PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI), yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian tehadap kepengurusan Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengap baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
5. Pengurusan adalah kegiatan perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha dan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham pada persero dan pemilik modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan.
7. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.

Dengan Peraturan Pemerintah ini Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan pemerintah ini.

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan usaha

yang diberi tugas melaksanakan pencetakan uang rupiah Republik Indonesia untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia.

(2) Dalam hal keadaan mendesak dan/atau secara teknis Perusahaan tidak mampu

memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pencetakan uang rupiah Republik Indonesia dapat dilakukan pada perusahaan lain dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Menteri.

(3) Selain melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan

melaksanakan tugas mencetak dokumen sekuriti untuk negara, yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, meterai dan dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang berwenang.

BABII

Bagian Kesatu Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu

Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

(1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka cabang di

wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Menteri.

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Kedua Sifat, Maksud dan Tujuan

Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan juga untuk mendapatkan laba agar mandiri serta dapat hidup berkelanjutan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan mengutamakan segi keamanan (security) terhadap hasil cetak dan/atau produknya.

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dengan

mengadakan usaha di bidang pencetakan uang, barang dan/atau jasa yang mempunyai nilai sekuriti tinggi demi keamanan dan kepentingan negara.

Bagian Ketiga Kegiatan dan Pengembangan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan menyelenggarakan usaha mencetak uang rupiah Republik Indonesia untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

• mencetak dokumen sekuriti untuk negara, yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, meterai dan dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang dan berwenang;
• mencetak dokumen sekuriti lainnya dan barang cetakan logam non uang;
• mencetak uang dan dokumen sekuriti negara lain atas permintaan negara yang bersangkutan;
• menyediakan jasa yang mempunyai nilai sekuriti tinggi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan
• usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, Perusahaan dapat:

• melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;
• membentuk anak perusahaan; dan/atau
• melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Bagian Keempat Modal

(1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham.

(2) Banyaknya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan

sebanyak nilai penyertaan modal negara yang tertanam dalam Perusahaan yaitu Rp.363.573.454.896,OO (tiga ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

(3) Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara dalam

Perusahaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

(4) Setiap penambahan dan penyertaan modal yang berasal dari kapitalisasi

cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh Menteri.

(1) Penerbitan obligasi den surat utang lainnya ditetapkan oleh Menteri.

(2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor tertentu. Bagian Kelima Organ Perusahaan

(1) Organ Perusahaan adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.

(2) Selain organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak lain

manapun dilarang turut mencampuri pengurusan Perusahaan.

Bagian Keenam Menteri

(1) Menteri melakukan pembinaan Perusahaan.

(2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menetapkan kebijakan pengembangan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

(3) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

oleh Menteri berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

(4) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi

kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaan, penggunaan hasil usaha Perusahaan dan kebijakan pengembangan usaha lainnya.

(5) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan

pedoman bagi Direksi dan Dewan pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.

(6) Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan usaha, Menteri dapat

menlinta masukan dari Menteri Teknis.

Menteri tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan dan kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila :

• Menteri baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
• Menteri terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Perusahaan; atau

• Menteri baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayan Perusahaan.

Bagian Ketujuh Direksi

(1) Direksi melakukan pengurusan Perusahan.

(2) Jumlah anggota Direksi Perusahaan paling banyak 5 (lima) orang, den seorang di

antaranya sebagai Direktur Utama.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang:

• memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, den memiliki dedikasi. yang tinggi untuk memajukan Perusahaan;
• mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
• berkewarganegaraan Indonesia.

(1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga

baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan keluarga yang timbul karena perkawinan.

(2) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi sesudah

pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dapat melanjutkan jabatannya.

(3) Permohonan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya hubungan keluarga.

(4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melanjutkan

jabatannya sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan.

(5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat(4) diberikan dalam jangka

waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiajukan.

(6) Dalam hal Keputusan Menteri belum dikeluarkan dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.

Angota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap :

• anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
• jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
• jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. dan dapat diangkat

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh

Menteri, apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi :

• tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
• tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
• melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
• terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
• dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
• mengundurkan diri.

(2) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan

disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri tentang rencana pemberhentian tersebut.

(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih

dalam proses, maka anggota Dlreksi yang bersangkutan wajib menjalankan tugasnya.

(5) Jika dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal

penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.

(6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan

pemberhentian oleh Menteri.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

• meninggal dunia;
• masa jabatannya berakhir;
• diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri; dan/atau
• tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(1) Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk:

• memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari Perusahaan;
• mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
• mengusulkan kebijakan pengembangan usaha yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas kepada Menteri;
• melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan yang telah ditetapkan Menteri;
• menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang, dan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; ,
• mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
• menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
• menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; .
• menguasai, memelihara dan mengurus kekayan Perusahaan;
• menetapkan kebijakan Perusahaan dalam mengurus Perusahaan berdasarkan pedoman kegiatan operasional, sesuai kebijakan pengembangan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
• melakukan kerja sama usaha, membentuk anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri;
• mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
• menetapKan gaji, pensiun/jaminan hari tua, penghasilan/ bentuk kesejahteraan lainnya bagi karyawan Perusahaan serta mengatur semua hal ketenagakerjaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Direksi berwenang menetapkan kebijakan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.

(1) Dalam menjalankan tugas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 :

• Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam rapat Direksi;
• setiap Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, sesuai bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam rapat Direksi.

(2) Dalam hal ini salah satu anggota Direksi berhalangan sementara, maka Direktur

Utama menunjuk anggota Direksi lainnya untuk menjalankan tugas dan kewenangan anggota Direksi yang berhalangan.

(3) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangantetap untuk

menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang, dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh hari terhitung sejak terjadinya

keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan

pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka untuk sementara waktu pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.

(6) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (1) huruf b, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada :

• seorang atau beberapa orang anggota Direksi;
• seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama; atau
• orang atau badan lain; yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila :

• terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
• anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan besarnya tanggung yang jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang

berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.

(3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan

suara terbanyak.

(5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan

diputuskan.

(1) Rancangan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (1) huruf e sekurang-kurangnya memuat :

• evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
• posisi perusahaan saat Perusahaan menyusun Rencana Jangka Panjang;
• asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang: dan
• penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.

(2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani oleh Direksi

bersama dengan Dewan Pengawas, disampaikan kepada Menteri untuk disahkan.

(1) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat :

• misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
• anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
• proyeksi keuangan pokok perusahaan dan anak perusahaannya: dan
• hal-hal. lain yang memerlukan keputusan Menteri.

(2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan.

(3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disahkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.

(4) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan

oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Bagian Kedelapan Dewan Pengawas

(1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan

dan paling sedikit 2 (dua) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(3) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan

tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang :

• memenuhi kriteria integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang telah memadai di bidang usaha Perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
• mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Persero atau Perum dinyatakan pailit, atau orang yang tidak Pasal pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara; dan
• berkewarganegaraan Indonesia.

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.

Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur pejabat Departemen Keuangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan dan unsur independen yang berasal dari profesional.

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap :

• anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik maka Swasta;
• jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan untuk kepentingan; dan/atau
• jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat

diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan

pengangkatan anggota Direksi.

(4) Apabila dianggap perlu, dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas, Menteri

dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya

oleh Menteri, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas :

• tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
• tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• terlibat deism tindakan yang merugikan Perusahaan;
• dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mampunyai kekuatan hukum yang tetap;
• melakukan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; atau
• mengundurkan diri.

(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,

den huruf c diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilekukan secara tertulis dan

disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhltung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri tentang rencana pemberhentian tersebut.

(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih

dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.

(5) Jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal

penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tarsebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.

(6) Pemberhentiln karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya

keputusan oleh Menteri.

(1) Dewan Pengawas bertugas untuk :

• melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi; dan
• memberi nasihat kepada Direksi dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurusan dapat Perusahaan.

(2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan :

• Rencana Kerja den Anggaran Perusahaan;
• kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri; dan
• ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

• memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Kerja den Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
• mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri untuk setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan; dan
• melaporkan dengan segera kepada Menteri dimaksud apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.

(2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Menteri secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam pelaksanaan tugas den kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

• melihat buku, surat, dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
• memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
• meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang tidak menyangkut pengurusan Perusahaan;
• meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
• menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
• berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
• berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Peraturan ini atau Peraturan Menteri, melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam hal Direksi tidak ada; dan
• memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan.

Jika dianggap perlu, Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan waktu tertentu yang diikat dengan kontrak atas beban Perusahaan.

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

(1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan

sekali.

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibicarakan hal-hal yang

berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban Dewan Pengawas.

(3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk

mufakat.

(4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan

suara terbanyak.

(5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan

diputuskan.

Bagian Kesembilan Satuan Pengawasan Intern

(1) Perusahaan membentuk Satuan Pengawasan Intern yang melaksanakan

pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan.

(2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Satuan Pengawasan Intern bertugas :

• membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan

dan operasional Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran perbaikannya; dan

• memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Atas permintaan tertulis dari Dewan pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kesepuluh Komite Audit dan Komite Lain

(1) Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif

dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua

yang bertanggung memuat jawab kepada Dewan Pengawas.

(3) Ketua Komite Audit adalah anggota Komite Audit yang berasal dari anggota

Dewan Pengawas.

Komite Audit bertugas :

• menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern atau auditor eksternal;
• memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
• memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; dan
• mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas dan tugas Dewan Pengawas lainnya.

Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri untuk membantu tugas Dewan Pengawas.

Bagian Kesebelas Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.

Laporan Keuangan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h kepada Menteri, yang memuat sekurang-kurangnya :

• Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun, buku, laporan perhitungan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas Laporan Keuangan Tahunan tersebut;
• laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah dicapai;
• kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
• rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
• nama anggota Direksi dan anggota Dewan pengawas; dan
• gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas.

(1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan

Pengawas serta disampaikan kepada Menteri.

(2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(1) Laporan Tahunan disampaikan oleh Direksi kepada auditor eksternal yang

ditunjuk oleh Menteri, untuk diperiksa.

(2) Laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri untuk disahkan.

(3) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan

dalam surat kabar harian.

(1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) membebaskan

Direksi dan Dewan Pengawas dari tanggung jawabnya terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Laporan Keuangan Tahunan tersebut.

(2) Dalam hal dokumen Laporan Keuangan Tahunan yang diajukan dan disahkan

tersebut ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, maka anggota Direksi Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.

(3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada 23 ayat ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

(1) Laporan berkala, baik laporan triwulan, laporan semester, maupun laporan lainnya

tentang kinerja Perusanaan disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Menteri.

Laporan Tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya dan sebagaimana dimaksud dalam bagian ini disampaikan dengan bentuk, Isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua belas Karyawan Perusahaan

Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada karyawan Perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga belas Penggunaan Laba

(1) Laba bersih Perusahaan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam laporan

Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh Menteri, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Menteri.

(2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan untuk dividen,

cadangan umum, cadangan tujuan dan lain-lain yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Menteri.

(3) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk

investasi.

Bagian Keempat belas Penggunaan Dana Cadangan

(1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih

untuk cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai

cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal Perusahaan.

(3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal

Perusahaan, hanya digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan.

(4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal

Perusahaan, maka Menteri dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perusahaan.

(5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut

memperoleh leba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Pengawas den dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Bagian Kelima belas Kewajiban Pelayanan Umum

(1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan untuk

menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

(2) Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah

harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.

(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu

mendapatkan persetujuan Menteri.

(4) Dalam melaksanakan penugasan khusus pemerintah, Perusahaan harus secara

tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perusahaan.

Bagian Keenam belas Ketentuan Lain-lain

Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka menengah/ panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menggunakan dana langsung dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Direksi menetapkan tata cara pengadaan barang dan/atau jasa Perusahaan,

selain pengadaan barang dan jasa sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan

memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan transparansi.

(1) Departemen/instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani Perusahaan

dengan segala bentuk pengeluaran.

(2) Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran

departemen/instansi pemerintah.

(1) Direksi hanya dapat mengajukan permohanan ke Pengadilan Negeri agar

Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.

(2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan

Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Dlreksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena

kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

(1) Anggota Direksi dan semua karyawan Perusahaan yang karena tindakan-tindakan

melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap anggota

Direksi diatur oleh Menteri, sedangkan terhadap karyawan Perusahaan diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

(2) Pembubaran Perusahaan diikuti dengan tindakan likuidasi yang dilakukan oleh

likuidator.

(3) Penunjukan likuidator dilakukan oleh Menteri.

(4) Apabila Menteri tidak menunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai

likuidator.

(5) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi, menjadi milik negara.

(6) Apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), sisa hasil likuidasi disetorkan langsung ke Kas Negara.

(7) Likuidator mempertanggungjawabkan likuidas kepada Menteri.

(8) Menteri memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah

diselesaikan likuidator.

Pimpinan satuan organisasi dalam Perusahaan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru peraturan yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan peraturan pemerintah ini.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal tindakan diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2006

INDONESIA

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2006

,

ttd.