Pasal 32

(1) Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang,

surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Sekretaris Utama untuk melakukan pemeriksaan kembali.

(2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.

(3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Sekretaris Utama menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.

(4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:

• kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
• kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, disertai dengan dokumen pendukung.