tidak merubah fasilitas terminal.

pasal.id

Untuk memperoleh izin pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal menggunakan format contoh 13 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen persyaratan: a. akta pendirian perusahaan; b. izin usaha pokok dari instransi terkait; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. bukti penguasaan tanah; e. tata letak dermaga; f. rekomendasi dari Syahbandar pelabuhan terdekat; g. fotocopy legalitas perizinan yang telah dimiliki; h. berita acara peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu Direktorat Jenderal; i. kajian lingkungan berupa studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

lingkungan hidup; j. sistem dan prosedur pelayanan di Terminal Khusus; dan k. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

pasal.id

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin pengoperasian Terminal Khusus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format menurut contoh 14 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah persyaratan dilengkapi. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Direktur Jenderal MENETAPKAN izin pengoperasian Terminal Khusus dengan menggunakan format menurut contoh 15 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, Terminal Khusus yang dibangun dan dioperasikan untuk menunjang kegiatan usaha yang hasil produksinya untuk

diekspor dapat ditetapkan sebagai Terminal Khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. (2) Penetapan Terminal Khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan: a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional; b. kepentingan perdagangan internasional; c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional; d. posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran internasional; e. Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang diwujudkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional; f. fasilitas Terminal Khusus; g. keamanan dan kedaulatan negara; dan h. kepentingan nasional lainnya.

pasal.id

(1) Penetapan Terminal Khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi: a. aspek administrasi:

1. rekomendasi dari gubenur, bupati/walikota;
2. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran di Pelabuhan;
3. rekomendasi dari instansi terkait di wilayah setempat, terdiri atas: a) syahbandar; b) karantina; c) bea dan cukai; dan d) imigrasi; dan
4. memenuhi standar International Ship and Port Safety (ISPS) Code.

b. aspek ekonomi:

1. menunjang industri tertentu;
2. arus barang minimal 10.000 (sepuluh ribu) ton/tahun; dan
3. arus barang ekspor/impor minimal 50.000 (lima puluh ribu) ton/tahun. c. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran:
4. kedalaman perairan minimal -6 meter LWS;
5. luas kolam cukup untuk olah gerak kapal;
6. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
7. fasilitas telekomunikasi pelayaran yang memadai;
8. prasarana, sarana dan sumber daya manusia pandu bagi Terminal Khusus yang perairannya telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; dan
9. kapal patroli apabila dibutuhkan. d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan:
10. dermaga beton permanen minimal 1 (satu) tambatan;
11. tempat penyimpanan berupa gudang tertutup, lapangan penumpukan, silo dan sebagainya;
12. peralatan bongkar muat;
13. peralatan pencegah kebakaran; dan
14. fasilitas pencegahan pencemaran, antara lain: oil boom, skimmer, sorben, dispersant dan temporary storage. e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan f. informasi tentang jenis komoditas khusus yang akan dilayani.

pasal.id

(1) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pengelola Terminal Khusus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, menggunakan format contoh 16 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Pemberian atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri dengan menggunakan format contoh 17a dan 17b yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar. (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan. (5) Penetapan Terminal Khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Unit Pelayanan Perizinan Direktorat Jenderal untuk disampaikan kepada pemohon.

pasal.id

(1) Untuk menunjang Kegiatan Tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan

Pelabuhan dapat dibangun Terminal untuk Kepentingan Sendiri. (2) Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pertambangan; b. energi; c. kehutanan; d. pertanian; e. perikanan; f. industri; g. pariwisata; h. dok dan galangan kapal; dan i. kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga. (3) Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan Pelabuhan. (4) Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk menunjang usaha anak perusahaan sesuai dengan usaha pokok yang sejenis dan pemasok Bahan Baku dan peralatan penunjang produksi untuk keperluan badan usaha yang bersangkutan.

pasal.id

(1) Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri hanya dapat dilakukan atas dasar kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan dan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari: a. Direktur Jenderal, bagi Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan utama dan pengumpul; b. gubernur, bagi Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pengumpan regional; dan

c. bupati/walikota, bagi Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pengumpan lokal. (2) Persetujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan: a. bukti kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan; b. data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok; c. gambar tata letak lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak Terminal untuk Kepentingan Sendiri; d. bukti penguasaan tanah; e. proposal Terminal untuk Kepentingan Sendiri; f. rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan setempat; g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. studi kelayakan yang paling sedikit memuat:

1. rencana volume bongkar muat Bahan Baku, peralatan penunjang dan Hasil Produksi, serta frekuensi kunjungan kapal di Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
2. aspek ekonomi dan finansial yang berisi tentang efisiensi dibangunnya Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan aspek lingkungan; dan
3. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di Terminal untuk Kepentingan Sendiri. j. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar; dan k. memiliki modal disetor minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

pasal.id

(1) Bukti kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a berupa perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat: a. kewajiban dan hak Penyelenggara Pelabuhan meliputi:

1. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
2. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
3. menjamin keamanan dan ketertiban di Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
4. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
5. menjamin kelancaran arus barang;
6. mengatur dan mengawasi penggunaan perairan;
7. mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
8. mengatur lalu lintas kapal keluar masuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri melalui pemanduan kapal; dan
9. pengenaan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. kewajiban dan hak pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri meliputi:
10. menyediakan dermaga untuk bertambat;
11. menyediakan fasilitas naik turun penumpang dan atau kendaraan;
12. menyediakan alat bongkar muat barang;
13. mendapatkan jaminan kelancaran arus barang;
14. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran. (2) Bukti penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d berupa bukti penguasaan atas

tanah dari Badan Pertanahan Nasional atau bukti penguasaan atas tanah lainnya. (3) Proposal Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri; b. prediksi jenis dan jumlah Bahan Baku yang digunakan; c. prediksi jenis dan jumlah peralatan penunjang Hasil Produksi; d. prediksi jenis dan jumlah Hasil Produksi; e. prediksi jenis, ukuran, dan jumlah kapal/tongkang yang akan digunakan; dan f. prediksi jangka waktu penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri. (4) Rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f memuat: a. dimensi kapal/tongkang yang digunakan sesuai dengan kondisi perairan dan fasilitas dermaga yang akan dibangun; b. kedalaman perairan yang dihitung dalam LWS; c. titik koordinat geografis lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri paling sedikit pada 3 (tiga) titik; dan d. kegiatan pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri tidak mengganggu kelancaran lalu lintas kapal dan operasional Pelabuhan.

pasal.id

(1) Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri, pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan format menurut contoh 18 yang tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Berdasarkan permohonan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan permohonan persetujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi. (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memberikan persetujuan pengelolaan dengan menggunakan format contoh 19 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Pelaksana kegiatan di Terminal untuk Kepentingan Sendiri terdiri atas operator dermaga dan Syahbandar. (2) Pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas- batas kelayakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Syahbandar.

