Pasal 23

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Pejabat Yang Diberi Kewenangan.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima

laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Yang Diberi Kewenangan menerbitkan SKP2KS.

(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat materi:

• identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
• perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
• jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
• cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
• daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(4) Pejabat Yang Diberi Kewenangan melalui TPKN

menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(5) Format surat laporan SKTJM tidak dapat diperoleh dan

format SKP2KS serta format tanda terimanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.