Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri)

1. Suatu Pihak dapat menginisiasi jalur arbitrase sesuai dengan

Pasal 25 Konvensi ini melalui notifikasi tertulis yang ditujukan

kepada pihak atau para pihak lain dalam sengketa tersebut. Notifikasi tersebut harus disertai pernyataan klaim, beserta segala dokumen pendukung. Notifikasi tersebut wajib menyebutkan pokok permasalahan arbitrase, dan terutama mencantumkan Pasal-Pasal pada Konvensi ini yang penafsiran atau penerapannya bermasalah.

1. Pihak yang mengajukan klaim wajib memberitahu kepada Sekretariat bahwa Pihak tersebut mengajukan sengketa yang akan diarbitrasekan sesuai dengan

Definisi

Untuk maksud Konvensi ini:

(a) “Pertambangan emas skala kecil” adalah pertambangan atau tambang emas yang dilakukan oleh penambang perorangan

2 |

ataupun perusahaan skala kecil dengan investasi modal dan produksi dalam jumlah terbatas;

(b) “Teknik-teknik terbaik yang tersedia” adalah teknik-teknik yang paling efektif dalam mencegah, dan apabila tidak dapat dilakukan, maka mengurangi emisi dan lepasan merkuri ke udara, air, dan tanah, serta mengurangi dampak dari emisi dan lepasan tersebut ke lingkungan hidup secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan segala pertimbangan ekonomi dan teknik dari Pihak tertentu, ataupun dari suatu fasilitas tertentu di wilayah Pihak tersebut. Dalam konteks ini:

(i) “Terbaik” dimaksudkan yang paling efektif dalam mencapai tingkat perlindungan tertinggi terhadap lingkungan hidup secara keseluruhan;

(ii) Teknik “Yang Tersedia” adalah, dalam hal Pihak tertentu ataupun dari suatu fasilitas tertentu di wilayah Pihak tersebut, merupakan teknik-teknik yang dikembangkan dalam skala yang memungkinkan diterapkan pada sektor industri terkait dengan cara layak secara ekonomi maupun teknik, dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapatkan, jika teknik tersebut digunakan ataupun dikembangkan dalam wilayah Pihak tersebut, dengan syarat teknik tersebut dapat diakses oleh operator dari fasilitas yang ditetapkan oleh Pihak tersebut; dan

(iii) “Teknik-teknik” adalah teknologi yang digunakan, dioperasionalkan dan cara-cara instalasi perancangan, pembangunan, perawatan, pengoperasian, dan penghentian operasionalPihak;

(c) “Praktik lingkungan hidup terbaik” adalah penerapan kombinasi tindakan dan strategi lingkungan hidup yang paling sesuai;

(d) “Merkuri” adalah unsur merkuri (Hg(0), CAS No. 7439-97-6);

(e) “Senyawa merkuri” adalah segala bahan yang terdiri dari atom- atom merkuri dan satu atau lebih atom dari unsur kimia lainnya yang dapat dipisahkan menjadi komponen yang berbeda hanya dengan menggunakan reaksi kimia;

(f) “Produk mengandung merkuri” adalah suatu produk atau komponen produk yang mengandung komponen merkuri atau senyawa merkuri yang dengan sengaja ditambahkan kedalamnya;

3 |

(g) “Pihak” adalah suatu Negara atau organisasi ekonomi regional yang telah setuju untuk diikat oleh Konvensi ini dan yang terhadapnya berlaku Konvensi ini;

(h) “Para Pihak yang hadir dan memberikan suara” adalah Para Pihak yang hadir dan memberikan suara setuju ataupun tidak setuju dalam pertemuan Para Pihak;

(i) “Penambangan primer merkuri” adalah penambangan dimana bahan utama yang dicari adalah merkuri;

(j) “Organisasi ekonomi regional” adalah suatu organisasi yang terdiri dari Negara-negara berdaulat dari suatu daerah regional tertentu, dimana para Negara anggota telah mengalihkan kompetensi dalam hal-hal yang terkandung dalam Konvensi ini, dan yang telah mendapat kewenangan, sesuai dengan prosedur internal organisasi tersebut, untuk menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi pada Konvensi ini; dan

(k) “Penggunaan yang diizinkan” adalah segala jenis penggunaan merkuri atau senyawa merkuri oleh salah satu Pihak yang sesuai dengan ketentuan Konvensi ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, penggunaan yang sesuai dengan Pasal 3, 4, 5, 6, dan 7.

Sumber Pasokan dan Perdagangan Merkuri

1. Untuk maksud Pasal ini:

(a) Rujukan istilah “merkuri” mencakup campuran merkuri dengan bahan lain, termasuk logam campuran merkuri, dengan konsentrasi merkuri paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari berat; dan

(b) “Senyawa merkuri” adalah merkuri (I) klorida (juga dikenal dengan sebutan calomel), merkuri (II) oksida, merkuri (II) sulfat, merkuri (II) nitrat, sinabar, dan merkuri sulfida.

1. Ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap:

(a) Jumlah merkuri atau senyawa merkuri yang digunakan untuk penelitian skala laboratorium, atau sebagai standar acuan;

(b) Jumlah merkuri yang secara alami terjejak atau senyawa merkuri yang ada pada produk-produk logam bukan merkuri, bijih, atau produk mineral, termasuk batu bara, ataupun produk yang berasal dari bahan-bahan tersebut,

4 |

serta jumlah terjejak tidak sengaja terdapat pada produk- produk kimia; atau

(c) Produk-produk mengandung merkuri.

1. Masing-masing Pihak wajib tidak memperbolehkan penambangan merkuri primer di wilayahnya sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut.

2. Masing-masing Pihak hanya memperbolehkan penambangan merkuri primer yang sudah berjalan di wilayahnya sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut hingga 15 (lima belas) tahun sejak tanggal berlaku Konvensi. Selama periode ini, merkuri yang dihasilkan oleh penambangan tersebut hanya boleh digunakan untuk produksi produk-produk mengandung merkuri sesuai dengan ketentuan Pasal 4, dalam proses produksi sesuai dengan Pasal 5, atau dibuang sesuai dengan Pasal 11, dengan menggunakan proses produksi yang berujung bukan pada kegiatan penangkapan kembali (recovery), daur ulang, reklamasi, penggunaan kembali secara langsung, ataupun penggunaan secara alternatif.

3. Masing-masing Pihak wajib:

(a) Berusaha untuk mengidentifikasi stok merkuri maupun senyawa merkuri perseorangan yang melebihi 50 metrik ton, serta mengidentifikasi sumber-sumber pasokan merkuri yang menghasilkan stok yang melebihi 10 metrik ton per tahun, yang terletak dalam wilayahnya;

(b) Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa, apabila Pihak menetapkan bahwa terdapat merkuri berlebih dari penghentian operasional fasilitas klor-alkali, merkuri tersebut dibuang sesuai dengan pedoman pengelolaan yang ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (a) Pasal 11, dengan menggunakan proses produksi yang berujung bukan pada kegiatan penangkapan kembali (recovery), daur ulang, reklamasi, penggunaan kembali secara langsung, ataupun penggunaan secara alternatif.

1. Masing-masing Pihak tidak memperbolehkan ekspor merkuri, kecuali:

(a) Kepada Pihak yang telah memberikan persetujuan tertulisnya kepada Pihak yang mengekspor, dan kegiatan ekspor tersebut hanyalah dengan tujuan untuk: (i) Penggunaan yang diizinkan oleh Pihak yang mengimpor tersebut sesuai dengan Konvensi ini; atau

5 |

(ii) Penyimpanan sementara yang ramah lingkungan hidup seperti yang ditetapkan dalam Pasal 10; atau

(b) Kepada non-Pihak yang telah memberikan persetujuan tertulisnya kepada Pihak yang mengekspor, termasuk sertifikasi yang menunjukkan bahwa: (i) Non-Pihak tersebut telah menetapkan tindakan untuk memastikan perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, dan tindakan untuk memastikan kepatuhan Non-Pihak tersebut pada ketentuan dalam Pasal 10 dan 11; dan (ii) Merkuri tersebut hanya akan digunakan untuk penggunaan yang diizinkan oleh Pihak dalam Konvensi ini, atau untuk keperluan penyimpanan sementara yang ramah lingkungan hidup seperti yang ditetapkan dalam Pasal 10.

1. Pihak yang mengekspor dapat mengacu notifikasi umum yang diserahkan oleh Pihak ataupun Non-Pihak Pengimpor kepada Sekretariat sebagai persetujuan tertulis yang diperlukan sesuai dengan ketentuan ayat 6. notifikasi umum tersebut wajib berisi syarat dan ketentuan dari persetujuan yang diberikan oleh Pihak ataupun Non-Pihak pengimpor tersebut. Notifikasi tersebut dapat dibatalkan setiap saat oleh Pihak ataupun Non-Pihak yang berkaitan. Sekretariat wajib menyimpan catatan yang bersifat publik atas semua notifikasi tersebut.

2. Masing-masing Pihak tidak memperbolehkan adanya impor merkuri dari suatu Non-Pihak yang harus mendapatkan persetujuan tertulis darinya, kecuali Non-Pihak tersebut telah menyerahkan sertifikasi bahwa merkuri tersebut bukan berasal dari sumber-sumber yang teridentifikasi sebagai sumber terlarang sesuai dengan ketentuan ayat 3 atauayat 5 (b).

3. Pihak yang menyerahkan notifikasi persetujuan umum sesuai dengan ketentuan ayat 7 dapat memutuskan untuk tidak memberlakukan ayat 8, dengan syarat menetapkan pembatasan menyeluruh terhadap ekspor merkuri, serta telah menetapkan langkah-langkah dalam negeri untuk memastikan bahwa merkuri yang diimpor tersebut dikelola secara ramah lingkungan hidup. Pihak yang bersangkutan harus menyerahkan notifikasi mengenai keputusan tersebut kepada Sekretariat, termasuk informasi yang menjelaskan pembatasan ekspor serta peraturan perundangan dalam negeri dari Pihak tersebut, serta informasi mengenai jumlah merkuri yang diimpor dan negara asal Non-Pihak yang mengekspor merkuri tersebut. Sekretariat wajib membuat catatan yang bersifat publik atas semua notifikasi tersebut. Komite Implementasi dan Kepatuhan akan meninjau dan mengevaluasi

6 |

notifikasi dan informasi pendukung sesuai dengan Pasal 15, dan jika perlu, dapat memberikan rekomendasi yang tepat pada Konferensi Para Pihak.

1. Prosedur yang ditetapkan di dalam ayat 9 berlaku hingga berakhirnya Pertemuan Kedua Konferensi Para Pihak. Setelah itu, prosedur tersebut tidak berlaku lagi, kecuali jika Konferensi Para Pihak memutuskan sebaliknya dengan cara mayoritas dari Para Pihak yang hadir dan memberikan suara, kecuali untuk Pihak yang telah memberikan notifikasi sesuai dengan ketentuan ayat 9 sebelum berakhirnya Pertemuan Kedua Konferensi Para Pihak.

2. Masing-masing Pihak dalam laporan yang disampaikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 21, wajib memasukkan informasi yang menunjukkan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal tersebut telah dipenuhi.

3. Konferensi Para Pihak pada pertemuan pertamanya wajib memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Pasal ini, terutama dalam hal yang terkait dengan ayat 5 (a), ayat 6, dan ayat 8, serta wajib menyusun dan mengadopsi isi dari sertifikasi yang mengacu pada ayat 6 (b) dan ayat 8.

4. Konferensi Para Pihak wajib mengevaluasi apakah perdagangan senyawa-senyawa merkuri tertentu dapat membahayakan tujuan dari Konvensi ini, dan harus mempertimbangkan apakah senyawa merkuri tertentu tersebut harus dicantumkan dalam Lampiran tambahan yang disahkan sesuai dengan Pasal 27, sehingga tunduk pada ketentuan ayat 6 dan 8.

Produk-Produk Mengandung Merkuri

1. Dengan mengambil tindakan yang sesuai, masing-masing Pihak tidak memperbolehkan produksi, impor, ataupun ekspor dari produk-produk mengandung merkuri yang tercantum pada Bagian I dari Lampiran A setelah berakhirnya masa penghentian penggunaan yang ditetapkan untuk produk-produk tersebut, kecuali apabila terdapat pengecualian pada Lampiran A tersebut, atau Pihak yang bersangkutan telah mencatatkan pengecualian sesuai dengan ketentuan Pasal 6.

2. Sebagai alternatif dari ketentuan ayat 1 tersebut di atas, Pihak dapat menyatakan, pada saat Pihak tersebut meratifikasikan ataupun pada saat berlakunya amandemen Lampiran A tersebut, yakni bahwa Pihak akan mengimplementasikan tindakan atau strategi yang berbeda untuk menangani produk-produk yang tercantum pada Bagian I dari Lampiran A.

7 |

Pihak hanya dapat memilih alternatif ini apabila Pihak tersebut dapat menunjukkan bahwa dirinya telah mengurangi produksi, impor, maupun ekspor dari sebagian besar atau mayoritas dari produk-produk yang tercantum pada Bagian I dari Lampiran A hingga tingkat terendah (de minimis), dan juga bahwa Pihak tersebut telah mengimplementasikan langkah-langkah atau strategi untuk mengurangi penggunaan merkuri pada produk- produk yang tidak tercantum pada Bagian I dari Lampiran A pada saat Pihak tersebut memberitahu keputusannya untuk menggunakan alternatif ini pada Sekretariat. Selain itu, Pihak yang memilih alternatif ini harus:

(a) Pada kesempatan pertama, melaporkan kepada Konferensi Para Pihak gambaran dari langkah-langkah atau strategi yang telah diimplementasikan olehnya, termasuk jumlah pengurangan yang berhasil dicapai;

(b) Mengimplementasikan langkah-langkah atau strategi untuk mengurangi penggunaan merkuri pada produk manapun yang tercantum pada Bagian I dari Lampiran A yang penggunaannya masih belum mencapai nilai terendah (de minimis);

(c) Mempertimbangkan langkah-langkah tambahan untuk semakin memperbesar pengurangan (penggunaan merkuri); dan

(d) Tidak memenuhi syarat untuk mengklaim pengecualian sesuai dengan Pasal 6 untuk kategori apapun yang termasuk dalam alternatif ini.

Paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi, sebagai bagian dari proses peninjauan di dalam ayat 8, Konferensi Para Pihak wajib meninjau kemajuan dan efektifitas langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan ayat ini.

1. Masing-masing Pihak wajib mengambil tindakan untuk produk- produk mengandung merkuri yang tercantum pada Bagian II dari Lampiran A sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada bagian tersebut.

2. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Para Pihak, Sekretariat wajib mengumpulkan dan menyimpan informasi mengenai produk- produk mengandung merkuri dan alternatif untuk produk-produk tersebut, dan juga mempublikasikan informasi tersebut. Sekretariat juga harus menjadikan segala informasi lain yang relevan yang diberikan oleh Para Pihak tersedia untuk umum.

8 |

1. Masing-masing Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pengikutsertaan merkuri dalam produk rakitan yang diproduksi, diimpor dan diekspor tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal ini.

2. Masing-masing Pihak wajib mencegah produksi dan distribusi produk-produk yang tidak termasuk dalam penggunaan produk- produk mengandung merkuri dalam pasar, sebelum tanggal mulai berlakunya Konvensi untuk Pihak tersebut, kecuali penilaian terhadap risiko dan manfaat produk tersebut menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki manfaat bagi kesehatan manusia ataupun lingkungan hidup. Pihak terkait harus memberikan kepada Sekretariat, apabila diperlukan, informasi mengenai setiap produk semacam ini, termasuk segala informasi mengenai risiko dan manfaat bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari produk tersebut. Sekretariat wajib menjadikan informasi tersebut tersedia bagi umum.

3. Salah satu Pihak dapat mengajukan proposal kepada Sekretariat agar dapat memasukkan suatu produk mengandung merkuri ke Lampiran A, termasuk informasi yang terkait dengan ketersediaan, kelayakan teknis dan ekonomi, serta risiko dan keuntungan lingkungan hidup maupun kesehatan dari alternatif-alternatif nonmerkuri dari produk tersebut, dengan mempertimbangkan informasi seperti yang ditetapkan di dalam ayat 4.

4. Paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi, Konferensi Para Pihak wajib meninjau Lampiran A dan dapat mempertimbangkan perubahan terhadap Lampiran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27.

5. Dalam meninjau Lampiran A sesuai ayat 8 di atas, Konferensi Para Pihak paling sedikit wajib memperhitungkan:

(a) Setiap proposal yang diajukan sesuai dengan ketentuan ayat 7;

(b) Informasi yang disediakan sesuai dengan ketentuan ayat 4; dan

(c) Ketersediaan alternatif non-merkuri yang layak secara teknis maupun ekonomi untuk Para Pihak, dengan mempertimbangkan risiko dan manfaat bagi kesehatan manusia maupun lingkungan hidup .

9 |

Proses Produksi yang Menggunakan Merkuri atau Senyawa Merkuri

1. Untuk maksud Pasal ini dan Lampiran B, proses produksi yang menggunakan merkuri ataupun senyawa merkuri tidak termasuk proses-proses yang menggunakan produk-produk mengandung merkuri, proses-proses untuk memproduksi produk-produk mengandung merkuri, ataupun proses-proses yang memproses limbah yang mengandung merkuri.

2. Dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai, masing-masing Pihak tidak memperbolehkan penggunaan merkuri atau senyawa merkuri dalam proses produksi yang tercantum pada Bagian I dari Lampiran B setelah tanggal penghentian penggunaan yang ditetapkan untuk proses-proses individiual pada Lampiran tersebut, kecuali dalam kasus dimana Pihak yang bersangkutan telah mencatatkan pengecualian sesuai dengan Pasal 6.

3. Masing-masing Pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk membatasi penggunaan merkuri ataupun senyawa merkuri yang tercantum pada Bagian II dari Lampiran B sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada bagian tersebut.

4. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Para Pihak, Sekretariat wajib mengumpulkan dan menyimpan informasi mengenai proses- proses yang menggunakan merkuri atau senyawa merkuri dan alternatif untuk proses-proses tersebut, dan juga mempublikasikan informasi tersebut. Sekretariat juga wajib menjadikan segala informasi lain yang relevan yang diberikan oleh Para Pihak tersedia untuk umum.

5. Masing-masing Pihak yang memiliki satu atau lebih fasilitas yang menggunakan merkuri ataupun senyawa merkuri dalam proses produksi yang tercantum dalam Lampiran B harus:

(a) Mengambil langkah-langkah untuk menangani emisi dan lepasan merkuri atau senyawa merkuri yang dikeluarkan oleh fasilitas-fasilitas tersebut;

(b) Mencantumkan informasi mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan ayat ini dalam laporan yang dibuatnya sesuai ketentuan Pasal 21; dan

(c) Berusaha untuk mengidentifikasi fasilitas-fasilitas yang berada di wilayahnya yang menggunakan merkuri atau senyawa merkuri untuk proses-proses yang tercantum pada Lampiran B dan menyampaikan informasi mengenai jumlah

10 |

dan jenis fasilitas tersebut, serta perkiraan jumlah penggunaan merkuri atau senyawa merkuri per tahun pada fasilitas tersebut kepada Sekretariat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi untuk Pihak tersebut.

1. Masing-masing Pihak tidak memperbolehkan adanya penggunaan merkuri atau senyawa merkuri dengan proses produksi yang tercantum dalam Lampiran B, pada fasilitas yang belum ada sebelum tanggal mulai berlakunya Konvensi untuk Pihak tersebut. Tidak ada pengecualian sama sekali untuk fasilitas semacam ini.

2. Masing-masing Pihak wajib mencegah terjadinya pengembangan fasilitas apapun yang menggunakan merkuri atau senyawa merkuri sebelum tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut, kecuali apabila Pihak tersebut dapat meyakinkan Konferensi Para Pihak bahwa proses produksi tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan manusia ataupun lingkungan hidup, dan bahwa tidak ada alternatif bebas merkuri yang layak secara teknis ataupun ekonomi yang memberikan keuntungan semacam itu.

3. Para Pihak didorong untuk saling bertukar informasi mengenai perkembangan teknologi, alternatif yang layak secara ekonomi dan teknis, serta kemungkinan tindakan dan teknik terkini yang relevan untuk mengurangi, dan jika mungkin, menghilangkan penggunaan merkuri dan senyawa merkuri pada, serta emisi dan lepasan merkuri dan senyawa merkuri dari proses-proses produksi yang tercantum dalam Lampiran B.

4. Salah satu Pihak dapat mengajukan proposal untuk mengubah Lampiran B, sehingga Lampiran tersebut mencantumkan suatu proses produksi yang menggunakan merkuri ataupun senyawa merkuri. Proposal tersebut meliputi informasi yang terkait dengan ketersediaan, kelayakan teknis dan ekonomi, serta risiko dan manfaat lingkungan hidup maupun kesehatan dari alternatif- alternatif non-merkuri dari proses tersebut.

5. Paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi, Konferensi Para Pihak wajib meninjau Lampiran B dan dapat mempertimbangkan perubahan terhadap Lampiran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27.

6. Dalam meninjau Lampiran B sesuai ayat 10 di atas, Konferensi Para Pihak paling sedikit wajib memperhitungkan:

(a) Setiap proposal yang diajukan sesuai dengan ketentuan ayat 9;

11 |

(b) Informasi yang disediakan sesuai dengan ketentuan ayat 4; dan

(c) Ketersediaan alternatif non-merkuri yang layak secara teknis maupun ekonomi untuk Para Pihak, dengan mempertimbangkan risiko dan keuntungan bagi kesehatan lingkungan hidup maupun manusia.

Pengecualian bagi Pihak Berdasarkan Permintaan

1. Setiap Negara atau organisasi ekonomi regional dapat mendaftarkan satu atau lebih pengecualian dari tanggal penghentian penggunaan yang tercantum pada Lampiran A dan Lampiran B (selanjutnya disebut “pengecualian”), dengan cara memberitahu kepada Sekretariat secara tertulis:

(a) Pada saat menjadi Pihak dalam Konvensi ini; atau

(b) Dalam hal adanya produk mengandung merkuri yang ditambahkan melalui perubahan Lampiran A, atau proses produksi yang mempergunakan merkuri yang ditambahkan melalui perubahan Lampiran B, paling lambat pada tanggal perubahan tersebut mulai berlaku terhadap Pihak yang bersangkutan.

Pendaftaran apapun semacam ini wajib disertai Surat Pernyataan yang menjelaskan mengapa Pihak tersebut membutuhkan pengecualian dimaksud.

1. Suatu pengecualian dapat didaftarkan untuk kategori yang tercantum pada Lampiran A maupun Lampiran B, ataupun untuk sub-kategori yang diidentifikasikan oleh Negara ataupun organisasi ekonomi regional manapun.

2. Masing-masing Pihak yang memiliki satu atau lebih pengecualian wajib diidentifikasikan dalam sebuah buku catatan. Sekretariat wajib membuat dan mengelola buku catatan tersebut dan terbuka untuk umum.

3. Buku Catatan tersebut wajib berisi:

(a) Daftar Para Pihak yang memiliki satu atau lebih pengecualian;

(b) Pengecualian atau pengecualian-pengecualian yang didaftarkan untuk masing-masing Pihak; dan

12 |

(c) Tanggal kedaluwarsa dari masing-masing pengecualian.

1. Kecuali jika dalam buku catatan ditetapkan jangka waktu yang lebih pendek oleh Pihak, segala pengecualian sesuai dengan ketentuan ayat 1 akan kedaluwarsa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal penghentian penggunaan yang tercantum pada Lampiran A atau B.

