Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2. DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian. 3. Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas kabupaten/kota yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4. Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan untuk budi daya komoditas pertanian sebagai sumber pangan. 5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara Penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian di kecamatan.

6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
7. Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
8. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
10. Pelatihan Tematik Pertanian adalah pola pembelajaran dengan tema, materi, dan kurikulum yang disusun berdasarkan potensi pertanian di wilayah masing- masing dan dilaksanakan di tingkat BPP.
11. Sekolah Lapang Tematik Pertanian yang selanjutnya disebut SL Tematik adalah kegiatan proses belajar- mengajar dengan partisipasi, aktif, mencari dan menemukan fakta, menganalisa dan mendiskusikan diantara anggota kelompok tani, serta mengambil keputusan bersama bagaimana tindakan selanjutnya, dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada usaha taninya yang dipandu oleh petani sendiri atau penyuluh pertanian.
12. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
14. Dinas adalah dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
15. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang akan menerima bantuan yang ditetapkan oleh Dinas, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
16. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web- based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung: a. pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil budi daya pertanian di pekarangan sebagai sumber pangan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting;
b. fasilitasi pelayanan penyuluhan dan informasi pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani; dan c. fasilitasi pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskeswan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

SUMBER DAN JUMLAH DANA Sumber dan jumlah Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2024 yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah: (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) ... Nomor ... tanggal .... (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp... (... rupiah).

(1) Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyusun usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui aplikasi KRISNA. (2) Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
a. rincian dan lokasi kegiatan; b. target keluaran (output) kegiatan; c. rincian pendanaan kegiatan; dan d. metode pelaksanaan kegiatan. (3) Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian. (4) Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan melampirkan: a. untuk P2L: 1. Usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L oleh Dinas, dibuat sesuai dengan format 2;
2. Usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L oleh Kelompok, dibuat sesuai dengan format 3; 3. pakta integritas kelompok pelaksana P2L Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, dibuat sesuai dengan format 4; 4. penetapan penerima manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 5; 5. penetapan pendamping kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 6; 6. perjanjian kerja sama pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 7; dan 7. berita acara serah terima Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 8; b. untuk layanan penyuluhan pertanian: 1. penetapan admin Laporan Utama penerima bantuan paket data, dibuat sesuai dengan format nomor 9; 2. penetapan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian, dibuat sesuai dengan format nomor 10; dan 3. penetapan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) kegiatan SL Tematik, dibuat sesuai dengan format nomor 11; dan c. untuk operasional Puskeswan: 1. penetapan petugas Puskeswan lingkup kabupaten/kota, sesuai dengan format 12;
2. penetapan petugas pelapor iSIKHNAS lingkup kabupaten/kota, sesuai dengan format 13; dan 3. data pelaporan kasus dan perkembangan kasus penyakit hewan serta data pengobatan operasional Puskeswan, dibuat sesuai dengan format 14, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Dinas dapat mengusulkan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(7) Usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk: a. optimalisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau b. perubahan penerima manfaat dan lokasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. (8) Usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lambat 30 Juni tahun berjalan. (9) Usulan perubahan atas rencana penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Dinas melalui aplikasi KRISNA setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (10) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan verifikasi dan penetapan persetujuan melalui aplikasi KRISNA oleh pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi hortikultura, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, atau peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1 Komponen Kegiatan

HAK DAN KEWAJIBAN (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: a. menyalurkan Bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran (RPD) dan tahapan penyaluran bantuan; b. menerima laporan berkala penggunaan Bantuan dari PIHAK KEDUA. (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: a. menyusun RPD sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok; b. menerima Bantuan dari PIHAK KESATU; c. memanfaatkan dana Bantuan sesuai dengan RPD; d. membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Bantuan; e. membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan; f. melakukan pengelolaan komponen kegiatan P2L secara berkelanjutan; g. mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L setiap bulan dengan rincian dana yang diterima, pemanfaatannya, dengan rekapan bukti pengeluaran.

Layanan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. Penguatan BPP terdiri atas: 1. bantuan paket data bagi admin Laporan Utama; dan 2. pelatihan tematik pertanian. b. SL Tematik terdiri atas: 1. sosialisasi; 2. rembug tani; 3. kursus tani; 4. farm field day; dan 5. pengawalan dan pendampingan.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) (1) Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa:
a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA; b. Peperangan; c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah. (2) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan kahar (force majeure), sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 4 X 24 jam setelah terjadinya keadaan kahar (force majeure). (3) Keadaan kahar (force majeure) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (force majeure). (4) Bukti terjadinya keadaan kahar (force majeure) dibuktikan dengan Berita Acara.

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat. (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Ketua Kelompok ...

Materai Rp10.000,00

… (nama)

PIHAK PERTAMA KPA/PPK Dinas ... Kab/Kota ...

… (nama)

Format 8 BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHUN ANGGARAN 2024 Nomor: …

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor … , pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : …

Jabatan : Ketua Kelompok …

Desa : …

Kecamatan : …

Kabupaten : … Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : …

NIP. : …

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen

Kabupaten/Kota ...

Instansi : Dinas ... Kabupaten/Kota

Alamat : Jln. … Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. PIHAK KESATU akan melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ... 2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan akan dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan jumlah total dana yang telah diterima: Rp... (... rupiah). 3. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA berupa bantuan uang dengan nilai Rp... (... rupiah) lengkap tanpa ada pemotongan apapun serta sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis. Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…, … 2024
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Kelompok ...

... (nama) Ketua Kuasa Penguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota ...

... (nama) NIP...

Format 9

KEPUTUSAN KEPALA DINAS …
KABUPATEN/KOTA ... NOMOR … TENTANG PENETAPAN ADMIN LAPORAN UTAMA PENERIMA BANTUAN PAKET DATA
DI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA …,

Menimbang : a. … ;

b. … ;

Mengingat : 1. … ;

2. … ;

3. … ;

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) … Tahun Anggaran … .

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Menetapkan Admin Laporan Utama Penerima Bantuan Paket Data di Balai Penyuluhan Pertanian Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Admin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas: a. melakukan rekapitulasi data pembangunan pertanian tingkat kecamatan meliputi:

1. komoditas strategis pertanian; dan
2. kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian; b. mengunggah secara berkala setiap minggu melalui aplikasi laporan utama Kementerian Pertanian https://laporanutama.pertanian.go.id; dan c. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas … Kabupaten/Kota … sebagai salah satu bentuk indikator kinerja setiap minggu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan petugas teknis dan/atau fungsional pertanian lainnya serta dinas teknis yang menangani bidang pertanian di kabupaten/kota … .

KEEMPAT : Memberikan paket data kepada Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 12 bulan dan dibayarkan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja setiap tiga bulan dalam bentuk Laporan Utama Kementerian Pertanian.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA- SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.: 1. Bupati/Walikota … ;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) … ; 4. Yang bersangkutan; dan 5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ... NOMOR ... TENTANG PENETAPAN ADMIN LAPORAN UTAMA PENERIMA BANTUAN PAKET DATA DI BALAI PENYULUH PERTANIAN TAHUN 2024

DATA ADMIN LAPORAN UTAMA PENERIMA BANTUAN PAKET DATA DI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2024

NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA NAMA BPP KEC. IDENTITAS ADMIN LAPORAN UTAMA NAMA LENGKAP ALAMAT NIK NO. HP

…

dst

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Format 10

KEPUTUSAN KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ... NOMOR … TENTANG PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CPCL)
KEGIATAN PELATIHAN TEMATIK PERTANIAN
DAK NON FISIK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. … ;

b. … ;

Mengingat : 1. … ;

2. … ;

3. … ;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Menetapkan BPP Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian di Kabupaten/Kota … Tahun … sesuai dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian melalui DAK Non Fisik melibatkan penyuluh pertanian, petani, perwakilan kelompok tani (Poktan), dan/atau perwakilan gabungan kelompok tani (gapoktan) di wilayah kerjanya, serta instansi daerah atau pihak terkait lainnya.

KETIGA : 1. Koordinator BPP/Pimpinan BPP dan penyuluh di BPP menyiapkan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan petani, peserta pelatihan dan narasumber serta melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai spesifik lokalita dengan berkordinasi dengan pimpinan unit kerja yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di Dinas … Kabupaten/Kota … 2. Koordinator BPP/Pimpinan BPP dan penyuluh di BPP mendokumentasikan kegiatan pelatihan tematik dengan foto open camera. 3. Koordinator BPP/Pimpinan BPP dan penyuluh di BPP menyusun laporan kegiatan pelatihan tematik dan melaporkan kepada Kepala Dinas … Kabupaten/Kota … melalui pimpinan unit kerja yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.

KEEMPAT : Dinas daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Penyuluhan Pertanian melakukan Pengawalan, Pembinaan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan pada Kegiatan Pelatihan Tematik baik secara administratif meliputi aspek keuangan dan teknis.

KELIMA : Menyelenggarakan pelatihan tematik pertanian di BPP sebagai Pusat Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per BPP dalam bentuk bahan praktek, uang saku, dan/atau konsumsi.

KEENAM : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... .

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal …

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.: 1. Bupati/Walikota *) … ;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) … ; 4. Yang bersangkutan; dan 5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ... NOMOR ... TENTANG PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CPCL) KEGIATAN PELATIHAN TEMATIK PERTANIAN DAK NON FISIK TAHUN 2024

DAFTAR NAMA BPP PELAKSANA PELATIHAN TEMATIK PERTANIAN DI KABUPATEN/KOTA … PROV … TAHUN 2024

No Nama BPP Nama Koordinator/ Pimpinan BPP Jumlah Peserta Pelatihan (Orang) Anggaran (Rp.)

Jumlah

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Format 11

KEPUTUSAN KEPALA DINAS …
KABUPATEN/KOTA … NOMOR …

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CPCL)
KEGIATAN SEKOLAH LAPANG TEMATIK PERTANIAN DAK NON FISIK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. … ;

b. … ;

Mengingat : 1. … ;

2. … ;

3. … ;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ... Tahun Anggaran ...

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Menetapkan Kecamatan … sebagai pelaksana kegiatan Sekolah Lapang Tematik Pertanian tingkat Kabupaten/Kota dengan komoditas unggulan … Tahun ….

KEDUA : Dinas daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Penyuluhan Pertanian bekerjasama dengan BPP di lokasi kecamatan pelaksana kegiatan Sekolah Lapang tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas: a. Melakukan sosialisasi dan rembug tani; b. Menyiapkan bahan pembelajaran; c. Melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Tematik Pertanian melalui Kursus Tani (teori dan praktek); d. Melakukan Pengawalan dan Pendampingan secara rutin di lokasi Sekolah Lapang (Laboratorium Lapangan); e. Melakukan Temu Lapang Tani/Farm Field Day (FFD); dan f. Melakukan pendampingan, pengawalan, pengamatan, monitoring dan membuat laporan perkembangan pelaksanaan Sekolah Lapang Tematik Pertanian.

KETIGA : Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota melakukan Pengawalan, Pembinaan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan pada setiap tahapan kegiatan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi Pelaksanaan Sekolah Lapang maupun secara administratif meliputi aspek keuangan dan teknis.

KEEMPAT : Menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Tematik Pertanian sebagai Pusat Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam bentuk sosialisasi, rembug tani, kursus tani, FFD, serta pengawalan dan pendampingan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di ... pada tanggal …

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.: 1. Bupati/Walikota … ;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) … ; 4. Yang bersangkutan; dan 5. Arsip.

Format 12

KEPUTUSAN KEPALA DINAS …
KABUPATEN/KOTA … NOMOR … TENTANG PENETAPAN PETUGAS PUSAT KESEHATAN HEWAN
LINGKUP KABUPATEN/KOTA … TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang
: a. … ;

b. … ;

Mengingat

:

1. … ;

2. … ;

3. … ;

Memperhatikan : Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KESATU

: Menetapkan Petugas Pusat Kesehatan Hewan Lingkup Kabupaten … Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan;
2. melakukan kegiatan pengobatan penyakit hewan menular strategis;
3. melakukan kegiatan koordinasi;
4. melakukan kegiatan surveilans dan mengirimkan sampel ke laboratorium Veteriner; dan
5. melakukan kegiatan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui iSIKHNAS.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas … Kabupaten/Kota … .

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di … pada tanggal …

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota … ;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS… KABUPATEN... NOMOR ... TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN LINGKUP KABUPATEN/KOTA … TAHUN 2024

PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
LINGKUP KABUPATEN/KOTA … TAHUN 2024

NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA NAMA PUSKESWAN IDENTITAS PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN NAMA ALAMAT NIK NO. HP dst

KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ...

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Format 13

KEPUTUSAN KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ... NOMOR … TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS
LINGKUP KABUPATEN/KOTA … TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA …,

Menimbang : a. … ;

b. … ;

Mengingat :

1. … ;

2. … ;

3. … ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Menetapkan Petugas Pelapor iSIKHNAS Lingkup Kabupaten/Kota … Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas: 1. melakukan pemutakhiran data infrastruktur, sumber daya manusia puskeswan dan cakupan wilayah kerja melalui sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSIKHNAS); 2. melakukan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui iSIKHNAS; 3. melakukan rekapitulasi data pelayanan kesehatan hewan setiap bulan. 4. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas … Kabupaten/Kota …
sebagai salah satu bentuk indikator kinerja setiap minggu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Petugas Pelapor iSIKHNAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan petugas pelayanan Kesehatan hewan.

KEEMPAT : Memberikan paket data kepada Petugas pelapor iSIKHNAS untuk pengelolaan data Pelayanan Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU senilai Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 bulan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di … pada tanggal …

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota … ;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ... NOMOR ... TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS LINGKUP KABUPATEN/KOTA … TAHUN 2024

PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS LINGKUP KABUPATEN/KOTA … TAHUN 2024

NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA NAMA PUSKESWAN IDENTITAS PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS NAMA ALAMAT NIK NO. HP …. dst

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Format 14

DATA PELAPORAN KASUS DAN PERKEMBANGAN KASUS PENYAKIT HEWAN
No ID Kasus Tanggal laporan Pelapor Nama Puskeswan Lokasi Spesies Diagnosa Banding Perkembangan Kasus Jumlah (ekor) dst

DATA PENGOBATAN No Tanggal Kasus ID Kasus Petugas Nama Puskeswan Lokasi Dosis Obat Hewan Tanda/ Sindrom Diagnosa Banding Jumlah (ekor) dst

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pekarangan Pangan Lestari

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari atau disebut P2L dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan yang dilaksanakan oleh kelompok penerima manfaat pada kabupaten/kota pada lokus intervensi penurunan stunting sesuai yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan kegiatan P2L dibiayai dengan DAK Non Fisik Bidang Pertanian. Fasilitasi bantuan digunakan untuk menerapkan budi daya sayuran dengan beberapa komoditas hortikultura lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Fasilitasi bantuan terhadap kegiatan P2L sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per kelompok yang dilaksanakan dalam bentuk transfer uang.

Komponen kegiatan P2L terdiri atas fasilitas untuk pengadaan sarana perbenihan, demplot, kegiatan pertanaman, dan kegiatan pascapanen. Setiap kelompok penerima manfaat kegiatan P2L juga mendapat pendampingan teknis dan administrasi dari pendamping dan dinas dari kabupaten/kota baik dalam pelaksanaan budi daya tanaman sayuran, tanaman buah, dan tanaman obat, pemanfaatan dana, dan pelaporan.

1. Penerima Manfaat Kegiatan Penerima manfaat kegiatan P2L adalah Poktan, Gapoktan, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan Bersama, kelompok PKK, dan/atau kelompok masyarakat lainnya yang berada pada wilayah desa/kelurahan dan/atau wilayah kecamatan stunting yang telah ditetapkan instansi terkait dan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. jumlah anggota dalam satu kelompok penerima batuan kegiatan P2L minimal 20 (dua puluh) orang, yang lokasi pekarangan anggotanya berada dalam satu kawasan dan memiliki pengalaman dalam budi daya sayuran dan tanaman obat; b. kelompok terpilih terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan); c. belum pernah mendapatkan bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada kegiatan yang sama; d. kelompok penerima manfaat sudah dibina oleh Dinas kabupaten/kota paling singkat satu tahun; e. mampu menyediakan lahan demplot (bukan menyewa lahan) dengan luas total lahan:

1. untuk perdesaan, antara 400m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 500m2 (lima ratus meter persegi); dan

2. untuk perkotaan, antara 100m2 (seratus meter persegi) sampai dengan 200m2 (dua ratus meter persegi). f. penyediaan luas lahan demplot dituangkan dalam perjanjian dengan jangka waktu pemanfaatan lahan demplot paling singkat lima tahun.

2. Tahapan Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan kegiatan P2L meliputi: a. penetapan penerima manfaat oleh kepala Dinas; b. penetapan pakta integritas oleh kelompok P2L; c. SK pendampingan kelompok P2L oleh kepala Dinas; d. penyusunan Rencana Penggunaan Anggaran (RPD) antara lain:

1. melakukan identifikasi kebutuhan jenis bahan dan alat yang dibutuhkan;
2. menyusun rencana kebutuhan anggaran, meliputi jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana, untuk setiap komponen: a) pengadaan sarana perbenihan; b) demplot; c) kegiatan pertanaman;
   d) kegiatan pascapanen; dan e) operasional P2L;
3. menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan atas harga pasar atau anggaran yang pernah dilaksanakan; e. RPD disusun berdasarkan hasil identifikasi dengan mencantumkan: a) nama dan alamat kelompok; b) nama, nomor induk kependudukan, dan alamat ketua kelompok, yang dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk; c) nama dan alamat anggota kelompok; d) nomor rekening a.n. kelompok; dan e) nama bank. f. penetapan perjanjian kerjasama oleh kuasa pengguna anggaran (KPA)/pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L; g. berita acara serah terima uang Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L antara KPA/PPK dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L tahap 1 dan tahap 2; dan h. berita acara serah terima pertanggungjawaban akhir tahun Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L antara ketua kelompok penerima kegiatan P2L dengan KPA/PPK.

3. Pelaksanaan Komponen Kegiatan Pelaksanaan komponen kegiatan P2L terdiri atas: a. pengadaan sarana perbenihan yang terdiri dari rumah benih dan sarana pendukung lainnya untuk memproduksi benih sayuran, tanaman buah dan tanaman obat, dengan ketentuan:

1. penyediaan bangunan rumah benih, dengan persyaratan:
   a) terletak di lahan milik kelompok (bukan sewa) atau lahan kosong/tidur dan diutamakan berada dalam satu lokasi dengan demplot atau lahan yang dikuasakan kepada kelompok/anggota kelompok; b) lahan yang digunakan untuk penyediaan bangunan rumah benih berasal dari lahan yang telah dikuasakan atau telah mendapat izin penggunaan lahan dari pihak yang berwenang setempat, yang dapat digunakan oleh kelompok P2L selama 5 (lima) tahun;

c) terletak pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan benih;
d) luas rumah benih minimal seluas 20m2 (dua puluh meter persegi), dengan tinggi minimal 3,5 m (tiga koma lima meter); e) pondasi pasangan batu/batu bata; f) lantai dipasang paving block atau material sejenis; g) rangka terbuat dari bahan baja ringan/bahan lainnya yang setara; h) atap terbuat dari plastik UV dengan sirkulasi yang cukup; i) sisi bangunan ditutup dengan insect net; j) dilengkapi dengan rak minimal 2 susun yang terbuat dari baja ringan atau bahan sejenis dan dipasang pada 3 (tiga) sisi bangunan rumah benih;
k) dilengkapi dengan sarana pengairan;
l) memiliki sumber air yang cukup; dan m) rumah benih dalam satu tahun dapat menghasilkan benih sepanjang tahun minimal 10.000 (sepuluh ribu) benih, sebagai sumber benih untuk kebutuhan demplot dan pertanaman pekarangan anggota serta dapat dipasarkan untuk keberlanjutan;
2) penyediaan media tanam dan sarana produksi (pupuk dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang bermutu);
3) penyediaan benih sayuran, buah dan tanaman obat yang bermutu, sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota, peluang pasar, dan potensi lahan; dan 4) penyediaan peralatan kegiatan perbenihan, antara lain tray semai, soilblock dan polybag kecil; b. demplot, dengan ketentuan: 1) demplot dilakukan pada lokasi yang sama dengan rumah benih; 2) apabila luasan lahan terbatas dapat ditanam di polybag besar (diameter 30cm) dan/atau wall planter, atau penyediaan rak tanam/vertikultur dengan jumlah tanaman minimal 650 tanaman; 3) demplot berfungsi sebagai tempat usaha bersama kelompok untuk menghasilkan produk sayuran, buah, dan tanaman obat yang berorientasi pasar;
4) demplot memperhatikan produktivitas budi daya tanaman sayuran, buah, dan tanaman obat, memperhatikan rotasi dan kelestarian pertanaman serta menerapkan teknologi budi daya ramah lingkungan untuk mempertahankan kontinuitas produksi tanaman; 5) Kegiatan demplot meliputi:
a) penyediaan peralatan dan pengolahan demplot disesuaikan dengan kebutuhan kelompok, antara lain: cangkul, sekop, polybag, gerobak sorong, sabit/parang, mulsa, cultivator sederhana, dan handsprayer;
b) penyediaan peralatan pengairan antara lain toren air dan kelengkapannya, pompa air, sprinkle, dan selang; c) penyediaan media tanam dan sarana produksi (pupuk dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang bermutu); dan

d) pembuatan plang nama, minimal terbuat dari plat seng yang memuat informasi kelompok; c. kegiatan pertanaman, dilakukan dengan ketentuan: 1) dapat dilakukan di lahan dan/atau menggunakan polybag; 2) setiap anggota kelompok diwajibkan menanam sayuran minimal 75 (tujuh puluh lima) polybag atau setara dengan 25m2 (dua puluh lima meter persegi) jika ditanam di lahan; 3) untuk kelompok yang anggotanya tidak memiliki lahan untuk pertanaman, luas lahan pertanaman anggota kelompok dapat digabung secara kumulatif pada areal minimum seluas 500 m2 dan/atau 1.000 polybag (setara 20 anggota x 25 m2 dan/atau 50 polybag) pada lokasi tertentu dan terlihat pemisahan yang jelas antara komponen demplot dan pertanaman;
4) khusus untuk pertanaman di wilayah kota, ditambah dengan tanaman minimal 50 (lima puluh) tanaman per anggota yang ditanam di polybag besar diameter 30 cm dan/atau wall planter; 5) tanaman sayuran, buah, dan tanaman obat yang dibudi dayakan merupakan komoditas pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi dan bila produksi berlebih dapat digunakan untuk peningkatan pendapatan;
6) setiap anggota perlu menanam tanaman sayuran, buah, dan tanaman obat yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota rumah tangga, peluang pasar, dan potensi lahan; dan 7) Kegiatan pertanaman meliputi:
a) penyediaan media tanam (tanah, arang sekam, cocopeat, kascing, dan lainnya) dan sarana produksi (pupuk dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang bermutu); dan
b) penyediaan peralatan kegiatan pertanaman, antara lain: sekop taman berukuran kecil, gembor, serta rak tanaman/vertikultur dan/atau wall planter; d. kegiatan pascapanen, dengan ketentuan bahwa hasil produksi dari kegiatan P2L, baik dari rumah benih, demplot maupun kelebihan produksi pertanaman anggota kelompok dilakukan penanganan pascapanen yang baik/fresh handling product agar hasil pertanian siap dan aman dijual. kegiatan pascapanen meliputi penyediaan kontainer/keranjang, selotip sayur, plastik, gunting panen dan alat pasca panen lainnya; dan e. operasional Kegiatan P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan, dengan rincian sebagai berikut: 1) pertemuan koordinasi berupa pertemuan antara Dinas dan perwakilan kelompok P2L berkaitan dengan koordinasi, dan sosialisasi kegiatan P2L; 2) pelatihan berupa workshop/ pelatihan/ bimbingan teknis terkait kegiatan P2L baik budi daya maupun pascapanen untuk peningkatan kapabilitas anggota kelompok P2L. Dalam pelatihan dapat mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Komponen pelatihan dapat berupa konsumsi, transport dan honor narasumber;

3. pendampingan kegiatan P2L dilakukan oleh satu orang pendamping per kelompok yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas. Pendamping P2L berasal dari penyuluh PNS/THL/swadaya/tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan teknis, dapat memberdayakan serta
   memotivasi kelompok untuk melaksanakan kegiatan P2L. Pendamping diutamakan berdomisili di sekitar lokasi kelompok P2L atau bertugas di wilayah tersebut. Pendamping P2L dapat diberikan transport dalam rangka pendampingan kegiatan ke kelompok maksimal sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
4. pengawalan berupa perjalanan dinas ke kelompok untuk pelaksanaan identifikasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan P2L; dan
5. pelaporan berupa penyusunan, pencetakan, penggandaan, dan pengiriman laporan kegiatan P2L per kelompok.

B. Layanan Penyuluhan Pertanian

Layanan penyuluhan pertanian dilaksanakan dalam rangka penguatan Balai Penyuluhan Pertanian melalui Bantuan Paket Data bagi Admin Laporan Utama dan Pelatihan Tematik Pertanian, dan peningkatan kapasitas petani/poktan/penyuluh pertanian/petugas pendamping melalui SL Tematik. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian Pemerintah yang berada di tingkat kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, bahwa BPP memiliki tugas diantaranya yaitu a) melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) di kecamatan dengan melakukan pendataan dan penguatan data potensi pertanian di kecamatan; dan b) melaksanakan latihan, kunjungan, supervisi, dan kegiatan pemberdayaan program pembangunan pertanian.

1. Penerima Manfaat Kegiatan Penerima manfaat kegiatan adalah penyuluh pertanian, petani, perwakilan kelompok tani (Poktan), dan/atau perwakilan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di wilayah kerjanya, serta instansi daerah atau pihak terkait lainnya.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi: a. pelaksanaan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat oleh Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian; b. penetapan calon penerima manfaat oleh kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian; c. penyusunan rencana penggunaan DAK Nonfisik antara lain:

1. melakukan identifikasi kebutuhan kegiatan;
2. menyusun rencana kebutuhan dan anggaran, meliputi data penerima, volume output, jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana, untuk setiap komponen: a) bantuan paket data bagi admin laporan utama; b) pelatihan tematik pertanian; dan c) SL Tematik;

d. penetapan admin laporan utama penerima bantuan paket data melalui keputusan kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian; e. penetapan CPCL kegiatan pelatihan tematik pertanian melalui SK kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian; f. penetapan CPCL kegiatan SL Tematik melalui SK kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian; dan g. pelaksanaan kegiatan oleh BPP dan Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian.

3. Komponen pembiayaan Komponen pembiayaan terdiri atas: a. bantuan paket data bagi admin laporan utama, meliputi pemberian paket data kepada admin laporan utama sesuai SK yang ditetapkan oleh kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian; b. pelatihan tematik pertanian, meliputi pembiayaan untuk uang saku/uang harian, konsumsi, serta bahan praktek; dan c. SL Tematik, meliputi pembiayaan untuk kegiatan sosialisasi, rembug tani, kursus tani, farm field day, serta pengawalan dan pendampingan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bantuan paket data bagi admin laporan utama digunakan untuk memfasilitasi admin laporan utama dalam pengelolaan data pertanian, yang dilaksanakan secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu melalui aplikasi pada laman https://laporanutama.pertanian.go.id. Data yang dilaporkan meliputi komoditas strategis nasional dan kegiatan BPP; b. pelatihan tematik pertanian diperuntukkan bagi penyuluh pertanian, perwakilan poktan, dan perwakilan gapoktan dalam rangka peningkatan kapasitas baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan, pengenalan sistem usaha tani secara efisiensi, optimalisasi dan meminimalkan terhadap dampak lingkungan. Materi pelatihan tematik pertanian dapat berupa pelatihan pertanian regeneratif, pelatihan konservasi, pelatihan pertanian organik, atau pelatihan tematik lainnya sesuai dengan spesifik lokalita. c. SL Tematik diperuntukkan bagi petani, perwakilan poktan, penyuluh pertanian/pendamping, serta instansi daerah/pihak terkait lainnya. Mekanisme Pelaksanaan SL Tematik meliputi:

1. Persiapan Persiapan SL Tematik dilakukan dengan tahapan: a) Penentuan Peserta SL Tematik Peserta SL Tematik ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: (1) petani/poktan yang terdaftar dalam Simluhtan; (2) peserta dipilih berdasarkan kesepakatan rembug tani; (3) jumlah peserta SL Tematik 10 (sepuluh) poktan, setiap poktan menetapkan 3 (tiga) orang untuk ikut serta dalam pembelajaran di laboratorium lapang (total 30 orang);

(4) peserta memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) anggota aktif dalam kelompok tani; (b) kelompok tani binaan penyuluh pertanian dan berada di wilayah kerja BPP; (c) wajib mengikuti kegiatan SL Tematik; dan (d) menyatakan kesanggupan mengikuti seluruh kegiatan SL Tematik dan menerapkan dalam usaha taninya. b) Penentuan Pemandu SL Tematik Pemandu pelaksana SL Tematik berasal dari Penyuluh Pertanian atau pejabat fungsional bidang pertanian lain, dengan persyaratan sebagai berikut: (1) memiliki kompetensi sebagai fasilitator; (2) menguasai materi yang diampu/yang diajarkan; (3) menguasai metode pembelajaran dengan pendekatan andragogi; (4) mampu menyusun dan menggunakan bahan ajar; (5) mampu melakukan evaluasi hasil pembelajaran; dan (6) ditugaskan oleh pimpinan unit kerja. c) Penetapan Lokasi, Peserta dan Pemandu SL Tematik Lokasi, peserta dan pemandu SL Tematik ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian.
d) Penetapan Waktu Pelaksanaan SL Tematik Penetapan waktu pelaksanaan SL Tematik disepakati bersama sesuai hasil rembug tani. e) Pemilihan Materi/Tema SL Tematik Materi pembelajaran dipilih berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar petani anggota poktan peserta SL tematik. 2) Sosialisasi Kegiatan sosialisasi berisi kegiatan penjelasan SL Tematik sesuai komoditas yang dipilih kepada pemangku kepentingan di Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, BPP, kecamatan, dan petani anggota poktan/poktan agar tercapai kesamaan persepsi.
3) Rembug Tani Rembug tani dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan: siapa, kapan, dimana, komoditas apa, dan teknologi apa yang akan diterapkan dalam pelaksanaan SL Tematik. Rembug tani dilakukan 1 (satu) kali yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan pelaksanaan SL tematik. 4) Kursus Tani Pembelajaran dalam kursus tani menggunakan metode andragogi melalui praktik, penerapan inovasi teknologi, pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di lapangan dalam bentuk demplot percontohan sehingga peserta dapat mamahami, dan menerapkan hasil pembelajaran tersebut. Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) musim tanam atau 1 (satu) periode kegiatan. Pelaksanaan disesuaikan komoditas SL Tematik sesuai dengan potensi lokalita serta memperhatikan kesesuaian atau sesuai rekomendasi inovasi teknologi pertanian yang diterapkan.

Kebutuhan bahan pembelajaran untuk masing-masing sub sektor dapat dilihat pada tabel berikut:
No Kegiatan Waktu Bahan Pembelajaran*) 1. SL Tematik Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai) 1 musim tanam luasan minimal 2 Ha (Saprodi: Benih, Pupuk, Obat, bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja) 2. SL Tematik Hortikultura (cabai, bawang merah, tanaman sayuran) 1 musim tanam luasan minimal 0,5 Ha (Saprodi: Benih, Pupuk, Obat, green house, dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja) 3. SL Tematik Perkebunan (tebu, kopi, kakao) 1 periode kegiatan luasan minimal 1 Ha (Saprodi: Benih, Pupuk, Obat, bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja) 4. SL Tematik Perternakan (unggas, kambing/domba, sapi) 1 periode pembesaran

1. pembesaran unggas (ayam/bebek/itik) = minimal 250 ekor bibit anakan + kandang dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja 1 periode penggemukan
2. penggemukan kambing/domba = minimal 10 ekor bakalan + kandang dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja 1 periode penggemukan
3. penggemukan sapi = minimal 2 ekor bakalan + kandang

• bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja *) Bahan pembelajaran dan luasan/populasi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan materi pembelajaran

Kegiatan pertemuan pembelajaran/kursus tani dilaksanakan minimal 8 (delapan) kali pertemuan selama pelaksanaan SL Tematik dengan mempertimbangkan tahapan pertumbuhan tanaman atau sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah disusun sesuai tema kegiatan SL atau disesuaikan dengan kebutuhan dan materi pembelajaran. Materi pembelajaran SL Tematik disesuaikan dengan tema kegiatan SL Tematik sesuai komoditas unggulan setempat, dilaksanakan dalam bentuk kursus tani dengan jumlah pertemuan minimal 8 (delapan) kali pertemuan.

5. Farmer Field Day (FFD) FFD dilaksanakan 1 (satu) kali selama pelaksanaan SL Tematik dalam rangka menunjukkan hasil pelaksanaan SL

Tematik kepada pemangku kepentingan terkait. Pada saat FFD Pemandu/penyuluh pendamping dan petani mampu menyampaikan informasi tentang pelaksanaan SL Tematik dan menghadirkan petani di luar peserta SL Tematik, para pengambil kebijakan, offtaker, dan pemangku kepentingan terkait. 6) Pengawalan dan Pendampingan a) pengawalan dan pendampingan dilakukan oleh dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian sebagai penanggung jawab DAK Non Fisik dan sebagai pelaksana kegiatan. b) pengawalan dan pendampingan dapat dilakukan pada setiap tahapan mulai dari sosialisasi, rembug, pelaksanaan, FFD melalui kunjungan langsung ke lapangan, dan secara administratif terhadap aspek teknis dan keuangan. c) pengawalan dan pendampingan teknis oleh Penyuluh Pertanian di BPP pelaksana SL Tematik. 7) Pelaporan Laporan SL Tematik dibuat oleh penyuluh pertanian/petugas pendamping/pemandu SL Tematik dengan tahapan sebagai berikut: a) mendokumentasikan lokasi pelaksanaan SL Tematik sebelum dilaksanakan kegiatan SL Tematik, dengan cara open camera, dan mencatat produksi dan produktivitas sebelum pelaksanaan SL Tematik; b) merekap kehadiran paserta; c) mencatat topik-topik yang menarik perhatian peserta; d) mencatat produksi dan produktivitas setelah pelaksanaan kegiatan SL Tematik e) mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan SL Tematik menggunakan open camera; f) permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SL Tematik (meliputi metode, bahan pembelajaran, pengorganisasian peserta, waktu, administrasi, dan lain-lain); g) hasil evaluasi dikoordinasikan dengan Kepala/ Koordinator BPP, dinas daerah kabupaten/kota dan provinsi yang membidangi penyuluhan pertanian; h) laporan pelaksanaan SL Tematik yang disusun oleh Penyuluh Pertanian/petugas pendamping/pemandu SL Tematik, diketahui oleh kepala/koordinator BPP dan Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian serta disahkan oleh Dinas provinsi yang membidangi penyuluhan pertanian.

C. Operasional Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

Kegiatan operasional Puskeswan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Puskeswan yang telah ditetapkan sebagai petugas teknis pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui fungsi pelaksanaan penyehatan hewan, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, pelaksanaan epidemiologik, pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah dan pemberian pelayanan jasa medik veteriner.

Dengan masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Indonesia maka perlu untuk mengoptimalkan Puskeswan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan hewan untuk ikut dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit PHMS tersebut melalui:

1. Penerima manfaat Operasional Puskeswan Penerima manfaat meliputi Puskeswan, peternak, kelompok ternak, dan masyarakat umum lainnya. Ketentuan penerima operasional Puskeswan sebagai berikut: a. Puskeswan memiliki surat keputusan kelembagaan Puskeswan dan surat keputusan penunjukan petugas Puskeswan yang bertugas di Puskeswan sebagai bentuk dukungan terhadap Puskeswan; b. Puskeswan harus memiliki tenaga Kesehatan Hewan, terdiri atas dokter hewan dan/atau paramedik veteriner PNS, PPPK, THL, atau honorer yang memiliki surat keputusan penunjukan sebagai petugas Puskeswan yang bertugas di Puskeswan; c. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh petugas Puskeswan yang ditunjuk oleh Dinas daerah Kabupaten/Kota serta wajib melaporkan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan ke aplikasi iSIKHNAS; d. pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; e. Dinas kabupaten/kota melakukan pendampingan dan monitoring kesesuaian tujuan dan peruntukan operasional Puskeswan;
   f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota bersama-sama dengan Pemerintah Pusat; g. Puskeswan wajib melakukan pemutahiran data infrastuktur dan SDM melalui aplikasi iSIKHNAS; h. Puskeswan dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan hewan wajib melaksanakan pelaporan melalui aplikasi iSIKHNAS.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. pelaksanaan verifikasi dan validasi Puskeswan penerima manfaat; b. penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA); c. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan keswan di Puskeswan; dan d. pelaporan.

3. Pemanfaatan Operasional Puskeswan dimanfaatkan untuk: a. meningkatkan pelayanan teknis kesehatan hewan secara optimal; b. fasilitasi obat-obatan dan operasional pelayanan kesehatan hewan; c. meningkatkan pelayanan diagnosa penyakit hewan; d. pemetaan status dan situasi penyakit hewan; dan e. memperoleh data kesehatan hewan secara langsung dari lapangan yang dilaporkan melalui iSIKHNAS.

4. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Obat Hewan Pengadaan obat hewan antara lain obat cacing, antibiotik, vitamin, mineral, hormon, roboransia dan tonika, serta disinfektan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskeswan. b. Bahan pendukung pengobatan Pengadaan bahan pendukung pengobatan berupa alat dan bahan habis pakai untuk mendukung pelaksanaan pengobatan yang dilakukan, antara lain kapas, alkohol 60%, plastik, spuit, objek dan cover glass dan/atau Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas kesehatan hewan. c. Operasional pelaporan Sistem Informasi Kesehatan hewan nasional (iSIKHNAS) Operasional petugas pelapor iSIKHNAS berupa pembelian paket data bagi petugas pelapor iSIKHNAS setiap bulan selama 12 bulan. d. Operasional pelayanan kesehatan hewan Operasional pelayanan kesehatan hewan berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan layanan penanganan kesehatan hewan per satuan ternak (ST). Nilai konversi ST sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai konversi ST. e. Operasional pengobatan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Operasional PHMS berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan layanan pengobatan per satuan ternak (ST) dalam rangka pengendalian dan penanggulangan PHMS. Nilai konversi ST sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai konversi ST.

Tabel Nilai Konversi ST pada Pelbagai Jenis dan Umur Fisiologis Ternak

Jenis Ternak 1 ST setara dengan Jumlah Ternak Kuda Sapi Sapi Pejantan Sapi muda, umur lebih 1 tahun Pedet (anak sapi) Anak kuda (colt) Babi induk/pejantan 2,5 Babi seberat 90 kg Domba/kambing Induk/pejantan Anak domba/kambing (cempe) Ayam
Anak ayam

f. Koordinasi Koordinasi berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan konsultasi atau menghadiri undangan rapat petugas layanan Puskeswan ke provinsi atau kabupaten/kota.

g. Surveilans Surveilans berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan investigasi laporan dugaan kasus penyakit, penemuan kasus, dan surveilans daerah dan/atau surveilans nasional. h. Pengambilan, pengiriman/pengujian sampel ke Laboratorium
Pengambilan, pengiriman/atau pengujian sampel berupa biaya pengambilan, pengiriman dan/atau pengujian sampel ke Laboratorium Keswan/BVet/BBVet dibayarkan dengan melampirkan bukti kode billing atau surat tagihan laboratorium penguji. i. Bimbingan teknis penanganan gangguan reproduksi Bimbingan teknis penanganan gangguan reproduksi berupa biaya Bimbingan teknis penanganan gangguan reproduksi untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dokter hewan dan paramedik veteriner dan/atau reproduksi melalui pelaksanaan mandiri maupun mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang dilaksakan oleh Balai Pelatihan Pusat atau Daerah.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

PAGU ALOKASI ANGGARAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO NAMA DAERAH PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) BIAYA OPERASIONAL PUSKESWAN LAYANAN PENYULUH PERTANIAN TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP) BPP UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP)

Provinsi Aceh

• Kab. Aceh Barat 65.000.000 650.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 1.602.300.000 Kab. Aceh Besar 65.000.000 650.000.000 190.575.000 2.286.900.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 3.171.900.000 Kab. Aceh Selatan 65.000.000 715.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 1.902.875.000 Kab. Aceh Singkil 65.000.000 780.000.000
• 780.000.000 Kab. Aceh Tengah 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 1.998.450.000 Kab. Aceh Tenggara 65.000.000 390.000.000
• 390.000.000 Kab. Aceh Timur 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Kab. Aceh Utara 65.000.000 650.000.000 190.575.000 2.096.325.000 7.500.000 180.000.000 100.000.000 100.000.000 3.026.325.000 Kab. Bireuen 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.524.600.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 2.402.100.000 Kab. Pidie 65.000.000 650.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 172.500.000 100.000.000 100.000.000 1.684.800.000 Kab. Simeulue 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kota Banda Aceh 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Kota Sabang 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kota Langsa 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kota Lhokseumawe 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Gayo Lues 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kab. Aceh Barat Daya 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Kab. Aceh Jaya 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Nagan Raya 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Aceh Tamiang 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Bener Meriah 65.000.000 520.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 1.647.875.000 Kab. Pidie Jaya 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kota Subulussalam 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Provinsi Sumatera Utara
• Kab. Asahan 65.000.000 325.000.000
• 325.000.000 Kab. Dairi 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000

NO NAMA DAERAH PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) BIAYA OPERASIONAL PUSKESWAN LAYANAN PENYULUH PERTANIAN TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP) BPP UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP)

Kab. Deli Serdang 65.000.000 455.000.000

• 455.000.000 Kab. Karo 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kab. Labuhanbatu

• Kab. Langkat 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kab. Mandailing Natal 65.000.000 325.000.000

• 325.000.000 Kab. Nias 65.000.000 455.000.000

• 455.000.000 Kab. Simalungun 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kab. Tapanuli Selatan 65.000.000 455.000.000

• 455.000.000 Kab. Tapanuli Tengah 65.000.000 520.000.000

• 520.000.000 Kab. Tapanuli Utara 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kab. Toba 65.000.000 325.000.000

• 325.000.000 Kota Binjai 65.000.000 455.000.000

• 455.000.000 Kota Medan 65.000.000 260.000.000

• 260.000.000 Kota Pematang Siantar 65.000.000 520.000.000

• 520.000.000 Kota Sibolga

• Kota Tanjung Balai 65.000.000 260.000.000

• 260.000.000 Kota Tebing Tinggi 65.000.000 520.000.000

• 520.000.000 Kota Padang Sidempuan

• Kab. Pakpak Bharat 65.000.000 780.000.000

• 780.000.000 Kab. Nias Selatan 65.000.000 780.000.000

• 780.000.000 Kab. Humbang Hasundutan 65.000.000 520.000.000

• 520.000.000 Kab. Serdang Bedagai 65.000.000 780.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 15.000.000 100.000.000 100.000.000 1.085.575.000 Kab. Samosir 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kab. Batu Bara 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kab. Padang Lawas 65.000.000 780.000.000

• 780.000.000 Kab. Padang Lawas Utara 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kab. Labuhanbatu Selatan 65.000.000 520.000.000

• 520.000.000 Kab. Labuhanbatu Utara 65.000.000 780.000.000

• 780.000.000 Kab. Nias Utara 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kab. Nias Barat 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kota Gunungsitoli 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Provinsi Sumatera Barat

• Kab. Lima Puluh Kota

• Kab. Agam

• 190.575.000 571.725.000 7.500.000 120.000.000 100.000.000 100.000.000 791.725.000 Kab. Kepulauan Mentawai

• Kab. Padang Pariaman

• 190.575.000 381.150.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 608.650.000 Kab. Pasaman

• Kab. Pesisir Selatan

• Kab. Sijunjung

• Kab. Solok

• 190.575.000 762.300.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 967.300.000 Kab. Tanah Datar

• 190.575.000 1.905.750.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 2.110.750.000 Kota Bukit Tinggi

• Kota Padang Panjang

• Kota Padang

• Kota Payakumbuh

• Kota Sawahlunto

• Kota Solok

• Kota Pariaman

• Kab. Pasaman Barat

• Kab. Dharmasraya

• Kab. Solok Selatan

NO NAMA DAERAH PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) BIAYA OPERASIONAL PUSKESWAN LAYANAN PENYULUH PERTANIAN TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP) BPP UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP)

Provinsi Riau

• Kab. Bengkalis
• Kab. Indragiri Hilir
• 190.575.000 381.150.000 7.500.000 37.500.000 100.000.000 100.000.000 518.650.000 Kab. Indragiri Hulu
• Kab. Kampar
• Kab. Kuantan Singingi
• Kab. Pelalawan
• 190.575.000 2.286.900.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 2.476.900.000 Kab. Rokan Hilir
• Kab. Rokan Hulu
• Kab. Siak
• 190.575.000 190.575.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 395.575.000 Kota Dumai
• Kota Pekanbaru
• Kab. Kepulauan Meranti
• Provinsi Jambi
• Kab. BatangHari
• 190.575.000 762.300.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 922.300.000 Kab. Bungo
• Kab. Kerinci
• Kab. Merangin
• 190.575.000 762.300.000 7.500.000 120.000.000 100.000.000 100.000.000 982.300.000 Kab. Muaro Jambi
• Kab. Sarolangun
• Kab. Tanjung Jabung Barat
• 190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 97.500.000 100.000.000 100.000.000 1.340.950.000 Kab. Tanjung Jabung Timur
• 190.575.000 2.096.325.000 7.500.000 82.500.000 100.000.000 100.000.000 2.278.825.000 Kab. Tebo
• Kota Jambi
• Kota Sungai Penuh
• Provinsi Sumatera Selatan
• Kab. Lahat
• Kab. Musi Banyuasin
• Kab. Musi Rawas
• Kab. Muara Enim
• Kab. Ogan Komering Ilir
• Kab. Ogan Komering Ulu
• Kota Palembang
• Kota Prabumulih
• Kota Pagar Alam
• Kota Lubuk Linggau
• Kab. Banyuasin
• Kab. Ogan Ilir
• Kab. Ogan Komering Ulu Timur
• 190.575.000 571.725.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 821.725.000 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
• Kab. Empat Lawang
• Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
• Kab. Musi Rawas Utara
• Provinsi Bengkulu
• Kab. Bengkulu Selatan
• 190.575.000 381.150.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 556.150.000 Kab. Bengkulu Utara
• Kab. Rejang Lebong
• 190.575.000 381.150.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 541.150.000 Kota Bengkulu
• Kab. Kaur
• Kab. Seluma
• Kab. Mukomuko
• 190.575.000 762.300.000 7.500.000 112.500.000 100.000.000 100.000.000 974.800.000

NO NAMA DAERAH PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) BIAYA OPERASIONAL PUSKESWAN LAYANAN PENYULUH PERTANIAN TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP) BPP UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP)

Kab. Lebong

• 190.575.000 190.575.000 7.500.000 82.500.000 100.000.000 100.000.000 373.075.000 Kab. Kepahiang
• Kab. Bengkulu Tengah
• Provinsi Lampung
• Kab. Lampung Barat
• Kab. Lampung Selatan
• 190.575.000 2.286.900.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 2.514.400.000 Kab. Lampung Tengah
• 190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 210.000.000 100.000.000 100.000.000 1.453.450.000 Kab. Lampung Utara
• Kab. Lampung Timur
• Kab. Tanggamus
• 190.575.000 952.875.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 1.202.875.000 Kab. Tulang Bawang
• 190.575.000 571.725.000 7.500.000 112.500.000 100.000.000 100.000.000 784.225.000 Kab. Way Kanan
• Kota Bandar Lampung
• Kota Metro
• Kab. Pesawaran
• 190.575.000 571.725.000 7.500.000 82.500.000 100.000.000 100.000.000 754.225.000 Kab. Pringsewu
• Kab. Mesuji
• 190.575.000 571.725.000 7.500.000 52.500.000 100.000.000 100.000.000 724.225.000 Kab. Tulang Bawang Barat
• Kab. Pesisir Barat
• Provinsi DKI Jakarta
• Provinsi Jawa Barat
• Kab. Bandung 65.000.000 845.000.000 190.575.000 1.905.750.000 7.500.000 232.500.000 100.000.000 100.000.000 3.083.250.000 Kab. Bekasi 65.000.000 260.000.000
• 260.000.000 Kab. Bogor 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kab. Ciamis 65.000.000 520.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 202.500.000 100.000.000 100.000.000 1.394.225.000 Kab. Cianjur 65.000.000 650.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 240.000.000 100.000.000 100.000.000 1.561.725.000 Kab. Cirebon 65.000.000 455.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 7.500.000 100.000.000 100.000.000 1.134.225.000 Kab. Garut 65.000.000 520.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 315.000.000 100.000.000 100.000.000 1.887.875.000 Kab. Indramayu 65.000.000 520.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 232.500.000 100.000.000 100.000.000 1.805.375.000 Kab. Karawang 65.000.000 520.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 225.000.000 100.000.000 100.000.000 1.035.575.000 Kab. Kuningan 65.000.000 780.000.000 190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 2.128.450.000 Kab. Majalengka 65.000.000 650.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 195.000.000 100.000.000 100.000.000 1.326.150.000 Kab. Purwakarta 65.000.000 455.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 873.075.000 Kab. Subang 65.000.000 780.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 225.000.000 100.000.000 100.000.000 1.867.300.000 Kab. Sukabumi 65.000.000 845.000.000 190.575.000 1.334.025.000 7.500.000 352.500.000 100.000.000 100.000.000 2.631.525.000 Kab. Sumedang 65.000.000 619.075.000 190.575.000 1.524.600.000 7.500.000 187.500.000 100.000.000 100.000.000 2.431.175.000 Kab. Tasikmalaya 65.000.000 455.000.000 190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 292.500.000 100.000.000 100.000.000 1.990.950.000 Kota Bandung 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kota Bekasi
• Kota Bogor 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kota Cirebon 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kota Depok 65.000.000 325.000.000
• 325.000.000 Kota Sukabumi 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Kota Tasikmalaya 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Kota Cimahi 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Kota Banjar 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Kab. Bandung Barat 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Pangandaran 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Provinsi Jawa Tengah
• Kab. Banjarnegara 65.000.000 520.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 1.151.150.000 Kab. Banyumas 65.000.000 650.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 202.500.000 100.000.000 100.000.000 1.333.650.000

NO NAMA DAERAH PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) BIAYA OPERASIONAL PUSKESWAN LAYANAN PENYULUH PERTANIAN TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP) BPP UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP)

Kab. Batang 65.000.000 650.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 112.500.000 100.000.000 100.000.000 1.434.225.000 Kab. Blora 65.000.000 650.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 120.000.000 100.000.000 100.000.000 1.441.725.000 Kab. Boyolali 65.000.000 650.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 7.500.000 100.000.000 100.000.000 1.710.375.000 Kab. Brebes

• 190.575.000 762.300.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 989.800.000 Kab. Cilacap 65.000.000 780.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 1.609.225.000 Kab. Demak 65.000.000 325.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 7.500.000 100.000.000 100.000.000 623.075.000 Kab. Grobogan 65.000.000 520.000.000 190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 1.905.950.000 Kab. Jepara 65.000.000 325.000.000
• 325.000.000 Kab. Karanganyar 65.000.000 650.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 1.068.075.000 Kab. Kebumen 65.000.000 390.000.000 190.575.000 1.524.600.000 7.500.000 195.000.000 100.000.000 100.000.000 2.209.600.000 Kab. Kendal 65.000.000 650.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 1.090.575.000 Kab. Klaten 65.000.000 650.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 195.000.000 100.000.000 100.000.000 1.897.875.000 Kab. Kudus 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Magelang 65.000.000 325.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 1.535.375.000 Kab. Pati 65.000.000 520.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 1.730.375.000 Kab. Pekalongan 65.000.000 325.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 948.650.000 Kab. Pemalang 65.000.000 455.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 1.041.150.000 Kab. Purbalingga 65.000.000 780.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 1.777.300.000 Kab. Purworejo 65.000.000 650.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 120.000.000 100.000.000 100.000.000 1.632.300.000 Kab. Rembang 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Semarang 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.334.025.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 2.226.525.000 Kab. Sragen 65.000.000 325.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 956.150.000 Kab. Sukoharjo 65.000.000 650.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 1.030.575.000 Kab. Tegal 65.000.000 390.000.000
• 390.000.000 Kab. Temanggung 65.000.000 650.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 1.471.725.000 Kab. Wonogiri 65.000.000 390.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 187.500.000 100.000.000 100.000.000 1.630.375.000 Kab. Wonosobo 65.000.000 650.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 112.500.000 100.000.000 100.000.000 1.243.650.000 Kota Magelang 65.000.000 325.000.000
• 325.000.000 Kota Pekalongan 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Kota Salatiga 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kota Semarang 65.000.000 845.000.000
• 845.000.000 Kota Surakarta 65.000.000 390.000.000
• 390.000.000 Kota Tegal
• Provinsi DI Yogyakarta
• Kab. Bantul
• 190.575.000 2.096.325.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 2.323.825.000 Kab. Gunungkidul
• 190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 1.378.450.000 Kab. Kulon Progo
• 190.575.000 2.286.900.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 2.476.900.000 Kab. Sleman
• 190.575.000 2.668.050.000 7.500.000 37.500.000 100.000.000 100.000.000 2.805.550.000 Kota Yogyakarta
• Provinsi Jawa Timur
• Kab. Bangkalan 65.000.000 650.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 1.837.875.000 Kab. Banyuwangi 65.000.000 585.000.000
• 585.000.000 Kab. Blitar 65.000.000 520.000.000 190.575.000 2.286.900.000 7.500.000 165.000.000 100.000.000 100.000.000 3.071.900.000 Kab. Bojonegoro 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Bondowoso 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Gresik 65.000.000 650.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 120.000.000 100.000.000 100.000.000 1.251.150.000 Kab. Jember
• 190.575.000 2.286.900.000
• 2.286.900.000 Kab. Jombang 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Kediri 65.000.000 260.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 195.000.000 100.000.000 100.000.000 1.317.300.000 Kab. Lamongan 65.000.000 455.000.000 190.575.000 1.334.025.000 7.500.000 202.500.000 100.000.000 100.000.000 2.091.525.000 Kab. Lumajang 65.000.000 650.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 1.669.800.000

NO NAMA DAERAH PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) BIAYA OPERASIONAL PUSKESWAN LAYANAN PENYULUH PERTANIAN TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP) BPP UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP)

Kab. Madiun 65.000.000 650.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 112.500.000 100.000.000 100.000.000 1.243.650.000 Kab. Magetan 65.000.000 325.000.000

• 325.000.000 Kab. Malang 65.000.000 650.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 247.500.000 100.000.000 100.000.000 1.378.650.000 Kab. Mojokerto 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kab. Nganjuk 65.000.000 650.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 1.471.725.000 Kab. Ngawi 65.000.000 585.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 1.208.650.000 Kab. Pacitan 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kab. Pamekasan 65.000.000 585.000.000

• 585.000.000 Kab. Pasuruan 65.000.000 390.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 180.000.000 100.000.000 100.000.000 1.622.875.000 Kab. Ponorogo 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kab. Probolinggo 65.000.000 455.000.000 190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 180.000.000 100.000.000 100.000.000 1.878.450.000 Kab. Sampang 65.000.000 260.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 1.227.300.000 Kab. Sidoarjo 65.000.000 455.000.000

• 455.000.000 Kab. Situbondo 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.334.025.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 2.211.525.000 Kab. Sumenep 65.000.000 650.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 202.500.000 100.000.000 100.000.000 1.524.225.000 Kab. Trenggalek 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 1.998.450.000 Kab. Tuban 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.905.750.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 2.805.750.000 Kab. Tulungagung 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.334.025.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 2.226.525.000 Kota Blitar 65.000.000 390.000.000

• 390.000.000 Kota Kediri

• Kota Madiun 65.000.000 455.000.000

• 455.000.000 Kota Malang 65.000.000 260.000.000

• 260.000.000 Kota Mojokerto 65.000.000 260.000.000

• 260.000.000 Kota Pasuruan

• Kota Probolinggo 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kota Surabaya 65.000.000 520.000.000

• 520.000.000 Kota Batu 65.000.000 260.000.000

• 260.000.000 Provinsi Kalimantan Barat

• Kab. Bengkayang 65.000.000 455.000.000

• 455.000.000 Kab. Landak 65.000.000 650.000.000 190.575.000 2.477.475.000 7.500.000 97.500.000 100.000.000 100.000.000 3.324.975.000 Kab. Kapuas Hulu 65.000.000 455.000.000

• 455.000.000 Kab. Ketapang 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kab. Mempawah 65.000.000 520.000.000

• 520.000.000 Kab. Sambas 65.000.000 650.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 1.273.650.000 Kab. Sanggau 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kab. Sintang 65.000.000 455.000.000

• 455.000.000 Kota Pontianak 65.000.000 520.000.000

• 520.000.000 Kota Singkawang 65.000.000 390.000.000

• 390.000.000 Kab. Sekadau 65.000.000 780.000.000

• 780.000.000 Kab. Melawi 65.000.000 520.000.000

• 520.000.000 Kab. Kayong Utara 65.000.000 390.000.000

• 390.000.000 Kab. Kubu Raya 65.000.000 455.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 67.500.000 100.000.000 100.000.000 1.003.650.000 Provinsi Kalimantan Tengah

• Kab. Barito Selatan

• Kab. Barito Utara

• Kab. Kapuas

• Kab. Kotawaringin Barat

• Kab. Kotawaringin Timur

• Kota Palangkaraya

• Kab. Katingan

• Kab. Seruyan

NO NAMA DAERAH PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) BIAYA OPERASIONAL PUSKESWAN LAYANAN PENYULUH PERTANIAN TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP) BPP UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP)

Kab. Sukamara

• Kab. Lamandau
• Kab. Gunung Mas
• Kab. Pulang Pisau
• Kab. Murung Raya
• Kab. Barito Timur
• Provinsi Kalimantan Selatan
• Kab. Banjar 65.000.000 455.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 1.086.150.000 Kab. Barito Kuala
• 190.575.000 381.150.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 608.650.000 Kab. Hulu Sungai Selatan 65.000.000 260.000.000
• 260.000.000 Kab. Hulu Sungai Tengah 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kab. Hulu Sungai Utara 65.000.000 260.000.000
• 260.000.000 Kab. Kotabaru 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kab. Tabalong 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Kab. Tanah Laut 65.000.000 390.000.000
• 390.000.000 Kab. Tapin 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kota Banjarbaru 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kota Banjarmasin 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kab. Balangan 65.000.000 390.000.000
• 390.000.000 Kab. Tanah Bumbu 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Provinsi Kalimantan Timur
• Kab. Berau
• Kab. Kutai Kartanegara
• 190.575.000 952.875.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 1.187.875.000 Kab. Kutai Barat
• Kab. Kutai Timur
• Kab. Paser
• Kota Balikpapan
• Kota Bontang
• Kota Samarinda
• Kab. Penajam Paser Utara
• 190.575.000 762.300.000 7.500.000 22.500.000 100.000.000 100.000.000 884.800.000 Kab. Mahakam Ulu
• Provinsi Sulawesi Utara
• Kab. Bolaang Mongondow
• Kab. Minahasa
• Kab. Kepulauan Sangihe
• Kota Bitung
• Kota Manado
• Kab. Kepulauan Talaud
• Kab. Minahasa Selatan
• 190.575.000 190.575.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 418.075.000 Kota Tomohon
• Kab. Minahasa Utara
• 190.575.000 571.725.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 746.725.000 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
• Kota Kotamobagu
• Kab. Bolaang Mongondow Utara
• 190.575.000 381.150.000 7.500.000 45.000.000 100.000.000 100.000.000 526.150.000 Kab. Minahasa Tenggara
• Kab. Bolaang Mongondow Timur
• Kab. Bolaang Mongondow Selatan
• Provinsi Sulawesi Tengah
• Kab. Banggai
• 190.575.000 571.725.000 7.500.000 172.500.000 100.000.000 100.000.000 844.225.000

NO NAMA DAERAH PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) BIAYA OPERASIONAL PUSKESWAN LAYANAN PENYULUH PERTANIAN TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP) BPP UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP)

Kab. Banggai Kepulauan

• Kab. Buol
• Kab. Toli-Toli
• Kab. Donggala
• 190.575.000 1.905.750.000 7.500.000 112.500.000 100.000.000 100.000.000 2.118.250.000 Kab. Morowali
• 190.575.000 190.575.000 7.500.000 67.500.000 100.000.000 100.000.000 358.075.000 Kab. Poso
• 190.575.000 571.725.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 814.225.000 Kota Palu
• Kab. Parigi Moutong
• 190.575.000 571.725.000 7.500.000 172.500.000 100.000.000 100.000.000 844.225.000 Kab. Tojo Una Una
• Kab. Sigi
• 190.575.000 381.150.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 571.150.000 Kab. Banggai Laut
• Kab. Morowali Utara
• Provinsi Sulawesi Selatan
• Kab. Bantaeng
• Kab. Barru
• 190.575.000 190.575.000 7.500.000 52.500.000 100.000.000 100.000.000 343.075.000 Kab. Bone
• 190.575.000 571.725.000 7.500.000 202.500.000 100.000.000 100.000.000 874.225.000 Kab. Bulukumba
• 190.575.000 190.575.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 365.575.000 Kab. Enrekang
• 190.575.000 571.725.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 761.725.000 Kab. Gowa
• 190.575.000 381.150.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 616.150.000 Kab. Jeneponto
• Kab. Luwu
• Kab. Luwu Utara
• Kab. Maros
• 190.575.000 190.575.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 395.575.000 Kab. Pangkajene Kepulauan
• Kota Palopo
• Kab. Luwu Timur
• Kab. Pinrang
• 190.575.000 190.575.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 380.575.000 Kab. Sinjai
• 190.575.000 1.334.025.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 1.494.025.000 Kab. Kepulauan Selayar
• Kab. Sidenreng Rappang
• 190.575.000 381.150.000 7.500.000 82.500.000 100.000.000 100.000.000 563.650.000 Kab. Soppeng
• 190.575.000 762.300.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 922.300.000 Kab. Takalar
• 190.575.000 381.150.000 7.500.000 67.500.000 100.000.000 100.000.000 548.650.000 Kab. Tana Toraja
• Kab. Wajo
• 190.575.000 762.300.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 967.300.000 Kota Pare-pare
• Kota Makassar
• Kab. Toraja Utara
• 190.575.000 762.300.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 1.019.800.000 Provinsi Sulawesi Tenggara
• Kab. Buton 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Kab. Konawe 65.000.000 845.000.000
• 845.000.000 Kab. Kolaka 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Muna 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kota Kendari 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kota Bau bau 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kab. Konawe Selatan 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Kab. Bombana 65.000.000 260.000.000 190.575.000 1.334.025.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 1.851.525.000 Kab. Wakatobi 65.000.000 780.000.000
• 780.000.000 Kab. Kolaka Utara 65.000.000 390.000.000
• 390.000.000 Kab. Konawe Utara 65.000.000 715.000.000
• 715.000.000 Kab. Buton Utara 65.000.000 325.000.000
• 325.000.000 Kab. Konawe Kepulauan 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000

NO NAMA DAERAH PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) BIAYA OPERASIONAL PUSKESWAN LAYANAN PENYULUH PERTANIAN TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP) BPP UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP)

Kab. Kolaka Timur 65.000.000 650.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 82.500.000 100.000.000 100.000.000 1.594.800.000 Kab. Muna Barat 65.000.000 520.000.000

• 520.000.000 Kab. Buton Tengah 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Buton Selatan 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Provinsi Bali
• Kab. Badung
• 190.575.000 381.150.000 7.500.000 7.500.000 100.000.000 100.000.000 488.650.000 Kab. Bangli
• Kab. Buleleng
• 190.575.000 1.715.175.000 7.500.000 67.500.000 100.000.000 100.000.000 1.882.675.000 Kab. Gianyar
• Kab. Jembrana
• Kab. Karangasem
• 190.575.000 1.524.600.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 1.684.600.000 Kab. Klungkung
• Kab. Tabanan
• 190.575.000 571.725.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 746.725.000 Kota Denpasar
• Provinsi Nusa Tenggara Barat
• Kab. Bima 65.000.000 650.000.000 190.575.000 3.430.350.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 4.315.350.000 Kab. Dompu 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.524.600.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 2.334.600.000 Kab. Lombok Barat 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kab. Lombok Tengah 65.000.000 650.000.000 190.575.000 2.286.900.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 3.126.900.000 Kab. Lombok Timur 65.000.000 390.000.000 190.575.000 3.430.350.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 4.077.850.000 Kab. Sumbawa 65.000.000 455.000.000 190.575.000 3.049.200.000 7.500.000 180.000.000 100.000.000 100.000.000 3.784.200.000 Kota Mataram 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Kota Bima 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Kab. Sumbawa Barat 65.000.000 520.000.000 190.575.000 1.524.600.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 2.204.600.000 Kab. Lombok Utara 65.000.000 520.000.000
• 520.000.000 Provinsi Nusa Tenggara Timur
• Kab. Alor 65.000.000 585.000.000
• 585.000.000 Kab. Belu 65.000.000 845.000.000
• 845.000.000 Kab. Ende 65.000.000 650.000.000 190.575.000 2.668.050.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 3.575.550.000 Kab. Flores Timur 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Kupang 65.000.000 780.000.000
• 780.000.000 Kab. Lembata 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Manggarai 65.000.000 845.000.000
• 845.000.000 Kab. Ngada 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Sikka 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Kab. Sumba Barat 65.000.000 780.000.000
• 780.000.000 Kab. Sumba Timur 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Kab. Timor Tengah Selatan 65.000.000 390.000.000
• 390.000.000 Kab. Timor Tengah Utara 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kota Kupang 65.000.000 390.000.000
• 390.000.000 Kab. Rote Ndao 65.000.000 585.000.000 190.575.000 1.715.175.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 2.475.175.000 Kab. Manggarai Barat 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Kab. Nagekeo 65.000.000 780.000.000
• 780.000.000 Kab. Sumba Barat Daya 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Sumba Tengah 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Manggarai Timur 65.000.000 780.000.000
• 780.000.000 Kab. Sabu Raijua 65.000.000 650.000.000
• 650.000.000 Kab. Malaka 65.000.000 455.000.000
• 455.000.000 Provinsi Maluku
• Kab. Kepulauan Tanimbar
• Kab. Maluku Tengah
• 190.575.000 762.300.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 997.300.000

NO NAMA DAERAH PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) BIAYA OPERASIONAL PUSKESWAN LAYANAN PENYULUH PERTANIAN TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP) BPP UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP)

Kab. Maluku Tenggara

• Kab. Buru

• 190.575.000 571.725.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 731.725.000 Kota Ambon

• Kab. Seram Bagian Barat

• Kab. Seram Bagian Timur

• Kab. Kepulauan Aru

• Kota Tual

• Kab. Maluku Barat Daya

• Kab. Buru Selatan

• Provinsi Papua

• Kab. Biak Numfor

• Kab. Jayapura

• Kab. Kepulauan Yapen

• Kota Jayapura

• Kab. Sarmi

• Kab. Keerom

• Kab. Waropen

• Kab. Supiori

• Kab. Mamberamo Raya

• Provinsi Maluku Utara

• Kab. Halmahera Tengah

• Kota Ternate

• Kab. Halmahera Barat

• Kab. Halmahera Timur

• Kab. Halmahera Selatan

• 190.575.000 381.150.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 586.150.000 Kab. Halmahera Utara

• 190.575.000 190.575.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 365.575.000 Kab. Kepulauan Sula

• Kota Tidore Kepulauan

• 190.575.000 762.300.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 922.300.000 Kab. Pulau Morotai

• 190.575.000 190.575.000 7.500.000 45.000.000 100.000.000 100.000.000 335.575.000 Kab. Pulau Taliabu

• Provinsi Banten

• Kab. Lebak 65.000.000 455.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 210.000.000 100.000.000 100.000.000 955.575.000 Kab. Pandeglang 65.000.000 650.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 255.000.000 100.000.000 100.000.000 1.767.300.000 Kab. Serang 65.000.000 260.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 217.500.000 100.000.000 100.000.000 768.075.000 Kab. Tangerang 65.000.000 455.000.000

• 455.000.000 Kota Cilegon 65.000.000 455.000.000

• 455.000.000 Kota Tangerang

• Kota Serang 65.000.000 390.000.000

• 390.000.000 Kota Tangerang Selatan

• Provinsi Bangka Belitung

• Kab. Bangka

• Kab. Belitung

• Kota Pangkal Pinang

• Kab. Bangka Selatan

• Kab. Bangka Tengah

• Kab. Bangka Barat

• Kab. Belitung Timur

• Provinsi Gorontalo

• Kab. Boalemo

• Kab. Gorontalo

• 190.575.000 571.725.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 814.225.000 Kota Gorontalo

NO NAMA DAERAH PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) BIAYA OPERASIONAL PUSKESWAN LAYANAN PENYULUH PERTANIAN TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP) BPP UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP)

Kab. Pohuwato

• Kab. Bone Bolango

• Kab. Gorontalo Utara

• Provinsi Kepulauan Riau

• Kab. Natuna

• Kab. Kepulauan Anambas

• Kab. Karimun

• Kota Batam

• Kota Tanjung Pinang

• Kab. Lingga

• Kab. Bintan

• 190.575.000 190.575.000 7.500.000 37.500.000 100.000.000 100.000.000 328.075.000 Provinsi Papua Barat

• Kab. Fak Fak

• Kab. Manokwari

• 190.575.000 571.725.000 7.500.000 67.500.000 100.000.000 100.000.000 739.225.000 Kab. Teluk Bintuni

• Kab. Teluk Wondama

• Kab. Kaimana

• Kab. Manokwari Selatan

• Kab. Pegunungan Arfak

• Provinsi Papua Barat Daya

• Kab. Sorong

• Kota Sorong

• Kab. Raja Ampat

• Kab. Sorong Selatan

• Kab. Maybrat

• Kab. Tambrauw

• Provinsi Sulawesi Barat

• Kab. Majene 65.000.000 715.000.000

• 715.000.000 Kab. Mamuju 65.000.000 455.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 1.201.725.000 Kab. Polewali Mandar 65.000.000 520.000.000

• 520.000.000 Kab. Mamasa 65.000.000 780.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 1.769.800.000 Kab. Pasangkayu 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Kab. Mamuju Tengah 65.000.000 650.000.000

• 650.000.000 Provinsi Kalimantan Utara

• Kab. Bulungan

• Kab. Malinau

• Kab. Nunukan

• Kota Tarakan

• Kab. Tana Tidung

• Provinsi Papua Selatan

• Kab. Merauke

• Kab. Boven Digoel

• Kab. Mappi

• Kab. Asmat

• Provinsi Papua Tengah

• Kab. Mimika

• Kab. Nabire

• Kab. Paniai

• Kab. Puncak Jaya

• Kab. Dogiyai

• Kab. Puncak

NO NAMA DAERAH PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) BIAYA OPERASIONAL PUSKESWAN LAYANAN PENYULUH PERTANIAN TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP) BPP UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP)

Kab. Intan Jaya

• Kab. Deiyai

• Provinsi Papua Pegunungan

• Kab. Jayawijaya

• Kab. Yahukimo

• Kab. Pegunungan Bintang

• Kab. Tolikara

• Kab. Mamberamo Tengah

• Kab. Yalimo

• Kab. Lanny Jaya

• Kab. Nduga

NASIONAL 1.989 15.210.000.000 129.319.075.000 28.586.250.000 137.023.425.000 2.507 1.117.500.000 18.802.500.000 14.900.000.000 14.900.000.000 300.045.000.000

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Pagu APBN Jumlah Satuan (Rp) Jumlah Satuan (Rp) (%) A Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kelompok Kelompok Pengadaan sarana perbenihan a. Bangunan Rumah Benih Unit Unit b. Penyediaan media tanam dan sarana produksi Paket Paket c. Penyediaan benih sayuran Paket Paket d. Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan Paket Paket Demplot a. Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot Paket Paket b. Penyediaan peralatan pengairan Paket Paket c. Penyediaan media tanam dan sarana produksi Paket Paket d. Pembuatan plang nama Paket Paket Kegiatan pertanaman a. Penyediaan tanah, pupuk, sekam dan sarana produksi Paket Paket b. Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman Paket Paket Kegiatan pasca panen Operasional Kegiatan P2L a. Pertemuan koordinasi OP OP b. Pelatihan Kegiatan Kegiatan c. Pendampingan OB OB d. Pengawalan OP OP e. Pelaporan Paket Paket Total Pagu APBN: … (tempat), ... (tanggal) Total Perencanaan KPP Mengetahui, SP2D Netto Kepala OPD Teknis Total Pelaksanaan KPP … (tanda tangan dan stempel) … (nama NIP … LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB/KOTA SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN … NO KEGIATAN PERENCANAAN KEGIATAN Jumlah Penerima Manfaat Jumlah Penerima Manfaat PELAKSANAAN KEGIATAN Realisasi Penggunaan Persentase Output

Pagu APBN Jumlah Satuan (Rp) Jumlah Satuan (Rp) (%) B Layanan Penyuluhan Pertanian Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian BPP BPP a. Bantuan Paket data bagi Admin Laporan Utama OB OB b. pelatihan tematik (uang harian, konsumsi, bahan praktek) BPP BPP Sekolah Lapang Tematik Kab/Kota Kab/Kota a. Sosialisasi b. Rembug Tani c. Kursus Tani d. Farm Field Day e. Pengawalan dan Pendampingan Total Pagu APBN: … (tempat), … (tanggal) Total Perencanaan KPP Mengetahui, SP2D Netto Kepala OPD Teknis Total Pelaksanaan KPP … (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP … LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB/KOTA SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN … NO KEGIATAN PERENCANAAN KEGIATAN Jumlah Penerima Manfaat Jumlah Penerima Manfaat PELAKSANAAN KEGIATAN Realisasi Penggunaan Persentase Output

Pagu APBN Jumlah Satuan (Rp) Jumlah Satuan (Rp) (%) C Biaya Operasional Puskeswan a. Obat Hewan Paket Paket b. Bahan Pendukung Pengobatan Paket Paket c. Operasional Pelaporan iSIKHNAS OB OB d. Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan ST ST d. Operasional Pengobatan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) ST ST e. Koordinasi OH OH f. Surveilans OH OH g. Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium Tahun Tahun h. Bimtek Penanganan Gangguan Reproduksi OP OP TOTAL Pagu APBN: … (tempat), … (tanggal) Total Perencanaan KPP Mengetahui, SP2D Netto Kepala OPD Teknis Total Pelaksanaan KPP … (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP … PELAKSANAAN KEGIATAN Realisasi Penggunaan Persentase Output LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB/KOTA SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN … NO KEGIATAN PERENCANAAN KEGIATAN Jumlah Penerima Manfaat Jumlah Penerima Manfaat

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

(1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi hortikultura, untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
b. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, untuk kegiatan layanan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan

c. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, untuk kegiatan operasional Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 2 Penyaluran dan Pengelolaan

(1) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
(2) Kegiatan P2L yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kegiatan layanan penyuluhan pertanian yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan operasional Puskeswan yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui Swakelola.

(1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mekanisme penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

(1) Dinas yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib membuat laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan semesteran, disampaikan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan; dan b. laporan tahunan, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a minimal memuat informasi: a. volume kegiatan P2L, layanan penyuluhan pertanian, dan/atau operasional Puskeswan; b. hasil kegiatan per bulan P2L, layanan penyuluhan pertanian, dan/atau operasional Puskeswan;
c. capaian indikator kinerja dari masing-masing kegiatan; dan d. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut. (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat informasi yang terdiri atas: a. laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk periode berjalan; b. pelaksanaan kegiatan P2L, layanan penyuluhan pertanian, dan/atau operasional Puskeswan; dan c. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Dinas kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian paling lambat pada: a. minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 1 (satu);
b. minggu kedua Bulan Desember tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 2 (dua); dan c. minggu kedua Bulan Januari tahun anggaran berikutnya, untuk laporan tahunan.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal disampaikan secara elektronik melalui aplikasi emonev DAK Kementerian Pertanian yang dapat diakses pada laman https://emonev.pertanian.go.id dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbagi pakai data dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

(1) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan verifikasi oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi hortikultura, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan ketepatan: a. sasaran penerima manfaat; b. jumlah dana; c. waktu penyaluran;
d. penggunaan dana; e. pertanggungjawaban;
f. kebermanfaatan; dan g. dokumen/data dukung yang dilampirkan.

Bagian Kedua Pembinaan

(1) Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan pembinaan oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi hortikultura, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan. (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pertanian dapat melibatkan dinas daerah provinsi yang membidangi pertanian.

(1) Dinas sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan
pembinaan kepada pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. (2) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada direktorat teknis dan/atau pusat penyuluhan lingkup Kementerian Pertanian terkait.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

(1) Pemantauan dan Evaluasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan terhadap: a. ketepatan waktu penyampaian laporan; b. kelengkapan dokumen laporan; c. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian; d. realisasi pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian (output); e. capaian indikator prioritas nasional; f. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah dan
tindak lanjut yang diperlukan; g. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan h. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan. (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juni 2024

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 318

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Nomor Format Judul Dokumen Format 1 Usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
Format 2 Usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L oleh Dinas
Format 3 Usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L oleh Kelompok Format 4 Pakta Integritas Kelompok Pelaksana Pekarangan Pangan Lestari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
Format 5 Penetapan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Format 6 Penetapan Pendamping Kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari
Format 7 Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Format 8 Berita Acara Serah Terima Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari
Format 9 Penetapan Admin Laporan Utama Penerima Bantuan Paket data di Balai Penyuluhan Pertanian
Format 10 Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian
Format 11 Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan SL Tematik Pertanian
Format 12 Penetapan Petugas Pusat Kesehatan Hewan Lingkup Kabupaten/Kota
Format 13 Penetapan Petugas Pelapor iSIKHNAS Lingkup Kabupaten
Format 14 Data Pelaporan Kasus dan Perkembangan Kasus Penyakit Hewan serta Data Pengobatan Biaya Operasional Pusat Kesehatan Hewan

Format 1

USULAN RENCANA PENGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

Volume Satuan Harga Satuan (Rp) (2) (3) (4) (5) (6) (7) A. 65,000,000

1. 14,000,000

a. Bangunan Rumah Benih Unit b. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi Paket c. Penyediaan Benih Sayuran Paket d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Perbenihan Paket 2. 20,500,000

a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot Paket b. Penyediaan Peralatan Pengairan Paket c. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi Paket d. Pembuatan Plang Nama Paket 3. 14,500,000

a. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi Paket b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman Paket 4. Kegiatan Pascapanen 1,000,000 50,000,000

5. 15,000,000

a. Pertemuan Koordinasi OP b. Pelatihan Kegiatan c. Pendampingan OB d. Pengawalan OP e Pelaporan Paket B. 107,500,000

1 Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian 7,500,000 a Bantuan Paket Data bagi Admin Laporan Utama (12 bulan) OB 3,000,000 b Pelatihan Tematik BPP 4,500,000 1 Uang Saku 2 Konsumsi 3 Bahan Praktek 2 Sekolah Lapang Tematik Kab/Kota 100,000,000

a Sosialisasi b Rembug Tani c Kursus Tani d Farm Field Day e Pengawalan dan Pendampingan C. 190,575,000

Paket 60,000,000 Paket 8,500,000 OB 2,400,000 ST 30,000,000 ST 51,000,000 OH 3,000,000 OH 3,000,000 Tahun 2,675,000 OP 30,000,000 Pengadaan Sarana Perbenihan Demplot Pertanaman Jumlah Kegiatan P2L Operasional P2L Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium Bimtek Penanganan Gangguan Reproduksi Layanan Penyuluhan dan Pertanian Obat Hewan Bahan Pendukung Pengobatan Operasional Pelaporan iSIKHNAS Operasional Pusat Kesehatan Hewan Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan Operasional Pengobatan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) Koordinasi Surveilans Jumlah (Rp) (1) Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Uraian Kegiatan Penerima/Lokasi Kegiatan Metode Pengadaan Rincian Perhitungan

… (tempat), … (tanggal)

Mengetahui, Kepala … (PD teknis)

… (tanda tangan dan stempel)

… (nama) NIP …

Format 2

RENCANA PENGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2024 DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...

… (tempat), … (tanggal)

Mengetahui, Kepala … (PD teknis)

… (tanda tangan dan stempel)

… (nama) NIP …

No. Keterangan Anggaran Vol Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp.) Pengadaan Sarana Perbenihan 14.000.000 14.000.000

• Bangunan rumah benih

• Penyediaan media tanam dan sarana produksi

• Penyediaan benih sayuran

• Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan

Demplot 20.500.000 20.500.000

• Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot

• Penyediaan peralatan pengairan

• Penyediaan media tanam dan sarana produksi

• Pembuatan plang nama

Kegiatan Pertanaman 14.500.000 14.500.000

• Penyediaan tanah, pupuk, sekam dan sarana produksi

• Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman

Kegiatan Pasca Panen 1.000.000 1.000.000 Operasional P2L
15.000.000 15.000.000

a Pertemuan Koordinasi

b Pelatihan

c Pendampingan

d Pengawalan

e Pelaporan

Jumlah 1+2+3+4+5

65.000.000

Format 3

RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2024 KELOMPOK ... DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN/KOTA ...

Kepada Yth.: Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di … .

Pendamping

… (nama) Ketua Kelompok

… (nama)

No. Keterangan Anggaran Vol Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp.) Pengadaan Sarana Perbenihan 14.000.000 14.000.000

• Bangunan rumah benih

• Penyediaan media tanam dan sarana produksi

• Penyediaan benih sayuran

• Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan

Demplot 20.500.000 20.500.000

• Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot

• Penyediaan peralatan pengairan

• Penyediaan media tanam dan sarana produksi

• Pembuatan plang nama

Kegiatan Pertanaman 14.500.000 14.500.000

• Penyediaan tanah, pupuk, sekam dan sarana produksi

• Penyediaan Peralatan kegiatan pertanaman

Kegiatan Pasca Panen 1.000.000 1.000.000

Jumlah 1+2+3+4

50.000.000

Format 4

PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK PELAKSANA PEKARANGAN PANGAN LESTARI DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024 Nomor:

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tahun anggaran 2024 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari hasil budi daya pertanian di pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : … (Nama Ketua Kelompok) Kelompok : … Alamat
: …

Atas Nama Kelompok ( … ) menyatakan: 1. Bersedia melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan P2L di RT … RW … Desa … Kec … Kab/Kota … yang terdiri dari sarana perbenihan, demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen. 2. Bersedia menyediakan lahan seluas … m2 (… meter persegi) untuk rumah benih dan demplot (bukan menyewa) yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan minimal selama 5 (lima) tahun. 3. Bersedia mengelola rumah benih dan Demplot minimal selama 3 tahun. 4. Bersedia mengelola dan memanfaatkan Dana P2L sesuai ketentuan yang ada serta membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar.
5. Bersedia melaksanakan P2L sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 6. kami melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan dana P2L dan tidak mencapai indikator keberhasilan, maka akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.

…, …, …

Dinas Kab/Kota

… (nama) Ketua Kelompok

… (nama) DIsaksikan oleh : Kepala Desa/Lurah …

… (nama)

Format 5

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... NOMOR ... TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. … ;

b. … ;

Mengingat : 1. … ;

2. … ;

3. … ;

4. … ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari pada Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Penerima Manfaat bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala kepada Kepala Dinas … Kabupaten/Kota … .

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas ... Kabupaten/Kota ... sesuai dengan yang tercantum dalam DPA Nomor ... tanggal ... Tahun Anggaran … .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota ... ; 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota … ; 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ... NOMOR ... TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA MANFAAT

A. DATA KELOMPOK P2L No Kecamatan Desa/ Kelurahan Nama Kelompok Koordinat Rumah Benih/ Demplot Identitas Kelompok P2L Nama Ketua No. HP NIK Ketua Sekretaris No. HP Bendahara No. HP Jumlah Anggota

dst

B. DATA ANGGOTA KELOMPOK
No Nama Jenis Kelamin (P/L) Jabatan dalam kelompok NIK Alamat No. HP Keterangan* (Bumil/Busui/Memiliki Baduta/Memiliki Balita/WUS*) Nama Kelompok :

dst

Nama Kelompok :

dst

Keterangan :

1. *Pilih salah satu
2. Kategori Balita > 24-59 bulan
3. *kategori Wanita Usia Subur (WUS) tidak sedang hamil/menyusui dan tidak memiliki baduta/balita

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Format 6

KEPUTUSAN KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ... NOMOR ... TENTANG PENETAPAN PENDAMPING KELOMPOK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang : a. … ;

b. … ;

Mengingat : 1. … ;

2. … ;

3. … ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Menunjuk Pendamping Kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: a. Nama : …

Alamat : …

No. HP. : … b. … c. dst.

KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas: a. membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan P2L melalui pendampingan dan pelatihan; b. membimbing kelompok dalam penyusunan rencana penggunaan anggaran (RPD) kelompok; c. melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan; d. mendampingi kelompok dalam pengelolaan administrasi pembukuan; dan e. mendampingi kelompok dalam membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok setiap bulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pendampingan kepada Kepala Dinas … Kabupaten/Kota … .

KEEMPAT : Memberikan penggantian biaya pendampingan sebesar Rp… (... rupiah) setiap bulan, selama … bulan dalam melaksanakan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di … pada tanggal …

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota … ;
3. Yang bersangkutan.

Format 7

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KABUPATEN/KOTA … DENGAN KETUA KELOMPOK … NOMOR:

TENTANG PEMANFAATAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh empat (...-…-2024) bertempat di Kantor ... Jalan ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA :
   Pejabat Pembuat Komitmen... , yang diangkat berdasarkan Keputusan ... Nomor ... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran ... DPA Tahun ... No. ... tanggal... , yang berkedudukan di Jalan ... , selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NAMA : Ketua Kelompok ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok ... yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... No. ... , yang berkedudukan di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ..., yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangi Perjanjian Kerja Sama … dengan ketentuan-ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut: