Pasal 21

(1) Sekretaris Utama wajib melakukan pemantauan atas

ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.

(2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Sekretaris Utama menyampaikan teguran tertulis.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hal pembayaran tidak dipenuhi setelah 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana disepakati dalam SKTJM.

(4) Format surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.