2. Konferensi Para Pihak dapat, jika diminta oleh salah satu Pihak, memutuskan untuk memberikan perpanjangan selama 5 (lima) tahun untuk pengecualian tersebut, kecuali Pihak yang bersangkutan memohon waktu yang lebih singkat. Dalam mengambil keputusannya, Konferensi Para Pihak wajib mempertimbangkan dengan matang berdasarkan:

(a) Laporan dari Pihak terkait yang menjustifikasikan perlunya perpanjangan dari pengecualian tersebut, disertai gambaran kegiatan yang dilaksanakan dan direncanakan untuk menghilangkan perlunya pengecualian tersebut secepat mungkin;

(b) Informasi yang tersedia, termasuk dalam hal tersedianya produk dan proses alternatif bebas merkuri, atau yang menggunakan merkuri dalam jumlah lebih sedikit daripada yang digunakan pada pengecualian tersebut; dan

(c) Kegiatan yang direncanakan atau sedang dilaksanakan untuk menyediakan penyimpanan merkuri serta pembuangan limbah merkuri yang ramah lingkungan hidup.

Suatu pengecualian hanya dapat diperpanjang satu kali per produk per tanggal penghentian penggunaan.

1. Suatu Pihak dapat setiap saat menarik kembali suatu pengecualian dengan cara memberitahu secara tertulis kepada Sekretariat. Penarikan kembali pengecualian tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal sebagaimana diuraikan dalam notifkasi dimaksud.

2. Terlepas dari ketentuan ayat 1, tidak satupun Negara atau organisasi ekonomi regional dapat mendaftarkan pengecualian setelah 5 (lima) tahun setelah tanggal penghentian penggunaan produk atau proses terkait yang tercantum dalam Lampiran A atau B, kecuali jika satu atau lebih Pihak tetap terdaftar untuk pengecualian produk atau proses yang dimaksud, karena telah mendapatkan perpanjangan sesuai dengan ketentuan ayat 6. Dalam hal itu, suatu Negara atau organisasi peratuan ekonomi

13 |

regional dapat, pada waktu yang ditetapkan dalam ayat 1 (a) dan (b), mendaftarkan diri untuk pengecualian atau proses tersebut, yang akan kedaluwarsa 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal penghentian penggunan dimaksud.

1. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat memperoleh pengecualian kapanpun setelah 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal penghentian penggunaan suatu produk atau proses yang tercantum pada Lampiran A atau B.

Pertambangan Emas Skala Kecil

1. Langkah-langkah dalam Pasal ini dan pada Lampiran C berlaku untuk penambangan dan pengolahan emas skala kecil yang menggunakan merkuri dalam proses amalgamasi untuk mengekstraksi emas dari bijihnya.

2. Masing-masing Pihak yang memiliki penambangan dan pengolahan emas skala kecil dalam wilayahnya harus mengambil langkah untuk mengurangi, dan jika bisa, menghilangkan penggunaan merkuri dan senyawa merkuri pada, serta emisi dan lepasan merkuri dan senyawa merkuri dari penambangan dan pengolahan semacam itu.

3. Masing-masing Pihak wajib memberitahu kepada Sekretariat setiap saat Pihak tersebut menganggap bahwa penambangan dan pengolahan emas skala kecil yang dilakukan di wilayahnya cukup signifikan. Apabila demikian halnya Pihak tersebut wajib:

(a) Menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi nasional sesuai dengan ketentuan Lampiran C;

(b) Menyampaikan rencana aksi nasional yang telah dibuatnya kepada Sekretariat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Konvensi berlaku bagi Pihak tersebut, atau 3 (tiga) tahun setelah memberitahu Sekretariat, manapun yang terjadi belakangan; dan

(c) Selanjutnya, menyerahkan tinjauan dari perkembangan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal ini setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan mencantumkan tinjauan semacam ini dalam laporan-laporan yang diserahkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 21.

14 |

1. Para Pihak dapat bekerja sama satu sama lain dan dengan organisasi antarpemerintahan atau badan lain terkait, jika diperlukan, agar berhasil mencapai tujuan dari Pasal ini. Kerjasama semacam ini dapat meliputi:

(a) Pengembangan strategi untuk mencegah penyimpangan penggunaan merkuri atau senyawa merkuri dalam penambangan dan pengolahan emas skala kecil;

(b) Inisiatif-inisiatif pendidikan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas;

(c) Peningkatan penelitian untuk praktik-praktik alternatif non- merkuri yang berkelanjutan;

(d) Penyediaan bantuan teknis dan pendanaan;

(e) Kemitraan untuk membantu dalam mengimplementasikan komitmen yang dibuat sesuai dengan Pasal ini; dan

(f) Penggunaan mekanisme-mekanisme pertukaran informasi yang sudah ada untuk mendorong pengetahuan, praktik lingkungan hidup terbaik, serta teknologi alternatif yang ramah lingkungan hidup serta layak secara teknis, sosial, maupun ekonomi.

Emisi

1. Pasal ini berkaitan dengan pengendalian dan, jika dimungkinkan, pengurangan emisi merkuri dan senyawa merkuri yang seringkali disebut sebagai “merkuri total”, ke atmosfer dengan cara mengendalikan emisi dari titik sumber yang termasuk dalam kategori sumber yang tercantum dalam Lampiran D.

2. Untuk maksud Pasal ini:

(a) “Emisi” adalah emisi merkuri atau senyawa merkuri ke atmosfer;

(b) “Sumber terkait” adalah sumber yang termasuk dalam salah satu kategori sumber yang tercantum dalam Lampiran D. Jika diinginkan, Pihak dapat menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang termasuk dalam kategori sumber pada Lampiran D, dengan ketentuan kriteria untuk kategori manapun termasuk paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) emisi untuk kategori tersebut;

15 |

(c) “Sumber baru” adalah segala sumber terkait dalam suatu kategori yang tercantum pada Lampiran D, yang dibangun ataupun dimodifikasi secara signifikan mulai paling tidak 1 (satu) tahun setelah tanggal:

(i) Mulai berlakunya Konvensi ini bagi Pihak yang terkait; atau

(ii) Mulai berlakunya perubahan terhadap Lampiran D bagi Pihak terkait, dimana sumber dimaksud menjadi pengaturan dalam Konvensi ini karena adanya perubahan tersebut;

(d) “Modifikasi secara substansial” adalah modifikasi suatu sumber terkait yang menghasilkan peningkatan emisi secara signifikan, tidak termasuk perubahan pada jumlah emisi yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan kembali (recovery) produk sampingan. Pihak yang bersangkutan yang seharusnya menentukan apakah suatu modifikasi itu bersifat signifikan atau tidak;

(e) “Sumber yang sudah ada” adalah segala sumber relevan yang bukan merupakan sumber baru;

(f) “Nilai batas emisi” adalah batas atas konsentrasi, massa, atau laju emisi merkuri atau senyawa merkuri, yang sering disebut sebagai “merkuri total”, yang diemisikan dari suatu titik sumber.

1. Suatu Pihak yang memiliki sumber terkait harus mengambil tindakan untuk mengendalikan emisi, dan dapat menyusun suatu rencana aksi nasional yang menetapkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengendalikan emisi, serta menetapkan target, sasaran, dan hasil yang ingin dicapai. Segala rencana serupa wajib disampaikan kepada Konferensi Para Pihak dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak yang bersangkutan. Apabila Pihak menyusun rencana implementasi sesuai dengan ketentuan Pasal 20, Pihak tersebut dapat mengikutsertakan rencana implementasi tersebut pada rencana yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat ini.

2. Untuk segala sumber baru yang dimilikinya, masing-masing Pihak wajib menetapkan penggunaan segala teknik terbaik dan praktek lingkungan hidup terbaik yang ada untuk mengendalikan, dan, jika mungkin, mengurangi emisi, dalam jangka waktu yang paling memungkinkan, tetapi paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut. Pihak dapat

16 |

menggunakan nilai batas emisi yang sejalan dengan penerapan teknik terbaik yang ada.

1. Untuk segala sumber yang sudah ada, masing-masing Pihak wajib menetapkan dalam rencana aksi nasional apapun yang dibuatnya, dan juga harus menerapkan, salah satu atau lebih dari langkah- langkah berikut, dengan memperhitungkan kondisi nasionalnya, serta memperhitungkan kelayakan ekonomi maupun teknis dan keterjangkauan langkah-langkah tersebut, tetapi paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut:

(a) Sasaran terkuantifikasi untuk mengendalikan, dan jika mungkin, mengurangi emisi dari sumber-sumber terkait;

(b) Nilai batas emisi untuk mengendalikan, dan jika mungkin, mengurangi emisi dari sumber-sumber terkait;

(c) Penggunaan teknik-teknik terbaik serta praktik-praktik lingkungan hidup terbaik yang ada untuk mengendalikan emisi dari sumber-sumber terkait;

(d) Strategi pengendalian multi-polutan yang akan menghasilkan manfaat sampingan dari pengendalian emisi merkuri;

(e) Langkah-langkah alternatif untuk mengurangi emisi dari sumber-sumber terkait.

1. Para Pihak dapat menggunakan langkah-langkah yang sama pada semua sumber daya terkait yang sudah ada, atau dapat mengadopsi langkah-langkah yang berbeda sesuai dengan kategori sumber yang berbeda pula. Sasarannya adalah agar langkah- langkah yang diterapkan oleh Pihak dapat mencapai kemajuan sebagaimana diharapkan untuk mengurangi emisi seiring berlalunya waktu.

2. Masing-masing Pihak wajib menyusun, dalam jangka waktu yang paling memungkinkan, dan paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut, dan kemudian mengelola, inventarisasi emisi dari sumber-sumber terkait.

3. Konferensi Para Pihak wajib, pada pertemuan pertamanya, mengadopsi pedoman untuk:

(a) Teknik-teknik terbaik serta praktik-praktik lingkungan hidup terbaik yang ada, dengan memperhitungkan segala

17 |

perbedaan yang ada antara sumber-sumber yang baru dengan sumber-sumber yang sudah ada, dan dengan mempertimbangkan perlunya meminimalkan dampak- dampak lintas media; dan (b) Dukungan untuk Para Pihak dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam ayat 5, terutama dalam menetapkan sasaran dan batas nilai emisi.

1. Konferensi Para Pihak wajib, dalam jangka waktu yang paling memungkinkan, mengadopsi pedoman mengenai:

(a) Kriteria yang dapat dikembangkan oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan ayat 2 (b);

(b) Metodologi untuk penyusunan inventarisasi emisi.

1. Konferensi Para Pihak wajib selalu meninjau, dan memperbaharui jika diperlukan, pedoman yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 8 dan 9. Para Pihak wajib mempertimbangkan pedoman tersebut pada saat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan terkait di dalam Pasal ini.

2. Masing-masing Pihak wajib memasukkan informasi mengenai implementasi yang dilakukannya sesuai ketentuan dalam Pasal ini dalam laporan-laporan yang disampaikan sesuai dengan Pasal 21, terutama informasi mengenai langkah-angkah yang telah diambil oleh Pihak tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 4 hingga 7 serta efektifitas dari langkah-langkah tersebut.

Lepasan

1. Pasal ini berkaitan dengan pengendalian dan, jika dimungkinkan, pengurangan lepasan merkuri dan senyawa merkuri, yang seringkali disebut sebagai “merkuri total”, ke lahan dan air, dengan cara mengendalikan lepasan dari titik-titik sumber yang tidak tercantum dalam ketentuan-ketentuan lain dari Konvensi ini.

2. Untuk maksud Pasal ini:

(a) “Lepasan” berarti lepasan merkuri atau senyawa merkuri ke lahan atau air;

(b) “Sumber terkait” berarti lepasan dari segala sumber antropogenik signifikan yang telah diidentifikasikan oleh Pihak, yang tidak tercantum dalam ketentuan-ketentuan lain dari Konvensi ini;

18 |

(c) “Sumber baru” adalah segala sumber terkait yang dibangun ataupun dimodifikasi secara signifikan mulai paling tidak 1 (satu) tahun setelah tanggal berlakunya Konvensi ini bagi Pihak yang terkait;

(d) “Modifikasi secara substansial” adalah modifikasi suatu sumber terkait yang menghasilkan peningkatan lepasan secara signifikan, tidak termasuk perubahan pada jumlah emisi yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan kembali (recovery) produk sampingan. Pihak yang bersangkutan yang seharusnya menentukan apakah suatu modifikasi itu bersifat signifikan atau tidak;

(e) “Sumber yang sudah ada” adalah segala sumber relevan yang bukan merupakan sumber baru;

(f) “Nilai batas lepasan” adalah batas atas konsentrasi, massa, atau laju lepasan merkuri atau senyawa merkuri, yang sering disebut sebagai “merkuri total”, yang dilepaskan dari suatu titik sumber.

