PERMENTAN Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS...

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat. (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Ketua Kelompok ...

Materai Rp10.000,00

… (nama)

PIHAK PERTAMA KPA/PPK Dinas ... Kab/Kota ...

… (nama)

Format 8 BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHUN ANGGARAN 2024 Nomor: …

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor … , pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : …

Jabatan : Ketua Kelompok …

Desa : …

Kecamatan : …

Kabupaten : … Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama : …

NIP. : …

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen

Kabupaten/Kota ...

Instansi : Dinas ... Kabupaten/Kota

Alamat : Jln. … Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. PIHAK KESATU akan melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ... 2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan akan dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan jumlah total dana yang telah diterima: Rp... (... rupiah). 3. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA berupa bantuan uang dengan nilai Rp... (... rupiah) lengkap tanpa ada pemotongan apapun serta sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis. Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…, … 2024
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Kelompok ...

... (nama) Ketua Kuasa Penguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota ...

... (nama) NIP...

Format 9

KEPUTUSAN KEPALA DINAS …
KABUPATEN/KOTA ... NOMOR … TENTANG PENETAPAN ADMIN LAPORAN UTAMA PENERIMA BANTUAN PAKET DATA
DI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA …,

Menimbang : a. … ;

b. … ;

Mengingat : 1. … ;

… ;
… ;

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) … Tahun Anggaran … .

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Menetapkan Admin Laporan Utama Penerima Bantuan Paket Data di Balai Penyuluhan Pertanian Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Admin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas: a. melakukan rekapitulasi data pembangunan pertanian tingkat kecamatan meliputi:

komoditas strategis pertanian; dan
kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian; b. mengunggah secara berkala setiap minggu melalui aplikasi laporan utama Kementerian Pertanian https://laporanutama.pertanian.go.id; dan c. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas … Kabupaten/Kota … sebagai salah satu bentuk indikator kinerja setiap minggu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan petugas teknis dan/atau fungsional pertanian lainnya serta dinas teknis yang menangani bidang pertanian di kabupaten/kota … .

KEEMPAT : Memberikan paket data kepada Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 12 bulan dan dibayarkan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja setiap tiga bulan dalam bentuk Laporan Utama Kementerian Pertanian.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA- SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.: 1. Bupati/Walikota … ;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) … ; 4. Yang bersangkutan; dan 5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ... NOMOR ... TENTANG PENETAPAN ADMIN LAPORAN UTAMA PENERIMA BANTUAN PAKET DATA DI BALAI PENYULUH PERTANIAN TAHUN 2024

DATA ADMIN LAPORAN UTAMA PENERIMA BANTUAN PAKET DATA DI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2024

NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA NAMA BPP KEC. IDENTITAS ADMIN LAPORAN UTAMA NAMA LENGKAP ALAMAT NIK NO. HP

…

dst

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Format 10

KEPUTUSAN KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ... NOMOR … TENTANG PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CPCL)
KEGIATAN PELATIHAN TEMATIK PERTANIAN
DAK NON FISIK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. … ;

b. … ;

Mengingat : 1. … ;

… ;
… ;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Menetapkan BPP Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian di Kabupaten/Kota … Tahun … sesuai dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian melalui DAK Non Fisik melibatkan penyuluh pertanian, petani, perwakilan kelompok tani (Poktan), dan/atau perwakilan gabungan kelompok tani (gapoktan) di wilayah kerjanya, serta instansi daerah atau pihak terkait lainnya.

KETIGA : 1. Koordinator BPP/Pimpinan BPP dan penyuluh di BPP menyiapkan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan petani, peserta pelatihan dan narasumber serta melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai spesifik lokalita dengan berkordinasi dengan pimpinan unit kerja yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di Dinas … Kabupaten/Kota … 2. Koordinator BPP/Pimpinan BPP dan penyuluh di BPP mendokumentasikan kegiatan pelatihan tematik dengan foto open camera. 3. Koordinator BPP/Pimpinan BPP dan penyuluh di BPP menyusun laporan kegiatan pelatihan tematik dan melaporkan kepada Kepala Dinas … Kabupaten/Kota … melalui pimpinan unit kerja yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.

KEEMPAT : Dinas daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Penyuluhan Pertanian melakukan Pengawalan, Pembinaan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan pada Kegiatan Pelatihan Tematik baik secara administratif meliputi aspek keuangan dan teknis.

KELIMA : Menyelenggarakan pelatihan tematik pertanian di BPP sebagai Pusat Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per BPP dalam bentuk bahan praktek, uang saku, dan/atau konsumsi.

KEENAM : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... .

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal …

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.: 1. Bupati/Walikota *) … ;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) … ; 4. Yang bersangkutan; dan 5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ... NOMOR ... TENTANG PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CPCL) KEGIATAN PELATIHAN TEMATIK PERTANIAN DAK NON FISIK TAHUN 2024

DAFTAR NAMA BPP PELAKSANA PELATIHAN TEMATIK PERTANIAN DI KABUPATEN/KOTA … PROV … TAHUN 2024

No Nama BPP Nama Koordinator/ Pimpinan BPP Jumlah Peserta Pelatihan (Orang) Anggaran (Rp.)

Jumlah

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Format 11

KEPUTUSAN KEPALA DINAS …
KABUPATEN/KOTA … NOMOR …

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CPCL)
KEGIATAN SEKOLAH LAPANG TEMATIK PERTANIAN DAK NON FISIK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. … ;

b. … ;

Mengingat : 1. … ;

… ;
… ;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ... Tahun Anggaran ...

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Menetapkan Kecamatan … sebagai pelaksana kegiatan Sekolah Lapang Tematik Pertanian tingkat Kabupaten/Kota dengan komoditas unggulan … Tahun ….

KEDUA : Dinas daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Penyuluhan Pertanian bekerjasama dengan BPP di lokasi kecamatan pelaksana kegiatan Sekolah Lapang tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas: a. Melakukan sosialisasi dan rembug tani; b. Menyiapkan bahan pembelajaran; c. Melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Tematik Pertanian melalui Kursus Tani (teori dan praktek); d. Melakukan Pengawalan dan Pendampingan secara rutin di lokasi Sekolah Lapang (Laboratorium Lapangan); e. Melakukan Temu Lapang Tani/Farm Field Day (FFD); dan f. Melakukan pendampingan, pengawalan, pengamatan, monitoring dan membuat laporan perkembangan pelaksanaan Sekolah Lapang Tematik Pertanian.

KETIGA : Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota melakukan Pengawalan, Pembinaan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan pada setiap tahapan kegiatan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi Pelaksanaan Sekolah Lapang maupun secara administratif meliputi aspek keuangan dan teknis.

KEEMPAT : Menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Tematik Pertanian sebagai Pusat Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam bentuk sosialisasi, rembug tani, kursus tani, FFD, serta pengawalan dan pendampingan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di ... pada tanggal …

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Format 12

KEPUTUSAN KEPALA DINAS …
KABUPATEN/KOTA … NOMOR … TENTANG PENETAPAN PETUGAS PUSAT KESEHATAN HEWAN
LINGKUP KABUPATEN/KOTA … TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang
: a. … ;

b. … ;

Mengingat

… ;
… ;
… ;

Memperhatikan : Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KESATU

: Menetapkan Petugas Pusat Kesehatan Hewan Lingkup Kabupaten … Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan;
melakukan kegiatan pengobatan penyakit hewan menular strategis;
melakukan kegiatan koordinasi;
melakukan kegiatan surveilans dan mengirimkan sampel ke laboratorium Veteriner; dan
melakukan kegiatan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui iSIKHNAS.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas … Kabupaten/Kota … .

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di … pada tanggal …

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

Bupati/Walikota ... ;
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota … ;
Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS… KABUPATEN... NOMOR ... TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN LINGKUP KABUPATEN/KOTA … TAHUN 2024

PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
LINGKUP KABUPATEN/KOTA … TAHUN 2024

NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA NAMA PUSKESWAN IDENTITAS PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN NAMA ALAMAT NIK NO. HP dst

KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ...

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Format 13

KEPUTUSAN KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ... NOMOR … TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS
LINGKUP KABUPATEN/KOTA … TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA …,

Menimbang : a. … ;

b. … ;

Mengingat :

… ;
… ;
… ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Menetapkan Petugas Pelapor iSIKHNAS Lingkup Kabupaten/Kota … Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas: 1. melakukan pemutakhiran data infrastruktur, sumber daya manusia puskeswan dan cakupan wilayah kerja melalui sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSIKHNAS); 2. melakukan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui iSIKHNAS; 3. melakukan rekapitulasi data pelayanan kesehatan hewan setiap bulan. 4. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas … Kabupaten/Kota …
sebagai salah satu bentuk indikator kinerja setiap minggu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Petugas Pelapor iSIKHNAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan petugas pelayanan Kesehatan hewan.

KEEMPAT : Memberikan paket data kepada Petugas pelapor iSIKHNAS untuk pengelolaan data Pelayanan Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU senilai Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 bulan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di … pada tanggal …

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

Bupati/Walikota ... ;
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota … ;
Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS … KABUPATEN/KOTA ... NOMOR ... TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS LINGKUP KABUPATEN/KOTA … TAHUN 2024

PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS LINGKUP KABUPATEN/KOTA … TAHUN 2024

NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA NAMA PUSKESWAN IDENTITAS PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS NAMA ALAMAT NIK NO. HP …. dst

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...

... (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP …

Format 14

DATA PELAPORAN KASUS DAN PERKEMBANGAN KASUS PENYAKIT HEWAN
No ID Kasus Tanggal laporan Pelapor Nama Puskeswan Lokasi Spesies Diagnosa Banding Perkembangan Kasus Jumlah (ekor) dst

DATA PENGOBATAN No Tanggal Kasus ID Kasus Petugas Nama Puskeswan Lokasi Dosis Obat Hewan Tanda/ Sindrom Diagnosa Banding Jumlah (ekor) dst

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pekarangan Pangan Lestari

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari atau disebut P2L dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan yang dilaksanakan oleh kelompok penerima manfaat pada kabupaten/kota pada lokus intervensi penurunan stunting sesuai yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan kegiatan P2L dibiayai dengan DAK Non Fisik Bidang Pertanian. Fasilitasi bantuan digunakan untuk menerapkan budi daya sayuran dengan beberapa komoditas hortikultura lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Fasilitasi bantuan terhadap kegiatan P2L sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per kelompok yang dilaksanakan dalam bentuk transfer uang.

Komponen kegiatan P2L terdiri atas fasilitas untuk pengadaan sarana perbenihan, demplot, kegiatan pertanaman, dan kegiatan pascapanen. Setiap kelompok penerima manfaat kegiatan P2L juga mendapat pendampingan teknis dan administrasi dari pendamping dan dinas dari kabupaten/kota baik dalam pelaksanaan budi daya tanaman sayuran, tanaman buah, dan tanaman obat, pemanfaatan dana, dan pelaporan.

Penerima Manfaat Kegiatan Penerima manfaat kegiatan P2L adalah Poktan, Gapoktan, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan Bersama, kelompok PKK, dan/atau kelompok masyarakat lainnya yang berada pada wilayah desa/kelurahan dan/atau wilayah kecamatan stunting yang telah ditetapkan instansi terkait dan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. jumlah anggota dalam satu kelompok penerima batuan kegiatan P2L minimal 20 (dua puluh) orang, yang lokasi pekarangan anggotanya berada dalam satu kawasan dan memiliki pengalaman dalam budi daya sayuran dan tanaman obat; b. kelompok terpilih terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan); c. belum pernah mendapatkan bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada kegiatan yang sama; d. kelompok penerima manfaat sudah dibina oleh Dinas kabupaten/kota paling singkat satu tahun; e. mampu menyediakan lahan demplot (bukan menyewa lahan) dengan luas total lahan:

untuk perdesaan, antara 400m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 500m2 (lima ratus meter persegi); dan
untuk perkotaan, antara 100m2 (seratus meter persegi) sampai dengan 200m2 (dua ratus meter persegi). f. penyediaan luas lahan demplot dituangkan dalam perjanjian dengan jangka waktu pemanfaatan lahan demplot paling singkat lima tahun.

Tahapan Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan kegiatan P2L meliputi: a. penetapan penerima manfaat oleh kepala Dinas; b. penetapan pakta integritas oleh kelompok P2L; c. SK pendampingan kelompok P2L oleh kepala Dinas; d. penyusunan Rencana Penggunaan Anggaran (RPD) antara lain:

melakukan identifikasi kebutuhan jenis bahan dan alat yang dibutuhkan;
menyusun rencana kebutuhan anggaran, meliputi jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana, untuk setiap komponen: a) pengadaan sarana perbenihan; b) demplot; c) kegiatan pertanaman;
d) kegiatan pascapanen; dan e) operasional P2L;
menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan atas harga pasar atau anggaran yang pernah dilaksanakan; e. RPD disusun berdasarkan hasil identifikasi dengan mencantumkan: a) nama dan alamat kelompok; b) nama, nomor induk kependudukan, dan alamat ketua kelompok, yang dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk; c) nama dan alamat anggota kelompok; d) nomor rekening a.n. kelompok; dan e) nama bank. f. penetapan perjanjian kerjasama oleh kuasa pengguna anggaran (KPA)/pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L; g. berita acara serah terima uang Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L antara KPA/PPK dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L tahap 1 dan tahap 2; dan h. berita acara serah terima pertanggungjawaban akhir tahun Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L antara ketua kelompok penerima kegiatan P2L dengan KPA/PPK.

Pelaksanaan Komponen Kegiatan Pelaksanaan komponen kegiatan P2L terdiri atas: a. pengadaan sarana perbenihan yang terdiri dari rumah benih dan sarana pendukung lainnya untuk memproduksi benih sayuran, tanaman buah dan tanaman obat, dengan ketentuan:

penyediaan bangunan rumah benih, dengan persyaratan:
a) terletak di lahan milik kelompok (bukan sewa) atau lahan kosong/tidur dan diutamakan berada dalam satu lokasi dengan demplot atau lahan yang dikuasakan kepada kelompok/anggota kelompok; b) lahan yang digunakan untuk penyediaan bangunan rumah benih berasal dari lahan yang telah dikuasakan atau telah mendapat izin penggunaan lahan dari pihak yang berwenang setempat, yang dapat digunakan oleh kelompok P2L selama 5 (lima) tahun;

c) terletak pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan benih;
d) luas rumah benih minimal seluas 20m2 (dua puluh meter persegi), dengan tinggi minimal 3,5 m (tiga koma lima meter); e) pondasi pasangan batu/batu bata; f) lantai dipasang paving block atau material sejenis; g) rangka terbuat dari bahan baja ringan/bahan lainnya yang setara; h) atap terbuat dari plastik UV dengan sirkulasi yang cukup; i) sisi bangunan ditutup dengan insect net; j) dilengkapi dengan rak minimal 2 susun yang terbuat dari baja ringan atau bahan sejenis dan dipasang pada 3 (tiga) sisi bangunan rumah benih;
k) dilengkapi dengan sarana pengairan;
l) memiliki sumber air yang cukup; dan m) rumah benih dalam satu tahun dapat menghasilkan benih sepanjang tahun minimal 10.000 (sepuluh ribu) benih, sebagai sumber benih untuk kebutuhan demplot dan pertanaman pekarangan anggota serta dapat dipasarkan untuk keberlanjutan;
2) penyediaan media tanam dan sarana produksi (pupuk dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang bermutu);
3) penyediaan benih sayuran, buah dan tanaman obat yang bermutu, sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota, peluang pasar, dan potensi lahan; dan 4) penyediaan peralatan kegiatan perbenihan, antara lain tray semai, soilblock dan polybag kecil; b. demplot, dengan ketentuan: 1) demplot dilakukan pada lokasi yang sama dengan rumah benih; 2) apabila luasan lahan terbatas dapat ditanam di polybag besar (diameter 30cm) dan/atau wall planter, atau penyediaan rak tanam/vertikultur dengan jumlah tanaman minimal 650 tanaman; 3) demplot berfungsi sebagai tempat usaha bersama kelompok untuk menghasilkan produk sayuran, buah, dan tanaman obat yang berorientasi pasar;
4) demplot memperhatikan produktivitas budi daya tanaman sayuran, buah, dan tanaman obat, memperhatikan rotasi dan kelestarian pertanaman serta menerapkan teknologi budi daya ramah lingkungan untuk mempertahankan kontinuitas produksi tanaman; 5) Kegiatan demplot meliputi:
a) penyediaan peralatan dan pengolahan demplot disesuaikan dengan kebutuhan kelompok, antara lain: cangkul, sekop, polybag, gerobak sorong, sabit/parang, mulsa, cultivator sederhana, dan handsprayer;
b) penyediaan peralatan pengairan antara lain toren air dan kelengkapannya, pompa air, sprinkle, dan selang; c) penyediaan media tanam dan sarana produksi (pupuk dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang bermutu); dan

d) pembuatan plang nama, minimal terbuat dari plat seng yang memuat informasi kelompok; c. kegiatan pertanaman, dilakukan dengan ketentuan: 1) dapat dilakukan di lahan dan/atau menggunakan polybag; 2) setiap anggota kelompok diwajibkan menanam sayuran minimal 75 (tujuh puluh lima) polybag atau setara dengan 25m2 (dua puluh lima meter persegi) jika ditanam di lahan; 3) untuk kelompok yang anggotanya tidak memiliki lahan untuk pertanaman, luas lahan pertanaman anggota kelompok dapat digabung secara kumulatif pada areal minimum seluas 500 m2 dan/atau 1.000 polybag (setara 20 anggota x 25 m2 dan/atau 50 polybag) pada lokasi tertentu dan terlihat pemisahan yang jelas antara komponen demplot dan pertanaman;
4) khusus untuk pertanaman di wilayah kota, ditambah dengan tanaman minimal 50 (lima puluh) tanaman per anggota yang ditanam di polybag besar diameter 30 cm dan/atau wall planter; 5) tanaman sayuran, buah, dan tanaman obat yang dibudi dayakan merupakan komoditas pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi dan bila produksi berlebih dapat digunakan untuk peningkatan pendapatan;
6) setiap anggota perlu menanam tanaman sayuran, buah, dan tanaman obat yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota rumah tangga, peluang pasar, dan potensi lahan; dan 7) Kegiatan pertanaman meliputi:
a) penyediaan media tanam (tanah, arang sekam, cocopeat, kascing, dan lainnya) dan sarana produksi (pupuk dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang bermutu); dan
b) penyediaan peralatan kegiatan pertanaman, antara lain: sekop taman berukuran kecil, gembor, serta rak tanaman/vertikultur dan/atau wall planter; d. kegiatan pascapanen, dengan ketentuan bahwa hasil produksi dari kegiatan P2L, baik dari rumah benih, demplot maupun kelebihan produksi pertanaman anggota kelompok dilakukan penanganan pascapanen yang baik/fresh handling product agar hasil pertanian siap dan aman dijual. kegiatan pascapanen meliputi penyediaan kontainer/keranjang, selotip sayur, plastik, gunting panen dan alat pasca panen lainnya; dan e. operasional Kegiatan P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan, dengan rincian sebagai berikut: 1) pertemuan koordinasi berupa pertemuan antara Dinas dan perwakilan kelompok P2L berkaitan dengan koordinasi, dan sosialisasi kegiatan P2L; 2) pelatihan berupa workshop/ pelatihan/ bimbingan teknis terkait kegiatan P2L baik budi daya maupun pascapanen untuk peningkatan kapabilitas anggota kelompok P2L. Dalam pelatihan dapat mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Komponen pelatihan dapat berupa konsumsi, transport dan honor narasumber;

pendampingan kegiatan P2L dilakukan oleh satu orang pendamping per kelompok yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas. Pendamping P2L berasal dari penyuluh PNS/THL/swadaya/tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan teknis, dapat memberdayakan serta
memotivasi kelompok untuk melaksanakan kegiatan P2L. Pendamping diutamakan berdomisili di sekitar lokasi kelompok P2L atau bertugas di wilayah tersebut. Pendamping P2L dapat diberikan transport dalam rangka pendampingan kegiatan ke kelompok maksimal sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
pengawalan berupa perjalanan dinas ke kelompok untuk pelaksanaan identifikasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan P2L; dan
pelaporan berupa penyusunan, pencetakan, penggandaan, dan pengiriman laporan kegiatan P2L per kelompok.

B. Layanan Penyuluhan Pertanian

Layanan penyuluhan pertanian dilaksanakan dalam rangka penguatan Balai Penyuluhan Pertanian melalui Bantuan Paket Data bagi Admin Laporan Utama dan Pelatihan Tematik Pertanian, dan peningkatan kapasitas petani/poktan/penyuluh pertanian/petugas pendamping melalui SL Tematik. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian Pemerintah yang berada di tingkat kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, bahwa BPP memiliki tugas diantaranya yaitu a) melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) di kecamatan dengan melakukan pendataan dan penguatan data potensi pertanian di kecamatan; dan b) melaksanakan latihan, kunjungan, supervisi, dan kegiatan pemberdayaan program pembangunan pertanian.

Penerima Manfaat Kegiatan Penerima manfaat kegiatan adalah penyuluh pertanian, petani, perwakilan kelompok tani (Poktan), dan/atau perwakilan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di wilayah kerjanya, serta instansi daerah atau pihak terkait lainnya.
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi: a. pelaksanaan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat oleh Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian; b. penetapan calon penerima manfaat oleh kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian; c. penyusunan rencana penggunaan DAK Nonfisik antara lain:

melakukan identifikasi kebutuhan kegiatan;
menyusun rencana kebutuhan dan anggaran, meliputi data penerima, volume output, jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana, untuk setiap komponen: a) bantuan paket data bagi admin laporan utama; b) pelatihan tematik pertanian; dan c) SL Tematik;

d. penetapan admin laporan utama penerima bantuan paket data melalui keputusan kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian; e. penetapan CPCL kegiatan pelatihan tematik pertanian melalui SK kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian; f. penetapan CPCL kegiatan SL Tematik melalui SK kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian; dan g. pelaksanaan kegiatan oleh BPP dan Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian.

Komponen pembiayaan Komponen pembiayaan terdiri atas: a. bantuan paket data bagi admin laporan utama, meliputi pemberian paket data kepada admin laporan utama sesuai SK yang ditetapkan oleh kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian; b. pelatihan tematik pertanian, meliputi pembiayaan untuk uang saku/uang harian, konsumsi, serta bahan praktek; dan c. SL Tematik, meliputi pembiayaan untuk kegiatan sosialisasi, rembug tani, kursus tani, farm field day, serta pengawalan dan pendampingan.
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bantuan paket data bagi admin laporan utama digunakan untuk memfasilitasi admin laporan utama dalam pengelolaan data pertanian, yang dilaksanakan secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu melalui aplikasi pada laman https://laporanutama.pertanian.go.id. Data yang dilaporkan meliputi komoditas strategis nasional dan kegiatan BPP; b. pelatihan tematik pertanian diperuntukkan bagi penyuluh pertanian, perwakilan poktan, dan perwakilan gapoktan dalam rangka peningkatan kapasitas baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan, pengenalan sistem usaha tani secara efisiensi, optimalisasi dan meminimalkan terhadap dampak lingkungan. Materi pelatihan tematik pertanian dapat berupa pelatihan pertanian regeneratif, pelatihan konservasi, pelatihan pertanian organik, atau pelatihan tematik lainnya sesuai dengan spesifik lokalita. c. SL Tematik diperuntukkan bagi petani, perwakilan poktan, penyuluh pertanian/pendamping, serta instansi daerah/pihak terkait lainnya. Mekanisme Pelaksanaan SL Tematik meliputi:

Persiapan Persiapan SL Tematik dilakukan dengan tahapan: a) Penentuan Peserta SL Tematik Peserta SL Tematik ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: (1) petani/poktan yang terdaftar dalam Simluhtan; (2) peserta dipilih berdasarkan kesepakatan rembug tani; (3) jumlah peserta SL Tematik 10 (sepuluh) poktan, setiap poktan menetapkan 3 (tiga) orang untuk ikut serta dalam pembelajaran di laboratorium lapang (total 30 orang);

(4) peserta memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) anggota aktif dalam kelompok tani; (b) kelompok tani binaan penyuluh pertanian dan berada di wilayah kerja BPP; (c) wajib mengikuti kegiatan SL Tematik; dan (d) menyatakan kesanggupan mengikuti seluruh kegiatan SL Tematik dan menerapkan dalam usaha taninya. b) Penentuan Pemandu SL Tematik Pemandu pelaksana SL Tematik berasal dari Penyuluh Pertanian atau pejabat fungsional bidang pertanian lain, dengan persyaratan sebagai berikut: (1) memiliki kompetensi sebagai fasilitator; (2) menguasai materi yang diampu/yang diajarkan; (3) menguasai metode pembelajaran dengan pendekatan andragogi; (4) mampu menyusun dan menggunakan bahan ajar; (5) mampu melakukan evaluasi hasil pembelajaran; dan (6) ditugaskan oleh pimpinan unit kerja. c) Penetapan Lokasi, Peserta dan Pemandu SL Tematik Lokasi, peserta dan pemandu SL Tematik ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian.
d) Penetapan Waktu Pelaksanaan SL Tematik Penetapan waktu pelaksanaan SL Tematik disepakati bersama sesuai hasil rembug tani. e) Pemilihan Materi/Tema SL Tematik Materi pembelajaran dipilih berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar petani anggota poktan peserta SL tematik. 2) Sosialisasi Kegiatan sosialisasi berisi kegiatan penjelasan SL Tematik sesuai komoditas yang dipilih kepada pemangku kepentingan di Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, BPP, kecamatan, dan petani anggota poktan/poktan agar tercapai kesamaan persepsi.
3) Rembug Tani Rembug tani dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan: siapa, kapan, dimana, komoditas apa, dan teknologi apa yang akan diterapkan dalam pelaksanaan SL Tematik. Rembug tani dilakukan 1 (satu) kali yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan pelaksanaan SL tematik. 4) Kursus Tani Pembelajaran dalam kursus tani menggunakan metode andragogi melalui praktik, penerapan inovasi teknologi, pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di lapangan dalam bentuk demplot percontohan sehingga peserta dapat mamahami, dan menerapkan hasil pembelajaran tersebut. Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) musim tanam atau 1 (satu) periode kegiatan. Pelaksanaan disesuaikan komoditas SL Tematik sesuai dengan potensi lokalita serta memperhatikan kesesuaian atau sesuai rekomendasi inovasi teknologi pertanian yang diterapkan.

Kebutuhan bahan pembelajaran untuk masing-masing sub sektor dapat dilihat pada tabel berikut:
No Kegiatan Waktu Bahan Pembelajaran*) 1. SL Tematik Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai) 1 musim tanam luasan minimal 2 Ha (Saprodi: Benih, Pupuk, Obat, bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja) 2. SL Tematik Hortikultura (cabai, bawang merah, tanaman sayuran) 1 musim tanam luasan minimal 0,5 Ha (Saprodi: Benih, Pupuk, Obat, green house, dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja) 3. SL Tematik Perkebunan (tebu, kopi, kakao) 1 periode kegiatan luasan minimal 1 Ha (Saprodi: Benih, Pupuk, Obat, bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja) 4. SL Tematik Perternakan (unggas, kambing/domba, sapi) 1 periode pembesaran

pembesaran unggas (ayam/bebek/itik) = minimal 250 ekor bibit anakan + kandang dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja 1 periode penggemukan
penggemukan kambing/domba = minimal 10 ekor bakalan + kandang dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja 1 periode penggemukan
penggemukan sapi = minimal 2 ekor bakalan + kandang

bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja *) Bahan pembelajaran dan luasan/populasi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan materi pembelajaran

Kegiatan pertemuan pembelajaran/kursus tani dilaksanakan minimal 8 (delapan) kali pertemuan selama pelaksanaan SL Tematik dengan mempertimbangkan tahapan pertumbuhan tanaman atau sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah disusun sesuai tema kegiatan SL atau disesuaikan dengan kebutuhan dan materi pembelajaran. Materi pembelajaran SL Tematik disesuaikan dengan tema kegiatan SL Tematik sesuai komoditas unggulan setempat, dilaksanakan dalam bentuk kursus tani dengan jumlah pertemuan minimal 8 (delapan) kali pertemuan.

Farmer Field Day (FFD) FFD dilaksanakan 1 (satu) kali selama pelaksanaan SL Tematik dalam rangka menunjukkan hasil pelaksanaan SL

Tematik kepada pemangku kepentingan terkait. Pada saat FFD Pemandu/penyuluh pendamping dan petani mampu menyampaikan informasi tentang pelaksanaan SL Tematik dan menghadirkan petani di luar peserta SL Tematik, para pengambil kebijakan, offtaker, dan pemangku kepentingan terkait. 6) Pengawalan dan Pendampingan a) pengawalan dan pendampingan dilakukan oleh dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian sebagai penanggung jawab DAK Non Fisik dan sebagai pelaksana kegiatan. b) pengawalan dan pendampingan dapat dilakukan pada setiap tahapan mulai dari sosialisasi, rembug, pelaksanaan, FFD melalui kunjungan langsung ke lapangan, dan secara administratif terhadap aspek teknis dan keuangan. c) pengawalan dan pendampingan teknis oleh Penyuluh Pertanian di BPP pelaksana SL Tematik. 7) Pelaporan Laporan SL Tematik dibuat oleh penyuluh pertanian/petugas pendamping/pemandu SL Tematik dengan tahapan sebagai berikut: a) mendokumentasikan lokasi pelaksanaan SL Tematik sebelum dilaksanakan kegiatan SL Tematik, dengan cara open camera, dan mencatat produksi dan produktivitas sebelum pelaksanaan SL Tematik; b) merekap kehadiran paserta; c) mencatat topik-topik yang menarik perhatian peserta; d) mencatat produksi dan produktivitas setelah pelaksanaan kegiatan SL Tematik e) mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan SL Tematik menggunakan open camera; f) permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SL Tematik (meliputi metode, bahan pembelajaran, pengorganisasian peserta, waktu, administrasi, dan lain-lain); g) hasil evaluasi dikoordinasikan dengan Kepala/ Koordinator BPP, dinas daerah kabupaten/kota dan provinsi yang membidangi penyuluhan pertanian; h) laporan pelaksanaan SL Tematik yang disusun oleh Penyuluh Pertanian/petugas pendamping/pemandu SL Tematik, diketahui oleh kepala/koordinator BPP dan Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian serta disahkan oleh Dinas provinsi yang membidangi penyuluhan pertanian.

C. Operasional Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

Kegiatan operasional Puskeswan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Puskeswan yang telah ditetapkan sebagai petugas teknis pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui fungsi pelaksanaan penyehatan hewan, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, pelaksanaan epidemiologik, pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah dan pemberian pelayanan jasa medik veteriner.

Dengan masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Indonesia maka perlu untuk mengoptimalkan Puskeswan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan hewan untuk ikut dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit PHMS tersebut melalui:

Penerima manfaat Operasional Puskeswan Penerima manfaat meliputi Puskeswan, peternak, kelompok ternak, dan masyarakat umum lainnya. Ketentuan penerima operasional Puskeswan sebagai berikut: a. Puskeswan memiliki surat keputusan kelembagaan Puskeswan dan surat keputusan penunjukan petugas Puskeswan yang bertugas di Puskeswan sebagai bentuk dukungan terhadap Puskeswan; b. Puskeswan harus memiliki tenaga Kesehatan Hewan, terdiri atas dokter hewan dan/atau paramedik veteriner PNS, PPPK, THL, atau honorer yang memiliki surat keputusan penunjukan sebagai petugas Puskeswan yang bertugas di Puskeswan; c. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh petugas Puskeswan yang ditunjuk oleh Dinas daerah Kabupaten/Kota serta wajib melaporkan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan ke aplikasi iSIKHNAS; d. pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; e. Dinas kabupaten/kota melakukan pendampingan dan monitoring kesesuaian tujuan dan peruntukan operasional Puskeswan;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota bersama-sama dengan Pemerintah Pusat; g. Puskeswan wajib melakukan pemutahiran data infrastuktur dan SDM melalui aplikasi iSIKHNAS; h. Puskeswan dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan hewan wajib melaksanakan pelaporan melalui aplikasi iSIKHNAS.
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. pelaksanaan verifikasi dan validasi Puskeswan penerima manfaat; b. penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA); c. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan keswan di Puskeswan; dan d. pelaporan.
Pemanfaatan Operasional Puskeswan dimanfaatkan untuk: a. meningkatkan pelayanan teknis kesehatan hewan secara optimal; b. fasilitasi obat-obatan dan operasional pelayanan kesehatan hewan; c. meningkatkan pelayanan diagnosa penyakit hewan; d. pemetaan status dan situasi penyakit hewan; dan e. memperoleh data kesehatan hewan secara langsung dari lapangan yang dilaporkan melalui iSIKHNAS.
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Obat Hewan Pengadaan obat hewan antara lain obat cacing, antibiotik, vitamin, mineral, hormon, roboransia dan tonika, serta disinfektan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskeswan. b. Bahan pendukung pengobatan Pengadaan bahan pendukung pengobatan berupa alat dan bahan habis pakai untuk mendukung pelaksanaan pengobatan yang dilakukan, antara lain kapas, alkohol 60%, plastik, spuit, objek dan cover glass dan/atau Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas kesehatan hewan. c. Operasional pelaporan Sistem Informasi Kesehatan hewan nasional (iSIKHNAS) Operasional petugas pelapor iSIKHNAS berupa pembelian paket data bagi petugas pelapor iSIKHNAS setiap bulan selama 12 bulan. d. Operasional pelayanan kesehatan hewan Operasional pelayanan kesehatan hewan berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan layanan penanganan kesehatan hewan per satuan ternak (ST). Nilai konversi ST sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai konversi ST. e. Operasional pengobatan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Operasional PHMS berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan layanan pengobatan per satuan ternak (ST) dalam rangka pengendalian dan penanggulangan PHMS. Nilai konversi ST sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai konversi ST.

Tabel Nilai Konversi ST pada Pelbagai Jenis dan Umur Fisiologis Ternak

Jenis Ternak 1 ST setara dengan Jumlah Ternak Kuda Sapi Sapi Pejantan Sapi muda, umur lebih 1 tahun Pedet (anak sapi) Anak kuda (colt) Babi induk/pejantan 2,5 Babi seberat 90 kg Domba/kambing Induk/pejantan Anak domba/kambing (cempe) Ayam
Anak ayam

f. Koordinasi Koordinasi berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan konsultasi atau menghadiri undangan rapat petugas layanan Puskeswan ke provinsi atau kabupaten/kota.

g. Surveilans Surveilans berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan investigasi laporan dugaan kasus penyakit, penemuan kasus, dan surveilans daerah dan/atau surveilans nasional. h. Pengambilan, pengiriman/pengujian sampel ke Laboratorium
Pengambilan, pengiriman/atau pengujian sampel berupa biaya pengambilan, pengiriman dan/atau pengujian sampel ke Laboratorium Keswan/BVet/BBVet dibayarkan dengan melampirkan bukti kode billing atau surat tagihan laboratorium penguji. i. Bimbingan teknis penanganan gangguan reproduksi Bimbingan teknis penanganan gangguan reproduksi berupa biaya Bimbingan teknis penanganan gangguan reproduksi untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dokter hewan dan paramedik veteriner dan/atau reproduksi melalui pelaksanaan mandiri maupun mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang dilaksakan oleh Balai Pelatihan Pusat atau Daerah.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

PAGU ALOKASI ANGGARAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO NAMA DAERAH PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) BIAYA OPERASIONAL PUSKESWAN LAYANAN PENYULUH PERTANIAN TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP) BPP UNITCOST ALOKASI (RP) UNIT UNITCOST ALOKASI (RP)

Provinsi Aceh

Kab. Aceh Barat 65.000.000 650.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 1.602.300.000 Kab. Aceh Besar 65.000.000 650.000.000 190.575.000 2.286.900.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 3.171.900.000 Kab. Aceh Selatan 65.000.000 715.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 1.902.875.000 Kab. Aceh Singkil 65.000.000 780.000.000
780.000.000 Kab. Aceh Tengah 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 1.998.450.000 Kab. Aceh Tenggara 65.000.000 390.000.000
390.000.000 Kab. Aceh Timur 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kab. Aceh Utara 65.000.000 650.000.000 190.575.000 2.096.325.000 7.500.000 180.000.000 100.000.000 100.000.000 3.026.325.000 Kab. Bireuen 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.524.600.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 2.402.100.000 Kab. Pidie 65.000.000 650.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 172.500.000 100.000.000 100.000.000 1.684.800.000 Kab. Simeulue 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kota Banda Aceh 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kota Sabang 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kota Langsa 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kota Lhokseumawe 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Gayo Lues 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kab. Aceh Barat Daya 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kab. Aceh Jaya 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Nagan Raya 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Aceh Tamiang 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Bener Meriah 65.000.000 520.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 1.647.875.000 Kab. Pidie Jaya 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kota Subulussalam 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Provinsi Sumatera Utara
Kab. Asahan 65.000.000 325.000.000
325.000.000 Kab. Dairi 65.000.000 455.000.000
455.000.000

Kab. Deli Serdang 65.000.000 455.000.000

455.000.000 Kab. Karo 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Labuhanbatu
Kab. Langkat 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Mandailing Natal 65.000.000 325.000.000
325.000.000 Kab. Nias 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kab. Simalungun 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Tapanuli Selatan 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kab. Tapanuli Tengah 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kab. Tapanuli Utara 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Toba 65.000.000 325.000.000
325.000.000 Kota Binjai 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kota Medan 65.000.000 260.000.000
260.000.000 Kota Pematang Siantar 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kota Sibolga
Kota Tanjung Balai 65.000.000 260.000.000
260.000.000 Kota Tebing Tinggi 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kota Padang Sidempuan
Kab. Pakpak Bharat 65.000.000 780.000.000
780.000.000 Kab. Nias Selatan 65.000.000 780.000.000
780.000.000 Kab. Humbang Hasundutan 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kab. Serdang Bedagai 65.000.000 780.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 15.000.000 100.000.000 100.000.000 1.085.575.000 Kab. Samosir 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Batu Bara 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Padang Lawas 65.000.000 780.000.000
780.000.000 Kab. Padang Lawas Utara 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Labuhanbatu Selatan 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kab. Labuhanbatu Utara 65.000.000 780.000.000
780.000.000 Kab. Nias Utara 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Nias Barat 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kota Gunungsitoli 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Provinsi Sumatera Barat
Kab. Lima Puluh Kota
Kab. Agam
190.575.000 571.725.000 7.500.000 120.000.000 100.000.000 100.000.000 791.725.000 Kab. Kepulauan Mentawai
Kab. Padang Pariaman
190.575.000 381.150.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 608.650.000 Kab. Pasaman
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Sijunjung
Kab. Solok
190.575.000 762.300.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 967.300.000 Kab. Tanah Datar
190.575.000 1.905.750.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 2.110.750.000 Kota Bukit Tinggi
Kota Padang Panjang
Kota Padang
Kota Payakumbuh
Kota Sawahlunto
Kota Solok
Kota Pariaman
Kab. Pasaman Barat
Kab. Dharmasraya
Kab. Solok Selatan

Provinsi Riau

Kab. Bengkalis
Kab. Indragiri Hilir
190.575.000 381.150.000 7.500.000 37.500.000 100.000.000 100.000.000 518.650.000 Kab. Indragiri Hulu
Kab. Kampar
Kab. Kuantan Singingi
Kab. Pelalawan
190.575.000 2.286.900.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 2.476.900.000 Kab. Rokan Hilir
Kab. Rokan Hulu
Kab. Siak
190.575.000 190.575.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 395.575.000 Kota Dumai
Kota Pekanbaru
Kab. Kepulauan Meranti
Provinsi Jambi
Kab. BatangHari
190.575.000 762.300.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 922.300.000 Kab. Bungo
Kab. Kerinci
Kab. Merangin
190.575.000 762.300.000 7.500.000 120.000.000 100.000.000 100.000.000 982.300.000 Kab. Muaro Jambi
Kab. Sarolangun
Kab. Tanjung Jabung Barat
190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 97.500.000 100.000.000 100.000.000 1.340.950.000 Kab. Tanjung Jabung Timur
190.575.000 2.096.325.000 7.500.000 82.500.000 100.000.000 100.000.000 2.278.825.000 Kab. Tebo
Kota Jambi
Kota Sungai Penuh
Provinsi Sumatera Selatan
Kab. Lahat
Kab. Musi Banyuasin
Kab. Musi Rawas
Kab. Muara Enim
Kab. Ogan Komering Ilir
Kab. Ogan Komering Ulu
Kota Palembang
Kota Prabumulih
Kota Pagar Alam
Kota Lubuk Linggau
Kab. Banyuasin
Kab. Ogan Ilir
Kab. Ogan Komering Ulu Timur
190.575.000 571.725.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 821.725.000 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
Kab. Empat Lawang
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Kab. Musi Rawas Utara
Provinsi Bengkulu
Kab. Bengkulu Selatan
190.575.000 381.150.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 556.150.000 Kab. Bengkulu Utara
Kab. Rejang Lebong
190.575.000 381.150.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 541.150.000 Kota Bengkulu
Kab. Kaur
Kab. Seluma
Kab. Mukomuko
190.575.000 762.300.000 7.500.000 112.500.000 100.000.000 100.000.000 974.800.000

Kab. Lebong

190.575.000 190.575.000 7.500.000 82.500.000 100.000.000 100.000.000 373.075.000 Kab. Kepahiang
Kab. Bengkulu Tengah
Provinsi Lampung
Kab. Lampung Barat
Kab. Lampung Selatan
190.575.000 2.286.900.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 2.514.400.000 Kab. Lampung Tengah
190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 210.000.000 100.000.000 100.000.000 1.453.450.000 Kab. Lampung Utara
Kab. Lampung Timur
Kab. Tanggamus
190.575.000 952.875.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 1.202.875.000 Kab. Tulang Bawang
190.575.000 571.725.000 7.500.000 112.500.000 100.000.000 100.000.000 784.225.000 Kab. Way Kanan
Kota Bandar Lampung
Kota Metro
Kab. Pesawaran
190.575.000 571.725.000 7.500.000 82.500.000 100.000.000 100.000.000 754.225.000 Kab. Pringsewu
Kab. Mesuji
190.575.000 571.725.000 7.500.000 52.500.000 100.000.000 100.000.000 724.225.000 Kab. Tulang Bawang Barat
Kab. Pesisir Barat
Provinsi DKI Jakarta
Provinsi Jawa Barat
Kab. Bandung 65.000.000 845.000.000 190.575.000 1.905.750.000 7.500.000 232.500.000 100.000.000 100.000.000 3.083.250.000 Kab. Bekasi 65.000.000 260.000.000
260.000.000 Kab. Bogor 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kab. Ciamis 65.000.000 520.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 202.500.000 100.000.000 100.000.000 1.394.225.000 Kab. Cianjur 65.000.000 650.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 240.000.000 100.000.000 100.000.000 1.561.725.000 Kab. Cirebon 65.000.000 455.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 7.500.000 100.000.000 100.000.000 1.134.225.000 Kab. Garut 65.000.000 520.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 315.000.000 100.000.000 100.000.000 1.887.875.000 Kab. Indramayu 65.000.000 520.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 232.500.000 100.000.000 100.000.000 1.805.375.000 Kab. Karawang 65.000.000 520.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 225.000.000 100.000.000 100.000.000 1.035.575.000 Kab. Kuningan 65.000.000 780.000.000 190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 2.128.450.000 Kab. Majalengka 65.000.000 650.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 195.000.000 100.000.000 100.000.000 1.326.150.000 Kab. Purwakarta 65.000.000 455.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 873.075.000 Kab. Subang 65.000.000 780.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 225.000.000 100.000.000 100.000.000 1.867.300.000 Kab. Sukabumi 65.000.000 845.000.000 190.575.000 1.334.025.000 7.500.000 352.500.000 100.000.000 100.000.000 2.631.525.000 Kab. Sumedang 65.000.000 619.075.000 190.575.000 1.524.600.000 7.500.000 187.500.000 100.000.000 100.000.000 2.431.175.000 Kab. Tasikmalaya 65.000.000 455.000.000 190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 292.500.000 100.000.000 100.000.000 1.990.950.000 Kota Bandung 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kota Bekasi
Kota Bogor 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kota Cirebon 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kota Depok 65.000.000 325.000.000
325.000.000 Kota Sukabumi 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kota Tasikmalaya 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kota Cimahi 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kota Banjar 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kab. Bandung Barat 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Pangandaran 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Provinsi Jawa Tengah
Kab. Banjarnegara 65.000.000 520.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 1.151.150.000 Kab. Banyumas 65.000.000 650.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 202.500.000 100.000.000 100.000.000 1.333.650.000

Kab. Batang 65.000.000 650.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 112.500.000 100.000.000 100.000.000 1.434.225.000 Kab. Blora 65.000.000 650.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 120.000.000 100.000.000 100.000.000 1.441.725.000 Kab. Boyolali 65.000.000 650.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 7.500.000 100.000.000 100.000.000 1.710.375.000 Kab. Brebes

190.575.000 762.300.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 989.800.000 Kab. Cilacap 65.000.000 780.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 1.609.225.000 Kab. Demak 65.000.000 325.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 7.500.000 100.000.000 100.000.000 623.075.000 Kab. Grobogan 65.000.000 520.000.000 190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 1.905.950.000 Kab. Jepara 65.000.000 325.000.000
325.000.000 Kab. Karanganyar 65.000.000 650.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 1.068.075.000 Kab. Kebumen 65.000.000 390.000.000 190.575.000 1.524.600.000 7.500.000 195.000.000 100.000.000 100.000.000 2.209.600.000 Kab. Kendal 65.000.000 650.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 1.090.575.000 Kab. Klaten 65.000.000 650.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 195.000.000 100.000.000 100.000.000 1.897.875.000 Kab. Kudus 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Magelang 65.000.000 325.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 1.535.375.000 Kab. Pati 65.000.000 520.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 1.730.375.000 Kab. Pekalongan 65.000.000 325.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 948.650.000 Kab. Pemalang 65.000.000 455.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 1.041.150.000 Kab. Purbalingga 65.000.000 780.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 1.777.300.000 Kab. Purworejo 65.000.000 650.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 120.000.000 100.000.000 100.000.000 1.632.300.000 Kab. Rembang 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Semarang 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.334.025.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 2.226.525.000 Kab. Sragen 65.000.000 325.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 956.150.000 Kab. Sukoharjo 65.000.000 650.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 1.030.575.000 Kab. Tegal 65.000.000 390.000.000
390.000.000 Kab. Temanggung 65.000.000 650.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 1.471.725.000 Kab. Wonogiri 65.000.000 390.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 187.500.000 100.000.000 100.000.000 1.630.375.000 Kab. Wonosobo 65.000.000 650.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 112.500.000 100.000.000 100.000.000 1.243.650.000 Kota Magelang 65.000.000 325.000.000
325.000.000 Kota Pekalongan 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kota Salatiga 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kota Semarang 65.000.000 845.000.000
845.000.000 Kota Surakarta 65.000.000 390.000.000
390.000.000 Kota Tegal
Provinsi DI Yogyakarta
Kab. Bantul
190.575.000 2.096.325.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 2.323.825.000 Kab. Gunungkidul
190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 1.378.450.000 Kab. Kulon Progo
190.575.000 2.286.900.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 2.476.900.000 Kab. Sleman
190.575.000 2.668.050.000 7.500.000 37.500.000 100.000.000 100.000.000 2.805.550.000 Kota Yogyakarta
Provinsi Jawa Timur
Kab. Bangkalan 65.000.000 650.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 1.837.875.000 Kab. Banyuwangi 65.000.000 585.000.000
585.000.000 Kab. Blitar 65.000.000 520.000.000 190.575.000 2.286.900.000 7.500.000 165.000.000 100.000.000 100.000.000 3.071.900.000 Kab. Bojonegoro 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Bondowoso 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Gresik 65.000.000 650.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 120.000.000 100.000.000 100.000.000 1.251.150.000 Kab. Jember
190.575.000 2.286.900.000
2.286.900.000 Kab. Jombang 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Kediri 65.000.000 260.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 195.000.000 100.000.000 100.000.000 1.317.300.000 Kab. Lamongan 65.000.000 455.000.000 190.575.000 1.334.025.000 7.500.000 202.500.000 100.000.000 100.000.000 2.091.525.000 Kab. Lumajang 65.000.000 650.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 1.669.800.000

Kab. Madiun 65.000.000 650.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 112.500.000 100.000.000 100.000.000 1.243.650.000 Kab. Magetan 65.000.000 325.000.000

325.000.000 Kab. Malang 65.000.000 650.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 247.500.000 100.000.000 100.000.000 1.378.650.000 Kab. Mojokerto 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Nganjuk 65.000.000 650.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 1.471.725.000 Kab. Ngawi 65.000.000 585.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 1.208.650.000 Kab. Pacitan 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Pamekasan 65.000.000 585.000.000
585.000.000 Kab. Pasuruan 65.000.000 390.000.000 190.575.000 952.875.000 7.500.000 180.000.000 100.000.000 100.000.000 1.622.875.000 Kab. Ponorogo 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Probolinggo 65.000.000 455.000.000 190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 180.000.000 100.000.000 100.000.000 1.878.450.000 Kab. Sampang 65.000.000 260.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 1.227.300.000 Kab. Sidoarjo 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kab. Situbondo 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.334.025.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 2.211.525.000 Kab. Sumenep 65.000.000 650.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 202.500.000 100.000.000 100.000.000 1.524.225.000 Kab. Trenggalek 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.143.450.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 1.998.450.000 Kab. Tuban 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.905.750.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 2.805.750.000 Kab. Tulungagung 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.334.025.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 2.226.525.000 Kota Blitar 65.000.000 390.000.000
390.000.000 Kota Kediri
Kota Madiun 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kota Malang 65.000.000 260.000.000
260.000.000 Kota Mojokerto 65.000.000 260.000.000
260.000.000 Kota Pasuruan
Kota Probolinggo 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kota Surabaya 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kota Batu 65.000.000 260.000.000
260.000.000 Provinsi Kalimantan Barat
Kab. Bengkayang 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kab. Landak 65.000.000 650.000.000 190.575.000 2.477.475.000 7.500.000 97.500.000 100.000.000 100.000.000 3.324.975.000 Kab. Kapuas Hulu 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kab. Ketapang 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Mempawah 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kab. Sambas 65.000.000 650.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 1.273.650.000 Kab. Sanggau 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Sintang 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kota Pontianak 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kota Singkawang 65.000.000 390.000.000
390.000.000 Kab. Sekadau 65.000.000 780.000.000
780.000.000 Kab. Melawi 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kab. Kayong Utara 65.000.000 390.000.000
390.000.000 Kab. Kubu Raya 65.000.000 455.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 67.500.000 100.000.000 100.000.000 1.003.650.000 Provinsi Kalimantan Tengah
Kab. Barito Selatan
Kab. Barito Utara
Kab. Kapuas
Kab. Kotawaringin Barat
Kab. Kotawaringin Timur
Kota Palangkaraya
Kab. Katingan
Kab. Seruyan

Kab. Sukamara

Kab. Lamandau
Kab. Gunung Mas
Kab. Pulang Pisau
Kab. Murung Raya
Kab. Barito Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Kab. Banjar 65.000.000 455.000.000 190.575.000 381.150.000 7.500.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 1.086.150.000 Kab. Barito Kuala
190.575.000 381.150.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 608.650.000 Kab. Hulu Sungai Selatan 65.000.000 260.000.000
260.000.000 Kab. Hulu Sungai Tengah 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kab. Hulu Sungai Utara 65.000.000 260.000.000
260.000.000 Kab. Kotabaru 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kab. Tabalong 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kab. Tanah Laut 65.000.000 390.000.000
390.000.000 Kab. Tapin 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kota Banjarbaru 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kota Banjarmasin 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kab. Balangan 65.000.000 390.000.000
390.000.000 Kab. Tanah Bumbu 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Provinsi Kalimantan Timur
Kab. Berau
Kab. Kutai Kartanegara
190.575.000 952.875.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 1.187.875.000 Kab. Kutai Barat
Kab. Kutai Timur
Kab. Paser
Kota Balikpapan
Kota Bontang
Kota Samarinda
Kab. Penajam Paser Utara
190.575.000 762.300.000 7.500.000 22.500.000 100.000.000 100.000.000 884.800.000 Kab. Mahakam Ulu
Provinsi Sulawesi Utara
Kab. Bolaang Mongondow
Kab. Minahasa
Kab. Kepulauan Sangihe
Kota Bitung
Kota Manado
Kab. Kepulauan Talaud
Kab. Minahasa Selatan
190.575.000 190.575.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 418.075.000 Kota Tomohon
Kab. Minahasa Utara
190.575.000 571.725.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 746.725.000 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
Kota Kotamobagu
Kab. Bolaang Mongondow Utara
190.575.000 381.150.000 7.500.000 45.000.000 100.000.000 100.000.000 526.150.000 Kab. Minahasa Tenggara
Kab. Bolaang Mongondow Timur
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Provinsi Sulawesi Tengah
Kab. Banggai
190.575.000 571.725.000 7.500.000 172.500.000 100.000.000 100.000.000 844.225.000

Kab. Banggai Kepulauan

Kab. Buol
Kab. Toli-Toli
Kab. Donggala
190.575.000 1.905.750.000 7.500.000 112.500.000 100.000.000 100.000.000 2.118.250.000 Kab. Morowali
190.575.000 190.575.000 7.500.000 67.500.000 100.000.000 100.000.000 358.075.000 Kab. Poso
190.575.000 571.725.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 814.225.000 Kota Palu
Kab. Parigi Moutong
190.575.000 571.725.000 7.500.000 172.500.000 100.000.000 100.000.000 844.225.000 Kab. Tojo Una Una
Kab. Sigi
190.575.000 381.150.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 571.150.000 Kab. Banggai Laut
Kab. Morowali Utara
Provinsi Sulawesi Selatan
Kab. Bantaeng
Kab. Barru
190.575.000 190.575.000 7.500.000 52.500.000 100.000.000 100.000.000 343.075.000 Kab. Bone
190.575.000 571.725.000 7.500.000 202.500.000 100.000.000 100.000.000 874.225.000 Kab. Bulukumba
190.575.000 190.575.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 365.575.000 Kab. Enrekang
190.575.000 571.725.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 761.725.000 Kab. Gowa
190.575.000 381.150.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 616.150.000 Kab. Jeneponto
Kab. Luwu
Kab. Luwu Utara
Kab. Maros
190.575.000 190.575.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 395.575.000 Kab. Pangkajene Kepulauan
Kota Palopo
Kab. Luwu Timur
Kab. Pinrang
190.575.000 190.575.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 380.575.000 Kab. Sinjai
190.575.000 1.334.025.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 1.494.025.000 Kab. Kepulauan Selayar
Kab. Sidenreng Rappang
190.575.000 381.150.000 7.500.000 82.500.000 100.000.000 100.000.000 563.650.000 Kab. Soppeng
190.575.000 762.300.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 922.300.000 Kab. Takalar
190.575.000 381.150.000 7.500.000 67.500.000 100.000.000 100.000.000 548.650.000 Kab. Tana Toraja
Kab. Wajo
190.575.000 762.300.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 967.300.000 Kota Pare-pare
Kota Makassar
Kab. Toraja Utara
190.575.000 762.300.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 1.019.800.000 Provinsi Sulawesi Tenggara
Kab. Buton 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kab. Konawe 65.000.000 845.000.000
845.000.000 Kab. Kolaka 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Muna 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kota Kendari 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kota Bau bau 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kab. Konawe Selatan 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kab. Bombana 65.000.000 260.000.000 190.575.000 1.334.025.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 1.851.525.000 Kab. Wakatobi 65.000.000 780.000.000
780.000.000 Kab. Kolaka Utara 65.000.000 390.000.000
390.000.000 Kab. Konawe Utara 65.000.000 715.000.000
715.000.000 Kab. Buton Utara 65.000.000 325.000.000
325.000.000 Kab. Konawe Kepulauan 65.000.000 650.000.000
650.000.000

Kab. Kolaka Timur 65.000.000 650.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 82.500.000 100.000.000 100.000.000 1.594.800.000 Kab. Muna Barat 65.000.000 520.000.000

520.000.000 Kab. Buton Tengah 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Buton Selatan 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Provinsi Bali
Kab. Badung
190.575.000 381.150.000 7.500.000 7.500.000 100.000.000 100.000.000 488.650.000 Kab. Bangli
Kab. Buleleng
190.575.000 1.715.175.000 7.500.000 67.500.000 100.000.000 100.000.000 1.882.675.000 Kab. Gianyar
Kab. Jembrana
Kab. Karangasem
190.575.000 1.524.600.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 1.684.600.000 Kab. Klungkung
Kab. Tabanan
190.575.000 571.725.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 746.725.000 Kota Denpasar
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kab. Bima 65.000.000 650.000.000 190.575.000 3.430.350.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 4.315.350.000 Kab. Dompu 65.000.000 650.000.000 190.575.000 1.524.600.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 2.334.600.000 Kab. Lombok Barat 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kab. Lombok Tengah 65.000.000 650.000.000 190.575.000 2.286.900.000 7.500.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 3.126.900.000 Kab. Lombok Timur 65.000.000 390.000.000 190.575.000 3.430.350.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 4.077.850.000 Kab. Sumbawa 65.000.000 455.000.000 190.575.000 3.049.200.000 7.500.000 180.000.000 100.000.000 100.000.000 3.784.200.000 Kota Mataram 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kota Bima 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kab. Sumbawa Barat 65.000.000 520.000.000 190.575.000 1.524.600.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 2.204.600.000 Kab. Lombok Utara 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kab. Alor 65.000.000 585.000.000
585.000.000 Kab. Belu 65.000.000 845.000.000
845.000.000 Kab. Ende 65.000.000 650.000.000 190.575.000 2.668.050.000 7.500.000 157.500.000 100.000.000 100.000.000 3.575.550.000 Kab. Flores Timur 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Kupang 65.000.000 780.000.000
780.000.000 Kab. Lembata 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Manggarai 65.000.000 845.000.000
845.000.000 Kab. Ngada 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Sikka 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kab. Sumba Barat 65.000.000 780.000.000
780.000.000 Kab. Sumba Timur 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kab. Timor Tengah Selatan 65.000.000 390.000.000
390.000.000 Kab. Timor Tengah Utara 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kota Kupang 65.000.000 390.000.000
390.000.000 Kab. Rote Ndao 65.000.000 585.000.000 190.575.000 1.715.175.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 2.475.175.000 Kab. Manggarai Barat 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kab. Nagekeo 65.000.000 780.000.000
780.000.000 Kab. Sumba Barat Daya 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Sumba Tengah 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Manggarai Timur 65.000.000 780.000.000
780.000.000 Kab. Sabu Raijua 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Malaka 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Provinsi Maluku
Kab. Kepulauan Tanimbar
Kab. Maluku Tengah
190.575.000 762.300.000 7.500.000 135.000.000 100.000.000 100.000.000 997.300.000

Kab. Maluku Tenggara

Kab. Buru
190.575.000 571.725.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 731.725.000 Kota Ambon
Kab. Seram Bagian Barat
Kab. Seram Bagian Timur
Kab. Kepulauan Aru
Kota Tual
Kab. Maluku Barat Daya
Kab. Buru Selatan
Provinsi Papua
Kab. Biak Numfor
Kab. Jayapura
Kab. Kepulauan Yapen
Kota Jayapura
Kab. Sarmi
Kab. Keerom
Kab. Waropen
Kab. Supiori
Kab. Mamberamo Raya
Provinsi Maluku Utara
Kab. Halmahera Tengah
Kota Ternate
Kab. Halmahera Barat
Kab. Halmahera Timur
Kab. Halmahera Selatan
190.575.000 381.150.000 7.500.000 105.000.000 100.000.000 100.000.000 586.150.000 Kab. Halmahera Utara
190.575.000 190.575.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 365.575.000 Kab. Kepulauan Sula
Kota Tidore Kepulauan
190.575.000 762.300.000 7.500.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 922.300.000 Kab. Pulau Morotai
190.575.000 190.575.000 7.500.000 45.000.000 100.000.000 100.000.000 335.575.000 Kab. Pulau Taliabu
Provinsi Banten
Kab. Lebak 65.000.000 455.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 210.000.000 100.000.000 100.000.000 955.575.000 Kab. Pandeglang 65.000.000 650.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 255.000.000 100.000.000 100.000.000 1.767.300.000 Kab. Serang 65.000.000 260.000.000 190.575.000 190.575.000 7.500.000 217.500.000 100.000.000 100.000.000 768.075.000 Kab. Tangerang 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kota Cilegon 65.000.000 455.000.000
455.000.000 Kota Tangerang
Kota Serang 65.000.000 390.000.000
390.000.000 Kota Tangerang Selatan
Provinsi Bangka Belitung
Kab. Bangka
Kab. Belitung
Kota Pangkal Pinang
Kab. Bangka Selatan
Kab. Bangka Tengah
Kab. Bangka Barat
Kab. Belitung Timur
Provinsi Gorontalo
Kab. Boalemo
Kab. Gorontalo
190.575.000 571.725.000 7.500.000 142.500.000 100.000.000 100.000.000 814.225.000 Kota Gorontalo

Kab. Pohuwato

Kab. Bone Bolango
Kab. Gorontalo Utara
Provinsi Kepulauan Riau
Kab. Natuna
Kab. Kepulauan Anambas
Kab. Karimun
Kota Batam
Kota Tanjung Pinang
Kab. Lingga
Kab. Bintan
190.575.000 190.575.000 7.500.000 37.500.000 100.000.000 100.000.000 328.075.000 Provinsi Papua Barat
Kab. Fak Fak
Kab. Manokwari
190.575.000 571.725.000 7.500.000 67.500.000 100.000.000 100.000.000 739.225.000 Kab. Teluk Bintuni
Kab. Teluk Wondama
Kab. Kaimana
Kab. Manokwari Selatan
Kab. Pegunungan Arfak
Provinsi Papua Barat Daya
Kab. Sorong
Kota Sorong
Kab. Raja Ampat
Kab. Sorong Selatan
Kab. Maybrat
Kab. Tambrauw
Provinsi Sulawesi Barat
Kab. Majene 65.000.000 715.000.000
715.000.000 Kab. Mamuju 65.000.000 455.000.000 190.575.000 571.725.000 7.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 1.201.725.000 Kab. Polewali Mandar 65.000.000 520.000.000
520.000.000 Kab. Mamasa 65.000.000 780.000.000 190.575.000 762.300.000 7.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 1.769.800.000 Kab. Pasangkayu 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Kab. Mamuju Tengah 65.000.000 650.000.000
650.000.000 Provinsi Kalimantan Utara
Kab. Bulungan
Kab. Malinau
Kab. Nunukan
Kota Tarakan
Kab. Tana Tidung
Provinsi Papua Selatan
Kab. Merauke
Kab. Boven Digoel
Kab. Mappi
Kab. Asmat
Provinsi Papua Tengah
Kab. Mimika
Kab. Nabire
Kab. Paniai
Kab. Puncak Jaya
Kab. Dogiyai
Kab. Puncak

Kab. Intan Jaya

Kab. Deiyai
Provinsi Papua Pegunungan
Kab. Jayawijaya
Kab. Yahukimo
Kab. Pegunungan Bintang
Kab. Tolikara
Kab. Mamberamo Tengah
Kab. Yalimo
Kab. Lanny Jaya
Kab. Nduga

NASIONAL 1.989 15.210.000.000 129.319.075.000 28.586.250.000 137.023.425.000 2.507 1.117.500.000 18.802.500.000 14.900.000.000 14.900.000.000 300.045.000.000

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Pagu APBN Jumlah Satuan (Rp) Jumlah Satuan (Rp) (%) A Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kelompok Kelompok Pengadaan sarana perbenihan a. Bangunan Rumah Benih Unit Unit b. Penyediaan media tanam dan sarana produksi Paket Paket c. Penyediaan benih sayuran Paket Paket d. Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan Paket Paket Demplot a. Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot Paket Paket b. Penyediaan peralatan pengairan Paket Paket c. Penyediaan media tanam dan sarana produksi Paket Paket d. Pembuatan plang nama Paket Paket Kegiatan pertanaman a. Penyediaan tanah, pupuk, sekam dan sarana produksi Paket Paket b. Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman Paket Paket Kegiatan pasca panen Operasional Kegiatan P2L a. Pertemuan koordinasi OP OP b. Pelatihan Kegiatan Kegiatan c. Pendampingan OB OB d. Pengawalan OP OP e. Pelaporan Paket Paket Total Pagu APBN: … (tempat), ... (tanggal) Total Perencanaan KPP Mengetahui, SP2D Netto Kepala OPD Teknis Total Pelaksanaan KPP … (tanda tangan dan stempel) … (nama NIP … LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB/KOTA SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN … NO KEGIATAN PERENCANAAN KEGIATAN Jumlah Penerima Manfaat Jumlah Penerima Manfaat PELAKSANAAN KEGIATAN Realisasi Penggunaan Persentase Output

Pagu APBN Jumlah Satuan (Rp) Jumlah Satuan (Rp) (%) B Layanan Penyuluhan Pertanian Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian BPP BPP a. Bantuan Paket data bagi Admin Laporan Utama OB OB b. pelatihan tematik (uang harian, konsumsi, bahan praktek) BPP BPP Sekolah Lapang Tematik Kab/Kota Kab/Kota a. Sosialisasi b. Rembug Tani c. Kursus Tani d. Farm Field Day e. Pengawalan dan Pendampingan Total Pagu APBN: … (tempat), … (tanggal) Total Perencanaan KPP Mengetahui, SP2D Netto Kepala OPD Teknis Total Pelaksanaan KPP … (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP … LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB/KOTA SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN … NO KEGIATAN PERENCANAAN KEGIATAN Jumlah Penerima Manfaat Jumlah Penerima Manfaat PELAKSANAAN KEGIATAN Realisasi Penggunaan Persentase Output

Pagu APBN Jumlah Satuan (Rp) Jumlah Satuan (Rp) (%) C Biaya Operasional Puskeswan a. Obat Hewan Paket Paket b. Bahan Pendukung Pengobatan Paket Paket c. Operasional Pelaporan iSIKHNAS OB OB d. Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan ST ST d. Operasional Pengobatan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) ST ST e. Koordinasi OH OH f. Surveilans OH OH g. Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium Tahun Tahun h. Bimtek Penanganan Gangguan Reproduksi OP OP TOTAL Pagu APBN: … (tempat), … (tanggal) Total Perencanaan KPP Mengetahui, SP2D Netto Kepala OPD Teknis Total Pelaksanaan KPP … (tanda tangan dan stempel) … (nama) NIP … PELAKSANAAN KEGIATAN Realisasi Penggunaan Persentase Output LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB/KOTA SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN … NO KEGIATAN PERENCANAAN KEGIATAN Jumlah Penerima Manfaat Jumlah Penerima Manfaat

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

← Pasal 8 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 10 →