Pasal 39

(1) Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Kepala

selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) huruf a dan huruf c,.

(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat materi:

• pertimbangan Majelis;
• identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
• jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
• daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
• perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
• cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
• penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

kepada:

• Badan Pemeriksa Keuangan;
• Majelis; dan
• Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.