pasal.id

(1) Persetujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2). (2) Permohonan perpanjangan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format contoh 20 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2). (3) Berdasarkan permohonan pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diajukan kembali oleh pemohon kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi. (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal MENETAPKAN perpanjangan persetujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dengan menggunakan format contoh 21 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri wajib memberikan

pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan: a. pengoperasian dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan; b. hak dan kewajiban pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri harus terlindungi; c. pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk Pelabuhan; dan d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

pasal.id

Pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib: a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan; b. melaporkan kegiatan operasional Terminal untuk Kepentingan Sendiri kepada Penyelenggara Pelabuhan laut secara berkala; c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

pasal.id

(1) Dalam kondisi tertentu, Penyelenggara Pelabuhan dapat menunjuk pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri melayani kegiatan untuk kepentingan umum setelah bekerja sama dengan Penyelenggara Pelabuhan. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. terbatasnya kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada di Pelabuhan umum setempat untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;

b. tersedianya fasilitas Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang dapat digunakan untuk melayani kepentingan umum; dan/atau c. dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan. (3) Kegiatan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal. (4) Izin untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal.

pasal.id

(1) Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Penyelenggara Pelabuhan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan menggunakan format contoh 22 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan persyaratan: a. alasan penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri melayani kepentingan umum; b. rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan mengenai fasilitas yang tersedia pada Terminal untuk Kepentingan Sendiri dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri melayani kepentingan umum; c. prosedur tetap pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang akan dilaksanakan melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhanan; dan

d. perjanjian kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan. (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Direktur Jenderal memberikan persetujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sementara melayani kepentingan umum dengan menggunakan format contoh 23 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penolakan terhadap permohonan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sementara melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan dengan menggunakan format contoh 24 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Persetujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dicabut apabila pengelola: a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; atau b. menggunakan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3). (2) Pencabutan persetujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. (3) Dalam hal telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri tidak melakukan usaha perbaikan

atas peringatan yang telah diberikan, persetujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dicabut.

pasal.id

(1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional Terminal Khusus dilaksanakan oleh Syahbandar pada Pelabuhan terdekat. (2) Fungsi keselamatan di Terminal Khusus dilaksanakan oleh Syahbandar pada Pelabuhan terdekat.

pasal.id

(1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional Terminal untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan oleh Syahbandar pada Pelabuhan terdekat. (2) Fungsi keselamatan di Terminal untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan oleh Syahbandar pada Pelabuhan terdekat.

pasal.id

(1) Terminal Khusus yang telah memperoleh izin penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku. (2) Terminal Khusus yang tidak melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

pasal.id

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 965); dan b. Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

pasal.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2017 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 20 TAHUN 2017 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI CONTOH 1 Nomor : ........................ ......, ....., ...... Klasifikasi : ........................ Lampiran: ....................... Perihal : Permohonan Penetapan Lokasi Kepada Terminal Khusus PT. ..... Yth. Menteri Perhubungan cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Republik INDONESIA Nomor PM ... Tahun ... tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, bersama ini Kami PT ... mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan lokasi Terminal Khusus ... di Desa .../Kelurahan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ... guna menunjang kegiatan usaha di bidang ...
2. Sebagai kelengkapan permohonan penetapan lokasi terminal khusus sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, Kami lampirkan dokumen, sebagai berikut: a. salinan surat izin usaha pokok dari instansi terkait; b. letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut; c. studi kelayakan yang paling sedikit memuat:

1. rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi;
2. rencana frekuensi kunjungan kapal;
3. aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal khusus dan aspek lingkungan; dan 4) hasil survei yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis; d. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi kondisi perairan berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat; e. rekomendasi gubenur dan bupati/walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi terminal khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; f. laporan keuangan perusahan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar; g. memiliki modal disetor minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

3. Demikian permohonan Kami, atas perhatian dan pertimbangan yang diberikan diucapkan terima kasih. Pemohon, ( ......................) Tembusan Yth:
4. Menteri Perhubungan;
5. dst .... ;

CONTOH 2 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TENTANG PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS .... PT. ... DI DESA/KELURAHAN.... , KECAMATAN..., KABUPATEN/KOTA...., PROVINSI... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Membaca :

1. surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... perihal ...;
2. surat Gubernur .... Nomor .... tanggal .... perihal ...;
3. surat Bupati/Walikota .... Nomor ... tanggal ... perihal ...; Menimbang : a. bahwa ...; b. bahwa ...; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ...

dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus ... PT. .... di Desa/Kelurahan ... , Kecamatan ... , Kabupaten/Kota ..., Provinsi ...

Mengingat :

1. UNDANG-UNDANG .... Tahun .... tentang .... (Lembaran Negara

Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor .....); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor ... Tahun ... tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor ...); 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ...... tentang .....(Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor.....); 4. .... dst; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS... PT... DI DESA/KELURAHAN..., KECAMATAN..., KABUPATEN/ KOTA ...., PROVINSI .... PERTAMA : MENETAPKAN lokasi Terminal Khusus .... PT ... di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/ Kota ......, Provinsi ..... pada posisi koordinat: a. .........’ ......” L.. / ..........’ .....” BT b. .........’ ......” L.. / ..........’ .....” BT c. .........’ ......” L... / ..........’ .....” BT KEDUA : Pemegang keputusan penetapan lokasi terminal khusus dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, diwajibkan memulai pekerjaan persiapan dan mengajukan permohonan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus.

KETIGA : Keputusan penetapan lokasi terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dapat dicabut apabila pemegang Keputusan penetapan lokasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya. KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini. KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ........................... Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Gubernur ....;
3. Bupati/Walikota ...;
4. Direksi PT...

CONTOH 3 Nomor : ........, ... ....... ......... Klasifikasi : Lampiran : Perihal : Penolakan Permohonan Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ….. Kepada …… di ………

1. Menunjuk surat Saudara Nomor … tanggal … perihal Permohonan Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT …. bersama ini diberitahukan bahwa permohonan penetapan lokasi terminal khusus di Desa/Kelurahan …., Kabupaten/Kota … , Provinsi …, yang Saudara mohonkan ditolak dengan alasan sebagai berikut: a. …………………..; b. …………………..; c. …………………
2. Demikian diberitahukan untuk dapat dimaklumi. MENTERI PERHUBUNGAN

.......................... Tembusan :

1. Gubernur …..;
2. Bupati/Walikota ……;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Kepala KSOP/Kepala UPP …..

CONTOH 4 Nomor : Yth. ........, ... ....... ......... Klasifikasi : Lampiran : Perihal : Permohonan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT ….. di Desa/ Kelurahan..., Kecamatan …., Kabupaten/Kota...., Provinsi..... Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor....... Tahun ........ tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dengan ini Kami PT ...... mengajukan permohonan untuk memperoleh izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus ... pada lokasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ..... tanggal..... yaitu di Desa/Kelurahan...., Kecamatan...., Kabupaten/Kota..., Provinsi
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir Kami sampaikan 1 (satu) berkas dokumen pemenuhan persyaratan berikut: a. persyaratan administrasi, meliputi:

1. salinan izin penetapan lokasi terminal khusus 2) akta pendirian perusahaan;
2. izin usaha pokok dari instansi terkait;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. bukti penguasaan tanah;
5. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;
6. rekomendasi dari Syahbandar pelabuhan terdekat setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Distrik Navigasi setempat mengenai perencanaan alur- pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

b. persyaratan teknis, meliputi :

1. studi kelayakan, yang paling sedikit memuat: a) rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi, serta frekuensi kunjungan kapal di terminal khusus; b) aspek ekonomi dan finansial yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal khusus dan aspek lingkungan; c) aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di terminal khusus;
2. tata letak dermaga;
3. perhitungan dan gambar konstruksi bangunan;
4. hasil survei kondisi tanah;
5. hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur- pelayaran dan kolam pelabuhan;
6. batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis serta rencana induk terminal khusus yang akan ditetapkan sebagai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu; dan 7) kajian lingkungan berupa studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
7. sistem dan prosedur pelayanan di terminal khusus; dan 9) sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

3. Demikian permohonan Kami, atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih. Pemohon, (..........................) Tembusan Yth:
4. Menteri Perhubungan;
5. Gubernur …..;
6. Bupati/Walikota ……;
7. Kepala KSOP …../Kepala UPP .....

CONTOH 5 Nomor : …….. ........ , ......... Klasifikasi : …….. Lampiran : ……. Perihal : Pemenuhan Persyaratan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT ….. Kepada …………… di ………..

1. Menunjuk surat Saudara Nomor….. tanggal….. perihal Permohonan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus ….. PT .….. yang berlokasi di Desa/Kelurahan….., Kabupaten/Kota….., Provinsi…, bersama ini diberitahukan agar Saudara dapat melengkapi persyaratan, sebagai berikut: a. ………; b. ………; c. ………
2. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT .......................... Tembusan:
3. ………..;
4. ………..

CONTOH 6 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS... KEPADA PT ..... DI DESA/KELURAHAN ..... , KECAMATAN ....., KABUPATEN/KOTA ..., PROVINSI .... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, Menimbang : a. bahwa untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas terminal khusus PT....... yang digunakan untuk menunjang kegiatan di bidang..., diperlukan izin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut; b. bahwa lokasi untuk membangun Terminal Khusus ...... PT. ....... telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor...... Tahun...... tanggal......, c. bahwa sesuai hasil penelitian, PT. ... telah memenuhi persyaratan dari aspek kepelabuhanan, kelayakan konstruksi, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta kelestarian lingkungan, sehingga dapat diberikan izin kepada PT.... untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas terminal khusus di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/ Kota....., Provinsi........; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Kepada PT........ Untuk Membangun

Terminal Khusus.....di Desa/Kelurahan......., Kecamatan ......, Kabupaten/Kota ......, Provinsi ...... Mengingat :

1. UNDANG-UNDANG .... Tahun .... tentang .... (Lembaran Negara

Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor .....); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor ... Tahun ... tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor ...); 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun .... tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor.....); 4. ....... dst; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN KEPADA PT....... UNTUK MEMBANGUN TERMINAL KHUSUS......DI DESA/KELURAHAN......, KECAMATAN......., KABUPATEN/ KOTA ......., PROVINSI ....... PERTAMA : Memberikan izin pembangunan dan pengoperasian kepada: a. Nama Perusahaan : ............. b. Bidang Usaha : ............. c. Alamat : ............. d. N P W P : ............. e. Penanggungjawab : ............. untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus ..... di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ......., Kabupaten/Kota ......, Provinsi ............., dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

a. Dermaga

1. tipe : ........................
2. ukuran : ........................
3. konstruksi : ........................
4. kedalaman : ........................
5. peruntukan : sebagai fasilitas tambat/sandar kapal/tongkang ukuran maksimum .... DWT b. Posisi koordinat : ..........’ ......” L... / ...........’ ......” BT ...........’ .....” L.. / ...........’ ......” BT ...........’ .....” L... / ...........’ ......” BT KEDUA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu terminal khusus PT. …………, sebagai berikut: a. batas Daerah Lingkungan Kerja meliputi:

1. Daerah Lingkungan Kerja Daratan yang luasnya ........ M2, pada titik koordinat geografis: a) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” .... b) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” .... c) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” .... d) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” ....
2. Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang luasnya ...... M2, pada titik koordinat geografis: a) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” .... b) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” .... c) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” .... d) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” .... b. batas Daerah Lingkungan Kepentingan yang luasnya ...... M2, pada titik koordinat geografis:
3. ....°.....’......” .... / ....°.....’......” ....
4. ....°.....’......” .... / ....°.....’......” ....
5. ....°.....’......” .... / ....°.....’......” ....
6. ....°.....’......” .... / ....°.....’......” ....

KETIGA : Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu Terminal Khusus PT. ...... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan untuk: a. lapangan penumpukan; b. tempat kegiatan bongkar muat; c. alur pelayaran dan perlintasan kapal; d. olah gerak kapal; e. keperluan darurat; dan f. tempat labuh kapal, tergambar pada Peta sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEEMPAT : Rencana Induk Terminal Khusus PT..... paling sedikit memuat berupa tata letak fasilitas di sisi air dan di sisi darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KELIMA : Dalam melaksanakan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus, pemegang izin diwajibkan: a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan; b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya; c. melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; d. melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal khusus paling lama 2 (dua) tahun sejak izin pembangunan dan pengoperasian diterbitkan; e. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan terminal khusus yang bersangkutan; f. melaporkan perkembangan kegiatan pembangunan terminal khusus setiap 3 (tiga) bulan kepada penyelenggara pelabuhan setempat; g. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan;

h. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus; i. melengkapi terminal khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah; dan j. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur ..... dan Bupati/Walikota.... KEENAM : Pemegang izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus sebagaimana dimaksud dapal Diktum PERTAMA, sebelum mengoperasikan terminal khusus wajib mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan ..... yang memuat: a. keterangan bahwa pembangunan terminal khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan dan pengoperasian yang diberikan oleh Direktur Jenderal dan siap untuk dioperasikan; b. hasil pembangunan terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan c. pertimbangan dari Distrik Navigasi setempat mengenai kesiapan alur-pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran. KETUJUH : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus.... PT.... dilakukan oleh Syahbandar pada Pelabuhan ........ KEDELAPAN : Pemegang izin pembangunan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilarang menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Direktur Jenderal sesuai ketentuan peraturan perundanag-undangan.

KESEMBILAN: Izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin: a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 2 (satu) tahun setelah izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus diberikan; b. tidak dapat menyelesaikan pembangunan terminal khusus dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak izin pembangunan dan pengoperasian diberikan; c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Dikturm KEDELAPAN. KESEPULUH : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini. KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, ......................... Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Inspektur Jenderal;
5. Gubernur ....................;
6. Bupati/Walikota ...........;
7. Kepala KSOP.../Kepala UPP ......;
8. Direksi PT ....................

