Pasal 20

(1) Pengembalian Kerugian Negara dilakukan melalui

pemotongan gaji/tunjangan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

(2) Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa

pensiun, Sekretaris Utama membuat surat keterangan penghentian pembayaran dengan mencantumkan bahwa:

• yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara; dan
• dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang pensiun yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.