TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan

bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.

1. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
2. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.
3. Perhitungan Ex Officio adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau badan milik negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
4. Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa piutang telah lunas.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian setingkat menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala BNPB yang selanjutnya disebut Kepala adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan BNPB.
7. Pimpinan Unit Kerja adalah Pejabat Eselon I dan Kepala Pusat di Lingkungan BNPB.
8. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
9. Pejabat yang Diberi Kewenangan adalah Sekretaris Utama yang diberi kewenangan oleh PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
10. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BNPB untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
11. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
12. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
13. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
14. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil

pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.

1. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
2. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
3. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

(1) Peraturan Badan ini mengatur tata cara penyelesaian

Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian atas uang, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:

• Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk calon pegawai negeri sipil; atau
• Pejabat Lain.

(2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:

• uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
• uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.

(2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Informasi terjadinya Kerugian Negara bersumber dari:

• hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerja;
• hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah dan/atau Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

• pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
• laporan tertulis yang bersangkutan;
• informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
• Perhitungan Ex Officio; dan/atau
• pelapor secara tertulis.

(1) Kepala BNPB atau Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan

verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Kepala BNPB atau Pimpinan Unit Kerja dapat menunjuk

Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan unit kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penunjukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di

lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat tugas dari Pimpinan Unit Kerja dimaksud.

(4) Dalam hal Pimpinan Unit Kerja tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

dilakukan dengan membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/barang dan bukti fisik uang/barang.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi Kerugian Negara, Pimpinan Unit Kerja menindaklanjuti indikasi Kerugian Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

• melaporkan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama; dan
• memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Inspektur Utama.

(3) Dalam hal indikasi kerugian negara dilakukan oleh

Kepala, tindak lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

informasi tentang:

• pernyataan bahwa indikasi Kerugian Negara bersifat nyata;
• sumber informasi Kerugian Negara;
• objek indikasi Kerugian Negara; dan
• informasi lain terkait Kerugian Negara yang tersedia.

(5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara.

(6) Format dokumen terkait informasi dan pelaporan

Kerugian Negara tercantum pada Format nomor 1 sampai dengan nomor 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 mengindikasikan keterlibatan Pimpinan Unit kerja atau Pimpinan Unit Kerja tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5, Kepala BNPB melakukan verifikasi.

(2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat menunjuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan BNPB untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi.

(3) Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6

berlaku secara mutatis mutandis untuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

(1) PPKN berwenang menyelesaikan Kerugian Negara dengan

Tuntutan Ganti Kerugian.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pejabat yang Diberi Kewenangan.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Negara

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara,

PPKN/Pejabat yang Diberi Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membentuk TPKN.

(2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk

melalui Keputusan Sekretaris Utama.

(3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pimpinan Unit

Kerja/Pejabat yang Diberi Kewenangan, TPKN dibentuk melalui Keputusan Kepala.

(4) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

berjumlah ganjil, beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas ketua dan anggota.

(5) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

• ketua TPKN, dijabat oleh Pimpinan Unit Kerja di bidang keuangan; dan
• anggota TPKN, terdiri atas:

1. pejabat/pegawai pada unit kerja di bidang pengawasan;
2. pejabat/pegawai pada unit kerja di bidang keuangan;

1. pejabat/pegawai pada unit kerja di bidang sumber daya manusia; dan
2. pejabat/pegawai lain yang dibutuhkan kompetensinya untuk melaksanakan tugas dan wewenang TPKN.

(6) Dalam hal Kerugian Negara disebabkan oleh Pimpinan

Unit Kerja, ketua TPKN ditentukan oleh PPKN atau Pejabat yang Diberi Kewenangan.

(1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN

memiliki tugas dan wewenang:

• menyusun kronologi terjadinya Kerugian Negara;
• mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
• menghitung jumlah Kerugian Negara;
• menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
• melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) huruf b diperoleh melalui:

• pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
• permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

(1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh

TPKN disampaikan kepada pihak yang terindikasi melakukan Kerugian Negara, untuk dimintakan tanggapan.

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil pemeriksaan disampaikan.

(3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.

(4) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.

(5) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak berkeberatan atas

hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggapan diterima.

(7) Format dokumen terkait pelaksanaan pemeriksaan

Kerugian Negara oleh TPKN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa:

• kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
• kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

• pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara;
• jumlah Kerugian Negara;
• jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
• informasi lain yang memuat jenis perbuatan yang dilanggar termasuk ahli waris.

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang.

(4) Format laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Sekretaris Utama menyampaikan pendapat atas laporan

hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (6), sebagai berikut:

• menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
• tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

(2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui,

Sekretaris Utama menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

(3) Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui.

(4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan

hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui.

(5) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Sekretaris Utama untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.

(6) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui, Sekretaris

Utama menyampaikan laporan kepada Kepala selaku PPKN.

(7) Format surat pendapat PPKN atas laporan hasil

pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format surat laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

(1) Dalam hal Sekretaris Utama menyetujui laporan hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf a, PPKN menugaskan TPKN untuk melakukan

penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berada dalam:

• pengampuan;
• melarikan diri; atau
• meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN

mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.

(4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling

sedikit memuat:

• identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
• jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
• cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
• pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
• pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

(5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:

• daftar barang yang menjadi jaminan;
• bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan

• surat kuasa menjual.

(6) Format pernyataan kesanggupan atau SKTJM tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.

(2) Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan sengaja

melanggar hukum, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

(3) Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

(1) Dalam kondisi tertentu, Kepala dapat menetapkan jangka

waktu penggantian Kerugian Negara selain jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi sebagai berikut:

• Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan verifikasi TPKN;
• adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; dan
• jumlah Kerugian Negara sama dengan atau lebih besar dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditentukan berdasarkan:

• jumlah Kerugian Negara sebesar Rp75.000.001,00 s.d. Rp250.000.000,00, waktu penggantian Kerugian Negara ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan;
• jumlah Kerugian Negara sebesar Rp250.000.001,00 s.d. Rp500.000.000,00, waktu penggantian Kerugian Negara ditetapkan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan; dan
• jumlah Kerugian Negara lebih besar dari Rp500.000.000,00, waktu penggantian Kerugian Negara ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) bulan.

(4) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang disampaikan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(5) Sekretaris Utama meneruskan permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.

(6) Format surat permohonan perubahan jangka waktu

pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format surat penetapan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Pengembalian Kerugian Negara dilakukan melalui

pemotongan gaji/tunjangan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

(2) Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa

pensiun, Sekretaris Utama membuat surat keterangan penghentian pembayaran dengan mencantumkan bahwa:

• yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara; dan
• dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang pensiun yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.

(1) Sekretaris Utama wajib melakukan pemantauan atas

ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.

(2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Sekretaris Utama menyampaikan teguran tertulis.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hal pembayaran tidak dipenuhi setelah 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana disepakati dalam SKTJM.

(4) Format surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 19 ayat (1), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

(2) Sekretaris Utama menyampaikan laporan wanprestasi

sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis dan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja

setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

(4) Format surat laporan wanprestasi tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Pejabat Yang Diberi Kewenangan.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima

laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Yang Diberi Kewenangan menerbitkan SKP2KS.

(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat materi:

• identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
• perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
• jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
• cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
• daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(4) Pejabat Yang Diberi Kewenangan melalui TPKN

menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(5) Format surat laporan SKTJM tidak dapat diperoleh dan

format SKP2KS serta format tanda terimanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk

pelaksanaan sita jaminan.

(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh panitia urusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.

(2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah menerima SKP2KS.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Yang Diberi Kewenangan dengan disertai bukti.

(4) Pejabat Yang Diberi Kewenangan menyampaikan laporan

penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak menunda kewajiban Pihak yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

(6) Format surat pengajuan keberatan dan format surat

laporan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

(1) Dalam rangka menyelesaikan Kerugian Negara, PPKN

membentuk Majelis.

(2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5

(lima) orang.

(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Inspektur Utama sebagai ketua;
• pimpinan tinggi madya yang ditugaskan oleh Kepala;
• pimpinan tinggi pratama pada Inspektorat Utama yang ditugaskan oleh Inspektur Utama;
• pimpinan tinggi pratama di bidang sumber daya manusia; dan
• pimpinan tinggi pratama di bidang hukum.

(4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mempercepat

penyelesaian tugasnya, Majelis dibantu oleh sekretariat majelis.

(5) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

terdiri atas unsur Sekretariat Utama dan unsur Inspektorat Utama.

(6) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

secara administrasi melekat pada Inspektorat Utama.

