Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGELOLAAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup,

dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 4. Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah non-B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3. 5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 6. Penghasil Limbah non-B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah non-B3. 7. Pemanfaat Limbah non-B3 adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah non-B3. 8. Pemanfaat Langsung Limbah non-B3 adalah pihak lain yang memanfaatkan satu jenis Limbah non-B3 secara langsung dalam proses produksi dan/atau kegiatannya. 9. Penimbun Limbah non-B3 adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah non-B3. 10. Pengurangan Limbah non-B3 adalah pengurangan jumlah atau volume Limbah non-B3 yang dilakukan sebelum dan/atau sesudah Limbah non-B3 dihasilkan. 11. Penyimpanan Limbah non-B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah non-B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah non-B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah non-B3 yang dihasilkannya. 12. Pemanfaatan Limbah non-B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah non-B3 menjadi produk yang dapat digunakan kembali dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

13. Penimbunan Limbah non-B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah non-B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
14. Fasilitas Penimbusan Akhir Limbah non-B3 adalah fasilitas kegiatan Penimbunan Limbah non-B3 berupa lahan timbus yang telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
15. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
17. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pengelolaan Limbah non-B3.

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah non-B3. (2) Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Limbah non-B3 terdaftar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV PERATURAN PEMERINTAH Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6634); dan b. Limbah non-B3 khusus, untuk Limbah B3 yang telah dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3 melalui penetapan oleh Menteri. (3) Kegiatan pengelolaan Limbah non-B3 khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus

mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. Pengurangan Limbah non-B3; b. Penyimpanan Limbah non-B3; c. Pemanfaatan Limbah non-B3; d. Penimbunan Limbah non-B3; e. Pengangkutan Limbah non-B3; f. perpindahan lintas batas Limbah non-B3; dan g. pemantauan dan pelaporan.

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 dapat melakukan Pengurangan Limbah non-B3. (2) Pengurangan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: a. sebelum Limbah non-B3 dihasilkan; dan/atau b. sesudah Limbah non-B3 dihasilkan. (3) Pengurangan Limbah non-B3 sebelum Limbah non-B3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: a. modifikasi proses; dan/atau b. penggunaan teknologi ramah lingkungan. (4) Pengurangan Limbah non-B3 sesudah Limbah non-B3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara: a. penggilingan (grinding); b. pencacahan (shredding); c. pemadatan (compacting); d. termal; dan/atau

e. sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Dalam hal Pengurangan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e menghasilkan emisi dan/atau air Limbah, wajib memenuhi ketentuan: a. baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk kegiatan Pengurangan Limbah non-B3 dengan cara termal; dan/atau b. baku mutu emisi dan/atau air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kegiatan Pengurangan Limbah non-B3 dengan cara sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (6) Terhadap abu terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash) hasil Pengurangan Limbah non-B3 dengan cara termal, wajib dilakukan: a. Penyimpanan Limbah non-B3; b. Pemanfaatan Limbah non-B3; dan/atau c. Penimbunan Limbah non-B3.

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah non-B3 yang dihasilkannya sebelum dilakukan pengelolaan lebih lanjut. (2) Penyimpanan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas berupa: a. bangunan; b. silo; c. tempat tumpukan Limbah (waste pile);

d. waste impoundment; dan/atau e. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Fasilitas Penyimpanan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan prosedur tata kelola yang baik untuk menghindari ceceran dan tumpahan Limbah non-B3 ke media lingkungan.

(1) Terhadap Limbah non-B3 yang disimpan, dapat dilakukan pengemasan sesuai dengan jenis Limbah non-B3. (2) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menggunakan kemasan dengan kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak; dan b. dilengkapi dengan label Limbah non-B3. (3) Label Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. identitas Limbah non-B3; b. bentuk Limbah non-B3; c. jumlah Limbah non-B3; dan d. tanggal Limbah non-B3 disimpan. (4) Label Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Fasilitas Penyimpanan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi ketentuan: a. kriteria lokasi; b. kriteria desain; dan c. memperhatikan kapasitas penyimpanan.

(1) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. bebas banjir; b. mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, dan sumur penduduk; dan c. terletak di dalam area penguasaan Penghasil Limbah non-B3 yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan. (2) Dalam hal lokasi fasilitas Penyimpanan Limbah non-B3 tidak memenuhi kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kriteria desain fasilitas Penyimpanan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. fasilitas penyimpanan berupa bangunan paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

1. luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah non-B3 yang disimpan;

2. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah non-B3 dari hujan dan tertutup;

3. memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;

4. lantai kedap air; dan

5. bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Limbah non-B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah non-B3; b. fasilitas penyimpanan berupa silo paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

6. dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah;

7. mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat (up lift); dan

8. material silo terbuat dari bahan yang mampu menahan tekanan tinggi; c. fasilitas penyimpanan berupa tempat tumpukan Limbah (waste pile) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

9. memiliki saluran drainase di sekeliling waste pile yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan Limbah non-B3 yang disimpan menuju kolam penampung air;

10. memiliki tanggul di sekeliling waste pile untuk menghindari terjadinya tumpahan dan/atau ceceran Limbah non-B3 keluar dari area penyimpanan; dan

11. memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (upstream) dan hilir (downstream) waste pile yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah; dan d. fasilitas Penyimpanan Limbah non-B3 berupa waste impoundment paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

12. memiliki tanggul di sekeliling waste impoundment untuk menghindari terjadinya luapan air;

13. memiliki kolam penampung air untuk mengalirkan air yang berasal dari area Limbah non-B3 yang disimpan; dan

14. memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (upstream) dan hilir (downstream) fasilitas waste impoundment yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah.

(1) Waktu Penyimpanan Limbah non-B3 dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Limbah non-B3 dihasilkan.

(2) Dalam hal waktu Penyimpanan Limbah non-B3 melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan: a. Pengurangan Limbah non-B3, Pemanfataan Limbah non-B3, Penimbunan Limbah non-B3 dan/atau ekspor Limbah non-B3; dan/atau b. penyerahan Limbah non-B3 kepada:

1. Pemanfaat Langsung Limbah non-B3;
2. pemanfaat Limbah B3;
3. pengolah Limbah B3; dan/atau
4. penimbun Limbah B3.

Terhadap kegiatan Penyimpanan Limbah non-B3 wajib dilakukan pencatatan dalam bentuk log book Limbah non-B3.

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 atau Pemanfaat Langsung Limbah non-B3 dapat melakukan Pemanfaatan Limbah non-B3. (2) Pemanfaat Langsung Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemerintah; b. pemerintah daerah; c. kelompok orang; dan d. badan usaha yang memiliki perizinan berusaha. (3) Dalam hal Pemanfaat Langsung Limbah non-B3 berupa kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c rincian dan tujuan Pemanfaatan Limbah non-B3 harus termuat dalam Persetujuan Lingkungan Penghasil Limbah non-B3. (4) Dalam hal Pemanfaatan Limbah non-B3 tidak sesuai dengan rincian dan tujuan pemanfaatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) Penghasil Limbah non-B3 wajib bertanggung jawab terhadap Pemanfaatan Limbah non-B3. (5) Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagai substitusi bahan baku; b. Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagai substitusi sumber energi; c. Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagai bahan baku; d. Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagai produk samping; dan/atau e. Pemanfaatan Limbah non-B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagai substitusi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a dilakukan pada kegiatan: a. pembuatan beton, batako, paving block, beton ringan, dan bahan konstruksi lainnya yang sejenis; b. industri semen; c. pemadatan tanah; dan d. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(1) Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagai substitusi sumber energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kandungan kalori lebih besar atau sama dengan 2.500 kkal/kg (dua ribu lima ratus kilokalori per kilogram) berat kering atau 1.000 kkal/kg (seribu kilokalori per kilogram) berat basah; b. memiliki kandungan total organik halogen/TOX (jumlah organik Chlor (Cl) dan Fluor (F)) paling tinggi 2% (dua persen); dan

c. memiliki kandungan sulfur (S) paling tinggi 1% (satu persen) berat kering. (2) Pengujian kandungan kalori, total organik halogen/TOX, dan kandungan sulfur (S) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium sesuai Standar Nasional INDONESIA atau telah menerapkan tata laksana berlaboratorium yang baik.

Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagai bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c dilakukan pada kegiatan: a. pembuatan produk yang menggunakan proses koagulasi, kristalisasi, oksidasi, dan destilasi; b. pembuatan produk kertas, low grade paper, dan kertas chipboard; c. pembuatan base oil dan bahan bakar minyak; d. peleburan logam; e. pembuatan produk berbahan dasar logam, kertas, plastik, dan kaca; f. pembuatan pembenah tanah; dan g. sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagai produk samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf d harus memenuhi ketentuan: a. dihasilkan dari proses industri yang terintegrasi dengan proses utama sebagai produk sekunder; b. penggunaannya bersifat pasti; c. kualitas produk yang dihasilkan bersifat konsisten; dan d. memenuhi syarat dan standar produk sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA.

(1) Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 dilakukan dengan mempertimbangkan: a. ketersediaan teknologi; b. standar produk, jika hasil Pemanfaatan Limbah non-B3 berupa produk; dan c. baku mutu emisi dan/atau baku mutu air Limbah, jika menghasilkan emisi udara dan/atau air Limbah. (2) Standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dipenuhi oleh Pemanfaat Limbah non-B3 dan Pemanfaat Langsung Limbah non-B3. (3) Standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Standar Nasional INDONESIA; b. standar yang ditetapkan oleh pemerintah; atau c. standar dari negara lain atau internasional. (4) Dalam hal standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, Pemanfaat Limbah non-B3 mengajukan permohonan persetujuan standar produk kepada Menteri. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen teknis berupa hasil kajian yang berisi informasi: a. waktu dan tujuan pelaksanaan kajian; b. lembaga pelaksana kajian; c. teknologi yang digunakan; dan d. hasil pelaksanaan kajian. (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan persetujuan standar

produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima. (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal. (3) Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk berita acara yang menyatakan permohonan persetujuan standar produk: a. lengkap dan benar; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak benar. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen menyatakan permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, Direktur Jenderal menyampaikan berita acara kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.

(5) Berita acara disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan standardisasi dan instrumen melakukan evaluasi untuk menilai kesesuaian standar produk dengan Pemanfaatan Limbah non-B3 dan perlindungan lingkungan hidup. (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat melibatkan pakar yang memiliki keilmuan di bidang Pemanfaatan Limbah non-B3. (3) Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa unsur: a. akademisi; atau b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. (4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukan:

a. kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan standar produk; atau b. ketidaksesuaian, Direktur Jenderal menerbitkan penolakan persetujuan standar produk.

Evaluasi permohonan persetujuan standar produk sampai dengan penerbitan atau penolakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 dapat melakukan Penimbunan Limbah non-B3. (2) Penimbunan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 berupa: a. penimbusan akhir Limbah non-B3; b. penempatan kembali di area bekas tambang; c. bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau d. fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Dalam hal terdapat fasilitas penimbusan akhir Limbah B3, dapat digunakan untuk kegiatan Penimbunan Limbah non-B3. (4) Fasilitas penimbusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimiliki oleh: a. Penghasil Limbah non-B3; dan

b. penimbun Limbah B3. (5) Penimbunan Limbah non-B3 di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tata cara penimbunan Limbah B3 di fasilitas penimbusan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

(1) Penempatan Limbah non-B3 di area bekas tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Penghasil Limbah non-B3 yang memiliki area bekas tambang. (2) Penempatan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. untuk Limbah non-B3 yang dihasilkannya; dan/atau b. Limbah non-B3 dari area tambang lain, yang memiliki kode yang sama dengan Limbah non-B3 yang telah ditempatkan di area bekas tambang.

Pelaksanaan Penimbunan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus memenuhi ketentuan: a. persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3; b. persyaratan lokasi fasilitas Penimbunan Limbah non-B3; tata cara Penimbunan Limbah non-B3; dan c. penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah non-B3.

Persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a untuk Fasilitas Penimbusan Akhir Limbah non-B3 harus memenuhi ketentuan: a. memiliki desain fasilitas; b. memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan:

1. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan;
2. pengumpulan air lindi dan pengolahannya; dan
3. sumur pantau; c. memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah non-B3 paling sedikit:
4. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat;
5. alat angkut untuk Penimbunan Limbah non-B3; dan
6. alat pelindung dan keselamatan diri, dan d. memiliki rencana Penimbunan Limbah non-B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3.

