KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

dipimpin oleh Menteri.

(1) Dalam memimpin Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden.

(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri.

(4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri

dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral.

(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

• membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Energi dan

2021, No.244 -3-

Sumber Daya Mineral; dan

• mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi

Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan dan penetapan kebijakan di bidang

minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi

energi, dan geologi;

• pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi

baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan

geologi;

• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang

menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral;

• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas

pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas

bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan

2021, No.244 -4-

geologi;

• pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral;

• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral; dan

• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

• Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;

• Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

• Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Geologi;

• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi

dan Sumber Daya Mineral;

• Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan

• Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

2021, No.244 -5-

Bagian Kedua

Sekretariat Jenderal

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris

Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral;

• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

• pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan

layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2021, No.244 -6-

Bagian Ketiga

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

(1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dipimpin

oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai

tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan

kegiatan di bidang minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan

pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan,

keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas

bumi;

• pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan,

keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan

sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas

bumi;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja,

lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;

• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja,

2021, No.244 -7-

lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana

tertentu bidang minyak dan gas bumi;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan,

pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan,

keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan

pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang

minyak dan gas bumi;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

(1) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang

ketenagalistrikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perencanaan, pengusahaan,

keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang ketenagalistrikan;

• pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan

pengawasan kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan

2021, No.244 -8-

lingkungan bidang ketenagalistrikan;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan

perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan

ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang

ketenagalistrikan;

• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan,

keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang

ketenagalistrikan;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan,

pengendalian, dan pengawasan kegiatan perencanaan,

pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang

ketenagalistrikan;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Ketenagalistrikan; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kelima

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

(1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dipimpin

oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan bidang mineral dan batubara.

2021, No.244 -9-

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan

pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan,

keselamatan pertambangan, dan lingkungan bidang

mineral dan batubara;

• pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan

pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan,

keselamatan pertambangan, dan lingkungan bidang

mineral dan batubara;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan

pertambangan, dan lingkungan bidang mineral dan batubara;

• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan

pertambangan, dan lingkungan bidang mineral dan

batubara;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan,

pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan,

keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan bidang mineral dan batubara;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral

dan Batubara; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keenam Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi

(1) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi berada di bawah dan bertanggung

2021, No.244 -10-

jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan bidang energi baru, energi

terbarukan, dan konservasi energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan,

dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan,

keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan, serta

pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;

• pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan

pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan, serta

pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang

energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan

pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan

lindungan lingkungan, serta pembangunan sarana

dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi

terbarukan, dan konservasi energi;

• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja,

dan lindungan lingkungan, serta pembangunan

sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;

2021, No.244 -11-

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan,

pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lindungan

lingkungan, serta pembangunan sarana dan

prasarana tertentu bidang energi baru, energi

terbarukan, dan konservasi energi;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Energi

Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh

Inspektorat Jenderal

(1) Inspektorat Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur

Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di

lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral;

• pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya;

2021, No.244 -12-

• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Menteri;

• penyusunan laporan hasil pengawasan;

• pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedelapan

Badan Geologi

(1) Badan Geologi berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(2) Badan Geologi dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi,

vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan

geologi lingkungan, serta survei geologi.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26, Badan Geologi menyelenggarakan

fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi,

vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air

tanah, dan geologi lingkungan, serta survei

geologi;

• pelaksanaan penyelidikan dan pelayanan di

bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi

lingkungan, serta survei geologi;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria penyelidikan dan pelayanan di bidang

sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi

2021, No.244 -13-

lingkungan, serta survei geologi;

• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelidikan dan pelayanan di bidang

sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi

bencana geologi, air tanah, dan geologi

lingkungan, serta survei geologi;

• pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi

bencana geologi, air tanah, dan geologi

lingkungan, serta survei geologi;

• pelaksanaan administrasi Badan Geologi; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Menteri.

(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Badan Geologi menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang pelayanan sumber

daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi,

air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

Bagian Kesembilan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral

(1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi

dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi

dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala

Badan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan

Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan

pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara,

2021, No.244 -14-

serta energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan

geologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan

fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program

pengembangan sumber daya manusia di bidang

minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan

batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi

energi, dan geologi;

• pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan,

mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;

• pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan

batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi

energi, dan geologi;

• pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya

Mineral; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh

Staf Ahli

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

2021, No.244 -15-

(1) Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis mempunyai

tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu

strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang

perencanaan strategis.

(2) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai

tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu

strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang hubungan kelembagaan.

(3) Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap

isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan

bidang ekonomi sumber daya alam.

(4) Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap

isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang lingkungan hidup, pengendalian emisi, dan

tata ruang.

Bagian Kesebelas

Jabatan Fungsional

Di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional

dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat

dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

2021, No.244 -16-

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34, ditetapkan oleh Menteri setelah

mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

aparatur negara.

TATA KERJA

Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus bekerja sama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah.

(1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus

menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit

organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Menteri.

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai

hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral secara berkala atau sewaktu-

waktu sesuai kebutuhan.

2021, No.244 -17-

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban

kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di

lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugasnya wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

baik dalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral maupun dalam hubungan antar instansi

pemerintah baik pusat maupun daerah.

Semua unsur di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus menerapkan sistem

pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan

secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara

berkala sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit

organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap unit organisasi di bawahnya.

2021, No.244 -18-

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral ditetapkan oleh Menteri setelah

mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

aparatur negara.

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan

tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan

di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat

baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, unit organisasi yang melaksanakan penelitian dan

pengembangan dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat

melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sampai

2021, No.244 -19-

dengan diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi

Nasional dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan

pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun

2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 289), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2021, No.244 -20-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Oktober 2021

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2021

,

ttd