Pasal 15

Menteri tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan dan kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila :

• Menteri baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
• Menteri terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Perusahaan; atau

• Menteri baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayan Perusahaan.

Bagian Ketujuh Direksi