Pasal 7

(1) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 mengindikasikan keterlibatan Pimpinan Unit kerja atau Pimpinan Unit Kerja tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5, Kepala BNPB melakukan verifikasi.

(2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat menunjuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan BNPB untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi.

(3) Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6

berlaku secara mutatis mutandis untuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).