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN terhadap:

• penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(1) huruf b;

• penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1); dan

• penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28, Majelis melakukan sidang.

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 huruf a, Majelis melakukan:

• pemeriksaan dan wawancara Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
• permintaan keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
• pemeriksaan bukti yang disampaikan; dan/atau
• hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

(1) Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang,

surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

(2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa pertimbangan penghapusan:

• uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
• uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Kepala selaku PPKN.

(4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), PPKN mengusulkan penghapusan:

• uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau

• uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(5) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang,

surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Sekretaris Utama untuk melakukan pemeriksaan kembali.

(2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.

(3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Sekretaris Utama menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.

(4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:

• kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
• kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, disertai dengan dokumen pendukung.

(1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian

Negara dalam hal:

• menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a; atau
• tidak menyetujui laporan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b.

(2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Sekretaris Utama untuk diteruskan kepada TPKN.

(3) Sekretaris Utama menindaklanjuti putusan Majelis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

(1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan

kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa

pertimbangan penghapusan:

• uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
• uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Sekretaris Utama.

(3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala selaku PPKN mengusulkan penghapusan:

• uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
• uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(4) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

• memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
• memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara; dan/atau
• hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

• memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN;
• memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan/atau
• hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

(1) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36, Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Sekretaris Utama untuk menerbitkan SKP2K.

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

memuat materi:

• pertimbangan Majelis;
• identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
• jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
• penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara; dan
• daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan

kepada:

• Badan Pemeriksa Keuangan;
• Majelis;
• panitia urusan piutang negara; dan
• Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang

telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari

Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

• memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
• memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1);

• memeriksa bukti keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
• memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
• meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
• hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

(2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis

memutuskan:

• menolak seluruhnya;
• menerima seluruhnya; atau
• menerima atau menolak sebagian.

(3) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat

menugaskan TPKN melalui Pejabat yang Diberi Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.

(4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan

ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang Diberi Kewenangan menyampaikan penugasan dimaksud kepada TPKN.

(5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Pejabat yang Diberi Kewenangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Majelis.

(1) Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Kepala

selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) huruf a dan huruf c,.

(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat materi:

• pertimbangan Majelis;
• identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
• jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
• daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
• perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
• cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
• penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

kepada:

• Badan Pemeriksa Keuangan;
• Majelis; dan
• Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(1) SKP2K mempunyai hak mendahulu.

(2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

(3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, pengembalian/pemulihan Kerugian Negara menjadi prioritas pengembalian.

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (1) huruf b, Majelis memberikan

pertimbangan kepada Kepala selaku PPKN untuk melakukan:

• pembebasan penggantian Kerugian Negara; atau
• penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala selaku PPKN:

• menerbitkan keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
• mengusulkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:

• identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
• jumlah kekurangan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
2. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

• pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

1. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

(4) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(5) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:

• Badan Pemeriksa Keuangan;
• Majelis;
• Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
• Sekretaris Utama.

(6) Format pembebasan penggantian Kerugian Negara serta

tanda terimanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan

penentuan nilai atas berkurangnya:

• barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
• barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Selain penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), penyelesaian Kerugian Negara juga menentukan nilai

atas berkurangnya:

• uang milik negara; dan/atau
• uang bukan milik negara.

(3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b didasarkan pada:

• nilai buku; atau
• nilai wajar atas barang yang sejenis.

(4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b didasarkan pada nilai nominal.

(5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b ditentukan oleh TPKN dengan seadil- adilnya.

(6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), nilai barang yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.

(7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan

dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut.

(8) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.

(9) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, travel cheque, dan wesel.

(1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan

sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dalam mengganti Kerugian Negara.

(2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang

milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara.

(1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara

dilakukan atas dasar:

• SKTJM;
• SKP2KS; atau
• SKP2K.

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan masing-masing surat penagihan.

(3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkan atas nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara.

(4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diterbitkan oleh Sekretaris Utama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.

(5) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian

Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
• surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM; dan
• surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat

(3), dan Pasal 19 ayat (1).

(6) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian

Negara melalui penerbitan SKP2KS dan SKP2K dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS diterbitkan yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
• surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
• surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K ditetapkan.

(7) Format surat penagihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (2), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara.

