Pasal 6

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

dilakukan dengan membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/barang dan bukti fisik uang/barang.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi Kerugian Negara, Pimpinan Unit Kerja menindaklanjuti indikasi Kerugian Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

• melaporkan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama; dan
• memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Inspektur Utama.

(3) Dalam hal indikasi kerugian negara dilakukan oleh

Kepala, tindak lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

informasi tentang:

• pernyataan bahwa indikasi Kerugian Negara bersifat nyata;
• sumber informasi Kerugian Negara;
• objek indikasi Kerugian Negara; dan
• informasi lain terkait Kerugian Negara yang tersedia.

(5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara.

(6) Format dokumen terkait informasi dan pelaporan

Kerugian Negara tercantum pada Format nomor 1 sampai dengan nomor 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.