Pasal 11

(1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN

memiliki tugas dan wewenang:

• menyusun kronologi terjadinya Kerugian Negara;
• mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
• menghitung jumlah Kerugian Negara;
• menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
• melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.