KEMENTERIAN PERTANIAN

(1) Dalam memimpin Kementerian Pertanian, Menteri dapat

dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiderr.

(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri. (a) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian"

(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), meliputi:

• membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Pertanian; dan
• membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produltsi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.

Pasal 21 ...SK No 143462A

PRESIDEN

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

Kementerian Pertanian mempunyai hrgas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijalan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai talnbah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
• pengelolaan . . . SK No 143457 A

PRESIDEN

• pengelolaan barang milik/keka3raan negara yang meqiadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;
• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
• penyelenggaraan koordinasi, perlrmusan, penerapan, darr pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian;
• penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia perta.nian;
• pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
• koordinasi pelalsanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

BAB N ORGANISASi B"gian Kesatu Susunan Organisasi Pasa-l 6 Kementerian Pertanian terdiri atas:

• Sekretariat Jenderal;
• Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
• Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
• Direktorat Jenderal Hortikultura;
• Direktorat Jenderal Perkebunan;
• Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
• Inspektorat Jenderal;
• Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
• Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
• Badan Karantina Pertanian;
• Staf Ahii Bidang Pengembangan Bio Industri;
• Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
• Staf Ahli BiCang Investasi Pertanian;
• Staf . . . SK No 143458 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONES

• Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; dan
• Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian.

Bagian Kedua Sekretariat Jenderal

Segala pendanaan vang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kcmentei'ian Pertanian bersumber dari Ang6;aran Pendapatan dan Belanja Negara. BAtsVI ... SK No 143469A

PRESIDEN

(l) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
• koordinasi dan penJrusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertanian;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• koordinasi dan penJrusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

(1) Direktorat Jenderai Prasarana dan Sarana Pertanian berada

di bawah cian beranggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktor.:.t ,le:rderal h'asarana dan Sarana Pertanian

dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11...

SK No 143459 A

PRESIDEN

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelerrggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, <ian penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
• pelaksanaan kebijakan di tridang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaa+"an air di lahan pertanian, dan peny-ediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembial'aan pertanian;
• penyusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, dan penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di la-han pertanian, dan penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, penranfa:rtan air di lahan pertanian, dan penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pernbiayaan pertanian; f, pelaksanaan administrasi Direktora t Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; Can
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Keempat Direktorat Jenderat Tanaman Pangan

(l) Direktorat ,ier:dcral Tanaman Pangan .berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat. . .

SK No 143460A

PRESIDEN

(2f Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaral komoditas tanaman pangan.

Pasa] 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebljakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanamarr pangan;
• pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pernasaran komoditas tanaman pangan;
• penJrusunan norma, standar, prosedur. dan kriteria di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanaman pangan;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanaman pangan;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanaman pangan;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kelima Direktorat Jenderal H ortikultura

(1) Direktorat Jenderal Hortikr rltura berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Hortikultura dipimpin oleh Direktur

Jenderal.

Pasal 17. . .

SK No 143461 A

PRESIDEN

-7

Pasai 17 Diektorat Jenderal Hortikulhtra mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksarraan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatarr nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran komoditas hortikultura.

Dalam melaksanakan hrgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fi:ngsi:

• perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran kornoditas hortikultura;
• pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlirrdungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komociitas hortikultura;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
• pelaksanaau evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komodims hortikultura;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jerrderal Hortikultrrra; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keenam Direktorat Jenderal Perkebunan

(1) Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Perkebunan dipimpin oleh Direktur

Jencleral.

Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2O, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan

fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
• pelaksanaan kebiiakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komodilas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebu nan ber*elanjutan;
• penJrusunan nonna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di hidang perbenihan, budi daya, perlindr.rngan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran kornoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
• pelaksanaan administrasi Direktorat .Ienderal Perkebunan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Ketujuh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

(1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewarr

berada di bawah dan bertanggung jarvab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 24...

SK No 143463 A

PRESIDEN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan menyelenggarakan fungsi:

• perurrrusan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil petemakan;
• pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
• penJrusunan nonna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternekan;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyaralat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan C. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kedelapan Inspektorat Jenderal

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(2) Inspelrtorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementenan Pertanian. Pasal2T Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Inspektorat Jencleral menyelenggalakan fungsi:

• penJrusrlnan kebijakan teknis pengau,asan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
• pelaksanaan . . . SK No 143464A

PRESIDEN

• pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evalrrasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
• pen5 rsunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian;
• pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kesembilan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

(1) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dipimpin oleh

Kepala Badan.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, darr pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

menyelenggarakan fungsi:

• penJrusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
• pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instnrmen pertanian;
• pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perunlusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
• pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrurnen Pertanian; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian SK No 143465A

PRESIDEN

Bagian Kesepuluh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

(l) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berada di bawah dan bertanggS:ng jawab kepada Menteri.

(2) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas penyuluhan dan pengembanga.n sumber daya manusia pertanian.

Da1am melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi:

• penJrusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
• pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
• pen5rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan darr. pengembangan sumber daya manusia pertanian;
• pelaksanaan tugas administrasi Badan Penytrluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian: dal
• pelaksarraan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kesebelas Badan Karantina Pertanian

(1) Badan Karantina Pertanian berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Karantina Fertanian dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 35.'.

SK No 143466A

FRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

-t2-

Badan Karantina Pertanian mempunyar tugas perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Dalam melaksana-kan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:

• pen)rusunan kebliakan teknis di bidang perkarantinaan hewan da:r tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
• pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
• peningkatan sistem perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
• pelaksanaan tugas administrasi Badan Karantina Pertanian; dan
• pelaksanaan fungsi lain 1,ang diberikan oleh Menteri. Bagian Keduabelas Staf Ahli

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

(l) Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengembangan bio industri. (21 Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional.

(3) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang investasi pertanian.

(4) Staf Ahli Bidang Lingkungan Perta:nian mempunyai tugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang lingkungan pertanian. (s) StaJ. . .SK No 143467A

PRESIDEN

(5) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai

tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang infrastruktur pertanian.

Bagian Ketigabelas Jabatan Fungsional

Di lingkungan Kementerian Pertanian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau

tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pertanian dapat dibentrrk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalanr Pasal 40 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetqjuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan penrerintahan di bidang aparatur negara.

TATA KERJA

Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harrs menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(1) Kementerian Pertanian harus menyusun proses bisnis

yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerial P. ertanian.

(2) Proses brsnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Pertanian sebagaimana climaksud pada ayat (1) diatur dengan Perahrran Menteri.

Pasal 44...

SK No 143468A

PRESIDEN

Menteri rnenyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Kementerian Pemanian harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Pertanian maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga lain terkait.

Semua unsur di lingkungan Kementerian Pertanian harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jawab (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung memimpin dan baw-ahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan u-raian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung j awab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangarr.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnlra.

PENDANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Pertanian ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presrden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85), masih tetap berlaku sepanjang ddak bertentangan dan belum diubah dan/ atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 54.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

Peraturan Presiderr ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar SK No 143470 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam kmbaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September2022

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanlgd 21 September 2022

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

REPUBLIK INDONES1A

D Perundang-undangan strasi Hukum,

Djaman

SK No l55l40A