(1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan SKTL.

(2) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh PPKN, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

(3) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

• identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris;

• jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
• pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
• pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
• pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

(4) Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM,

pemberian SKTL kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

(5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan

yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian SKTL kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada panitia urusan piutang negara.

(6) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada:

• Badan Pemeriksa Keuangan;
• Majelis;
• Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
• panitia urusan piutang negara.

(7) Format SKTL dan surat permohonan pencabutan sita atas

harta kekayaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Atas dasar SKTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,

PPKN mengusulkan penghapusan:

• uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
• uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan BNPB.

(2) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian

Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.

(2) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.

(3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara

sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Format surat permohonan pengurangan tagihan negara

dan surat permohonan pengembalian kelebihan setoran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Kepala menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Kepala menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara.

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa apabila:

• dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
• dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh PPKN mengenai adanya Kerugian Negara.

(1) Sekretaris Utama melaporkan penyelesaian Kerugian

Negara kepada Kepala selaku PPKN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

(2) Kepala melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada

Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

(1) Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk

mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi pidana.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pihak yang Merugikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak yang Merugikan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan.

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

Dalam hal kasus Kerugian Negara sudah terdapat putusan pengadilan maka penyelesaian Kerugian Negara mengikuti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian

Kerugian Negara, setiap unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II di lingkungan BNPB melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib dan teratur.

(2) Pelaksanaan penatausahaan penyelesaian Kerugian

Negara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

• dalam hal Kerugian Negara terjadi pada unit kerja eselon I atau unit kerja eselon II di lingkungan BNPB, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat administrator atau setingkat yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja eselon I atau unit kerja eselon II yang menangani kasus Kerugian Negara; dan
• dalam hal Kerugian Negara terjadi pada instansi eksternal BNPB selaku penerima dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BNPB, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala.

(3) Pelaksana penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan salinan berupa hasil penatausahaan kepada unit kerja di bidang keuangan dalam bentuk dokumen digital.

(4) Unit kerja di bidang keuangan melaksanakan

penatausahaan berdasarkan salinan hasil penatausahaan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.

Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, disesuaikan berdasarkan Peraturan Badan ini.

Terhadap Kerugian Negara yang terjadi sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 740), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2024

KEPALA BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN BENCANA,

Œ

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

LAMPIRAN

PERATURAN BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN

NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI

BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN BENCANA

FORMAT DOKUMEN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP

PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI

LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

1. Format Surat Tugas Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA*)

SURAT TUGAS

NOMOR …/…/…/…/…

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara, kami menugasi:

1. Nama/NIP : …………………. Pangkat/Golongan : …………………. Jabatan : ………………….
2. Nama/NIP : …………………. Pangkat/Golongan : …………………. Jabatan : ………………….
3. …………dan seterusnya. untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal … s.d. … atas informasi terjadinya kerugian negara akibat kekurangan … (uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara) yang diketahui dari hasil … (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio) nomor … tanggal … perihal …. Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, agar segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

(Tempat, tanggal)

Pimpinan UKE II*),

…………………………

NIP………………………

Tembusan:

1. .………….
2. …………. dan seterusnya.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara. **) Pilih salah satu.

1. Format Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA*)

Nomor : R-…/…/…/…/… (tanggal, bulan, tahun) Sifat : Rahasia Lampiran : … (…) berkas Hal : Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

Yth. Sekretaris Utama di Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Tugas nomor … tanggal … untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara akibat kekurangan … (uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara**) di lingkungan … (Satuan Kerja*) yang diketahui dari hasil … (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio) nomor … tanggal … perihal ….
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud (terdapat/tidak terdapat) indikasi Kerugian Negara … (bila terdapat indikasi kerugian negara, sebutkan jenis dan jumlah dari kekurangan uang dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud beserta bukti pendukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pimpinan UKE II*),

…………………………..

NIP. ………………………

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara. **) Pilih salah satu.

1. Format Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

LAPORAN TENTANG

HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

DI LINGKUNGAN … (Satuan Kerja*)

I. Pendahuluan A. Dasar Hukum

1. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan BNPB; dan
2. Surat Tugas Nomor … tanggal ….

B. Maksud dan Tujuan

1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara di lingkungan … (Satuan Kerja*) yang diketahui dari (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio) nomor … tanggal … perihal …;
2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan … (uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara) di lingkungan … (Satuan Kerja*); dan
3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.

II. Pelaksanaan Verifikasi (Jelaskan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya)

III. Hasil Verifikasi (Jelaskan secara ringkas hasil dari pelaksanaan verifikasi)

IV. Kesimpulan Hasil Verifikasi

1. ………………………………………………….
2. …………………………………………………. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di ……………….. Pada tanggal …………………

Pembuat Laporan,

NIP .......................

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu.

1. Format Surat Penyampaian Laporan kepada Kepala BNPB

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA*)

Nomor : R-…/…/…/…/… (tanggal, bulan, tahun) Sifat : Rahasia Lampiran : … (…) berkas Hal : Laporan Terdapat Indikasi Kerugian Negara

Yth. Kepala BNPB di Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio**) nomor … tanggal … perihal … yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*) (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan … (Satuan Kerja*) dengan kekurangan … (uang/Surat berharga/barang milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik negara**) berupa … (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan BNPB.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,

…………………………………..

NIP.....................................

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I;
2. Atasan Kepala Satuan Kerja*; dan
3. Kepala Biro Keuangan.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu.

1. Format Surat Penyampaian Laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA*)

Nomor : R-…/…/…/…/… (tanggal, bulan, tahun) Sifat : Rahasia Lampiran : … (…) berkas Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di …………..

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi yang diketahui dari hasil (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio**) nomor … tanggal … perihal …, yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan … (Satuan Kerja*) (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara di lingkungan … (Satuan Kerja*) dengan kekurangan … (uang/barang milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik negara**) berupa … (sebutkan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan BNPB.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih.

Inspektur Utama,

…………………………………..

NIP................................... ..

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I;
2. Atasan Kepala Satuan Kerja*; dan
3. Kepala Biro Keuangan.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu.

1. Format Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA*)

DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN

KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

No Pertanyaan No Jawaban 1 Bagaimana kejadian Kerugian Negara dapat 1 diketahui? 2 Dengan cara bagaimana Kerugian Negara itu 2 dapat terjadi? 3 Berapa jumlah kekurangan uang/barang 3 milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara dimaksud? 4 Berapa jumlah Kerugian Negara yang 4 diderita oleh negara? 5 Apabila belum dapat ditetapkan dengan 5 pasti, berapa kira-kira jumlah kerugian Negara dimaksud? 6 Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan 6 dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara dimaksud? 7 Apakah kejadian Kerugian Negara dimaksud 7 sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (Jika ada, lampirkan Surat laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan). 8 Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini 8 dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang-undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu? 9 Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini 9 diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari Pihak Ketiga dimaksud?

Tempat, ……….. Tanggal…,…..,…

(Nama Anggota TPKN)

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

1. Format Berita Acara Pemeriksaan

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA*)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini … tanggal … bulan … tahun …, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/NIP : .. ...................... NIP............. . Jabatan :………………………………………
2. Nama/NIP : .. ...................... NIP............. . Jabatan :………………………………………
3. Nama/NIP : .. ...................... NIP............. . Jabatan :……………………………………… selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor … tanggal ... tentang … telah melakukan pemeriksaan terhadap: Nama/ NIP : ........................ NIP................ Pangkat/Golongan : ……………………………………… Jabatan : ……………………………………… Unit : ………………………………………

Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
2. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
3. Apakah Saudara mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa?
4. ……………………………………………………………………………
5. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang?
6. Riwayat pendidikan formal …………. Riwayat pendidikan kedinasan ………………….. Riwayat pekerjaan……………………………..
7. Coba jelaskan proses dan kapan uang/barang milik negara dan/ atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
8. ……………………………………………………………………………
9. Coba jelaskan mengenai adanya kekurangan uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
10. ……………………………………………………………………………
11. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti- bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)
12. ……………………………………………………………………………
13. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan?
14. ……………………………………………………………………………
15. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?
16. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa, Pemeriksa, Anggota TPKN

………………….. 1 …………………..

NIP.................. NIP...................

2 …………………..

NIP...................

3 …………………..

NIP...................

1. Format Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN

UANG/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK

NEGARA*)

NOMOR ……………………………………………

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

• Peraturan Badan Nomor … Tahun 2024 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
• Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor … tanggal … tentang ….

1. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

• Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa .... (sebutkan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud);
• Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*);
• Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*);
• Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
• Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan (Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, perhitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasian harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………. dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan (Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari pihak yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1. ……………………………………………………………………….
2. …………………………………………………….. dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa … (sebutkan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat …**) dari Saudara … NIP. … Jabatan ….

1. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) dimaksud sebesar Rp… (…sebutkan dalam huruf…). (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/barang milik negara atau uang/barang milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai).
2. Harta kekayaan milik Saudara … yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa: ………………………………………………………………….. ……………………………………………….. dan seterusnya. (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/barang milik negara atau uang/barang milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai).
3. ………………………………………………………….. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di ……………. pada tanggal …………….

1. Ketua TPKN 2. Anggota TPKN

………………. ………………………

NIP…………. NIP. ………………..

1. Anggota TPKN

…………………. NIP. ……………

*) Pilih salah satu **) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

1. Format Permintaan Tanggapan kepada Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Nomor : R-……………… (tanggal, bulan, tahun) Sifat : Rahasia Lampiran : … (…) berkas Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth. Sdr…………………(Pihak yang diperiksa) di …………………..

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Saudara atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor … tanggal … perihal … (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa .... (sebutkan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp… (sebutkan dalam huruf) disebabkan karena …**) dari Saudara … NIP … jabatan … Selanjutnya kepada Saudara, guna tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

…………………………..

NIP. …………………….

Tembusan: Sekretaris Utama

*) Pilih salah satu **) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

1. Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara kepada Sekretaris Utama selaku Kepala Satuan Kerja

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Nomor : R-……………… (tanggal, bulan, tahun) Sifat : Rahasia Lampiran : … (…) berkas Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Sekretaris Utama selaku Pejabat yang Diberi Kewenangan di …………………..

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor … tanggal … perihal …, yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa … (sebutkan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp… (sebutkan dalam huruf) disebabkan karena …**) dari Saudara … NIP … jabatan …. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

…………………………..

NIP. …………………….

*) Pilih salah satu **) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

1. Format Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Atas Kekurangan Uang/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

LAPORAN

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN

UANG/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK

NEGARA *)

DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI

PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

A. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

• Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
• Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor … tanggal … tentang ….

1. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

• Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa … (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
• Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*);
• Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*);
• Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
• Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan …… (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) dimaksud.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan (Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, perhitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………. dan seterusnya.

C. Hasil Pemeriksaan (Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1. ……………………………………………………………………….
2. …………………………………………………….. dan seterusnya.

D. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan … (uang/milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa … (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat … **) dari Saudara … NIP. … Jabatan ….
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) dimaksud sebesar Rp… (sebutkan dalam huruf). (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/barang milik negara atau uang/barang milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai).
3. Harta kekayaan milik Saudara … yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:

• …………………………………………………………………..
• ……………………………………………….. dan seterusnya. (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/barang milik negara atau uang/barang milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai).

1. ………………………………………………………………… dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di ……………. pada tanggal …………….

1. Ketua TPKN 2. Anggota TPKN

………………... ……………………..

NIP……………. NIP. ………………..

1. Anggota TPKN

…………………. NIP. ……………

*) Pilih salah satu **) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

1. Format Laporan tentang Hasil pemeriksaan Kerugian Negara atas kekurangan uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

LAPORAN

HASIL PEMERIKSAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TENTANG

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN

UANG/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK

NEGARA *)

DISEBABKAN BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI

PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

A. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

• Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
• Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor … tanggal … tentang …

1. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

• Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa … (sebutkan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud);
• Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*);
• Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*);
• Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
• Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) dimaksud.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan (Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, perhitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………. dan seterusnya.

C. Hasil Pemeriksaan (Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga

melakukan Kerugian Negara)

1. ……………………………………………………………………….
2. …………………………………………………….. dan seterusnya.

D. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan … (uang/milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa … (sebutkan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat …**) dari Saudara … NIP. … Jabatan ….
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) dimaksud sebesar Rp… (sebutkan dalam huruf). (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/barang milik negara atau uang/barang milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai).
3. Harta kekayaan milik Saudara … yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa: ………………………………………………………………….. ……………………………………………….. dan seterusnya. (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/barang milik negara atau uang/barang milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai).
4. ………………………………………………………………… dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di ……………. pada tanggal …………….

1. Ketua TPKN 2. Anggota TPKN

………………... ……………………..

NIP……………. NIP. ………………..

1. Anggota TPKN

…………………. NIP. ……………

*) Pilih salah satu **) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

1. Format Surat Pendapat PPKN Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Nomor : R-……………… (tanggal, bulan, tahun) Sifat : Rahasia Lampiran : … (…) berkas Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) di …………………..

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor … tanggal … perihal … yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN tentang … tanggal …, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara) disebabkan (perbuatan melanggar hukum atau lalai/bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai) Saudara … NIP. … jabatan …. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2024 dimaksud kepada Saudara …, dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) (pernyataan ini ditambahkan bila mana PPKN menyetujui kekurangan uang/barang di maksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai). Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama selaku Kepala Satker,

……………………….

NIP…………………..

*) Pilih salah satu

1. Format Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Nomor : R-……………… (tanggal, bulan, tahun) Sifat : Rahasia Lampiran : … (…) berkas Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) di …………………..

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor … tanggal … hal … yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN tentang … tanggal …, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kami berpendapat tidak menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud. Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud terkait materi … (sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui PPKN) Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN segera untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui tersebut di atas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud. Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama selaku Kepala satker

……………………….

NIP…………………..

*) Pilih salah satu

1. Format Surat Sekretaris Utama selaku Kepala Satuan Kerja Kepada Kepala BNPB Selaku PPKN Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Nomor : R-……………… (tanggal, bulan, tahun) Sifat : Rahasia Lampiran : … (…) berkas Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jalan Pramuka Raya Kav.38 Jakarta Timur

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan telah terjadi kekurangan ……. (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kami telah menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor ……. Tanggal …… tentang …….. (terlampir), dan sudah melakukan pemeriksaan atas Kerugian Negara dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN tentang … tanggal …, (terlampir), serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan surat nomor … tanggal … hal Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut di atas, bahwa terbukti terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa .... (sebutkan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp… (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena …**) dari Saudara … NIP. … jabatan ….

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Sekretaris Utama selaku Kepala satker

……………………….

NIP…………………..

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I;
2. Kepala Biro Keuangan;
3. Pimpinan UKE II terjadinya Kerugian Negara.

*) Pilih salah satu **) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

1. Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………….NIP. ………..… Pangkat/Golongan : ……………………………..…….. Jabatan : ……………………………………. Unit : ……………………………………. bertindak selaku (Pihak yang Merugikan atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Saudara …) menyatakan kesanggupan dan/atau mengakui akan bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp… (sebutkan dalam huruf) atas kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara) berupa … (sebutkan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud) dan saya bersedia untuk mengganti sepenuhnya dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui: Yang membuat pernyataan, Kepala Kantor/satker meterai cukup

…………………….. …………………………

NIP. ………………. NIP. ………………….

*) Pilih salah satu

1. Format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang Merupakan Pihak yang Merugikan

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………….NIP. ………..… Pangkat/Golongan : ……………………………..…….. Jabatan : ……………………………………. Unit : ……………………………………. Alamat : …………………………………… menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp… (sebutkan dalam huruf), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan … (uang/milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa … (sebutkan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di … pada tanggal … (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini).*) atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah ke rekening Kas Negara di … dalam jangka waktu …**), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.... (sebutkan dalam huruf) dengan menyerahkan jaminan berupa ….*) Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

………, ………………… Mengetahui: Kepala Kantor/Satker meterai cukup

…………………….. (Nama penanggung jawab NIP. …………………. kerugian negara)

Saksi-saksi:

1. ……………………….
2. ……………………….

*) Pilih salah satu ) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2 *) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Kepala Badan atas jangka waktu kondisi tertentu.

1. Format SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………….. Alamat : ……………………………..

NIK : ……………………………..

sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) dari pihak Penanggung Jawab Kerugian atas: Nama/NIP : …………………../NIP. ………… Pangkat/Golongan : ………………………………….. Jabatan : ………………………………….. Unit : ………………………………….. menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp… (sebutkan dalam huruf), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan … (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara) berupa … (sebutkan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di … pada tanggal … (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini).*) atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah ke rekening Kas Negara di … dalam jangka waktu …**), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp… (sebutkan dalam huruf) dengan menyerahkan jaminan berupa …*) Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Tempat, tanggal ………… Mengetahui: Kepala Kantor/satker meterai cukup

…………………….. (Nama P