1. Masing-masing Pihak wajib, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Konvensi terhadap Pihak tersebut, dan secara teratur setelahnya, mengidentifikasi kategori dari titik- titik sumber terkait.

2. Suatu Pihak yang memiliki sumber terkait harus mengambil tindakan untuk mengendalikan lepasan, dan dapat menyusun suatu rencana aksi nasional yang menetapkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengendalikan lepasan, serta menetapkan target, sasaran, dan hasil yang ingin dicapai. Segala rencana serupa wajib disampaikan kepada Konferensi Para Pihak dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak yang bersangkutan. Apabila Pihak menyusun rencana implementasi sesuai dengan ketentuan Pasal 20, Pihak tersebut dapat mengikutsertakan rencana implementasi tersebut pada rencana yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat ini.

3. Untuk segala sumber yang sudah ada, masing-masing Pihak wajib menetapkan dalam rencana aksi nasional apapun yang dibuatnya, dan juga harus menerapkan, salah satu atau lebih dari langkah- langkah berikut, dengan memperhitungkan kondisi nasionalnya, serta memperhitungkan kelayakan ekonomi maupun teknis dan keterjangkauan langkah-langkah tersebut, tetapi paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut:

19 |

(a) Sasaran terkuantifikasi untuk mengendalikan, dan jika mungkin, mengurangi lepasan dari sumber-sumber terkait;

(b) Nilai batas lepasan untuk mengendalikan, dan jika mungkin, mengurangi lepasan dari sumber-sumber terkait;

(c) Penggunaan teknik-teknik terbaik serta praktik-praktik lingkungan hidup terbaik yang ada untuk mengendalikan lepasan dari sumber-sumber terkait;

(d) Strategi pengendalian multi-polutan yang akan menghasilkan manfaat sampingan dari pengendalian lepasan merkuri;

(e) Langkah-langkah alternatif untuk mengurangi lepasan dari sumber-sumber terkait.

1. Masing-masing Pihak wajib menyusun, dalam jangka waktu yang paling memungkinkan, dan paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut, dan kemudian mengelola, inventarisasi lepasan dari sumber-sumber terkait.

2. Konferensi Para Pihak wajib, pada pertemuan pertamanya, mengadopsi pedoman untuk: (a) Teknik-teknik terbaik serta praktik-praktik lingkungan hidup terbaik yang ada, dengan memperhitungkan segala perbedaan yang ada antara sumber-sumber yang baru dengan sumber-sumber yang sudah ada, dan dengan mempertimbangkan perlunya meminimalkan dampak- dampak lintas media; dan

(b) Metodologi untuk penyusunan inventarisasi lepasan

1. Masing-masing Pihak wajib memasukkan informasi mengenai implementasi yang dilakukannya sesuai ketentuan dalam Pasal ini dalam laporan-laporan yang disampaikan sesuai dengan Pasal 21, terutama informasi mengenai langkah-angkah yang telah diambil oleh Pihak tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 3 hingga 6 serta efektifitas dari langkah-langkah tersebut.

20 |

Penyimpanan sementara yang ramah lingkungan hidup untuk Merkuri, selain dari limbah Merkuri

1. Pasal ini berkaitan dengan penyimpanan sementara dari merkuri dan senyawa merkuri seperti yang didefinisikan dalam Pasal 3, yang tidak termasuk dalam makna dari definisi limbah merkuri yang ditetapkan di dalam Pasal 11.

2. Masing-masing Pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk memastikan agar penyimpanan sementara merkuri dan senyawa merkuri tersebut adalah dimaksudkan untuk penggunaan yang diperbolehkan untuk Pihak tersebut, berdasarkan Konvensi ini yang dilaksanakan secara ramah lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan segala pedoman, dan dengan mematuhi segala persyaratan, yang diadopsi sesuai dengan ketentuan Pasal 3.

3. Konferensi Para Pihak wajib mengadopsi pedoman mengenai penyimpanan sementara yang ramah lingkungan hidup untuk merkuri dan senyawa merkuri, dengan mempertimbangkan segala pedoman terkait yang disusun berdasarkan Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya dan segala pedoman terkait lainnya. Konferensi Para Pihak dapat mengadopsi persyaratan untuk penyimpanan sementara dalam lampiran tambahan pada Konvensi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27.

4. Para Pihak wajib bekerja sama, sebagaimana mestinya, satu sama lain maupun dengan para organisasi antarpemerintah terkait dan badan-badan lainnya, untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penyimpanan sementara secara ramah lingkungan untuk merkuri dan senyawa merkuri.

Limbah Merkuri

1. Definisi-definisi terkait pada Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya wajib berlaku terhadap limbah yang tercantum berdasarkan Konvensi ini bagi Para Pihak pada Konvensi Basel. Para Pihak pada Konvensi ini yang bukan merupakan Pihak pada Konvensi Basel wajib menggunakan definisi-definisi tersebut sebagai pedoman yang berlaku terhadap limbah yang tercantum berdasarkan Konvensi ini.

21 |

1. Untuk maksud Konvensi ini, limbah merkuri berarti bahan atau benda:

(a) Yang terdiri dari merkuri atau senyawa merkuri;

(b) Yang mengandung merkuri atau senyawa merkuri; atau

(c) Yang terkontaminasi merkuri atau senyawa merkuri;

dalam jumlah melebihi ambang batas terkait yang ditentukan oleh Konferensi Para Pihak, dalam kerja sama dengan badan-badan di bawah Konvensi Basel secara harmonis, yang dibuang, akan dibuang atau harus dibuang sesuai dengan ketentuan hukum nasional atau Konvensi ini. Definisi ini tidak termasuk lapisan tanah penutup (overburden), limbah batuan, serta tailing pada penambangan, kecuali penambangan primer merkuri, kecuali lapisan tanah penutup (overburden), limbah batuan, serta tailing pada penambangan mengandung merkuri ataupun senyawa merkuri dalam jumlah melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Konferensi Para Pihak.

1. Masing-masing Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat, sehingga limbah merkuri tersebut:

(a) Dikelola dengan cara yang ramah lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan pedoman-pedoman yang disusun sesuai dengan ketentuan Konvensi Basel, serta sejalan dengan persyaratan yang wajib diadopsi oleh Konferensi Para Pihak dalam lampiran tambahan sesuai dengan Pasal 27. Dalam menyusun persyaratan, Konferensi Para Pihak wajib mempertimbangkan peraturan dan program pengelolaan limbah yang dibuat oleh Para Pihak.

(b) Hanya kegiatan penangkapan kembali (recovery), daur ulang, reklamasi, atau penggunaan kembali secara langsung untuk suatu penggunaan yang diperbolehkan bagi Pihak berdasarkan Konvensi ini, atau pembuangan yang ramah lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan ayat 3 (a);

(c) Untuk Para Pihak Konvensi Basel, tidak dipindahkan melintasi batas internasional, kecuali untuk keperluan pembuangan yang ramah lingkungan hidup sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal ini maupun pada Konvensi tersebut. Dalam hal Konvensi Basel tidak berlaku untuk perpindahan lintas batas internasional, Pihak wajib memperbolehkan perpindahan semacam ini hanya setelah mempertimbangkan peraturan, standar, dan pedoman internasional terkait.

22 |

1. Konferensi Para Pihak wajib berusaha untuk bekerja sama dengan badan-badan di bawah Konvensi Basel untuk keperluan peninjauan dan pembaharuan, sebagaimana mestinya, terhadap pedoman yang merujuk pada ayat 3 (a).

2. Para Pihak didorong untuk bekerja sama dengan satu sama lain dan badan antarpemerintah dan badan-badan terkait lainnya, jika diperlukan, untuk mengembangkan dan menjaga kemampuan global, regional, maupun nasional untuk mengelola limbah merkuri secara ramah lingkungan hidup.

Lahan Terkontaminasi

1. Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk mengembangkan strategi-strategi yang sesuai untuk mengidentifikasi dan menilai lahan yang terkontaminasi oleh merkuri ataupun senyawa merkuri.

2. Semua langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang diakibatkan oleh lahan semacam ini wajib dilaksanakan secara ramah lingkungan hidup, jika diperlukan, suatu penilaian mengenai risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari merkuri ataupun senyawa merkuri yang terkandung.

3. Konferensi Para Pihak wajib mengadopsi pedoman mengenai cara pengelolaan lahan terkontaminasi yang dapat meliputi metode dan pendekatan untuk: (a) Identifikasi dan karakterisasi lahan; (b) Pelibatan masyarakat; (c) Penilaian risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup; (d) Opsi yang ada untuk mengelola risiko yang diakibatkan oleh lahan yang terkontaminasi; (e) Evaluasi terhadap manfaat dan biaya; dan (f) Validasi hasil capaian.

4. Para Pihak didorong untuk bekerja sama dalam mengembangkan strategi dan implementasi kegiatan untuk mengidentifikasi, menilai, menentukan prioritas, mengelola, jika diperlukan, memulihkan lahan yang terkontaminasi.

23 |

Sumber dan Mekanisme Pendanaan

1. Masing-masing Pihak berusaha untuk menyediakan, sesuai dengan kemampuannya, sumber daya terkait kegiatan nasional yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan Konvensi ini, sejalan dengan kebijakan nasional, prioritas, rencana, dan program Pihak tersebut. Sumber semacam itu dapat termasuk pendanaan domestik melalui kebijakan terkait, penyusunan strategi dan anggaran nasional, pembiayaan bilateral maupun multilateral, serta keterlibatan sektor swasta.

2. Efektifitas keseluruhan implementasi Konvensi ini oleh Para Pihak yang merupakan negara berkembang terkait dengan implementasi efektif dari Pasal ini.

3. Sumber bantuan pendanaan dan teknis yang bersifat multilateral, regional, maupun bilateral, serta peningkatan kapasitas dan alih teknologi, sangat didorong secara mendesak untuk meningkatkan dan memperbanyak kegiatannya dalam bidang merkuri, untuk mendukung negara-negara Pihak yang masih berkembang dalam mengimplementasikan Konvensi ini, melalui sumber pendanaan, bantuan teknis, dan alih teknologi.

4. Para Pihak, dalam segala tindakannya yang terkait dengan pembiayaan, wajib mempertimbangkan sepenuhnya kebutuhan dan keadaan khusus Para Pihak yang merupakan negara-negara berkembang kepulauan kecil , atau negara-negara kurang berkembang.

5. Menetapkan mekanisme untuk menyediakan sumber pendanaan secara memadai, dapat diperkirakan, dan tepat waktu. Mekanisme ini adalah untuk mendukung Para Pihak yang merupakan negara berkembang, serta Para Pihak yang merupakan negara dalam ekonomi transisi, dalam mengimplementasikan kewajibannya sesuai dengan Konvensi ini.

6. Mekanisme ini wajib meliputi:

(a) Dana Perwalian Global Environment Facility (Global Environment Facility Trust Fund); dan

(b) Suatu program internasional yang bersifat spesifik untuk mendukung peningkatan kapasitas dan bantuan teknis.

24 |

1. Dana Perwalian Global Environment Facility (Global Environment Facility Trust Fund) wajib menyediakan sumber pendanaan yang baru, dapat diperkirakan, memadai, dan tepat waktu untuk menutup biaya pendukung implementasi Konvensi ini, sebagaimana disepakati oleh Konferensi Para Pihak. Untuk maksud Konvensi ini, Dana Perwalian Global Environment Facility (Global Environment Facility Trust Fund) wajib dilaksanakan menurut pedoman dan dipertanggungjawabkan kepada Konferensi Para Pihak.

Konferensi Para Pihak wajib memberikan pedoman mengenai strategi secara keseluruhan, kebijakan, prioritas program, dan pemenuhan syarat untuk mendapatkan akses dan penggunaan sumber pendanaan. Selain itu, Konferensi Para Pihak juga wajib memberikan pedoman daftar indikatif kategori-kategori kegiatan yang dapat menerima bantuan dari Dana Perwalian Global Environment Facility (Global Environment Facility Trust Fund). Dana Perwalian Global Environment Facility (Global Environment Facility Trust Fund) wajib menyediakan sumber–sumber untuk memenuhi biaya tambahan yang disepakati atas manfaat lingkungan hidup secara global, serta keseluruhan biaya untuk beberapa kegiatan penguatan yang telah disepakati.

1. Dalam menyediakan sumber-sumber untuk suatu kegiatan, Dana Perwalian Global Environment Facility (Global Environment Facility Trust Fund) seharusnya mempertimbangkan pengurangan kandungan merkuri dari suatu kegiatan yang diajukan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

2. Untuk maksud Konvensi ini, Program yang disebut pada ayat 6 (b) akan dioperasikan dibawah panduan dan dipertanggungjawabkan kepada Konferensi Para Pihak. Pada pertemuan pertamanya, Konferensi Para Pihak wajib memutuskan badan berwenang untuk Program tersebut, yang merupakan badan yang sudah ada, dan memberikan pedoman pada badan tersebut, termasuk jangka waktu Program yang dimaksud. Semua Pihak dan para pemangku kepentingan lain dihimbau untuk menyediakan sumber pendanaan untuk Program tersebut secara sukarela.

3. Pada pertemuan pertama, Konferensi Para Pihak dan badan-badan yang membentuk Mekanisme tersebut wajib menyepakati pengaturan untuk melaksanakan ayat-ayat tersebut di atas.

4. Konferensi Para Pihak wajib meninjau, paling lambat pada pertemuan ketiganya, dan selanjutnya secara teratur, tingkat pembiayaan, pedoman yang diberikan oleh Konferensi Para Pihak pada badan-badan yang dipercaya untuk mengoperasikan Mekanisme yang ditetapkan berdasarkan Pasal ini beserta

25 |

efektifitas badan-badan tersebut, serta kesanggupan badan-badan tersebut untuk menangani perubahan kebutuhan Para Pihak yang merupakan negara berkembang maupun Para Pihak yang merupakan negara dalam ekonomi transisi. Berdasarkan tinjauan tersebut, Konferensi Para Pihak wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas dari Mekanisme tersebut.

1. Para Pihak dihimbau untuk berkontribusi sesuai kemampuannya terhadap Mekanisme tersebut. Mekanisme tersebut wajib mendorong penyediaan sumber pendanaan dari sumber-sumber lainnya, termasuk sektor swasta, dan wajib berusaha untuk meningkatkan sumber tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang didukungnya.

Peningkatan Kapasitas, Bantuan Teknis, dan Alih Teknologi

1. Para Pihak akan bekerja sama untuk menyediakan, sesuai kemampuan masing-masing, bantuan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis yang sesuai, secara tepat waktu, pada Para Pihak yang merupakan negara-negara berkembang, terutama Para Pihak yang merupakan negara kurang berkembang atau negara berkembang kepulauan kecil , serta Para Pihak dalam ekonomi transisi, untuk membantu mereka dalam mengimplementasikan kewajibannya sesuai dengan Konvensi ini.

2. Peningkatan kapasitas dan bantuan teknis sesuai dengan ayat 1 dan Pasal 13 tersebut di atas dapat diberikan melalui pengaturan regional, sub-regional, maupun nasional, termasuk pusat-pusat regional dan sub-regional yang sudah ada, dengan cara multilateral dan bilateral, serta melalui kemitraan, termasuk kemitraan yang melibatkan sektor swasta. Kerja sama dan koordinasi harus diusahakan dengan perjanjian-perjanjian lingkungan hidup multilateral lain di bidang bahan kimia dan limbah, untuk meningkatkan efektifitas bantuan teknis dimaksud serta kelancaran pemberian bantuan tersebut.

3. Para Pihak yang merupakan negara maju dan Para Pihak lain sesuai kemampuannya, wajib mendorong dan memfasilitasi, dengan didukung oleh sektor swasta dan para pemangku kepentingan lain sebagaimana mestinya, pengembangan, pengalihan dan penyebaran, serta akses terhadap teknologi alternatif terbaru yang ramah lingkungan hidup kepada Para Pihak yang merupakan negara berkembang, terutama Para Pihak yang merupakan negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil, serta Para Pihak dalam ekonomi

26 |

transisi, untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengimplementasikan Konvensi ini secara efektif.

1. Konferensi Para Pihak wajib, pada saat pertemuan keduanya dan kemudian secara teratur, dan dengan mempertimbangkan masukan (submission) dan laporan dari Para Pihak, termasuk masukan (submission) dan laporan yang ditetapkan dalam Pasal 21, serta informasi yang diberikan oleh para pemangku kepentingan lainnya:

(a) Mempertimbangkan informasi mengenai inisiatif-inisiatif yang ada serta kemajuan yang dicapai berkaitan dengan teknologi-teknologi alternatif;

(b) Mempertimbangkan kebutuhan Para Pihak, terutama Para Pihak yang merupakan negara-negara berkembang, mengenai teknologi-teknologi alternatif; dan

(c) Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dialami oleh Para Pihak, terutama Para Pihak yang merupakan negara berkembang, dalam hal alih teknologi.

1. Konferensi Para Pihak wajib memberikan rekomendasi mengenai cara meningkatkan kapasitas, bantuan teknis, dan alih teknologi berdasarkan Pasal ini.

Komite Implementasi dan Kepatuhan

1. Suatu mekanisme, termasuk suatu Komite sebagai badan anggota dari Konferensi Para Pihak, dengan ini dibentuk untuk mendorong implementasi dan meninjau kepatuhan terhadap semua ketentuan Konvensi ini. Mekanisme tersebut, termasuk Komite yang bersangkutan, bersifat fasilitatif, dan terutama akan memperhatikan kemampuan dan kondisi nasional dari masing- masing Pihak.

2. Komite tersebut wajib mendorong implementasi dan meninjau kepatuhan terhadap semua ketentuan Konvensi ini. Komite ini akan memeriksa baik permasalahan yang bersifat individual maupun sistemik dalam implementasi dan kepatuhan, serta membuat rekomendasi, jika diperlukan, kepada Konferensi Para Pihak.

3. Komite ini akan terdiri dari 15 (lima belas) anggota yang diusulkan oleh Para Pihak dan dipilih oleh Konferensi Para Pihak, dengan mempertimbangkan keterwakilan geografis yang didasarkan pada 5 (lima) regional yang merupakan bagian dari Perserikatan

27 |

Bangsa-bangsa. Para anggota pertama Komite wajib dipilih pada pertemuan pertama Konferensi Para Pihak, dan selanjutnya sesuai dengan aturan prosedur yang disetujui oleh Konferensi Para Pihak sesuai dengan ketentuan pada ayat 5. Para anggota Komite harus memiliki kompetensi dalam bidang yang relevan terhadap Konvensi ini, dan mencerminkan keseimbangan jenis-jenis keahlian yang sesuai.

1. Komite dapat mempertimbangkan berbagai isu dengan didasarkan pada:

(a) Masukan (submission) tertulis dari salah satu Pihak dalam hal kepatuhan dari Pihak itu sendiri;

(b) Laporan nasional sesuai dengan Pasal 21; dan

(c) Permohonan dari Konferensi Para Pihak.

1. Komite wajib menjelaskan aturan prosedur, yang harus disetujui pada pertemuan kedua Konferensi Para Pihak. Konferensi Para Pihak dapat mengadopsi kerangka acuan lainnya untuk Komite.

2. Komite wajib berusaha sebaik mungkin untuk mengadopsi rekomendasi yang dibuatnya berdasarkan konsensus. Apabila semua usaha untuk mencapai konsensus telah dilakukan dan tidak dicapai kesepakatan, maka sebagai pilihan terakhir, rekomendasi tersebut wajib diadopsi oleh ¾ (tiga per empat) suara mayoritas dari para anggota yang hadir dan memberikan suara, dengan kuorum sebesar ⅔ (dua per tiga) dari seluruh anggota.

Aspek Kesehatan

1. Para Pihak didorong untuk:

(a) Mendorong pengembangan dan implementasi berbagai strategi dan program untuk mengidentifikasi dan melindungi populasi yang terkena risiko, terutama populasi yang rentan, dan termasuk mengadopsi pedoman kesehatan berbasis ilmu pengetahuan yang terkait dengan pajanan pada merkuri dan senyawa merkuri, menetapkan sasaran untuk mengurangi pajanan terhadap merkuri, jika diperlukan, serta pendidikan untuk masyarakat umum, dengan partisipasi sektor kesehatan masyarakat dan sektor terkait lainnya;

28 |

(b) Mendorong pengembangan dan implementasi berbagai program pendidikan dan pencegahan berbasis ilmiah dalam hal pajanan terhadap merkuri dan senyawa merkuri di pekerjaan;

(c) Mendorong adanya layanan perawatan kesehatan yang memadai untuk mencegah, mengobati, dan merawat populasi yang terpengaruh oleh pajanan terhadap merkuri atau senyawa merkuri; dan

(d) Mendirikan dan memperkuat, jika diperlukan, kemampuan institusional dan profesional bidang kesehatan untuk mencegah, mendiagnosis, mengobati, dan mengawasi risiko kesehatan yang terkait dengan pajanan terhadap merkuri dan senyawa merkuri.

1. Konferensi Para Pihak, dalam mempertimbangkan berbagai isu ataupun kegiatan yang terkait dengan kesehatan, harus:

(a) Berkonsultasi dan bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization), Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization), serta organisasi antarpemerintah lainnya, jika diperlukan; dan

(b) Mendorong kerjasama dan pertukaran informasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization), Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization), serta organisasi antarpemerintah lainnya, jika diperlukan.

Pertukaran Informasi

1. Masing-masing Pihak wajib memfasilitasi pertukaran:

(a) Informasi ilmiah, teknis, ekonomi, dan legal mengenai merkuri dan senyawa merkuri, termasuk informasi toksikologi, eko-toksikologi, dan keselamatan;

(b) Informasi mengenai pengurangan atau penghapusan terhadap produksi, penggunaan, perdagangan, emisi, dan lepasan merkuri ataupun senyawa merkuri;

(c) Informasi mengenai alternatif yang layak secara teknis maupun ekonomi untuk: (i) Produk-produk mengandung merkuri;

29 |

(ii) Proses-proses produksi yang menggunakan merkuri ataupun senyawa merkuri; dan (iii) Kegiatan dan proses yang mengeluarkan emisi atau lepasan merkuri ataupun senyawa merkuri, termasuk informasi mengenai risiko kesehatan dan lingkungan hidup, serta mengenai biaya dan manfaat ekonomi dan sosial dari berbagai alternatif semacam itu; dan

(d) Informasi epidemiologi mengenai dampak kesehatan yang terkait dengan pajanan terhadap merkuri dan senyawa merkuri, melalui kerja sama erat dengan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan berbagai organisasi terkait lainnya, jika diperlukan.

1. Para Pihak dapat bertukar informasi sebagaimana diuraikan pada ayat 1 secara langsung, melalui Sekretariat, ataupun dengan bekerja sama dengan berbagai organisasi terkait lainnya, termasuk sekretariat dari berbagai konvensi mengenai bahan kimia dan limbah, jika diperlukan.

2. Sekretariat wajib memfasilitasi kerja sama dalam hal pertukaran informasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal ini, serta kerjasama pertukaran informasi dengan berbagai organisasi terkait lainnya, termasuk sekretariat dari berbagai perjanjian lingkungan hidup multilateral dan inisiatif internasional lainnya. Selain dari informasi dari Para Pihak, informasi ini juga mencakup informasi dari berbagai organisasi antarpemerintah maupun nonpemerintah yang memiliki keahlian di bidang merkuri, dan dari berbagai badan nasional maupun internasional yang memiliki keahlian semacam itu.

3. Masing-masing Pihak wajib menetapkan pumpunan kegiatan (focal point) nasional untuk bertukar informasi sesuai dengan ketentuan Konvensi ini, termasuk informasi yang terkait dengan persetujuan dari Para Pihak yang mengimpor sesuai dengan Pasal 3.

4. Untuk maksud Konvensi ini, informasi mengenai kesehatan dan keselamatan manusia serta lingkungan hidup tidak dianggap sebagai informasi yang bersifat rahasia. Para Pihak yang bertukar informasi lain sesuai Konvensi ini wajib melindungi semua informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan kesepakatan bersama.

30 |

Informasi, Kesadaran, dan Pendidikan Masyarakat

1. Masing-masing Pihak wajib, sesuai kemampuannya, mendorong dan memfasilitasi:

(a) Penyediaan informasi yang ada mengenai hal-hal berikut kepada masyarakat: (i) Dampak kesehatan dan lingkungan hidup dari merkuri dan senyawa merkuri; (ii) Alternatif untuk merkuri dan senyawa merkuri; (iii) Topik-topik sebagaimana diuraikan dalam ayat 1 Pasal 17; (iv) Hasil dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pihak tersebut sesuai dengan Pasal 19; dan (v) Kegiatan untuk memenuhi kewajiban Pihak tersebut sesuai dengan Konvensi ini;

(b) Pendidikan, pelatihan, dan kesadaran masyarakat terkait dengan berbagai dampak pajanan terhadap merkuri dan senyawa merkuri terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, bekerja sama dengan berbagai organisasi antarpemerintah dan nonpemerintah terkait serta populasi yang rentan, jika diperlukan.

1. Masing-masing Pihak wajib memanfaatkan berbagai mekanisme yang ada, atau mempertimbangkan untuk mengembangkan berbagai mekanisme seperti catatan mengenai lepasan dan perpindahan polutan, sepanjang dapat dilakukan, untuk pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai perkiraan jumlah tahunan merkuri dan senyawa merkuri di daerahnya yang diemisikan, dilepaskan, ataupun dibuang melalui kegiatan manusia.

Penelitian, Pengembangan, dan Pemantauan

1. Para Pihak wajib berusaha bekerja sama untuk mengembangkan dan meningkatkan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing:

(a) Inventarisasi penggunaan, konsumsi, dan emisi antropogenik ke udara serta lepasan ke air dan tanah dari merkuri maupun senyawa merkuri;

(b) Pemodelan dan pemantauan kandungan merkuri dan senyawa merkuri yang representatif secara geografis pada

31 |

populasi rentan dan media lingkungan hidup, termasuk media biotik seperti ikan, mamalia laut, penyu, dan burung laut, serta berkolaborasi dalam pengumpulan dan pertukaran sampel yang relevan dan sesuai;

(c) Penilaian terhadap dampak merkuri dan senyawa merkuri terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, selain dari dampak sosial, ekonomi, dan budaya, terutama terkait dengan populasi yang rentan;

(d) Metodologi yang diharmonisasikan untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sub-ayat (a), (b), dan (c);

(e) Informasi mengenai siklus lingkungan hidup, perpindahan (termasuk perpindahan jarak jauh dan deposisi), transformasi, serta bentuk merkuri dan senyawa merkuri pada berbagai ekosistem, dengan mempertimbangkan perbedaan antara emisi dan lepasan merkuri yang bersifat antropogenik dengan emisi dan lepasan merkuri yang bersifat alami, serta dengan mempertimbangkan remobilisasi merkuri yang berasal dari deposisi historis;

(f) Informasi mengenai pertukaran dan perdagangan merkuri, senyawa merkuri, serta produk-produk mengandung merkuri; dan

(g) Informasi dan penelitian mengenai ketersediaan teknis dan ekonomis dari produk-produk serta berbagai proses yang bebas merkuri, serta mengenai berbagai teknik terbaik dan praktik lingkungan hidup terbaik yang ada untuk mengurangi dan memantau emisi dan lepasan merkuri maupun senyawa merkuri.

1. Para Pihak seharusnya, jika diperlukan, memperkuat jaringan pemantauan dan program penelitian yang ada dalam melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana diuraikan pada ayat

Rencana Implementasi

1. Masing-masing Pihak dapat, berdasarkan penilaian awal, menyusun dan melaksanakan suatu rencana implementasi, dengan mempertimbangkan kondisi domestiknya, untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Konvensi ini. Semua rencana semacam itu seharusnya segera dikirim kepada Sekretariat setelah selesai disusun.

32 |

1. Masing-masing Pihak dapat meninjau dan memperbaharui rencana implementasi yang dibuatnya, dengan mempertimbangkan keadaan domestiknya dan dengan mengacu pada pedoman dari Konferensi Para Pihak dan berbagai pedoman lain yang relevan.

2. Para Pihak seharusnya, dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana diuraikan pada ayat 1 dan 2, berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan nasional, agar dapat memfasilitasi penyusunan, implementasi, peninjauan, serta pembaharuan terhadap rencana implementasi yang dibuatnya.

3. Para Pihak juga dapat mengkoordinasikan rencana regional agar dapat memfasilitasikan implementasi Konvensi ini.

Pelaporan

1. Masing-masing Pihak wajib melaporkan kepada Konferensi Para Pihak, melalui Sekretariat, mengenai langkah-langkah yang telah diambilnya dalam rangka mengimplementasikan ketentuan- ketentuan Konvensi ini, serta efektifitas dari langkah-langkah tersebut serta kemungkinan tantangan yang dihadapi dalam rangka memenuhi berbagai tujuan Konvensi.

2. Masing-masing Pihak dalam laporannya wajib mencantumkan informasi yang diperlukan sesuai dengan Pasal 3, 5, 7, 8, dan 9 Konvensi ini.

3. Pada pertemuan pertamanya, Konferensi Para Pihak wajib memutuskan jangka waktu penyerahan dan format laporan yang diikuti oleh Para Pihak, dengan mempertimbangkan perlunya mengkoordinasikan pelaporan tersebut dengan pelaporan yang terkait dengan konvensi bahan kimia dan limbah lainnya.

Evaluasi Keefektifan

1. Konferensi Para Pihak wajib mengevaluasi keefektifan Konvensi ini, mulai paling lambat 6 (enam) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi, dan selanjutnya secara periodik dengan interval yang ditentukan kemudian oleh Konferensi Para Pihak.

2. Dalam rangka memfasilitasi evaluasi tersebut, Konferensi Para Pihak wajib, pada pertemuan pertamanya, memprakarsai

33 |

penetapan pengaturan untuk menyediakan data pemantauan yang sebanding mengenai keberadaan dan pergerakan merkuri dan senyawa merkuri di lingkungan hidup, serta tingkat kecenderungan perubahan kandungan merkuri dan senyawa merkuri yang dapat dilihat pada media biotik dan populasi yang rentan.

1. Evaluasi tersebut wajib dilakukan berdasarkan ketersediaan informasi ilmiah, lingkungan hidup, teknis, pendanaan, dan ekonomi, yang meliputi:

(a) Laporan dan informasi pemantauan lain yang diberikan kepada Konferensi Para Pihak sesuai dengan ayat 2;

(b) Laporan yang disampaikan sesuai dengan Pasal 21;

(c) Informasi dan rekomendasi yang diberikan sesuai dengan

Pasal 15; dan

(d) Laporan serta informasi terkait lainnya mengenai pengoperasian dari pengaturan bantuan pendanaan, alih teknologi, serta peningkatan kapasitas yang diatur sesuai dengan Konvensi ini.

Konferensi Para Pihak

1. Suatu Konferensi Para Pihak dengan ini dibentuk.

2. Pertemuan pertama Konferensi Para Pihak wajib diselenggarakan oleh Direktur Eksekutif United Nations Environment Programme paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi ini. Selanjutnya, pertemuan biasa Konferensi Para Pihak wajib diselenggarakan pada jangka waktu teratur yang ditetapkan oleh Konferensi.

3. Pertemuan luar biasa Konferensi Para Pihak wajib diselenggarakan pada waktu lain yang dianggap perlu oleh Konferensi, atau atas permintaan tertulis dari salah satu Pihak, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan mengadakan pertemuan tersebut dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh Sekretariat, permohonan dimaksud didukung oleh paling sedikit ⅓ (sepertiga) dari Para Pihak.

4. Pada pertemuan pertamanya, Konferensi Para Pihak wajib menyepakati dengan konsensus, dan mengadopsi, aturan prosedur dan aturan pendanaan untuk dirinya sendiri maupun badan-

34 |

badan anggotanya, serta ketentuan pendanaan yang mengatur fungsi Sektretariat.

1. Konferensi Para Pihak wajib tetap meninjau dan mengevaluasi implementasi dari Konvensi ini secara terus menerus. Konferensi Para Pihak wajib melaksanakan fungsi yang ditugaskan oleh Konvensi ini, dan oleh karenanya, wajib:

(a) Mendirikan badan-badan pendukung yang dianggap perlu untuk mengimplementasi Konvensi ini;

(b) Bekerja sama, jika diperlukan, dengan organisasi internasional yang kompeten maupun badan-badan antarpemerintah dan nonpemerintah;

(c) Secara teratur meninjau seluruh informasi yang tersedia baginya dan bagi Sekretariat sesuai dengan Pasal 21;

(d) Mempertimbangkan seluruh rekomendasi yang diberikan kepadanya oleh Komite Implementasi dan Kepatuhan;

(e) Mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dari Konvensi ini; dan

(f) Meninjau Lampiran A dan B sesuai dengan Pasal 4 dan 5.

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khusus PBB, serta Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency), serta Negara yang bukan merupakan Pihak dari Konvensi ini, dapat mengikuti pertemuan Konferensi Para Pihak sebagai pengamat. Segala badan atau institusi, baik yang bersifat nasional maupun internasional, pemerintah ataupun nonpemerintah, yang berkualifikasi dalam hal-hal yang dibahas dalam Konferensi ini dan telah memberitahu kepada Sekretariat keinginan untuk mengikuti pertemuan Konferensi Para Pihak sebagai pengamat dapat diperbolehkan, kecuali apabila paling sedikit ⅓ (sepertiga) dari Para Pihak yang hadir keberatan akan hal tersebut. Izin masuk dan partisipasi para pengamat wajib tunduk pada aturan prosedur yang diadopsi oleh Konferensi Para Pihak.

35 |

Sekretariat

1. Suatu Sekretariat dengan ini dibentuk.
2. Fungsi dari Sekretariat adalah:

(a) Mengatur pertemuan Konferensi Para Pihak dan badan- badan anggotanya, serta menyediakan layanan untuk yang tersebut di atas seperlunya;

(b) Memfasilitasikan bantuan kepada Para Pihak, terutama Para Pihak yang merupakan negara berkembang dan Para Pihak yang merupakan negara ekonomi dengan transisi, atas permintaan, dalam mengimplementasikan Konvensi ini;

(c) Melakukan koordinasi, jika diperlukan, dengan sekretariat dari badan-badan internasional yang relevan, terutama konvensi bahan kimia dan limbah lainnya;

(d) Membantu Para Pihak dalam bertukar informasi mengenai implementasi terhadap Konvensi ini;

(e) Menyusun dan menyediakan kepada Para Pihak, laporan berkala berdasarkan informasi yang diterima sesuai dengan

Pasal 15 dan 21, serta informasi lainnya yang tersedia;

(f) Menandatangani, berdasarkan pedoman menyeluruh Konferensi Para Pihak, semua pengaturan administratif dan kontraktual yang diperlukan untuk menjalankan fungsi- fungsinya secara efektif; dan

(g) Melaksanakan fungsi-fungsi sekretariat lainnya yang ditetapkan dalam Konvensi ini, serta fungsi-fungsi lain yang ditentukan oleh Konferensi Para Pihak.

1. Fungsi Sekretariat pada Konvensi ini wajib dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif United Nations Environment Programme, kecuali Konferensi Para Pihak memutuskan, dengan ¾ (tiga perempat) mayoritas Para Pihak yang hadir dan memberikan suara, untuk mempercayakan fungsi Sekretariat pada satu atau lebih organisasi internasional lainnya.

2. Konferensi Para Pihak, dalam berkonsultasi dengan badan-badan internasional terkait, dapat mengatur peningkatan kerjasama dan koordinasi antara Sekretariat dengan sekretariat dari konvensi bahan kimia dan limbah lainnya. Konferensi Para Pihak, setelah berkonsultasi dengan badan-badan internasional terkait, dapat memberikan pedoman lebih lanjut mengenai masalah ini.

36 |

Penyelesaian Sengketa

1. Para Pihak wajib berusaha untuk menyelesaikan setiap sengketa mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini antara mereka dengan cara negosiasi atau cara damai lainnya dari pilihan mereka sendiri.

2. Pada saat meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi Konvensi, atau pada setiap waktu sesudahnya, suatu Pihak yang bukan organisasi integrasi ekonomi regional dapat menyatakan dalam instrumen tertulis yang disampaikan kepada Lembaga Penyimpan (Depositary) bahwa, dengan memperhatikan setiap sengketa mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi, Pihak tersebut mengakui satu atau kedua cara penyelesaian sengketa berikut sebagai kewajiban dalam kaitannya untuk setiap Pihak yang menerima kewajiban yang sama:

(a) Arbitrase sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada Bagian I dari Lampiran E;

(b) Pengajuan sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional.

1. Suatu Pihak yang merupakan organisasi ekonomi regional dapat membuat suatu pernyataan yang dapat mengikat dalam hubungannya dengan arbitrase sesuai dengan prosedur sesuai dengan ayat 2.

2. Suatu pernyataan yang dibuat menurut ayat 2 atau 3 wajib tetap berlaku hingga batas waktu berakhirnya sesuai dengan persyaratannya atau sampai 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan tertulis mengenai pencabutannya yang telah disimpan kepada depositari.

3. Batas akhir suatu pernyataan, suatu pemberitahuan pencabutan atau suatu pernyataan baru tidak boleh mempengaruhi jalannya proses arbitrase atau Mahkamah Internasional, kecuali jika Para Pihak yang bersengketa menyetujui sebaliknya.

4. Apabila Para Pihak dalam sengketa tersebut tidak menyepakati cara penyelesaian sengketa yang sama sesuai dengan ketentuan ayat 2 atau 3, dan jika Para Pihak yang bersengketa belum dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah notifikasi dari salah satu Pihak ke Pihak lainnya suatu sengketa telah terjadi antar mereka, sengketa tersebut wajib disampaikan

37 |

kepada komisi konsiliasi atas permintaan salah satu pihak di dalam sengketa tersebut. Prosedur yang tercantum pada Bagian II dari Lampiran E wajib berlaku untuk konsiliasi sesuai dengan Pasal ini.

Amendemen atas Konvensi

1. Amendemen atas Konvensi ini dapat diajukan oleh setiap Pihak.

2. Amendemen atas Konvensi ini wajib diadopsi pada saat pertemuan Konferensi Para Pihak. Teks setiap amendemen yang diusulkan wajib dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh Sekretariat sekurangkurangnya enam bulan sebelum sidang pada saat amendemen diusulkan untuk diadopsi. Sekretariat wajib mengkomunikasikan amendemen yang diusulkan kepada para penanda tangan Konvensi ini dan, untuk informasi, kepada Lembaga Penyimpan (Depositary) .

3. Para Pihak wajib melakukan segala upaya untuk mencapai persetujuan mengenai amendemen yang diusulkan atas Konvensi ini melalui konsensus. Apabila semua upaya untuk konsensus telah dilakukan, dan tidak ada persetujuan yang dicapai, amendemen tersebut wajib, sebagai upaya terakhir, diadopsi oleh ¾ (tiga perempat) suara mayoritas Para Pihak yang hadir dan memberikan suara.

4. Amendemen tersebut wajib dikomunikasikan oleh Lembaga Penyimpan (Depositary) kepada semua Pihak untuk ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan.

5. Ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan dari suatu amendemen wajib diberitahukan secara tertulis kepada Depositari. Suatu amendemen yang diadopsi sesuai ayat (3) wajib mulai berlaku untuk Para Pihak yang telah menerimanya pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan oleh sekurang- kurangnya ¾ (tiga perempat) dari Para Pihak. Selanjutnya, amendemen tersebut wajib mulai berlaku bagi setiap Pihak pada hari ke-90 (sembilan puluh) setelah tanggal Pihak tersebut menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuannya atas amendemen tersebut.

38 |

Adopsi dan Amendemen Lampiran

1. Lampiran atas Konvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan, kecuali jika secara tegas ditentukan sebaliknya, referensi atas Konvensi ini merupakan referensi atas setiap lampirannya.

2. Semua lampiran tambahan yang diadopsi setelah berlakunya Konvensi ini terbatas pada hal-hal yang bersifat prosedur, ilmiah, teknis, atau administratif.

3. Prosedur berikut wajib diberlakukan dalam hal mengajukan, mengadopsi, dan memberlakukan Lampiran tambahan terhadap Konvensi ini:

(a) Lampiran tambahan wajib diajukan dan diadopsi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ayat 1-3 dari Pasal 26;

(b) Setiap Pihak yang tidak dapat menerima suatu Lampiran tambahan tertentu wajib memberitahu secara tertulis hal tersebut kepada Lembaga Penyimpan (Depositary) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Lembaga Penyimpan (Depositary) memberitahu mengenai pengesahan Lampiran semacam ini. Tanpa dapat ditunda-tunda, Lembaga Penyimpan (Depositary) wajib segera memberitahu kepada semua Pihak apabila menerima pemberitahuan semacam ini. Setiap saat, Pihak dapat memberitahu secara tertulis kepada Lembaga Penyimpan (Depositary) bahwa Pihak tersebut menarik kembali pemberitahuan mengenai ketidakbersediaan untuk menerima suatu Lampiran tambahan, dan selanjutnya Lampiran tersebut wajib berlaku untuk Pihak tersebut sesuai dengan ketentuan sub-ayat (c); dan

(c) Pada batas akhir 1 (satu) tahun dari tanggal pemberitahuan adopsi suatu Lampiran tambahan tertentu oleh Lembaga Penyimpan (Depositary), Lampiran tersebut berlaku untuk semua Pihak yang belum menyerahkan pemberitahuan penolakan sesuai dengan ketentuan sub-ayat (b).

1. Usulan, adopsi, dan pemberlakuan amendemen terhadap Lampiran pada Konvensi ini wajib tunduk pada prosedur yang sama sebagaimana usulan, adopsi, dan pemberlakuan amendemen dari Lampiran tambahan pada Konvensi ini, kecuali bahwa perubahan terhadap suatu Lampiran wajib tidak berlaku terhadap suatu Pihak yang telah membuat pernyataan mengenai perubahan

39 |

terhadap Lampiran sesuai dengan ketentuan ayat 5 dari Pasal 30. Apabila terjadi pemberitahuan tersebut, maka amendemen dimaksud baru berlaku terhadap Pihak tersebut pada hari ke-90 (sembilan puluh) setelah tanggal Pihak yang bersangkutan memberikan instrumen kepada Lembaga Penyimpan (Depositary) atau dokumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi atas amendemen tersebut.

1. Jika suatu lampiran tambahan atau suatu amendemen atas suatu lampiran berhubungan dengan suatu amendemen atas Konvensi ini, lampiran tambahan atau amendemen tersebut tidak berlaku hingga waktu tertentu amendemen atas Konvensi mulai berlaku.

Hak Memberikan Suara

1. Setiap Pihak pada Konvensi memiliki satu suara, kecuali ditentukan pada ayat 2.

2. Suatu organisasi ekonomi regional, mengenai permasalahan di dalam kewenangannya, wajib menggunakan haknya untuk memberikan suara dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah Negara anggotanya yang merupakan Pihak dari Konvensi ini. Organisasi tersebut tidak boleh menggunakan haknya untuk memberikan suara jika salah satu Negara anggotanya telah menggunakan haknya untuk memberikan suara, dan sebaliknya.

Tanda Tangan

Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara maupun organisasi ekonomi regional pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang, dan selanjutnya di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York hingga tanggal 9 Oktober 2014.

Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan, atau Aksesi

1. Konvensi ini wajib memerlukan ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan oleh Negara dan oleh organisasi ekonomi regional. Konvensi ini terbuka untuk aksesi oleh Negara dan oleh organisasi ekonomi regional sejak hari setelah tanggal Konvensi ini ditutup untuk penandatanganan. Instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi disimpan kepada Lembaga Penyimpan (Depositary).

40 |

1. Setiap organisasi ekonomi regional yang menjadi suatu Pihak atas Konvensi ini tanpa satu pun Negara anggotanya yang menjadi Pihak terikat dengan seluruh kewajiban berdasarkan Konvensi. Dalam hal organisasi yang demikian, satu atau lebih yang Negara anggotanya merupakan Pihak atas Konvensi ini, organisasi dan Negara anggotanya wajib menetapkan tanggung jawabnya masing-masing untuk pelaksanaan dari kewajibannya berdasarkan Konvensi. Dalam hal demikian, organisasi dan Negara anggotanya tidak boleh menggunakan hak berdasarkan Konvensi secara bersamaan.

2. Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi, suatu organisasi ekonomi regional wajib menyatakan lingkup kewenangannya mengenai hal yang diatur oleh Konvensi ini. Setiap organisasi tersebut wajib menginformasikan Lembaga Penyimpan (Depositary), siapa yang wajib mendapat giliran menginformasikan Para Pihak dari setiap perubahan yang relevan dalam lingkup kewenangan.

3. Masing-masing Negara atau organisasi ekonomi regional didorong untuk mengirimkan pula kepada Sekretariat, pada saat melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan, ataupun aksesi pada Konvensi, informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukannya untuk mengimplementasikan Konvensi.

4. Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya, setiap Pihak dapat menyatakan bahwa, mengenai dokumen tersebut, setiap amendemen atas Lampiran A, B, atau C wajib mulai berlaku hanya berdasarkan penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya mengenai amendemen tersebut.

Pemberlakuan

1. Konvensi ini wajib mulai berlaku pada hari ke-90 (sembilan puluh) setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, ataupun aksesi yang ke-50 (lima puluh).

2. Bagi negara atau organisasi ekonomi regional yang meratifikasi, menerima, atau menyetujui, ataupun mengaksesi Konvensi ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, ataupun aksesi yang ke-50 (lima puluh), Konvensi wajib berlaku pada hari ke-90 (sembilan puluh) setelah tanggal penyimpanan oleh negara atau organisasi ekonomi regional tersebut dari instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, ataupun aksesi yang dibuatnya.

41 |

1. Untuk maksud ayat 1 dan 2, setiap instrumen yang disimpan oleh suatu organisasi integrasi ekonomi regional tidak dihitung sebagai tambahan atas instrumen yang disimpan oleh Negara anggota dari organisasi tersebut.

Pensyaratan

Tidak ada pensyaratan yang dapat dibuat atas Konvensi ini.

Penarikan Diri

1. Pada setiap saat setelah 3 (tiga) tahun dari tanggal Konvensi ini telah mulai berlaku untuk suatu Pihak, Pihak tersebut dapat menarik diri dari Konvensi dengan memberikan notifikasi tertulis kepada Lembaga Penyimpan (Depositary).

2. Setiap penarikan diri mulai berlaku efektif pada batas akhir satu tahun sejak tanggal penerimaan notifikasi penarikan diri oleh Lembaga Penyimpan (Depositary), atau pada tanggal sesudahnya yang dapat ditentukan dalam notifikasi penarikan diri tersebut.

Lembaga Penyimpan (Depositary)

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi Lembaga Penyimpan (Depositary) Konvensi ini.

Teks Otentik Teks asli Konvensi ini, yang naskahnya dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama otentiknya, disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

SEBAGAI BUKTI penandatangan di bawah ini, yang telah diberi kewenangan, telah menandatangani Konvensi ini.

Dibuat di Kumamoto, Jepang, pada hari kesepuluh bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas.

42 |

LAMPIRAN A Produk-Produk Mengandung Merkuri

Produk-produk yang dikecualikan dari Lampiran ini sebagai berikut:

(a) Produk-produk yang penting untuk penggunaan perlindungan sipil dan keperluan militer;

(b) Produk-produk untuk penelitian, kalibrasi instrumen, digunakan sebagai standar referensi;

(c) Apabila tidak tersedia alternatif bebas merkuri yang layak digunakan untuk menggantikan: switch dan relay, lampu fluoresen katoda dingin (CCFL) dan lampu fluoresen katoda eksternal (EEFL) untuk displai elektronik, dan perangkat pengukur;

(d) Produk-produk yang digunakan dalam praktik-praktik tradisional atau religius; dan

(e) Vaksin-vaksin yang mengandung thiomersal sebagai bahan pengawet.

Bagian I : Produk-Produk yang Tunduk dalam Pasal 4 Ayat 1 Tanggal Setelah Produksi, Impor, atau Produk-Produk Mengandung Merkuri Ekspor Produk Tidak Diperbolehkan (Tanggal Penghentian) Baterai, kecuali baterai seng-perak oksida berbentuk bundar dengan kandungan merkuri < 2% 2020 serta baterai seng udara berbentuk bundar dengan kandungan merkuri < 2%. Switch dan relay, kecuali untuk jembatan pengukur kapasitansi dan kehilangan yang memiliki akurasi sangat tinggi, serta switch radio berfrekuensi tinggi 2020 serta relay pada instrumen pengawas dan pengendali dengan kandungan merkuri maksimum 20 mg per jembatan, switch, atau relay. Lampu fluoresen kompaksi (compact fluorescent lamp – CFL) untuk keperluan penerangan umum 2020 sebesar ≤ 30 W, dengan kandungan merkuri > 5 mg per penyuluh lampu. Lampu fluoresen linear (linear fluorescent lamps – LFL) untuk keperluan penerangan umum: (a) Fosfor triband < 60 W dengan kandungan merkuri > 5 mg per lampu; 2020 (b) Fosfor halofosfat ≤ 40 W dengan kandungan merkuri > 10 mg per lampu.

43 |

Tanggal Setelah Produksi, Impor, atau Produk-Produk Mengandung Merkuri Ekspor Produk Tidak Diperbolehkan (Tanggal Penghentian) Lampu uap merkuri bertekanan tinggi (high- pressure mercury vapour lamp – HPMV) untuk 2020 keperluan penerangan umum. Merkuri pada lampu fluoresen katoda dingin (CCFL) dan lampu fluoresen katoda eksternal (EEFL) untuk displai elektronik: (a) Berukuran pendek (≤ 500 mm) dengan kandungan merkuri > 3,5 mg per lampu; 2020 (b) Berukuran sedang (> 500 m dan ≤ 1.500 mm) dengan kandungan merkuri > 5 mg per lampu; (c) Berukuran pendek (> 1.500 mm) dengan kandungan merkuri > 13 mg per lampu. Kosmetika (dengan kandungan merkuri di atas 1 ppm), termasuk sabun dan krim pencerah warna kulit. Tidak termasuk kosmetika untuk bagian 2020 mata yang menggunakan merkuri sebagai pengawet, dan tidak tersedia pengawet pengganti yang efektif dan aman1. Pestisida, biosida, dan antiseptik topikal. 2020 Perangkat pengukur non-elektronik berikut ini, kecuali perangkat pengukur non-elektronik yang terpasang pada peralatan berskala besar, atau yang digunakan untuk pengukuran dengan presisi tinggi, apabila tidak tersedia alternatif bebas merkuri yang sesuai: 2020 (a) Barometer; (b) Higrometer; (c) Manometer; (d) Termometer; (e) Sfigmomanometer.

Bagian II : Produk-Produk yang Tunduk Dalam Pasal 4 Ayat 3 Produk-Produk Ketentuan Mengandung Merkuri Amalgam gigi Langkah-langkah yang akan diambil oleh Pihak untuk mengurangi secara bertahap penggunaan amalgam gigi wajib mempertimbangkan kondisi dalam negeri Pihak tersebut serta pedoman internasional terkait, dan wajib memasukkan 2 (dua) atau lebih daftar langkah-langkah berikut: (i) Menetapkan sasaran nasional yang ditujukan untuk mencegah karies gigi dan meningkatkan kesehatan gigi, sehingga meminimalkan

1 Tujuan disini bukanlah untuk mengikutsertakan kosmetika, sabun, ataupun krim yang mengandung jejak

pencemar merkuri.

44 |

Produk-Produk Ketentuan Mengandung Merkuri perlunya perbaikan gigi; (ii) Menetapkan sasaran nasional yang ditujukan untuk meminimalkan penggunaan amalgam gigi; (iii) Meningkatkan penggunaan alternatif perbaikan gigi bebas merkuri dengan biaya terjangkau dan efektif secara klinis; (iv) Meningkatkan penelitian dan pengembangan bahan-bahan bebas merkuri untuk perbaikan gigi; (v) Mendorong perwakilan organisasi profesional dan fakultas kedokteran gigi untuk mendidik dan melatih para profesional dan mahasiswa kedokteran gigi untuk menggunakan alternatif perbaikan gigi yang bebas merkuri, dan meningkatkan penggunaan praktik-praktik pengelolaan terbaik; (vi) Menolak program dan polis asuransi yang lebih memilih penggunaan amalgam gigi dibanding- kan penambal gigi bebas merkuri; (vii) Mendorong program dan polis asuransi yang lebih memilih penggunaan alternatif yang bermutu dibandingkan amalgam gigi untuk perbaikan gigi; (viii) Membatasi penggunaan amalgam gigi hingga ke dalam bentuk yang terenkapsulasi; (ix) Meningkatkan penggunaan praktik-praktik lingkungan hidup terbaik pada fasilitas kedokteran gigi untuk mengurangi lepasan merkuri dan senyawa merkuri ke air dan tanah.

45 |

LAMPIRAN B Proses Produksi yang Menggunakan Merkuri atau Senyawa Merkuri

Bagian I : Proses-proses yang Tunduk Dalam Pasal 5 Ayat 2 Proses-proses Produksi yang Menggunakan Tanggal Penghentian Merkuri atau Senyawa Merkuri Produksi klor-alkali 2025 Produksi asetaldelhida yang menggunakan merkuri 2018atau senyawa merkuri sebagai katalis

Bagian II : Proses-proses yang Tunduk Dalam Pasal 5 Ayat 3 Proses yang Ketentuan Menggunakan Merkuri Produksi monomer vinil Langkah-langkah yang diambil oleh Para Pihak klorida wajib memasukkan, namun tidak terbatas pada: (i) Mengurangi penggunaan merkuri dalam ukuran per unit produksi sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2010; (ii) Meningkatkan langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada merkuri dari pertambangan primer; (iii) Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi dan lepasan merkuri ke lingkungan hidup; (iv) Mendukung penelitian dan pengembangan terhadap katalis dan proses yang bebas merkuri; (v) Tidak memperbolehkan penggunaan merkuri 5 (lima) tahun setelah Konferensi Para Pihak menetapkan bahwa proses katalis bebas merkuri telah menjadi layak secara teknis maupun ekonomis; (vi) Melaporkan kepada Konferensi Para Pihak semua upaya yang dilakukannya untuk mengembangkan dan/atau mengidentifikasi alternatif, serta menghentikan penggunaan merkuri sesuai dengan ketentuan Pasal 21. Sodium atau potasium Langkah-langkah yang diambil oleh Para Pihak metilat atau etilat wajib memasukkan, namun tidak terbatas pada: (i) Langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan merkuri dengan tujuan untuk menghentikan penggunaan tersebut secepat mungkin, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah berlakunya Konvensi; (ii) Mengurangi emisi dan lepasan dalam ukuran per unit produksi sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2010; (iii) Melarang penggunaan langsung merkuri dari pertambangan primer;

46 |

Proses yang Ketentuan Menggunakan Merkuri (iv) Mendukung penelitian dan pengembangan terhadap katalis dan proses yang bebas merkuri; (v) Tidak memperbolehkan penggunaan merkuri 5 (lima) tahun setelah Konferensi Para Pihak menetapkan bahwa proses katalis bebas merkuri telah layak secara teknis maupun ekonomis; (vi) Melaporkan kepada Konferensi Para Pihak semua upaya yang dilakukannya untuk mengembangkan dan/atau mengidentifikasi alternatif, serta menghentikan penggunaan merkuri sesuai dengan ketentuan Pasal 21. Produksi poliuretan Langkah-langkah yang wajib diambil oleh Para dengan menggunakan Pihak adalah termasuk, namun tidak terbatas pada: katalis yang mengandung (i) Langkah-langkah untuk mengurangi merkuri penggunaan merkuri dengan tujuan untuk menghentikan penggunaan tersebut secepat mungkin, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah berlakunya Konvensi; (ii) Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada merkuri dari pertambangan primer; (iii) Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi dan lepasan merkuri ke lingkungan hidup; (iv) Mendukung penelitian dan pengembangan terhadap katalis dan proses yang bebas merkuri; (v) Melaporkan kepada Konferensi Para Pihak semua upaya yang dilakukannya untuk mengembangkan dan/atau mengidentifikasi alternatif, serta menghentikan penggunaan merkuri sesuai dengan ketentuan Pasal 21.

Ayat 6 dari Pasal 5 tidak berlaku terhadap proses produksi ini.

47 |

LAMPIRAN C Pertambangan Emas Skala Kecil

Rencana Aksi Nasional

1. Masing-masing Pihak yang tunduk pada ketentuan ayat 3 dari

Pasal 7 wajib memasukkan dalam Rencana Aksi Nasionalnya:

(a) Tujuan nasional dan target pengurangan jumlah;

(b) Berbagai tindakan untuk menghapuskan: (i) Amalgamasi bijih utuh; (ii) Pembakaran amalgam atau amalgam hasil proses secara terbuka; (iii) Pembakaran amalgam di daerah pemukiman; dan (iv) Pelindian (Leaching) sianida pada sedimen, bijih, ataupun tailing yang telah ditambah dengan merkuri tanpa mengeluarkan merkurinya terlebih dahulu;

(c) Langkah-langkah untuk memfasilitasi formalisasi atau pengaturan terhadap sektor pertambangan emas skala kecil;

(d) Perkiraan rona awal jumlah merkuri yang digunakan, serta praktik-praktik yang digunakan dalam pertambangan emas skala kecil dalam wilayahnya;

(e) Strategi untuk mendorong pengurangan emisi dan lepasan dari, serta pajanan terhadap, merkuri maupun senyawa merkuri, akibat dari penggunaan dalam pertambangan emas skala kecil, termasuk mendorong penggunaan berbagai metode yang bebas merkuri;

(f) Strategi untuk mengelola perdagangan dan mencegah pengalihan merkuri maupun senyawa merkuri, baik sumber dari luar maupun dalam negeri, untuk digunakan dalam pertambangan emas skala kecil;

(g) Strategi untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan dan melanjutkan pengembangan rencana aksi nasional;

(h) Strategi kesehatan masyarakat dalam hal pajanan terhadap merkuri pada penambang emas skala kecil dan masyarakat sekitar. Strategi tersebut termasuk antara lain pengumpulan data kesehatan, pelatihan untuk para pekerja di bidang kesehatan, serta peningkatan kesadaran melalui fasilitas kesehatan;

48 |

(i) Strategi untuk mencegah terpajannya populasi rentan, terutama anak-anak dan wanita usia subur, khususnya wanita hamil, terhadap merkuri yang digunakan pada pertambangan emas skala kecil;

(j) Strategi untuk menyediakan informasi kepada para penambang emas skala kecil serta masyarakat yang terkena dampak; dan

(k) Jadwal untuk mengimplementasikan rencana aksi nasional tersebut.

1. Masing-masing Pihak dapat menyertakan berbagai strategi tambahan dalam rencana aksi nasionalnya agar dapat mencapai tujuannya, termasuk penggunaan atau pengenalan standar untuk pertambangan emas skala kecil yang bebas merkuri, serta berbagai mekanisme berbasis pasar atau perangkat pemasaran.

49 |

LAMPIRAN D Daftar Titik Sumber Emisi Merkuri dan Senyawa Merkuri ke Atmosfer

Kategori Titik Sumber  Pembangkit listrik berbahan bakar batubara;  Ketel uap (boiler) berbahan bakar batubara;  Proses peleburan dan pemanggangan yang digunakan dalam produksi logam non-besi;2  Fasilitas pembakaran sampah;  Fasilitas produksi clinker semen.

2 Untuk keperluan Lampiran ini, “logam non-besi” merujuk pada timah hitam, seng, tembaga, dan emas

industri.

50 |

LAMPIRAN E Prosedur Arbitrase dan Konsiliasi

Bagian I : Prosedur Arbitrase

Prosedur arbitrase untuk maksud ayat 2 (a) Pasal 25 pada Konvensi ini sebagai berikut: