Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2019

Pasal 1

Kementerian Negara terdiri atas:

  1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

  2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

  3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

  4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

  5. Kementerian SekretariatNegara;

  6. Kementerian Dalam Negeri;

  7. Kementerian Luar Negeri;

  8. Kementerian Pertahanan;

  9. Kementerian Agama;

  10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 1 1. Kementerian Keuangan;

  11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

  12. Kementerian Kesehatan;

  13. Kementerian Sosial;

  14. Kementerian Ketenagakerjaan;

  15. Kementerian Perindustrian;

  16. Kementerian Perdagangan;

  17. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

  18. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

  19. Kementerian

SK No 048222 A

PRESIDEN

-4

  1. Kementerian Perhubungan; 2t. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  2. Kementerian Pertanian;
  3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional I Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  11. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif I Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  12. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Koordinasi 33. Kementerian Investasi lBadan Penanaman Modal; dan
  13. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar SK No 048223 A

PRESIOEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2O2l

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2O2l

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan Hukum, E ulJ*

Djaman

Sl( Nlo l0(r0(rl. A

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka penguatan riset nasional dan untuk peningkatan investasi serta penciptaan lapangan kerja dipandang perlu untuk mengubah susunan Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

  • bahwa Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia melalui Keputusan Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia Nomor 4/DPRRI/IV l2O2O-2O21 tanggal 9 April 2O2L telah memberikan pertimbangan berupa persetujuan terhadap penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan terhadap pembentukan Kementerian Investasi; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
MENGINGAT

. SK No 048225 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9$l;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20l4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 2O3);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
perubahan PERPRES 68/2019 — ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
DIUBAH OLEH
PERPRES 97/2021 — KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Referensi Silang (2)
UU 39/2008 — KEMENTERIAN NEGARA
PERPRES 68/2019 — ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA