Pasal 5

(1) Kepala BNPB atau Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan

verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Kepala BNPB atau Pimpinan Unit Kerja dapat menunjuk

Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan unit kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penunjukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di

lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat tugas dari Pimpinan Unit Kerja dimaksud.

(4) Dalam hal Pimpinan Unit Kerja tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.