Pasal 14

(1) Menteri melakukan pembinaan Perusahaan.

(2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menetapkan kebijakan pengembangan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

(3) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

oleh Menteri berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

(4) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi

kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaan, penggunaan hasil usaha Perusahaan dan kebijakan pengembangan usaha lainnya.

(5) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan

pedoman bagi Direksi dan Dewan pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.

(6) Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan usaha, Menteri dapat

menlinta masukan dari Menteri Teknis.