CONTOH 7 Nomor : Yth. ........, .............. Klasifikasi : Lampiran : Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus PT.…..di Desa/Kelurahan ...., Kecamatan …., Kab/Kota.... Provinsi..... Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Meteri Perhubungan Nomor KP ...Tahun ....tanggal ..... Kami PT..... telah diberikan izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus yang berlokasi di Desa/Kelurahan.., Kecamatan..., Kabupaten/Kota..., Provinsi..., guna menunjang usaha di bidang ......
2. Pemberian izin pembangunan dan pengoperasian sebagaimana tersebut butir 1 (satu) akan berakhhir masa berlakunya yaitu pada tanggal ....., untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor .... tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Kami PT. ...... dengan hormat mengajukan permohonan kiranya dapat diberikan perpanjangan izin pengoperasian terminal khusus tersebut.
3. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir Kami sampaikan 1 (satu) berkas dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut: a. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan terdekat yang menerangkan terminal khusus yang bersangkutan dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dan teknis

kepelabuhanan masih layak digunakan untuk melayani usaha pokok; dan b. berita acara hasil peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Sekretariat Jenderal; c. izin usaha pokok dari instansi terkait; dan d. akta perusahaan dan perubahan terakhir. 4. Demikian permohonan Kami, atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih. Pemohon, (..........................) Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Gubernur …..;
3. Bupati/Walikota ……;
4. Kepala KSOP …../Kepala UPP .....

CONTOH 8 Nomor : ........, ............ Klasifikasi : Lampiran : Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Terminal Khusus PT ….. Kepada …… di ………

1. Menunjuk surat Saudara Nomor ….. tanggal….. perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Terminal Khusus PT .….. bersama ini diberitahukan bahwa permohonan perpanjangan Izin operasi terminal khusus… di Desa/Kelurahan….., Kabupaten/Kota….., Provinsi…, yang Saudara mohonkan ditolak dengan alasan sebagai berikut: a. ………………….. ………………..; b. ………………….. ………………. ; c. …………………………………….
2. Demikian diberitahukan untuk dimaklumi. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT (..........................) Tembusan :
3. Menteri Perhubungan;
4. Gubernur …..;
5. Bupati/Walikota ……;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
7. Kepala KSOP…/Kepala UPP …..

CONTOH 9 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASI TERMINAL KHUSUS.... PT....... DI DESA/KELURAHAN...., KECAMATAN...., KABUPATEN/KOTA ....., PROVINSI ..... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan usaha di bidang.... PT..... telah membangun dan mengoperasikan fasilitas terminal khusus yang berlokasi di Desa/Kelurahan....., Kecamatan...., Kabupaten/ Kota..... berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ..... tanggal.....; b. bahwa izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus ... PT.....sebagaimana tersebut huruf a, telah berakhir masa berlakunya yaitu tanggal..., sehingga sesuai ketentuan Pasal... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun... tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, pengoperasian terminal khusus dapat diperpanjang izinnya setelah memenuhi persyaratan;

c. sesuai hasil penelitian, fasilitas Terminal Khusus yang dioperasikan oleh PT......., memenuhi persyaratan dari aspek kepelabuhanan, kelayakan konstruksi, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan lingkungan hidup, sehingga masih layak digunakan untuk menunjag kegiatan usaha di bidang.....; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasi Terminal Khusus PT.........di Desa/ Kelurahan......, Kecamatan......, Kabupaten/Kota......., Provinsi.....; Mengingat :

1. UNDANG-UNDANG .... Tahun .... tentang .... (Lembaran Negara

Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara

Nomor .....); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor ... Tahun ... tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor ...); 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ...... tentang .....(Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor.....); 4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ..... tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Kepada PT........ Untuk Membangun Terminal Khusus.....di Desa/Kelurahan......., Kecamatan ......, Kabupaten/Kota ......, Provinsi ......; 5. ........dst; MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASI TERMINAL KHUSUS... PT..... DI DESA/KELURAHAN....., KECAMATAN...., KABUPATEN/KOTA ...., PROVINSI ....

PERTAMA : Terminal Khusus.... PT..... di Desa/ Kelurahan..., Kecamatan...., Kabupaten/Kota...., Provinsi..... yang dioperasikan PT. ...... berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor... tanggal.... diberikan perpanjangan izin operasinya. KEDUA : Spesifikasi teknis pada terminal khusus...PT...sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, sebagai berikut : a. Dermaga

1. tipe : .....................
2. ukuran : .....................
3. konstruksi : .....................
4. kedalaman : .....................
5. peruntukan : ..................... b. posisi koordinat : ......’ ....”... / .........’ ....” ... ......’ ....”... / .........’ ....” ... ......’ ....”... / .........’ ....” ... ......’ ....”... / .........’ ....” ... ......’ ....”... / .........’ ....” ... ......’ ....”... / .........’ ....” ... ......’ ....”... / .........’ ....” ... KETIGA : Dalam pengoperasian terminal khusus, pemegang izin operasi diwajibkan: a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelestarian lingkungan; b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya; c. memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur- pelayaran, kolam dermaga dan fasilitas yang diperlukan

untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus; d. melengkapi terminal khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran; e. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan; dan f. melaporkan kegiatan operasional terminal khusus setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan kepada Gubernur ......... dan Bupati/Walikota ..... KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepelabuhanan terhadap pengoperasian terminal khusus ...... PT. ........ sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA. KELIMA : Pemegang izin operasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dilarang menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KEENAM : Izin operasi terminal khusus .......PT. ...... di Desa/Kelurahan ......., Kecamatan ......, Kabupaten/Kota ........, Provinsi ......, diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun. KETUJUH : Izin operasi terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin operasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KETIGA atau melanggar ketentuan larangan pada Diktum KELIMA dalam Keputusan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, .............................. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri .........................;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
3. Gubernur .......................;
4. Bupati/Walikota .............;
5. Kepala KSOP ..../Kepala UPP ........;
6. Direksi PT .......................

CONTOH 10 Nomor : ….. Yth. ……., …..…………... Klasifikasi : ….. Lampiran : ….. Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Terminal Khusus … PT…... Untuk Melayani Kepentingan Umum Kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun .......... tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat diberikan izin menggunakan Terminal Khusus.... PT ... yang dioperasikan berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor KP.... Tahun... tanggal... yang berlokasi di Desa/Kelurahan..., Kecamatan..., Kabupaten/Kota..., Provinsi.... untuk sementara melayani kepentingan umum.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari : a. studi kelayakan, paling sedikit memuat:
3. kelayakan teknis mengenai kemampuan fasilitas dermaga dan fasilitas penunjang lainnya di terminal khusus untuk memenuhi penggunaan terminal khusus melayani umum;
4. kelayakan ekonomi yang berisi efisiensi penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum;
5. kelayakan lingkungan hidup;
6. rencana kunjungan kapal dan volume bongkar muat di

terminal khusus; 5. analisa jangka waktu penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum. b. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan mengenai fasilitas yang tersedia pada terminal khusus dimaksud dapat menjamin keselamatan pe1ayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian terminal khusus digunakan untuk melayani kepentingan umum; c. prosedur tetap pengoperasian terminal khusus yang akan digunakan untuk melayani kepentingan umum; d. perjanjian kerjasama antara penyelenggara pelabuhan dengan pengelola terminal khusus yang bersangkutan; dan e. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar. 3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih. Pemohon, (Gubernur .../Kepala Kantor KSOP.../UPP ..) Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. ................;
3. ................

CONTOH 11 Nomor : … Yth. …, …......... Klasifikasi : … Lampiran : … Perihal : Pengembalian Permohonan Izin Penggunaan Terminal Khusus PT …. Untuk Melayani Kepentingan Umum Kepada .............. di .........

1. Menunjuk surat Saudara Nomor...... tanggal..... perihal Permohonan Izin Penggunaan Terminal Khusus PT. .... yang berlokasi di Desa/Keluruhan..., Kecamatan..., Kabupaten... Provinsi.. untuk melayani kepentingan umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara dikembalikan, dengan alasan sebagai berikut: a. ……….....; b. ..............; c. ...............
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Saudara dapat segera melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dan menyampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Demikian untuk dimaklumi. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ......................... Tembusan:
4. ................;
5. ................;
6. .................

CONTOH 12 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. …… DI DESA/KELURAHAN …, KECAMATAN…, KABUPATEN/KOTA… PROVINSI….., UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pada wilayah Kabupaten.....Provinsi... terdapat kegiatan....... yang memerlukan fasilitas terminal untuk kegiatan ......, dimana pelabuhan..... sebagai pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan untuk ........ pada daerah ........ oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia; b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, terminal khusus... PT. ....... telah memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan umum yang bersifat sementara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan untuk sementara Terminal Khusus.... PT..... untuk pelayanan umum, perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus .... PT. ..... Untuk Melayani Kepentingan Umum;

Mengingat :

1. UNDANG-UNDANG.... Tahun.... tentang.... (Lembaran Negara

Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara

Nomor.....); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor... Tahun... tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor...); 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun...... tentang..... (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor.....); 4. .........dst; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT… DI DESA/KELURAHAN…, KECAMATAN…, KABUPATEN/ KOTA… PROVINSI….., UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM. PERTAMA : Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus PT.…… di Desa/Kelurahan…., Kecamatan…, Kabupaten/Kota ….., Provinsi… dan dioperasikan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor….. Tahun……tanggal…, digunakan sementara untuk melayani kepentingan umum berupa bongkar/muat hasil produksi…. di wilayah Kabupaten…. Provinsi… KEDUA : Izin penggunaan Terminal Khusus PT.…… untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (satu) / 2 (dua) tahun. KETIGA : Penggunaan Terminal Khusus ….. PT.…… untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan berdasarkan kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan ....dengan PT. ……

KEEMPAT : Penggunaan Terminal Khusus ….. PT. …… untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran guna menjamin keselamatan, keamanan kelancaran dan ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan. KELIMA : Tarif jasa kepelabuhanan pada Terminal Khusus….. PT... selama digunakan untuk pelayanan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku pada Pelabuhan .... KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penggunaan sementara Terminal Khusus PT. … untuk melayani kepentingan umum. KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, .................. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. ...........;
2. ...........;
3. ...........;

CONTOH 13 Nomor : Yth. ........, ............. Klasifikasi : Lampiran : Perihal : Permohonan Izin Pengoperasian Terminal Khusus PT ….. di Desa/ Kelurahan..., Kecamatan …., Kabupaten/Kota...., Provinsi..... Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor....... Tahun ........ tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dengan ini Kami PT ...... mengajukan permohonan untuk memperoleh izin pengoperasian terminal khusus ... pada lokasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan .... Nomor ..... tanggal... yaitu di Desa/Kelurahan...., Kecamatan...., Kabupaten/Kota..., Provinsi ....
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir Kami sampaikan 1 (satu) berkas dokumen pemenuhan persyaratan berikut: a. akta pendirian perusahaan; b. izin usaha pokok dari instransi terkait; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. bukti penguasaan tanah; e. tata letak dermaga; f. rekomendasi dari Syahbandar pelabuhan terdekat; g. fotocopy legalitas perizinan yang telah dimiliki; h. berita acara peninjauan lokasi oleh Tim teknis terpadu Direktorat Jenderal; i. kajian lingkungan berupa studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; j. sistem dan prosedur pelayanan di terminal khusus; dan k. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. 3. Demikian permohonan Kami, atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih. Pemohon, (..........................) Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Gubernur …..;
3. Bupati/Walikota ……;
4. Kepala KSOP …../Kepala UPP .....

CONTOH 14 Nomor : …….. ........ , ......... Klasifikasi : …….. Lampiran : ……. Perihal : Pemenuhan Persyaratan Izin Pengoperasian Terminal Khusus PT ….. Kepada …………… di ………..

1. Menunjuk surat Saudara Nomor….. tanggal….. perihal Permohonan Izin Pengoperasian Terminal Khusus ….. PT .….. yang berlokasi di Desa/Kelurahan….., Kabupaten/Kota….., Provinsi…, bersama ini diberitahukan agar Saudara dapat melengkapi persyaratan, sebagai berikut: a. ………; b. ………; c. ………
2. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT .......................... Tembusan:
3. ………..;
4. ………..

CONTOH 15 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS... KEPADA PT ..... DI DESA/KELURAHAN ..... , KECAMATAN ....., KABUPATEN/KOTA ..., PROVINSI .... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, Menimbang : a. bahwa untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas terminal khusus PT....... yang digunakan untuk menunjang kegiatan di bidang..., diperlukan izin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut; e. bahwa lokasi untuk membangun Terminal Khusus ...... PT. ....... telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor...... Tahun...... tanggal......, f. bahwa sesuai hasil penelitian, PT. ... telah memenuhi persyaratan dari aspek kepelabuhanan, kelayakan konstruksi, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta kelestarian lingkungan, sehingga dapat diberikan izin kepada PT.... untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas terminal khusus di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/ Kota....., Provinsi........; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemberian Izin Pengoperasian Terminal Khusus Kepada PT ........ di Desa/Kelurahan......., Kecamatan ......, Kabupaten/Kota ......, Provinsi ......

Mengingat :

1. UNDANG-UNDANG .... Tahun .... tentang .... (Lembaran Negara

Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor .....); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor ... Tahun ... tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor ...); 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun .... tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Peraturan Menteri Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor.....); 4. ....... dst; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS KEPADA PT....... DI DESA/KELURAHAN......, KECAMATAN......., KABUPATEN/ KOTA ......., PROVINSI ....... PERTAMA : Memberikan izin pengoperasian kepada: a. Nama Perusahaan : ............. b. Bidang Usaha : ............. c. Alamat : ............. d. N P W P : ............. e. Penanggungjawab : ............. untuk mengoperasikan terminal khusus ..... di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ......., Kabupaten/Kota ......, Provinsi ............., dengan spesifikasi teknis sebagai berikut : a. Dermaga

1. tipe : ........................
2. ukuran : ........................
3. konstruksi : ........................
4. kedalaman : ........................
5. peruntukan : sebagai fasilitas tambat/sandar kapal/tongkang ukuran maksimum .... DWT

b. Posisi koordinat : ..........’ ......” L... / ...........’ ......” BT ...........’ .....” L.. / ...........’ ......” BT ...........’ .....” L... / ...........’ ......” BT KEDUA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu terminal khusus PT. …………, sebagai berikut: a. batas Daerah Lingkungan Kerja meliputi:

1. Daerah Lingkungan Kerja Daratan yang luasnya ........ M2, pada titik koordinat geografis: a) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” .... b) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” .... c) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” .... d) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” ....
2. Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang luasnya ...... M2, pada titik koordinat geografis: a) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” .... b) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” .... c) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” .... d) ....°.....’......” .... / ....°.....’......” .... b. batas Daerah Lingkungan Kepentingan yang luasnya ...... M2, pada titik koordinat geografis:
3. ....°.....’......” .... / ....°.....’......” ....
4. ....°.....’......” .... / ....°.....’......” ....
5. ....°.....’......” .... / ....°.....’......” ....
6. ....°.....’......” .... / ....°.....’......” .... KETIGA : Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu Terminal Khusus PT. ...... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan untuk: a. lapangan penumpukan; b. tempat kegiatan bongkar muat; c. alur pelayaran dan perlintasan kapal; d. olah gerak kapal; e. keperluan darurat; dan f. tempat labuh kapal,

tergambar pada Peta sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEEMPAT : Rencana Induk Terminal Khusus PT..... paling sedikit memuat berupa tata letak fasilitas di sisi air dan di sisi darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KELIMA : Dalam melaksanakan pengoperasian terminal khusus, pemegang izin diwajibkan: a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan; b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya; c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan; d. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus; e. melengkapi terminal khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah; dan f. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur ..... dan Bupati/Walikota.... KEENAM : Pemegang izin pengoperasian terminal khusus sebagaimana dimaksud dapal Diktum PERTAMA, sebelum mengoperasikan terminal khusus wajib mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan ..... yang memuat: a. keterangan bahwa pembangunan terminal khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan dan pengoperasian yang diberikan oleh Direktur Jenderal dan siap untuk dioperasikan;

b. hasil pembangunan terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan c. pertimbangan dari Distrik Navigasi setempat mengenai kesiapan alur-pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran. KETUJUH : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengoperasian Terminal Khusus.... PT.... dilakukan oleh Syahbandar pada Pelabuhan ........ KEDELAPAN : Pemegang izin pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilarang menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Direktur Jenderal sesuai ketentuan peraturan perundanag-undangan. KESEMBILAN: Izin pengoperasian terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Dikturm KEDELAPAN. KESEPULUH : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini. KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, ......................... Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;

2. Menteri Perhubungan;

3. Sekretaris Jenderal;

4. Inspektur Jenderal;

5. Gubernur ....................;

6. Bupati/Walikota ...........;

7. Kepala KSOP.../Kepala UPP ......;

8. Direksi PT ....................

CONTOH 16 Nomor : ….. Yth. ……., …..…………... Klasifikasi : ….. Lampiran : ….. Perihal : Permohonan Penetapan Terminal Khusus ..... Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri Kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun .......... tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat diberikan izin penetapan Terminal Khusus .... PT ... yang dioperasikan berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor KP.... Tahun... tanggal... yang berlokasi di Desa/Kelurahan..., Kecamatan..., Kabupaten/Kota..., Provinsi.... terbuka bagi perdagangan luar negeri.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari: a. aspek administrasi:
3. rekomendasi dari gubenur, bupati/walikota;
4. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran di pelabuhan;
5. rekomendasi dari instansi terkait di wilayah setempat, antara lain: a) syahbandar; b) karantina; c) bea dan cukai; dan

d) imigrasi; dan 4. memenuhi standar International Ship and Port Safety (ISPS) Code. b. aspek ekonomi:

1. menunjang industri tertentu;

2. arus barang minimal 10.000 (sepuluh ribu) ton/tahun; dan

3. arus barang ekspor/impor minimal 50.000 (lima puluh ribu) ton/tahun. c. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran:

4. kedalaman perairan minimal -6 meter LWS;

5. luas kolam cukup untuk olah gerak kapal;

6. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

7. fasilitas telekomunikasi pelayaran yang memadai;

8. prasarana, sarana dan sumber daya manusia pandu bagi terminal khusus yang perairannya telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; dan

9. kapal patroli apabila dibutuhkan. d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan:

10. dermaga beton permanen minimal 1 (satu) tambatan;

11. tempat penyimpanan berupa gudang tertutup, lapangan penumpukan, silo dan sebagainya;

12. peralatan bongkar muat;

13. peralatan pencegah kebakaran;

14. fasilitas pencegahan pencemaran, antara lain: oil boom, skimmer, sorben, dispersant dan temporary storage. e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan f. informasi tentang jenis komoditas khusus yang akan dilayani.

15. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih. Pemohon, (.........................) Tembusan Yth:

16. Menteri Perhubungan;

17. ................;

18. ................

CONTOH 17a KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENETAPAN TERMINAL KHUSUS PT …. DI DESA/KELURAHAN…, KECAMATAN ..., KABUPATEN/KOTA…., PROVINSI ..... SEBAGAI TERMINAL KHUSUS YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA , Membaca : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ..... tanggal .... perihal .....; Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan usaha di bidang ….. PT. ...... telah mengoperasikan terminal khusus di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten ...., Provinsi .... berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor .... Tahun ... tanggal ....; b. bahwa berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, terminal khusus yang dioperasikan untuk menunjang kegiatan usaha yang hasil produksinya diekspor dapat ditetapkan sebagai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri oleh Menteri Perhubungan; c. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan ekspor ……, perlu ditetapkan terminal khusus PT. ….. sebagai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan sesuai hasil penilaian terminal khusus tersebut telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Terminal Khusus … di Desa/Kelurahan….,Kecamatan…, Kabupaten/Kota, Provinsi……. Sebagai Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri; Mengingat :

1. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4849); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor ... Tahun ... tentang .... (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor ...); 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor .... Tahun ... tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor ...); 4. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor KP …. Tahun ... tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Kepada PT .... Untuk Membangun Terminal Khusus ... di Desa/Kelurahan...., Kecamatan ..., Kabupaten/ Kota...., Provinsi ...; 5.. dst ………; Memperhatikan :

1. Surat Gubernur .... Nomor ... tanggal ... perihal .....;
2. Surat Bupati/WaliKota... Nomor.... tanggal .... perihal ....;
3. Surat ....; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN TERMINAL KHUSUS PT. … DI DESA/KELURAHAN…, KECAMATAN…, KABUPATEN/

KOTA …, PROVINSI … SEBAGAI TERMINAL KHUSUS YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI. PERTAMA : MENETAPKAN terminal khusus PT.… di Desa/ Kelurahan …., Kecamatan …, Kabupaten…, Provinsi … yang dioperasikan berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor … Tahun …. tanggal …. sebagai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri untuk kegiatan ekspor hasil produksi …. KEDUA Pemegang Keputusan penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, diwajibkan: a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan; b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya; c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus untuk kegiatan perdagangan luar negeri yang bersangkutan; d. menyediakan fasilitas kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas bagi instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina di terminal khusus; dan e. melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Direktur Jenderal KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEEMPAT : Penetapan terminal khusus PT. … sebagai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila Pemegang Keputusan ini melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan perundang-undangan lainnya terkait kegiatan Bea dan Cukai (Customs), Imigrasi (Immigration), dan Karantina (Quarantine). KELIMA : Penetapan Terminal Khusus PT. … sebagai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku selama terminal khusus digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor hasil produksi ….. PT. … KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERHUBUNGAN,

…………………. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Gubernur …;
6. Bupati ……..;
7. Kepala KSOP.../ Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan .....
8. Direksi PT. ……

CONTOH 17b Nomor : …….. ........ , ......... Klasifikasi : …….. Lampiran : ……. Perihal : Penolakan Permohonan Penetapan Terminal Khusus ..... Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri Kepada …………… di ………..

1. Menunjuk surat Saudara Nomor….. tanggal….. perihal Permohonan Penetapan Terminal Khusus ..... Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri yang berlokasi di Desa/Kelurahan….., Kabupaten/Kota….., Provinsi…, bersama ini disampaikan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut: a. ………; b. ………; c. ………
2. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. MENTERI PERHUBUNGAN

..........................

Tembusan:

1. ………..;
2. ………..

CONTOH 18 Nomor : ….. Yth. ……., …..…………... Klasifikasi : ….. Lampiran : ….. Perihal : Permohonan Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota .... di ............

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun .......... tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat diberikan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan ……, guna menunjang kegiatan usaha di bidang … PT. ….
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari : a. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan; b. data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok; c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri; d. bukti penguasaan tanah; e. proposal terminal untuk kepentingan sendiri; f. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan

setempat; g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. studi kelayakan yang paling sedikit memuat:

1. rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi, serta frekuensi kunjungan kapal di terminal untuk kepentingan sendiri;
2. aspek ekonomi dan finansial yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal untuk kepentingan sendiri dan aspek lingkungan; dan 3) aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di terminal untuk kepentingan sendiri. j. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar; dan k. memiliki modal disetor minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih. Pemohon, (......................) Tembusan Yth:
4. Menteri Perhubungan;
5. Kepala KSOP/ Kepala UPP ....;
6. ................

CONTOH 19 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR TENTANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN ……, GUNA MENUNJANG KEGIATAN USAHA DI BIDANG… PT. … DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, Menimbang : a. bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, penyediaan dan pelayanan jasa terminal dapat dilakukan secara khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu atas dasar kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan .... ; b. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, kelayakan konstruksi, kepelabuhanan, dan kelestarian Iingkungan, dapat diberikan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan guna menunjang kegiatan usaha di bidang PT. ……. ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan

Kepentingan Pelabuhan, Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang ..... PT. .....; Mengingat :

1. UNDANG-UNDANG.... Tahun.... tentang Pelayaran (Lembaran Negara

Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor ....); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor... Tahun... tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun.. Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor...); 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun...... tentang..... (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor.....); 4. ......dst; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DI DALAM DAERAH L1NGKUNGAN KERJA DAN DAERAH L1NGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN......, GUNA MENUNJANG KEGIATAN USAHA DI BIDANG ..... PT ..... PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada : a. Nama Perusahaan :........... b. Bidang Usaha :........... c. N.P.W.P :........... d. Alamat :........... e. Penanggung Jawab :........... (Direktur Utama/Direktur) bekerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan (Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ..../Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama.....), mengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan

Kepentingan Pelabuhan ..... , guna menunjang kegiatan usaha di bidang .... KEDUA : Spesifikasi teknis dan Peruntukan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut: a. Dermaga .......

1. tipe : .................
2. ukuran : .................
3. konstruksi : .................
4. kedalaman : ................ m LWS
5. peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang ukuran maksimum .... DWT b. Posisi koordinat : ...° ....' ....” L.. / ...° ...' ....” BT ...° ....' ....” L.. / ...° ...' ....” BT ...° ....' ....” L.. / ...° ...' ....” BT KETIGA : Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT. ... hanya dapat dioperasikan terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi ..... PT. ..... untuk kepentingan sendiri, dan dilarang digunakan untuk melayani kepentingan umum. KEEMPAT : Penanggung jawab Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diwajibkan: a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya; c. memelihara fasilitas Terminal Untuk Kepentingan Sendiri agar tetap layak untuk dioperasikan, dan menyediakan/memelihara fasilitas lain yang

diperlukan untuk kelancaran lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; d. menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; e. melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran; f. bertanggung jawab sepenuhnya atas ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; g. melaporkan kepada Menteri Perhubungan dalam hal akan mengalihkan persetujuan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya; h. melaporkan kegiatan operasional Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ....... KELIMA : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini, yaitu: a. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; b. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; c. pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal; d. pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan

dan pemeliharaan alur-pelayaran; e. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan; f. pemanfaatan dan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri. KETUJUH : Persetujuan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ........... DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ........................ Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. ................... ;
3. ....................

CONTOH 20 Nomor : ….. Yth. ……….., ….... Klasifikasi : Lampiran : ….. Perihal : Permohonan Perpanjangan Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT .... Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut di JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa Berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor... Tahun .... tanggal ....., Kami PT..... telah diberikan Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ....... guna menunjang usaha di bidang ......
2. Persetujuan Pengelolaan TUKS sebagaimana tersebut butir 1 (satu) akan berakhhir masa berlakunya yaitu pada tanggal ....., untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor .... Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Kami PT. ....... dengan hormat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan perpanjangan persetujuan TUKS dimaksud.
3. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari: a. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan; b. data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok; c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan

sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri; d. bukti penguasaan tanah; e. proposal terminal untuk kepentingan sendiri; f. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat; g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. studi kelayakan yang paling sedikit memuat:

1. rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi, serta frekuensi kunjungan kapal di terminal untuk kepentingan sendiri;
2. aspek ekonomi dan finansial yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal untuk kepentingan sendiri dan aspek lingkungan; dan 3) aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di terminal untuk kepentingan sendiri. j. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar; dan k. memiliki modal disetor minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

4. Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih. Pemohon, .............................

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. ..................................;
3. ..................................

CONTOH 21 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN ……, GUNA MENUNJANG KEGIATAN USAHA DI BIDANG… PT. … DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, Menimbang : a. bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, penyediaan dan pelayanan jasa terminal dapat dilakukan secara khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu atas dasar kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan .... ; b. bahwa persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri ... PT.....sebagaimana tersebut huruf a, telah berakhir masa berlakunya yaitu tanggal..., sehingga sesuai ketentuan Pasal... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun... tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan; c. sesuai hasil penelitian, fasilitas Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang dioperasikan oleh PT......., memenuhi persyaratan dari aspek kepelabuhanan, kelayakan konstruksi, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan

lingkungan hidup, sehingga masih layak digunakan untuk menunjag kegiatan usaha di bidang.....; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemberian Perpanjangan Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang ..... PT. .....; Mengingat :

1. UNDANG-UNDANG.... Tahun.... tentang Pelayaran (Lembaran Negara

Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor ....); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor... Tahun... tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun.. Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor...); 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun...... tentang..... (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor.....); 4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ..... tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan ……, Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang… PT. … 5. ......dst; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DI DALAM DAERAH L1NGKUNGAN KERJA DAN DAERAH L1NGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN......, GUNA MENUNJANG KEGIATAN USAHA DI BIDANG ..... PT .....

PERTAMA : Memberikan perpanjangan persetujuan kepada : a. Nama Perusahaan :........... b. Bidang Usaha :........... c. N.P.W.P :........... d. Alamat :........... e. Penanggung Jawab :........... (Direktur Utama/Direktur) bekerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan (Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ..../Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama.....), mengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ..... , guna menunjang kegiatan usaha di bidang .... KEDUA : Spesifikasi teknis dan Peruntukan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut: a. Dermaga .......

1. tipe : .................
2. ukuran : .................
3. konstruksi : .................
4. kedalaman : ................ m LWS
5. peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang ukuran maksimum .... DWT b. Posisi koordinat : ...° ....' ....” L.. / ...° ...' ....” BT ...° ....' ....” L.. / ...° ...' ....” BT ...° ....' ....” L.. / ...° ...' ....” BT KETIGA : Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT. .... hanya dapat dioperasikan terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi ..... PT. ..... untuk kepentingan sendiri, dan dilarang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

KEEMPAT : Penanggung jawab Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diwajibkan: a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya; c. memelihara fasilitas Terminal Untuk Kepentingan Sendiri agar tetap layak untuk dioperasikan, dan menyediakan/memelihara fasilitas lain yang diperlukan untuk kelancaran lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; d. menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; e. melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran; f. bertanggung jawab sepenuhnya atas ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; g. melaporkan kepada Menteri Perhubungan dalam hal akan mengalihkan persetujuan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya; h. melaporkan kegiatan operasional Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan .......

KELIMA : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini, yaitu: a. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; b. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; c. pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal; d. pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur-pelayaran; e. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan; f. pemanfaatan dan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri. KETUJUH : Persetujuan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ........... DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ........................

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. ................... ;
3. ....................

CONTOH 22 Nomor : ….. Yth. ……., …..…………... Klasifikasi : ….. Lampiran : ….. Perihal : Permohonan Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri … PT…... Untuk Melayani Kepentingan Umum Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun .......... tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ....... guna menunjang usaha di bidang ...... PT... yang dioperasikan berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor KP.... Tahun... tanggal... yang berlokasi di Desa/Kelurahan..., Kecamatan..., Kabupaten/Kota..., Provinsi.... untuk sementara melayani kepentingan umum.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari: a. alasan penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri melayani kepentingan umum; b. rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan mengenai fasilitas yang tersedia pada terminal untuk kepentingan sendiri dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri melayani kepentingan umum;

c. prosedur tetap pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang akan dilaksanakan melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhanan; dan d. perjanjian kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan. 3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih. Pemohon, (Kepala Kantor KSOP.../UPP ..) Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. ................;
3. ................

CONTOH 23 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR TENTANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI PT.… DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN …… UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, Menimbang : a. bahwa pada wilayah Kabupaten.....Provinsi... terdapat kegiatan....... yang memerlukan fasilitas terminal untuk kegiatan ......, dimana pelabuhan umum ... tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan untuk ........ pada daerah ........ oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia; b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, terminal untuk kepentingan sendiri ... PT. ....... telah memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan umum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan Terminal Khusus.... PT..... untuk pelayanan umum, perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT.… di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan …… Untuk Melayani Kepentingan Umum;

Mengingat :

1. UNDANG-UNDANG.... Tahun.... tentang.... (Lembaran Negara

Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara

Nomor.....); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor... Tahun... tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor...); 3. 4. 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun...... tentang..... (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor.....); Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ..... tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan ……, Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang… PT. … dst ... ; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI PT ... DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN …… UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM. PERTAMA : Memberikan persetujuan pengelolan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Melayani Kepentingan Umum kepada : a. Nama Perusahaan : ........... b. Bidang Usaha : ........... c. N.P.W.P : ........... d. Alamat : ........... e. Penanggung Jawab : ...........

KEDUA KETIGA : : : (Direktur Utama/Direktur) bekerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan (Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ..../Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama.....), mengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ..... , untuk melayani kepentingan umum. Spesifikasi teknis dan Peruntukan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut: a. Dermaga .......

1. tipe : .................
2. ukuran : .................
3. konstruksi : .................
4. kedalaman : ................ m LWS
5. peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang ukuran maksimum .... DWT b. Posisi koordinat : ...° ....' ....” L.. / ...° ...' ....” BT ...° ....' ....” L.. / ...° ...' ....” BT ...° ....' ....” L.. / ...° ...' ....” BT Penanggung jawab Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diwajibkan: a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya; c. memelihara fasilitas Terminal Untuk Kepentingan

KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH : : : Sendiri agar tetap layak untuk dioperasikan, dan menyediakan/memelihara fasilitas lain yang diperlukan untuk kelancaran lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; d. menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas- batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; e. melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran; f. bertanggung jawab sepenuhnya atas ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; g. melaporkan kepada Menteri Perhubungan dalam hal akan mengalihkan persetujuan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya; h. melaporkan kegiatan operasional Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ....... Penanggung jawab Terminal Untuk Kepentingan Sendiri tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini, yaitu: a. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; b. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; c. pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal; d. pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur-pelayaran;

e. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan; f. pemanfaatan dan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri. Persetujuan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Melayani Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 12 (dua belas) bulan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, .................. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. ................... ;
3. ....................

CONTOH 24 Nomor : … Yth. …, …...... Klasifikasi : … Lampiran : … Perihal : Pengembalian Permohonan Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri … PT…... Untuk Melayani Kepentingan Umum Kepada .............. di .........

1. Menunjuk surat Saudara Nomor...... tanggal..... perihal Permohonan Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan ……, guna menunjang kegiatan usaha di bidang … PT. ….untuk melayani kepentingan umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara dikembalikan, dengan alasan sebagai berikut: a. ……….....; b. ..............; c. ...............
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Saudara dapat segera melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dan menyampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Demikian untuk dimaklumi. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT .........................

Tembusan:

1. ................;
2. ................ MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI