Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijalan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai talnbah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
• pengelolaan . . . SK No 143457 A

PRESIDEN

• pengelolaan barang milik/keka3raan negara yang meqiadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;
• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
• penyelenggaraan koordinasi, perlrmusan, penerapan, darr pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian;
• penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia perta.nian;
• pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
• koordinasi pelalsanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

BAB N ORGANISASi B"gian Kesatu Susunan Organisasi Pasa-l 6 Kementerian Pertanian terdiri atas:

• Sekretariat Jenderal;
• Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
• Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
• Direktorat Jenderal Hortikultura;
• Direktorat Jenderal Perkebunan;
• Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
• Inspektorat Jenderal;
• Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
• Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
• Badan Karantina Pertanian;
• Staf Ahii Bidang Pengembangan Bio Industri;
• Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
• Staf Ahli BiCang Investasi Pertanian;
• Staf . . . SK No 143458 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONES

• Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; dan
• Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian.

Bagian Kedua Sekretariat Jenderal