Pasal 29

(1) Kementerian Sosial harus menyusun proses bisnis

yang menggambarkan tata hubungan kerja yang

efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Sosial.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri.