PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen.
2. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.
3. Meterai Tempel adalah Meterai berupa carik yang penggunaannya dilakukan dengan cara ditempel pada dokumen.
4. Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu.
5. Sistem Meterai Elektronik adalah sistem tertentu berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik dalam sistem atau aplikasi terintegrasi yang berfungsi membuat, mendistribusikan, dan membubuhkan Meterai Elektronik.
6. Meterai Dalam Bentuk Lain adalah Meterai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan Meterai digital, sistem komputerisasi, dan teknologi percetakan.
7. Meterai Teraan adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada

dokumen dengan menggunakan mes1n teraan Meterai digital.

1. Meterai Komputerisasi adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen dengan menggunakan sistem komputerisasi.
2. Meterai Percetakan adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen dengan menggunakan teknologi percetakan.
3. Distributor adalah badan usaha yang memiliki kemampuan dan kualifikasi dalam mendukung pendistribusian dan penjualan Meterai Elektronik melalui Sistem Meterai Elektronik.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
5. Rancangan Kontrak adalah rancangan perjanjian tertulis antara PPK dengan pihak yang mendapatkan penugasan, yang disusun sesuai dengan standar dokumen kontrak dan ditetapkan oleh PPK.
6. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan pihak yang mendapatkan penugasan dalam pelaksanaan pencetakan Meterai Tempel, pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik, serta distribusi dan penjualan Meterai Tempel.
7. Pembuat Meterai Dalam Bentuk Lain yang selanjutnya disebut Pembuat Meterai adalah wajib pajak yang telah memiliki izin untuk mencetak atau membuat Meterai Dalam Bentuk Lain.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Pemungut Bea Meterai adalah pihak yang wajib memungut Bea Meterai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang, menyetorkan Bea Meterai ke kas negara, dan melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke Direktorat Jenderal Pajak.
2. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
4. Bukti Penerimaan adalah bukti yang diterbitkan atas permohonan atau pelaporan yang telah diterima secara lengkap.
5. Deposit adalah penyetoran di muka Bea Meterai.
6. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
7. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak, wajib bayar, atau wajib setor.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

• pelaksanaan pencetakan Meterai Tempel, pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik, serta distribusi dan penjualan Meterai Tempel melalui penugasan;

• tata cara pemberian 1zm pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain;
• tata cara penatausahaan dan pengawasan atas penjualan Meterai; dan
• tata cara pemberian persetujuan penunjukan pihak lain untuk melakukan pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan Meterai Elektronik dan distribusi dan/ atau penjualan Meterai Tempel dalam keadaan kahar.

(1) Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik

Indonesia melaksanakan:

• pencetakan Meterai Tempel; dan
• pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik, melalui penugasan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.

(2) PT Pos Indonesia (Persero) melaksanakan distribusi dan

penjualan Meterai Tempel melalui penugasan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.

(3) Pencetakan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:

• penyusunan konsep desain;
• penyediaan bahan baku;
• penentuan teknik cetak; dan
• pencetakan.

(4) Pembuatan Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:

• penyusunan konsep desain;
• penyediaan Sistem Meterai Elektronik; dan
• pembuatan. I www.jdih.kemenkeu.go.id

(5) Dalam mendistribusikan Meterai Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia bekerja sama dengan Distributor.

(6) Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri menetapkan

penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia dan Pf Pos Indonesia (Persero).

(7) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara kontraktual antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia.

(8) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan secara kontraktual antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Pf Pos Indonesia (Persero).

(9) Pelaksanaan penugasan secara kontraktual sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) pada Direktorat Jenderal Pajak dilakukan oleh PPK.

(10) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan

anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) dan ayat (2) meliputi tahapan:

• penyampaian surat permintaan:

1. pencetakan Meterai Tempel;
2. pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik; atau
3. distribusi dan penjualan Meterai Tempel;

• penyampaian dokumen rencana:

1. pencetakan Meterai Tempel;
2. pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik; atau
3. distribusi dan penjualan Meterai Tempel;

• evaluasi dan klarifikasi;
• penandatanganan Kontrak;
• pelaksanaan Kontrak; dan

• pembayaran atas pelaksanaan Kontrak.

(1) Untuk penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1), PPK menyampaikan:

• surat permintaan pencetakan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 untuk melaksanakan pencetakan Meterai Tempel;. atau
• surat permintaan pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 untuk melaksanakan pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik, kepada Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia.

(2) Untuk penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2), PPK menyampaikan surat permintaan distribusi dan penjualan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 untuk melaksanakan distribusi dan penjualan Meterai Tempel, kepada Pf Pos Indonesia (Persero).

(3) Ketentuan mengenai contoh format surat permintaan:

• pencetakan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
• pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
• distribusi dan penjualan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

( 1) Surat permintaan pencetakan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilampiri dengan:

• spesifikasi teknis;

• besaran kompensasi pencetakan per keping Meterai Tempel; dan
• Rancangan Kontrak.

(2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

• standardisasi Meterai Tempel;
• jumlah Meterai Tempel yang akan dicetak; dan
• jangka waktu pencetakan Meterai Tempel.

(3) Standardisasi Meterai Tempel sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a merupakan ciri umum dan ciri khusus pada Meterai Tempel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.

(4) Jumlah Meterai Tempel yang akan dicetak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan dengan memperhatikan:

• target, realisasi, dan strategi penenmaan Bea Meterai dari penjualan dan penggunaan Meterai Tempel; dan
• jumlah persediaan penyangga Meterai Tempel yang dibutuhkan untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan Meterai Tempel.

(1) Surat permintaan pembuatan dan distribusi Meterai

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilampiri dengan:

• spesifikasi teknis;
• besaran kompensasi pembuatan dan distribusi per unit Meterai Elektronik; dan
• Rancangan Kontrak.

(2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

• standardisasi Meterai Elektronik;
• kebutuhan Sistem Meterai Elektronik;
• perkiraan jumlah Meterai Elektronik yang akan dibuat dan didistribusikan; dan

• jangka waktu pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik.

(3) Standardisasi Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a merupakan kode unik dan keterangan tertentu pada Meterai Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.

(4) Perkiraan jumlah Meterai Elektronik yang akan dibuat

dan didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan dengan memperhatikan target, realisasi, dan strategi penerimaan Bea Meterai dari penjualan dan penggunaan Meterai Elektronik.

(1) Surat permintaan distribusi dan penjualan Meterai

Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilampiri dengan:

• spesifikasi teknis;
• besaran kompensasi distribusi dan penjualan per keping Meterai Tempel; dan
• Rancangan Kontrak.

(2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

• jumlah Meterai Tempel yang akan didistribusikan dan dijual; dan
• jangka waktu distribusi dan penjualan Meterai Tempel.

(1) Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik

Indonesia menyampaikan:

• dokumen rencana pencetakan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 kepada PPK berdasarkan surat permintaan pencetakan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a; atau

• dokumen rencana pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 kepada PPK berdasarkan surat permintaan pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

(2) PT Pos Indonesia (Persero) menyampaikan dokumen

rencana distribusi dan penjualan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3 kepada PPK berdasarkan surat permintaan distribusi dan penjualan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2).

(1) Dokumen rencana pencetakan Meterai Tempel

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

• surat kesanggupan;
• spesifikasi teknis yang memuat:

1. standardisasi Meterai Tempel;
2. jumlah Meterai Tempel yang akan dicetak; dan
3. jangka waktu pencetakan Meterai Tempel; dan

• Rancangan Kontrak.

(2) Dokumen rencana pembuatan dan distribusi Meterai

Elektronik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf b terdiri atas:

• surat kesanggupan;
• spesifikasi teknis yang memuat:

1. standardisasi Meterai Elektronik;
2. spesifikasi Sistem Meterai Elektronik;
3. perkiraan jumlah Meterai Elektronik yang akan dibuat dan didistribusikan; dan
4. jangka waktu pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik;

• rencana kerja pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik; dan

• Rancangan Kontrak.

(3) Dokumen rencana distribusi dan penjualan Meterai

Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:

• surat kesanggupan;
• spesifikasi teknis yang memuat:

1. jumlah Meterai Tempel yang akan didistribusikan dan dijual; dan
2. jangka waktu distribusi dan penjualan Meterai Tempel;

• rencana kerja distribusi dan penjualan Meterai Tempel; dan
• Rancangan Kontrak.

(1) PPK melakukan evaluasi dan klarifikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c atas kesesuaian:

• surat permintaan percetakan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan dokumen rencana pencetakan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf a;

• surat permintaan pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf b dengan dokumen rencana pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b; atau
• surat permintaan distribusi dan penjualan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) dengan dokumen rencana distribusi dan

penjualan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat

permintaan dan dokumen rencana, PPK meminta Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia atau PT Pos Indonesia (Persero) untuk: I www.jdih.kemenkeu.go.id

• memberikan penjelasan terhadap ketidaksesuaian; dan/atau
• melakukan revisi dokumen rencana.

(3) Hasil evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara evaluasi dan klarifikasi.

(1) PPK melakukan penandatanganan Kontrak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan:

• Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia atas:

1. Kontrak pencetakan Meterai Tempel; atau
2. Kontrak pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik; atau

• PT Pos Indonesia (Persero) atas Kontrak distribusi dan penjualan Meterai Tempel, berdasarkan berita acara evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

(2) Kontrak pencetakan Meterai Tempel sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 paling sedikit memuat:

• besaran kompensasi pencetakan per keping Meterai Tempel;
• nilai Kontrak;
• jangka waktu pelaksanaan Kontrak; dan
• tata cara pembayaran.

(3) Kontrak pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 paling sedikit memuat:

• besaran kompensasi pembuatan dan distribusi per unit Meterai Elektronik;
• nilai Kontrak;
• jangka waktu pelaksanaan Kontrak; dan
• tata cara pembayaran.

I www.jdih.kemenkeu.go.id

(4) Kontrak distribusi dan penjualan Meterai Tempel

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

• besaran kompensasi distribusi dan penjualan per keping Meterai Tempel;
• nilai Kontrak;
• jangka waktu pelaksanaan Kontrak; dan
• tata cara pembayaran.

( 1) Besaran dan perubahan besaran kompensasi:

• pencetakan per keping Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a;
• pembuatan dan distribusi per unit Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(3)hurufa;dan
• distribusi dan penjualan per keping Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak setelah mendapat pertimbangan aparat pengawasan intern pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

(2) Usulan besaran dan perubahan besaran kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

• Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, untuk kompensasi pencetakan per keping Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kompensasi pembuatan dan distribusi per unit Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
• PT Pos Indonesia (Persero), untuk kompensasi distribusi dan penjualan per keping Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(1) Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik

Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yaitu atas:

• Kontrak pencetakan Meterai Tempel; dan
• Kontrak pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik.

(2) PT Pos Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas

pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf e yaitu atas Kontrak distribusi dan

penjualan Meterai Tempel.

( 1) Pelaksanaan Kontrak pencetakan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan keten tuan yang tercan tum dalam dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2), termasuk atas:

• ketepatan perhitungan jumlah;
• ketepatan waktu penyerahan; dan
• ketepatan tempat penyerahan.

(2) Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik

Indonesia harus melaporkan pelaksanaan pencetakan Meterai Tempel kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak dengan menyediakan data dan/ atau informasi mengenai:

• nomor seri Meterai Tempel yang dicetak; dan
• tanggal penyerahan.

(3) Penyediaan data dan/ atau informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.

(4) Dalam hal sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

belum tersedia, Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan beriku tnya setelah masa Kon trak berakhir.

(1) Pelaksanaan Kontrak pembuatan dan distribusi Meterai

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), termasuk atas ketersediaan Meterai Elektronik.

(2) Dalam memastikan ketersediaan Meterai Elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia harus mendistribusikan Meterai Elektronik kepada Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

(3) Pendistribusian Meterai Elektronik kepada Distributor

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memastikan bahwa Distributor telah melakukan Deposit.

(4) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

dengan menggunakan formulir SSP atau Kade Billing dengan kode akun pajak 411611 (empat satu satu enam satu satu) dan kode jenis setoran 102 (satu nol dua) sebesar nilai Meterai Elektronik yang diminta.

(5) Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik

Indonesia harus melaporkan pelaksanaan pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak dengan menyediakan data dan/ atau informasi mengena1 pembuatan, pendistribusian, penjualan, dan penggunaan Meterai Elektronik pada setiap transaksi.

(6) Penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.

(1) Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(2) harus memenuhi kualifikasi:

• Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. telah menyampaikan:

• surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir; dan
• surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan;

1. tidak mempunyai utang pajak atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; dan
2. tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/ atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan;

• memiliki kemampuan finansial untuk menJamm ketersediaan Meterai Elektronik; dan
• memiliki kemampuan untuk menJaga keamanan Sistem Meterai Elektronik.

(2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

• mendistribusikan Meterai Elektronik kepada Pemungut Bea Meterai; dan
• menjual Meterai Elektronik kepada pengecer dan masyarakat umum.

(3) Penjualan Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan harga jual sebesar nilai nominal Meterai Elektronik.

(4) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dapat menjual Meterai Elektronik dengan harga jual yang berbeda dengan nilai nominal Meterai Elektronik. I www.jdih.kemenkeu.go.id

(1) Pendistribusian Meterai Elektronik kepada Pemungut Bea

Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan tanpa didahului Deposit oleh Pemungut Bea Meterai.

(2) Pemungut Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat meminta Meterai Elektronik sebanyak perkiraan

kebutuhan pemeteraian untuk 1 (satu) Masa Pajak.

(3) Pemungut Bea Meterai wajib menyetorkan Bea Meterai

sebesar nilai nominal Meterai Elektronik yang telah dibubuhkan pada dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.

(4) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diperhitungkan sebagai Deposit bagi Distributor yang mendistribusikan Meterai Elektronik kepada Pemungut Bea Meterai yang melakukan penyetoran.

(1) Pelaksanaan Kontrak distribusi dan penjualan Meterai

Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (4), termasuk atas:

• ketersediaan Meterai Tempel; dan
• penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel.

(2) Dalam memastikan ketersediaan Meterai Tempel

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PT Pos Indonesia (Persero) harus:

• mendistribusikan Meterai Tempel ke loket PT Pos Indonesia (Persero) di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
• menjual Meterai Tempel yang sah dan berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Bea Meterai.

(3) Penjualan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dilakukan dengan harga jual sebesar nilai nominal Meterai Tempel.

(4) Penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan dengan menggunakan formulir SSP, sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, atau Kode Billing dengan kode akun pajak 411612 (empat satu satu enam satu dua) dan kode jenis setoran 100 (satu nol nol) pada akhir hari dilakukannya penjualan Meterai Tempel.

(5) PT Pos Indonesia (Persero) harus melaporkan

pelaksanaan distribusi dan penjualan Meterai Tempel kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak dengan menyediakan data dan/ atau informasi mengenai:

• penerimaan dan distribusi Meterai Tempel;
• penjualan Meterai Tempel;
• penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel; dan
• inventarisasi Meterai Tempel, termasuk Meterai Tempel yang berada dalam penguasaannya:

1. yang masih berlaku namun dalam kondisi rusak sehingga tidak jelas lagi ciri-ciri keasliannya; dan / a tau
2. yang sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Bea Meterai.

(6) Penyediaan data dan/ atau informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.

(7) Dalam hal sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

belum tersedia, PT Pos Indonesia (Persero) harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Pembayaran atas pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen Kontrak pencetakan Meterai Tempel, Kontrak pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik, atau Kontrak distribusi dan

penjualan Meterai Tempel, serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf b meliputi:

• Meterai Teraan;
• Meterai Komputerisasi; dan
• Meterai Percetakan.

(1) Pencetakan atau pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Pembuat Meterai setelah memperoleh izin Menteri.

(2) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(1) Untuk menjadi Pembuat Meterai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur J enderal Pajak melalui kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

(2) Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak yang:

• memiliki mes1n teraan Meterai digital, untuk membuat Meterai Teraan;
• terutang Bea Meterai atas lebih dari 1.000 (seribu) dokumen dalam 1 (satu) bulan dan memiliki perangkat untuk membuat Meterai Komputerisasi; atau
• menyelenggarakan usaha percetakan dan telah mendapatkan: /

1. izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu; dan
2. penetapan sebagai perusahaan percetakan warkat de bet dan dokumen kliring dari Bank Indonesia, untuk membuat Meterai Percetakan.

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan:

• untuk pembuatan Meterai Teraan:

1. surat keterangan layak pakai dari distributor mesin teraan Meterai digital; dan
2. surat pernyataan kepemilikan me sin teraan Meterai digital;

• untuk pembuatan Meterai Komputerisasi, surat pernyataan penggunaan Meterai Komputerisasi; dan
• untuk pembuatan Meterai Percetakan:

1. bentuk Meterai Percetakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai;
2. fotokopi dokumen izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu yang telah dilegalisasi oleh pihak yang mengeluarkan izin; dan
3. fotokopi dokumen penetapan sebagai perusahaan pencetakan warkat debet dan dokumen kliring dari Bank Indonesia yang masih berlaku dan sesuai dengan aslinya.

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara elektronik melalui saluran tertentu yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(5) Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) belum tersedia, permohonan iz1n dapat disampaikan:

• secara langsung;
• melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau I www.jdih.kemenkeu.go.id

• melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

(6) Atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) atau ayat (5) yang telah diterima secara lengkap

diterbitkan Bukti Penerimaan.

(7) Ketentuan mengenai contoh format:

• surat permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l);
• surat pernyataan kepemilikan mesin teraan Meterai digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2; dan
• surat pernyataan penggunaan Meterai Komputerisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak melalui kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan:

• surat izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain dalam hal permohonan izin memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3); atau
• surat penolakan pemberian izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain dalam hal permohonan izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3),

paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Bukti Penerimaan.

(2) Atas penerbitan surat penolakan pemberian 1z1n

pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan 1z1n pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Ketentuan mengenai contoh format:

• surat izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
• surat penolakan pemberian izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam pembuatan Meterai Teraan, Pembuat Meterai

harus melakukan Deposit sebelum membuat Meterai Teraan.

(2) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menggunakan formulir SSP atau Kode Billing dengan kode akun pajak 411611 (empat satu satu enam satu satu) dan kode jenis setoran tertentu sebesar RplS.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau kelipatannya.

(3) Kode jenis setoran tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) digit angka berupa:

• digit pertama diisi dengan angka "2"; dan
• digit kedua dan ketiga diisi dengan angka "01" untuk Pembuat Meterai yang hanya memiliki 1 (satu) unit mesin teraan Meterai digital atau sesuai dengan nomor urut dilakukannya pendaftaran mesin teraan Meterai digital untuk Pembuat Meterai yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit mesin teraan Meterai digital.

(4) Pembuat Meterai harus menyetor ulang Deposit dalam

hal terjadi kesalahan:

• penyetoran menggunakan identitas Wajib Pajak yang berbeda dengan identitas Pembuat Meterai yang tercantum dalam surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a;
• penyetoran tidak menggunakan kode akun pajak dan kode Jen1s setoran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

• penyetoran tidak sebesar Rpl5.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau kelipatannya.

(5) Kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menyebabkan aplikasi yang diinstal dalam server milik distributor mesin teraan Meterai digital yang ditempatkan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi sebagai penerbit kode Deposit mesin teraan Meterai digital tidak dapat menghasilkan kode yang dibutuhkan untuk mengisi Deposit mesin teraan Meterai digital.

( 1) Dalam pembuatan Meterai Komputerisasi, Pembuat Meterai harus melakukan Deposit sebelum membuat Meterai Komputerisasi.

(2) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menggunakan formulir SSP atau Kode Billing dengan kode akun pajak 411611 (empat satu satu enam satu satu) dan kode jenis setoran 101 (satu nol satu) sebesar perkiraan kebutuhan pemeteraian.

(3) Pembuat Meterai tidak diperkenankan membuat Meterai

Komputerisasi dengan jumlah yang melebihi nilai Deposit.

(4) Pembuat Meterai yang membuat Meterai Komputerisasi

dengan jumlah yang melebihi nilai Deposit harus melakukan pemeteraian kemudian sesua.1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.

(5) Pembuat Meterai wajib menyampaikan laporan

pembuatan Meterai Komputerisasi ke KPP tempat Pembuat Meterai terdaftar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

(6) Dalam hal tidak terdapat pembuatan Meterai

Komputerisasi, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap dilakukan.

(7) Izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain dicabut

dalam hal Pembuat Meterai tidak atau terlambat

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(8) Ketentuan mengenai contoh format laporan pembuatan

Meterai Komputerisasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam pembuatan Meterai Percetakan, surat 1z1n

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a berlaku sampai dengan masa berlaku izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c angka 1 berakhir.

(2) Pembuat Meterai dapat membuat Meterai Percetakan

berdasarkan permintaan Pemungut Bea Meterai tanpa didahului Deposit.

(3) Pemungut Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) wajib melakukan penyetoran Bea Meterai sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.

(4) Pembuat Meterai yang telah memperoleh surat izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pembuatan Meterai Percetakan ke KPP tempat Pembuat Meterai terdaftar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

(5) Dalam hal tidak terdapat pembuatan Meterai Percetakan,

pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dilakukari.

(6) Izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain dicabut

dalam hal Pembuat Meterai tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Ketentuan mengenai contoh format laporan pembuatan

Meterai Percetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian. tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5)

dan Pasal 27 ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui saluran tertentu yang disediakan oleh Direktorat J enderal Pajak.

(2) Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) belum tersedia, laporan dapat disampaikan:

• secara langsung;
• melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
• melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Pembuat Meterai terdaftar.

(3) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau

ayat (2) yang telah diterima secara lengkap diterbitkan Bukti Penerimaan.

Direktur Jenderal Pajak melalui kepala KPP tempat Pembuat Meterai terdaftar dapat melakukan pencabutan 1z1n pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain berdasarkan permohonan Pembuat Meterai atau secara jabatan.

(1) Pembuat Meterai dapat menyampaikan permohonan

pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam hal:

• mesin teraan Meterai digital mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan;
• Pembuat Meterai tidak membuat Meterai Teraan; atau
• Pembuat Meterai tidak membuat Meterai Komputerisasi.

(2) Permohonan pencabutan 1z1n sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilampiri dengan:

• surat pernyataan dari distributor mes1n teraan Meterai digital yang menyatakan bahwa mes1n teraan Meterai digital mengalami kerusakan

sehingga tidak dapat digunakan, dalam hal mesin teraan Meterai digital mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau

• surat pernyataan tidak membuat Meterai Teraan atau Meterai Komputerisasi, dalam hal Pembuat Meterai tidak rnembuat Meterai Teraan atau Meterai Komputerisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c.

(3) Permohonan pencabutan 1z1n sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kepala KPP tempat Pembuat Meterai terdaftar.

(4) Permohonan pencabutan izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui saluran tertentu yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(5) Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) belum tersedia, permohonan pencabutan izin dapat disampaikan:

• secara langsung;
• melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
• melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

(6) Atas permohonan pencabutan 1zm sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) yang telah diterima secara lengkap diterbitkan Bukti Penerimaan.

(7) Ketentuan mengenai contoh format:

• surat permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1); dan
• surat pernyataan tidak membuat Meterai Teraan atau Meterai Komputerisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pencabutan iz1n pembuatan Meterai Teraan atas

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan hasil

penelitian administrasi dan penelitian fisik mesin teraan Meterai digital.

(2) Pencabutan izin pembuatan Meterai Komputerisasi atas

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil penelitian

administrasi.

(3) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian

fisik mesin teraan Meterai digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak melalui kepala KPP tempat Pembuat Meterai terdaftar menerbitkan surat pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Bukti Penerimaan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak melalui

kepala KPP tempat Pembuat Meterai terdaftar tidak memberikan keputusan, permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain dianggap diterima dan Direktur Jenderal Pajak melalui kepala KPP tempat Pembuat Meterai terdaftar harus menerbitkan surat pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejakjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

(5) Ketentuan mengenai contoh format surat pencabutan izin

pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain

secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dalam hal:

• Pembuat Meterai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b untuk membuat Meterai Komputerisasi;
• Pembuat Meterai tidak atau terlambat menyampaikan:

1. laporan pembuatan Meterai Komputerisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5); atau
2. laporan pembuatan Meterai Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4); atau

• KPP tempat Pembuat Meterai terdaftar menemukan terjadinya penyalahgunaan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain.

(2) Pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain

secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain secara jabatan.

(3) Ketentuan mengenai contoh format surat pencabutan izin

pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pembuat Meterai dapat mengajukan pemindahbukuan

atau pengembalian kelebihan pembayarari pajak yang seharusnya tidak terutang atas:

• penyetoran yang gagal menghasilkan kode yang dibutuhkan untuk mengisi Deposit mesin teraan Meterai digital karena kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4);

• Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 1) yang masih tersisa, dalam hal dilakukan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain berdasarkan permohonan Pembuat Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a atau huruf b; atau
• Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1) yang masih tersisa, dalam hal dilakukan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain berdasarkan permohonan Pembuat Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c.

(2) Pemindahbukuan dan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan atas penjualan:

• Meterai Tempel; dan
• Meterai Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.

(1) Dalam pengawasan atas penjualan Meterai Tempel

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, Direktur Jenderal Pajak secara periodik melakukan verifikasi kesesuaian:

• nilai penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4); dan
• jumlah persediaan Meterai Tempel berdasarkan penghitungan fisik persediaan Meterai Tempel, dengan nilai penjualan Meterai Tempel yang dilaporkan dalam laporan pelaksanaan distribusi dan penjualan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) terdapat nilai penjualan yang belum dilaporkan, PT Pos Indonesia (Persero) wajib menyetorkan Bea Meterai sebesar nilai penjualan yang belum dilaporkan.

( 1) Dalam pengawasan atas penjualan Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas Sistem Meterai Elektronik.

(2) Pemeriksaan atas Sistem Meterai Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan untuk memastikan:

• keamanan Sistem Meterai Elektronik; dan / www.jdih.kemenkeu.go.id

• distribusi Meterai Elektronik kepada Distributor yang dilakukan berdasarkan:

1. Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4); dan/ atau
2. penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

BABV

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PENUNJUKAN

PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PENCETAKAN METERAI

TEMPEL ATAU PEMBUATAN METERAI ELEKTRONIK DAN

DISTRIBUSI DAN/ ATAU PENJUALAN METERAI TEMPEL

DALAM KEADAAN KAHAR

(1) Dalam hal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang

Republik Indonesia menyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan Meterai Elektronik yang disebabkan oleh keadaan kahar, Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan Meterai Elektronik.

(2) Dalam hal PT Pos Indonesia (Persero) menyatakan tidak

sanggup melaksanakan distribusi dan/ atau penjualan Meterai Tempel yang disebabkan oleh keadaan kahar, PT Pos Indonesia (Persero) dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan distribusi dan/ atau penjualan Meterai Tempel.

(3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) merupakan keadaan kahar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.

(4) Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Menteri.

(5) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang

/

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri.

(1) Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik

Indonesia menyampaikan surat pernyataan mengenai ketidaksanggupan untuk melaksanakan:

• pencetakan Meterai Tempel; atau
• pembuatan Meterai Elektronik, yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak.

(2) PT Pos Indonesia (Persero) menyampaikan surat

pernyataan mengenai ketidaksanggupan untuk melaksanakan distribusi dan/ atau penjualan Meterai Tempel yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak.

(3) Surat pernyataan ketidaksanggupan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan data kualifikasi administrasi dan teknis pihak lain yang akan ditunjuk.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan se bagai berikut:

• telah menyampaikan:

1. surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir; dan
2. surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

• tidak mempunyai utang pajak atau mempunya1 utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda / www.jdih.kemenkeu.go.id

atau mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

• tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/ atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan.

(5) Penyampaian surat pernyataan ketidaksanggupan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak menyadari atau seharusnya menyadari kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

(1) Atas penyampruan surat pernyataan ketidaksanggupan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat

(2), Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak memberikan:

• persetujuan penunjukan pihak lain untuk melakukan pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan Meterai Elektronik;
• persetujuan penunjukan pihak lain untuk melakukan distribusi dan/ atau penjualan Meterai Tempel; atau
• penolakan penunjukan pihak lain, dalam hal pihak lain yang akan ditunjuk untuk melakukan pencetakan Meterai Tempel, pembuatan Meterai Elektronik, atau distribusi dan/ atau penjualan Meterai Tempel tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat pernyataan ketidaksanggupan diterima.

(2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1), disampaikan kepada: / www.jdih.kemenkeu.go.id

• Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia dan/ atau PT Pos Indonesia (Persero); dan
• PPK.

(3) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan

persetujuan penunjukan pihak lain:

• Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia dapat menyampaikan kembali surat pernyataan ketidaksanggupan yang dilampiri dengan data kualifikasi administrasi dan teknis pihak lain yang akan ditunjuk untuk melakukan pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan Meterai Elektronik; atau
• PT Pos Indonesia (Persero) dapat menyampaikan kembali surat pernyataan ketidaksanggupan yang dilampiri dengan data kualifikasi administrasi dan teknis pihak lain yang akan ditunjuk untuk melakukan distribusi dan/ atau penjualan Meterai Tempel.

(1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pajak melalui

PPK memerintahkan secara tertulis kepada Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia untuk meneruskan pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan Meterai Elektronik melalui pihak lain.

(2) Pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan Meterai

Elektronik melalui pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam adendum Kontrak pencetakan Meterai Tempel atau Kontrak pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.

(3) Pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan Meterai

Elektronik melalui pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak berpengaruh terhadap besaran kompensasi dan nilai Kontrak pencetakan Meterai

Tempel atau besaran kompensasi dan nilai Kontrak pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik.

(1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak melalui

PPK memerintahkan secara tertulis kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk meneruskan distribusi dan/ atau penjualan Meterai Tempel melalui pihak lain.

(2) Distribusi dan/ atau penjualan Meterai Tempel melalui

pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam adendum Kontrak distribusi dan penjualan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) huruf b.

(3) Distribusi dan/ atau penjualan Meterai Tempel melalui

pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berpengaruh terhadap besaran kompensasi dan nilai Kontrak distribusi dan penjualan Meterai Tempel.

( 1) Izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan mesin teraan Meterai digital yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain masih berlaku sampai dengan izin dicabut.

(2) Izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan

sistem komputerisasi yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain masih berlaku dalam hal:

• pihak yang memiliki izin melakukan Deposit sesuai kebutuhan pemeteraian dan melaporkan

pembubuhan tanda Bea Meterai lunas ke KPP tempat pihak yang memiliki izin terdaftar; dan

• izin belum dicabut, paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

(3) Izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan

teknologi percetakan yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain masih berlaku sampai dengan pihak yang memiliki izin ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai.

(4) Izin sebagai pelaksana pembubuhan tanda Bea Meterai

lunas dengan teknologi percetakan yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain masih berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir atau izin dicabut.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133a/KMK.04/2000 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai; dan
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133c/KMK.04/2000 tentang Pemusnahan Benda Meterai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

/ www.jdih.kemenkeu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2021

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA. . REPUBLIK INDONESIA TAHUN. 2021 NOMOR 1108 . . "

~alinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b~ Kepala Baglail - mitiistrasi Kementerian I ,; -,

LAMPIRAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 133 /PMK.03/2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN,

PENGELOLAAN, DAN PEN JU ALAN METERAI

CONTOH FORMAT SURAT DAN LAPORAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENCETAKAN METERAI

TEMPEL, PEMBUATAN DAN DISTRIBUSI METERAI ELEKTRONIK, ATAU

DISTRIBUSI DAN PENJUALAN METERAI TEMPEL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

........................................................... (1)

Nomor : ................................................. (2) ...................... 20 ... (3) Lampiran : Satu Berkas Hal : Permintaan Pencetakan Meterai Tempel/Pembuatan dan Distribusi Meterai Elektronik/Distribusi dan Penjualan Meterai Tempel*)

Yth. Direktur Utama ..................................... (4) ..................................................................... (5)

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 /PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai, dengan ini diminta kepada ........................... (6) untuk melaksanakan: Nama Paket Pekerjaan : ................................... ; (7) Spesifikasi Teknis : sebagaimana terlampir; Besaran Kompensasi : sebagaimana terlampir; Rancangan Kontrak : sebagaimana terlampir; Sumber Pendanaan : ................................... (8) Berkenaan dengan hal tersebut, Saudara diminta menyampaikan dokumen rencana .................................. (9) yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pimpinan perusahaan yang mendapat kuasa atau pendelegasian yang sah pada: tanggal : ........................................................... ; (10) waktu : ........................................................... ; (11) tempat : ............................................................ (12)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

................................................... (13)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMINTAAN PENCETAKAN METERAI TEMPEL,

PEMBUATAN DAN DISTRIBUSI METERAI ELEKTRONIK,

ATAU DISTRIBUSI DAN PENJUALAN METERAI TEMPEL

Angka (1) diisi dengan alamat unit organisasi. Angka (2) diisi dengan nomor surat. Angka (3) . diisi dengan tanggal surat. Angka (4) diisi dengan: Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, untuk pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan clan distribusi Meterai Elektronik; atau PT Pos Indonesia (Persero), untuk distribusi clan penjualan Meterai Tempel. Angka (5) diisi dengan: alamat Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, untuk pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan clan distribusi Meterai Elektronik; atau alamat PT Pos Indonesia (Persero), untuk distribusi clan penjualan Meterai Tempel. Angka (6) diisi dengan: Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, untuk pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan clan distribusi Meterai Elektronik; atau PT Pos Indonesia (Persero), untuk distribusi clan penjualan Meterai Tempel. Angka (7) diisi dengan: Pencetakan Meterai Tempel; Pembuatan clan Distribusi Meterai Elektronik; atau Distribusi clan Penjualan Meterai Tempel. Angka (8) diisi dengan sumber pendanaan yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan Meterai Tempel, pembuatan clan distribusi Meterai Elektronik, atau distribusi clan penjualan Meterai Tempel. Angka (9) diisi dengan: pencetakan Meterai Tempel; pembuatan clan distribusi Meterai Elektronik; atau distribusi dan penjualan Meterai Tempel. Angka (10) diisi dengan tanggal penyampaian dokumen rencana pencetakan Meterai Tempel, pembuatan clan distribusi Meterai Elektronik, atau distribusi clan penjualan Meterai Tempel. Angka (11) diisi dengan waktu penyampaian dokumen rencana pencetakan Meterai Tempel, pembuatan clan distribusi Meterai Elektronik, atau distribusi clan penjualan Meterai Tempel. Angka (12) diisi dengan tempat penyampaian dokumen rencana pencetakan Meterai Tempel, pembuatan clan distribusi Meterai Elektronik, atau distribusi clan penjualan Meterai Tempel. Angka (13) diisi dengan nama clan tanda tangan PPK. Keterangan *) coret yang tidak sesuai.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PEMBUATAN METERAI

DALAM BENTUK LAIN

Nomor : ················· .................... (1) ··················, ............. 20 ... (2) Lampiran : ········· ............................ (3) Hal : Permohonan Izin Pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain

Yth. Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP .................................. (4) .......................................................... (5)

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mengenai pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Dalam Bentuk Lain yang ditetapkan oleh Menteri dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai, dengan ini: nama : ................................................................................................ ; (6)

NPWP : ................................................................................................ ;(7)

alamat : ................................................................................................ '(8) mengajukan permohonan 1zm pembuatan Meterai Teraan/Meterai Komputerisasi/Meterai Percetakan*). Sebagai kelengkapan persyaratan permohonan izin, bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut**): D surat keterangan layak pakai dari distributor mesin teraan meterai digital; D surat pernyataan kepemilikan mesin teraan meterai digital; D surat pernyataan penggunaan Meterai Komputerisasi; D bentuk Meterai Percetakan; D fotokopi dokumen izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu yang telah dilegalisasi; D fotokopi dokumen penetapan sebagai perusahaan pencetakan warkat debet dan dokumen kliring dari Bank Indonesia yang masih berlaku dan sesuai dengan aslinya. Demikian permohonan kami sampaikan.

Pemohon,

................................................... (9)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN IZIN PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN

Angka (1) diisi dengan nomor surat. Angka (2) diisi dengan tempat dan tanggal surat. Angka (3) diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat. Angka (4) diisi dengan nama KPP tempat W ajib Pajak terdaftar. Angka (5) diisi dengan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Angka (6) diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (7) diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (8) diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (9) diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak, serta stempel untuk Wajib Pajak badan. Keterangan *) caret yang tidak sesuai. **) beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai, dengan ketentuan: untuk permohonan izin pembuatan Meterai Teraan, lampiran berupa:

• surat keterangan layak pakai dari distributor mesin teraan Meterai digital; dan
• surat pernyataan kepemilikan mesin teraan Meterai digital; untuk permohonan izin pembuatan Meterai Komputerisasi, lampiran berupa surat pernyataan penggunaan Meterai Komputerisasi; dan untuk permohonan izin pembuatan Meterai Percetakan, lampiran berupa:
• bentuk Meterai Percetakan;
• fotokopi dokumen izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu yang telah dilegalisasi; dan
• fotokopi dokumen penetapan sebagai perusahaan pencetakan warkat debet dan dokumen kliring dari Bank Indonesia yang masih berlaku dan sesuai dengan aslinya.

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN MESIN TERAAN

METERAI DIGITAL

SURAT PERNYATAAN

KEPEMILIKAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama ......................................................................... . ( 1)

NPWP .......................................................................... . (2)

Alamat (3) Bertindak selaku Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak*): Nama ........................................................................... (4)

NPWP ........................................................................... (5)

Alamat ........................................................................... (6) J enis U saha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) Nomor Telepon ........................................................................... (8) Nomor Faksimile ........................................................................... (9) Alamat e-mail ........................................................................... (10) dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas:

1. mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain; dan
2. memiliki mesin teraan meterai digital dengan identitas: merek ........................................................................... (11) tipe/model ........................................................................... (12) nomor ser1 ........................................................................... (13) tahun pembuatan ........................................................................... (14)

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila di kemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain.

. ................. , ..................... 20 .... (15) Pembuat Pernyataan,

METERAI

................................................. (16)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

Angka (1) diisi dengan nama Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. Angka (2) diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. Angka (3) diisi dengan alamat Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. Angka (4) diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (5) diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (6) diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha atau tempat tinggal Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (7) diisi dengan jenis usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (8) diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (9) diisi dengan nomor faksimile Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (10) diisi dengan alamat posel Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (11) diisi dengan merek mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. Angka (12) diisi dengan tipe / model mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. Angka (13) diisi dengan nomor seri mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. Angka (14) diisi dengan tahun pembuatan mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. Angka (15) diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat. Angka (16) diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. Keterangan *) coret yang tidak sesuai.

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN METERAI

KOMPUTERISASI

SURAT PERNYATAAN

PENGGUNAAN METERAI KOMPUTERISASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama ............................................................................. (1)

NPWP : ............................................................................. (2)

Alamat : ............................................................................. (3) Bertindak selaku Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak*): Nama ............................................................................. (4)

NPWP ............................................................................. (5)

Alamat ............................................................................. (6) J enis U saha ............................................................................. (7) Nomor Telepon ............................................................................. (8) Nomor Faksimile ............................................................................. (9) Alamat e-mail ........................................................................... (10) dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Komputerisasi yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran Bea Meterai yang terutang atas dokumen berupa ............................... (11) dengan jumlah ........................... (12) dokumen dalam 1 (satu) bulan.

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila di kemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian izin pembuatan Meterai Dalarn Bentuk Lain.

.. ................ , ..................... 20 ... (13) Pembuat Pernyataan,

METERAI

................................................. (14)

f www.jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN METERAI KOMPUTERISASI

Angka (1) cliisi clengan nama Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. Angka (2) cliisi clengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. Angka (3) cliisi clengan alamat Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. Angka (4) cliisi clengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (5) cliisi clengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (6) cliisi clengan alamat tempat kegiatan usaha atau tempat tinggal Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (7) cliisi clengan jenis usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (8) cliisi clengan nomor telepon Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (9) cliisi clengan nomor faksimile Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (10) cliisi clengan alamat posel Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (11) cliisi clengan jenis clokumen yang Bea Meterainya akan clibayar clengan menggunakan Meterai Komputerisasi. Angka (12) cliisi clengan perkiraan jumlah clokumen yang Bea Meterainya akan clibayar clengan menggunakan Meterai Komputerisasi clalam 1 (satu) bulan. Angka (13) cliisi clengan tempat clan tanggal surat pernyataan clibuat. Angka (14) cliisi clengan nama clan tancla tangan Wajib Pajak atau pihak yang membuat surat pernyataan. Keterangan *) coret yang ticlak sesuai.

E. CONTOH FORMAT SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK

LAIN

1. CONTOH FORMAT SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI TERAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

........................................................... ( 1)

SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI TERAAN

Nomor: .......................................... (2) Tanggal: ............................. (3)

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 /PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai, dengan ini memberikan izin pembuatari Meterai Teraan kepada Wajib Pajak: Nama . ················································································ (4)

NPWP (5)

Alamat (6) dengan identitas mesin teraan meterai digital sebagai berikut: Merek . ................................................................................ (7) Tipe/Model . ................................................................................ (8) Nomor Seri . ................................................................................ (9) Tahun Pembuatan : ................................................................................ (10) Kode Akun Pajak) : 411611 Kode J enis Seto ran) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 11) Surat Izin Pembuatan Meterai Teraan ini mulai berlaku pada tanggal .................................. (12) sebagai dasar untuk melakukan pembubuhan Meterai Teraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala KPP .......................... (13)

............................................. (14)

*) Kode Alam Pajak dan Kode Jenis Setoran ini harus dicantumkan dalam forrnulir SSP atau Kode Billing pada saat penyetoran Deposit

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI TERAAN

Angka (1) diisi dengan nama dan alamat unit organisasi yang menerbitkan surat izin. Angka (2) diisi dengan nomor surat izin. Angka (3) diisi dengan tanggal surat izin. Angka (4) diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Teraan. Angka (5) diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Teraan. Angka (6) diisi dengan alamat Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Teraan. Angka (7) diisi dengan merek mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. Angka (8) diisi dengan tipe/model mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. Angka (9) diisi dengan nomor seri mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. Angka (10) diisi dengan tahun pembuatan mesin teraan Meterai digital yang akan digunakan untuk membuat Meterai Teraan. Angka (11) diisi dengan kode jenis setoran:

• 201 untuk Pembuat Meterai yang hanya memiliki 1 (satu) unit mesin teraan Meterai digital; atau
• 2xx sesuai dengan nomor urut dilakukannya pendaftaran mesin teraan Meterai digital, untuk Pembuat Meterai yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit mesin teraan Meterai digital. Angka (12) diisi dengan tanggal mulai berlakunya izin pembuatan Meterai Teraan. Angka (13) diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Angka (14) diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

2. CONTOH FORMAT SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI KOMPUTERISASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

........................................................... (1)

SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI KOMPUTERISASI

Nomor: .......................................... (2) Tanggal: ............................. (3)

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 /PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai, dengan ini memberikan izin pembuatan Meterai Komputerisasi kepada Wajib Pajak: Nama . ............................................................................................... (4)

NPWP (5)

Alamat (6) Surat Izin Pembuatan Meterai Komputerisasi ini mulai berlaku pada tanggal ............................... (7) sebagai dasar untuk melakukan pembubuhan Meterai Komputerisasi dalam pembayaran Bea Meterai yang terutang atas dokumen berupa ............................... (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala KPP .......................... (9)

............................................. (10)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI KOMPUTERISASI

Angka (1) diisi dengan nama dan alamat unit organisasi yang menerbitkan surat izin. Angka (2) diisi dengan nomor surat izin. Angka (3) diisi dengan tanggal surat izin. Angka (4) diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Komputerisasi. Angka (5) diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Komputerisasi. Angka (6) diisi dengan alamat Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Komputerisasi. Angka (7) diisi dengan tanggal mulai berlakunya izin pembuatan Meterai Komputerisasi. Angka (8) diisi dengan jenis dokumen yang Bea Meterainya akan dibayar dengan menggunakan Meterai Komputerisasi Angka (9) diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Angka (10) diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

I

3. CONTOH FORMAT SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI PERCETAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORATJENDERALPAJAK

........................................................... (1)

SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI PERCETAKAN

Nomor: .......................................... (2) Tanggal: ............................. (3)

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 /PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai dan memperhatikan Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu Nomor ............................... (4) tanggal ........................ (5), dengan ini memberikan izin pembuatan Meterai Percetakan kepada Wajib Pajak: Nama . ······································································......................... (6)

NPWP (7)

Alamat (8) Surat Izin Pembuatan Meterai Percetakan ini mulai berlaku pada tanggal .............................. (9) sampai dengan tanggal ............................ (10) sebagai dasar untuk melakukan pembubuhan Meterai Percetakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang•Bea Meterai.

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala KPP ........................... (11)

.............................................. (12)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT IZIN PEMBUATAN METERAI PERCETAKAN

Angka (1) diisi dengan nama dan alamat unit organisasi yang menerbitkan surat izin. Angka (2) diisi dengan nomor surat izin. Angka (3) diisi dengan tanggal surat izin. Angka (4) diisi dengan nomor Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu tentang Izin Operasional di Bidang Pencetakan Dokumen Sekuriti. Angka (5) diisi dengan tanggal Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu tentang Izin Operasional di Bidang Pencetakan Dokumen Sekuriti. Angka (6) diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh iz1n pembuatan Meterai Percetakan. Angka (7) diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Percetakan. Angka (8) diisi dengan alamat Wajib Pajak yang memperoleh izin pembuatan Meterai Percetakan. Angka (9) diisi dengan tanggal mulai berlakunya izin pembuatan Meterai Percetakan. Angka (10) diisi dengan tanggal berakhirnya izin pembuatan Meterai Percetakan, sesuai dengan tanggal berakhirnya izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti yang tercantum dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu. Angka (11) diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Angka (12) diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

I www.jdih.kemenkeu.go.id

F. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN PEMBUATAN

METERAI DALAM BENTUK LAIN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORATJENDERALPAJAK

........................................................... (1)

Nomor : ...................................... (2) ................................ (3) Sifat : Biasa Hal : Penolakan Pemberian Izin Pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain

Yth ................................................ (4)

NPWP ............................................ (5)

...................................................... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........................... (7) tanggal ...................... (8) hal Permohonan Izin Pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain, dengan ini disampaikan bahwa permohonan yang Saudara ajukan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 /PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai, yaitu: 1 ..................................................................................................................... , 2 . .................................................................................................................... ,

1. ················································································································(9). Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sesuai dengan 'ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021. Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala KPP ........................... (10)

.............................................. (11)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN

PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN

Angka (1) diisi dengan nama dan alamat unit organisasi yang menerbitkan surat penolakan pemberian izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (2) diisi dengan nomor surat penolakan. Angka (3) diisi dengan tanggal surat penolakan. Angka (4) diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (5) diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (6) diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (7) diisi dengan nomor surat permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (8) diisi dengan tanggal surat permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (9) diisi dengan rincian persyaratan yang tidak dipenuhi dalam permohonan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (10) diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Angka (11) diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

G. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMBUATAN METERAI KOMPUTERISASI

LAPORAN PEMBUATAN METERAI KOMPUTERISASI

BULAN ...................................... (1)

................................................... (2)

NPWP ........................................ (3)

.................. , ...................... 20 ... (4) Pembuat Meterai,

................................................. (5)

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN PEMBUATAN METERAI KOMPUTERISASI

Angka (1) diisi dengan nama bulan yang dilaporkan. Angka (2) diisi dengan nama Pembuat Meterai. Angka (3) diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pembuat Meterai. Angka (4) diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat. Angka (5) diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Pembuat Meterai atau wakil Pembuat Meterai, serta stempel untuk Pembuat Meterai yang merupakan Wajib Pajak badan.

Bagian Tabel Kolom (1) diisi dengan tanggal dilakukannya Deposit dan/atau pembuatan Meterai Komputerisasi. Kolom (2) diisi dengan nilai saldo awal Deposit pada tanggal dilakukannya Deposit dan/ atau pembuatan Meterai Komputerisasi. Kolom (3) diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang telah diperoleh atas Deposit. Kolom (4) diisi dengan nilai Deposit. Kolom (5) diisi dengan nilai Deposit yang tersedia, sebesar nilai saldo awal Deposit (kolom 2) ditambah nilai Deposit (kolom 4). Kolom (6) diisi dengan jumlah Dokumen yang dibubuhi Meterai Komputerisasi. Kolom (7) diisi dengan jumlah nilai nominal Meterai Komputerisasi yang dibubuhkan pada Dokumen, sebesar jumlah Dokumen (kolom 6) dikalikan dengan tarif Bea Meterai. Kolom (8) diisi dengan nilai saldo akhir Deposit pada tanggal dilakukannya Deposit dan/ atau pembuatan Meterai Komputerisasi, sebesar nilai Deposit yang tersedia (kolom 5) dikurangi dengan jumlah nilai nominal Meterai Komputerisasi yang dibubuhkan pada Dokumen (kolom 7).

H. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMBUATAN METERAI PERCETAKAN

LAPORAN PEMBUATAN METERAI PERCETAKAN

BULAN ...................................... (1)

................................................... (2)

NPWP ........................................ (3)

.................. , ...................... 20 ... (4) Pembuat Meterai,

................................................. (5)

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN PEMBUATAN METERAI PERCETAKAN

Angka (1) diisi dengan nama bulan dilakukannya penyerahan eek dan/ atau bilyet giro kepada Pemungut Bea Meterai. Angka (2) diisi dengan nama Pembuat Meterai. Angka (3) diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pembuat Meterai. Angka (4) diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat. Angka (5) diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Pembuat Meterai atau wakil Pembuat Meterai, serta stempel untuk Pembuat Meterai yang merupakan Wajib Pajak badan.

Bagian Tabel Kolom (1) diisi dengan nomor urut. Kolom (2) diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemungut Bea Meterai yang meminta pembuatan Meterai Pereetakan. Kolom (3) diisi dengan nama Pemungut Bea Meterai yang meminta pembuatan Meterai Pereetakan. Kolom (4) diisi dengan:

• eek; atau
• bilyet giro. Kolom (5) diisi dengan nomor seri awal, dalam hal nomor seri eek atau bilyet giro berurutan. Kolom (6) diisi dengan nomor seri akhir, dalam hal nomor seri eek atau bilyet giro berurutan. Kolom (7) diisi dengan jumlah lembar eek atau bilyet giro. Kolom (8) diisi dengan tarif Bea Meterai yang tertera pada Meterai Pereetakan. Kolom (9) diisi dengan jumlah nilai nominal Meterai Pereetakan yang dibubuhkan pada Dokumen, sebesar jumlah lembar eek atau bilyet giro yang dibubuhi Meterai Pereetakan (kolom 7) dikalikan dengan tarif Bea Meterai yang tertera pada Meterai Pereetakan (kolom 8).

I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN

PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN

Nomor : ..................................... (1) ··················, ............. 20 ... (2) Lampiran : ..................................... (3) Hal : Permohonan Pencabutan Izin Pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain

Yth. Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP .................................. (4) .......................................................... (5)

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mengenai pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Dalam Bentuk Lain yang ditetapkan oleh Menteri dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 / PMK. 03 / 2021 ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai, dengan ini: nama : ................................................................................................ ; (6)

NPWP : ................................................................................................ ;(7)

alamat : ................................................................................................ '(8) mengajukan permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain berdasarkan Surat Izin Pembuatan Meterai Teraan/Meterai Komputerisasi*) Nomor ........................ (9) tanggal ....................... (10) karena**): D mesin teraan meterai digital rusak; D tidak membuat Meterai Teraan; D tidak membuat Meterai Komputerisasi.

Demikian permohonan kami sampaikan.

Pemohon,

................................................. (11)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN

PEMBUATAN METERAI DALAM BENTUK LAIN

Angka (1) diisi dengan nomor surat. Angka (2) diisi dengan tempat dan tanggal surat. Angka (3) diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat. Angka (4) diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Angka (5) diisi dengan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Angka (6) diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (7) diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (8) diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain. Angka (9) diisi dengan nomor surat izin pembuatan Meterai Teraan atau surat izin pembuatan Meterai Komputerisasi yang dimintakan pencabutan. Angka (10) diisi dengan tanggal surat izin pembuatan Meterai Teraan atau surat izin pembuatan Meterai Komputerisasi yang dimintakan pencabutan. Angka (11) diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak, serta stempel untuk Wajib Pajak badan. Keterangan *) coret yang tidak sesuai. **) beri tanda silang (X) pada salah satu kotak yang sesuai.

f