KEMENTERIAN SOSIAL

(1) Kementerian Sosial berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Sosial dipimpin oleh Menteri.

(1) Dalam memimpin Kementerian Sosial, Menteri dapat

dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan

Presiden.

(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden.

(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri.

(4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri

dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian

Sosial.

(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

• membantu Menteri dalam perumusan dan/atau

pelaksanaan kebijakan Kementerian Sosial; dan

• membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit

www.peraturan.go.id

2021, No.270 -3-

organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau

Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan

unsur pemimpin kementerian.

Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;

• penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;

• penetapan standar rehabilitasi sosial;

• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;

• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;

• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Sosial;

• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas

pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;

dan

• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

www.peraturan.go.id

2021, No.270 -4-

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Kementerian Sosial terdiri atas:

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;

• Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;

• Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;

• Inspektorat Jenderal;

• Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;

• Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial; dan

• Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial.

Bagian Kedua

Sekretariat Jenderal

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris

Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan Kementerian Sosial;

www.peraturan.go.id

2021, No.270 -5-

• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran Kementerian Sosial;

• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

arsip, dan dokumentasi Kementerian Sosial;

• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan

negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

(1) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan

jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan

Sosial menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan

jaminan sosial;

www.peraturan.go.id

2021, No.270 -6-

• pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan

jaminan sosial;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang perlindungan dan jaminan sosial;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perlindungan dan jaminan sosial;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

perlindungan dan jaminan sosial;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

(1) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial;

• pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

rehabilitasi sosial;

www.peraturan.go.id

2021, No.270 -7-

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

rehabilitasi sosial;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kelima

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

(1) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dipimpin

oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan

sosial;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang pemberdayaan sosial;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pemberdayaan sosial;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pemberdayaan sosial;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

www.peraturan.go.id

2021, No.270 -8-

Bagian Keenam

Inspektorat Jenderal

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur

Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di

lingkungan Kementerian Sosial;

• pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya;

• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Menteri;

• penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial;

• pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh

Staf Ahli

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh

Sekretaris Jenderal.

www.peraturan.go.id

2021, No.270 -9-

(1) Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap

isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang

perubahan dan dinamika sosial.

(2) Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap

isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi kesejahteraan sosial.

(3) Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial mempunyai tugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis

kepada Menteri terkait dengan bidang aksesibilitas

sosial.

Bagian Kedelapan

Pusat

(1) Dalam rangka memberikan dukungan substantif di

lingkungan Kementerian Sosial dapat dibentuk Pusat.

(2) Pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada analisis organisasi dan beban

kerja.

(3) Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(4) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Bagian Kesembilan

Jabatan Fungsional

Di lingkungan Kementerian Sosial dapat ditetapkan jabatan

fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

www.peraturan.go.id

2021, No.270 -10-

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/

atau tugas teknis penunjang di lingkungan

Kementerian Sosial dapat dibentuk Unit Pelaksana

Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat

persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

TATA KERJA

Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus

menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(1) Kementerian Sosial harus menyusun proses bisnis

yang menggambarkan tata hubungan kerja yang

efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Sosial.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai

hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

www.peraturan.go.id

2021, No.270 -11-

Kementerian Sosial harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap

seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Sosial.

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Sosial dalam

melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan Kementerian Sosial maupun dalam hubungan

antar kementerian dengan lembaga lain yang terkait.

Semua unsur di lingkungan Kementerian Sosial harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di

lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang

telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan

secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara

berkala sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit

organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

www.peraturan.go.id

2021, No.270 -12-

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan

tugas dan fungsi Kementerian Sosial bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan

organisasi, dan tata kerja Kementerian Sosial ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan

pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun

2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86), masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah

dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan

Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Sosial, tetap melaksanakan

tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan

baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

www.peraturan.go.id

2021, No.270 -13-

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2021

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2021

,

ttd

www.peraturan.go.id