(1) Sistem pelapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi: a. lapisan dasar; b. lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi kedua; c. lapisan tanah penghalang;

d. lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi pertama; dan e. lapisan pelindung selama operasi. (2) Lapisan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa lapisan tanah lempung yang dipadatkan ulang dengan ketentuan: a. memiliki konduktivitas hidraulik dengan nilai antara 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik) sampai dengan 10-6 cm/detik (sepuluh pangkat minus enam sentimeter per detik); dan b. memiliki ketebalan paling rendah 1 m (satu meter) yang terdiri dari lapisan-lapisan tipis dengan ketebalan 15-20 cm (lima belas sampai dengan dua puluh sentimeter). (3) Lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi kedua dan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d harus memenuhi ketentuan: a. terdiri dari sekurang-kurangnya 30 cm (tiga puluh sentimeter) bahan atau tanah butiran yang memiliki konduktivitas hidraulik paling rendah 10-2 cm/detik (sepuluh pangkat minus dua sentimeter per detik); dan b. pada dinding penimbusan akhir digunakan geonet sebagai sistem pengumpulan dan pemindahan lindi dengan transmisivitas sama dengan atau lebih besar dari transmisivitas planar 30 cm (tiga puluh sentimeter) bahan atau tanah butiran dengan konduktivitas hidraulik jenuh paling rendah 10-2 cm/detik (sepuluh pangkat minus dua sentimeter per detik). (4) Lapisan tanah penghalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa: a. tanah liat yang dipadatkan dengan konduktivitas hidraulik 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus

tujuh sentimeter per detik), dan ketebalan paling rendah 30 cm (tiga puluh sentimeter); atau b. Geosynthetic Clay Liner (GCL) berupa bentonite yang diselubungi oleh lapisan geotextile dengan ketebalan paling rendah 6 mm (enam milimeter). (5) Lapisan pelindung selama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa tanah dengan ketentuan: a. memiliki ketebalan paling sedikit 30 cm (tiga puluh sentimeter); b. dirancang untuk mencegah kerusakan komponen pelapisan dasar penimbusan akhir selama penempatan limbah di fasilitas penimbusan akhir; c. dipasang pada dasar penimbusan akhir selama konstruksi awal; dan d. dipasang lapisan pelindung tambahan pada dinding sel selama masa aktif sel penimbusan akhir.

Persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk fasilitas penempatan kembali di area bekas tambang harus memenuhi ketentuan: a. memiliki kelengkapan fasilitas berupa:

1. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan;
2. pengumpulan air lindi dan pengolahannya; dan
3. sumur pantau; b. memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah non-B3 paling sedikit:
4. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat;
5. alat angkut untuk Penimbunan Limbah non-B3; dan
6. alat pelindung dan keselamatan diri,

dan c. memiliki rencana Penimbunan Limbah non-B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3.

(1) Persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk fasilitas bendungan penampung limbah tambang harus memenuhi ketentuan: a. memiliki desain fasilitas; b. memiliki kelengkapan fasilitas berupa:

1. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan;
2. pengumpulan air lindi dan pengolahannya; dan
3. sumur pantau; c. memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah non-B3 paling sedikit:
4. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat;
5. alat angkut untuk Penimbunan Limbah non-B3; dan
6. alat pelindung dan keselamatan diri; dan d. memiliki rencana Penimbunan Limbah non-B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3. (2) Desain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi standar dan memiliki persetujuan dari lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan di bidang keamanan bendungan.

(1) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b harus memenuhi ketentuan: a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; b. bebas banjir seratus tahunan; c. permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidraulik paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); d. daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung; e. bukan merupakan daerah resapan air tanah; dan f. hidrologi permukaan. (2) Persyaratan lokasi permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 berupa Fasilitas Penimbusan Akhir Limbah non-B3. (3) Dalam hal permeabilitas tanah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan rekayasa teknologi sehingga mencapai permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidraulik paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik). (4) Daerah yang secara geologis aman, stabil, dan tidak rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan daerah tidak berpotensi bencana alam, meliputi: a. longsoran; b. bahaya gunung api; c. gempa bumi; d. sesar aktif; e. sink hole; f. amblesan (land subsidence); g. tsunami;

h. mud volcano; dan/atau i. likuifaksi. (5) Daerah resapan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. daerah resapan (recharge) bagi air tanah; dan b. daerah yang di bawahnya terdapat lapisan pembawa akuifer tertekan (confined aquifer). (6) Daerah resapan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b harus memenuhi ketentuan: a. dalam hal lokasi berada di atas daerah yang memiliki lapisan pembawa akuifer tertekan (confined aquifer), bagian dasar Fasilitas Penimbusan Akhir Limbah non-B3 dan bendungan penampung Limbah tambang wajib memiliki jarak paling sedikit 4 m (empat meter) dengan jarak terdekat akuifer; dan b. dalam hal lapisan pembawa akuifer tertekan (confined aquifer) pada fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang, memiliki jarak kurang dari 4 m (empat meter), wajib dilakukan rekayasa teknologi yang bertujuan untuk mengisolasi (containment) Limbah non-B3 yang ditimbun. (7) Persyaratan hidrologi permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a. lokasi Fasilitas Penimbusan Akhir Limbah non-B3 meliputi:

1. bukan merupakan daerah genangan air;

2. memiliki jarak terhadap aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau, dan/atau waduk untuk irigasi pertanian dan/atau air bersih paling sedikit 200 m (dua ratus meter); dan

3. memiliki jarak terhadap garis pantai paling sedikit 200 m (dua ratus meter). b. lokasi fasilitas bendungan penampung Limbah tambang meliputi:

4. bukan merupakan daerah genangan air;

5. memiliki jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau, dan/atau waduk untuk irigasi pertanian dan/atau air bersih; dan

6. memiliki jarak paling sedikit 150 m (seratus lima puluh meter) dari garis pantai. (8) Persyaratan hidrologi permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku untuk fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang.

Tata cara Penimbunan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a. memperhatikan penempatan Limbah non-B3 pada lokasi fasilitas Penimbunan Limbah non-B3; b. melakukan pengelolaan air lindi yang ditimbulkan dari kegiatan Penimbunan Limbah non-B3; c. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penimbunan Limbah non-B3; dan d. melakukan pemantauan lingkungan.

Penempatan Limbah non-B3 pada lokasi fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. untuk Fasilitas Penimbusan Akhir Limbah non-B3, memperhatikan:

1. bentuk dan ukuran fisik Limbah non-B3; dan

2. daya dukung Fasilitas Penimbusan Akhir Limbah non-B3; b. untuk fasilitas penempatan kembali di area bekas tambang, memperhatikan:

3. potensi pembentukan air asam tambang dari Limbah non-B3; dan

4. daya dukung dan stabilitas fasilitas penempatan kembali di area bekas tambang; dan/atau c. untuk fasilitas bendungan penampung Limbah tambang, memperhatikan daya dukung fasilitas bendungan penampung Limbah tambang.

(1) Pengelolaan air lindi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan terhadap air lindi yang bersumber dari: a. air yang merembes melalui Limbah non-B3 ke dasar fasilitas Penimbunan Limbah non-B3; b. air yang berkontak dengan Limbah non-B3 dan mengalir di permukaan Limbah non-B3 ke dasar tumpukan Limbah non-B3 di fasilitas Penimbunan Limbah non-B3; c. air limbah yang berkontak dengan Limbah non-B3 di lokasi fasilitas Penimbunan Limbah non-B3; dan/atau d. air limbah yang terdapat pada sistem pendeteksi kebocoran. (2) Pengelolaan air lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. membangun saluran drainase limpasan air permukaan yang terpisah dengan saluran air lindi di sekeliling fasilitas Penimbunan Limbah non-B3; b. air lindi yang terkumpul di fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 dan berkontak dengan Limbah non- B3 harus dipindahkan ke tempat penampungan air lindi; dan

c. air lindi dalam lapisan pengumpulan lindi dan lapisan pendeteksi kebocoran harus dipindahkan ke tempat penampungan air lindi melalui sistem pengumpulan dan pemindahan lindi. (3) Tempat penampungan air lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa: a. tangki; atau b. kolam atau bak. (4) Tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan: a. berupa tangki tertutup; dan b. dilengkapi tanggul di sekeliling tangki dengan kapasitas paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari volume tangki. (5) Kolam atau bak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan: a. berupa kolam atau bak tertutup untuk fasilitas penimbusan akhir; b. memiliki kontruksi beton atau bahan kontruksi yang kedap air; dan c. memiliki kapasitas tampung air lindi yang timbul selama 1 (satu) minggu pada curah hujan paling tinggi. (6) Air lindi yang ditampung di tempat penampungan air lindi sebelum dibuang ke media lingkungan wajib memenuhi baku mutu air lindi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Limbah B3. (7) Pemenuhan baku mutu air lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan hasil uji di laboratorium yang terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(1) Pemeriksaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c pada

fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 berupa penimbusan akhir dilakukan dengan cara: a. menerapkan sistem pendeteksi kebocoran; b. membangun fasilitas sumur pantau; c. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran drainase; d. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding tanggul (embankment); dan e. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air lindi. (2) Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c pada fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang dilakukan dengan cara: a. menerapkan sistem pendeteksi kebocoran melalui pemeriksaan parameter kualitas air tanah pada sumur pantau; b. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran drainase; c. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding tanggul (embankment), jika menggunakan tanggul (embankment); dan d. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air lindi. (3) Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c pada fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 berupa bendungan penampung Limbah tambang dilakukan dengan cara: a. menerapkan sistem pendeteksi kebocoran melalui pemeriksaan parameter kualitas air tanah pada sumur pantau; b. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran drainase; c. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding tanggul (embankment); dan

d. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air lindi.

(1) Pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan terhadap: a. air tanah; dan b. air lindi. (2) Pemantauan lingkungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memenuhi ketentuan: a. menggunakan air tanah yang bersumber dari sumur pantau; b. melakukan pengujian air tanah menggunakan sampel air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. mengambil sampel air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit:

1. 1 (satu) kali dalam satu bulan selama 2 (dua) tahun pertama beroperasinya kegiatan Penimbunan Limbah non-B3; dan
2. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk tahun- tahun berikutnya; d. sumur pantau sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan:
3. paling sedikit berjumlah 1 (satu) buah sumur pantau di hulu;
4. paling sedikit berjumlah 2 (dua) buah sumur pantau di hilir;
5. terdapat air dalam sumur pantau yang tidak kering sepanjang tahun; dan
6. jumlah, lokasi dan kedalaman sumur pantau sesuai dengan kondisi hidrogeologi setempat; e. pengujian air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai dengan parameter uji kualitas air tanah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3; f. dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf e terdapat satu parameter atau lebih dari parameter nilai rona awal kualitas air tanah yang melampaui nilai rona awal kualitas air tanah, wajib dilakukan analisis indikasi kebocoran; dan g. dalam hal hasil analisis indikasi kebocoran sebagaimana dimaksud pada huruf f menunjukan terjadinya kebocoran, harus dilakukan kegiatan:

1. penghentian sementara kegiatan penimbunan;
2. mencari penyebab dan memperbaiki kebocoran; dan
3. melakukan pemantauan kebocoran 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari. (3) Pemantauan lingkungan terhadap air lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi ketentuan: a. melakukan pengujian air lindi yang bersumber dari fasilitas pengelolaan air lindi; b. mengambil sampel air lindi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit:
4. 1 (satu) kali dalam satu bulan selama 2 (dua) tahun pertama beroperasinya kegiatan Penimbunan Limbah non-B3; dan
5. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk tahun- tahun berikutnya; c. pengujian air lindi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai dengan parameter uji kualitas air lindi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3; d. dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat satu parameter atau lebih dari parameter nilai air lindi melampaui baku mutu air lindi, wajib dilakukan analisis indikasi kebocoran; dan

e. dalam hal hasil analisis indikasi kebocoran sebagaimana dimaksud pada huruf d menunjukan terjadinya kebocoran, harus dilakukan kegiatan meliputi:

1. penghentian sementara kegiatan penimbunan;
2. mencari penyebab dan memperbaiki kebocoran; dan
3. melakukan pemantauan kebocoran 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.

Setiap Orang yang akan melakukan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah non-B3 wajib melakukan: a. penutupan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3; b. pemeliharaan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3; dan c. pemantauan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3.

(1) Penutupan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a pada fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 berupa penimbusan akhir Limbah non-B3 dilakukan dengan menggunakan sistem pelapis penutup yang berurutan dari dasar, meliputi: a. tanah penutup perantara berupa tanah dengan ketebalan paling rendah 15 cm (lima belas sentimeter) yang ditempatkan di atas Limbah non-B3; b. tanah tudung penghalang berupa:

1. tanah lempung yang dipadatkan hingga mencapai konduktivitas hidraulik 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh

sentimeter per detik) dengan ketebalan 60 cm (enam puluh sentimeter); atau 2. lapisan Geosynthetic Clay Liner (GCL) ketebalan 6 mm (enam milimeter); c. tudung geomembran dengan ketentuan:

1. berupa HDPE dengan ketebalan paling rendah 1 mm (satu milimeter) dan konduktivitas hidraulik dengan nilai 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik); dan
2. harus dirancang tahan terhadap semua tekanan selama instalasi, konstruksi lapisan atas, dan saat penutupan fasilitas penimbusan akhir; d. pelapis untuk tudung drainase dengan ketentuan:
3. berupa bahan butiran atau geonet dengan transmisivitas planar paling rendah sama dengan 0,3 cm2/detik (nol koma tiga sentimeter persegi per detik);
4. dipasang geotextile di lapisan atas; dan
5. harus mampu mengumpulkan air permukaan yang meresap ke dalam lapisan tumbuhan yang ada di atasnya untuk kemudian menyalurkan ke tepian fasilitas penimbusan akhir, dan e. pelapis tanah untuk tumbuhan berupa tanah pucuk (top soil) dengan ketebalan paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter). (2) Penutupan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a pada fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang, dan bendungan penampung Limbah tambang dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi, rencana pasca tambang dan/atau pedoman yang telah disetujui oleh instansi terkait.

(1) Pemeliharaan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi: a. pengelolaan sistem pengeluaran air lindi, sistem pendeteksi kebocoran, sistem kontrol drainase, dan/atau patok acuan koordinat; b. pemasangan tanda dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan; dan c. pengelolaan lapisan penutup. (2) Pengelolaan sistem pengeluaran air lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(1) Pemantauan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi: a. pemantauan kualitas air tanah dari sumur pantau dan air lindi pada fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 berupa penimbusan akhir dilakukan selama 31 (tiga puluh satu) tahun, dengan ketentuan:

1. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk 1 (satu) tahun pertama;
2. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk 10 (sepuluh) tahun berikut; dan
3. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk 20 (dua puluh) tahun berikutnya; b. pemantauan kualitas air tanah dari sumur pantau pada fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang dilakukan selama 6 (enam) tahun atau sesuai dengan rencana pasca tambang, dengan ketentuan:
4. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk 1 (satu) tahun pertama; dan
5. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk 5 (lima) tahun berikutnya; c. pemantauan kualitas air tanah dari sumur pantau pada fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 berupa

bendungan penampung Limbah tambang selama 11 (sebelas) tahun, dengan ketentuan:

1. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk 1 (satu) tahun pertama; dan
2. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk 10 (sepuluh) tahun berikutnya, dan d. pemantauan setiap saat terhadap potensi kebocoran, pelindian, dan/atau kegagalan fasilitas penimbunan Limbah B3. (2) Tata cara pemantauan kualitas air tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(1) Pelaksanaan penutupan, pemeliharaan, dan pemantauan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 dilaporkan kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (2) Dalam hal lokasi fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 yang ditutup akan dimanfaatkan, dilakukan dengan ketentuan: a. tidak merusak lapisan penutup fasilitas Penimbunan Limbah non-B3; b. tidak berupa bangunan rumah atau gedung; c. paling cepat 5 (lima) tahun setelah penutupan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3; dan d. dimanfaatkan sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang yang telah disetujui oleh instansi terkait, untuk fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 berupa fasilitas penempatan kembali di area bekas tambang dan bendungan penampung Limbah tambang.

(1) Dalam hal pelaksanaan Pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 38 memerlukan proses penyerahan Limbah non-B3 kepada pihak lain, dilakukan pengangkutan Limbah non-B3. (2) Pengangkutan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan: a. menjamin tidak terjadinya ceceran, tumpahan dan/atau pencemaran lingkungan; dan b. menggunakan alat angkut yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi. (3) Pengangkutan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan berita acara perpindahan Limbah non-B3 yang diisi oleh: a. Penghasil Limbah non-B3; b. pengangkut limbah non-B3; dan c. pihak lain yang melakukan pengelolaan lanjutan terhadap Limbah non-B3. (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Penghasil Limbah non-B3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah non-B3,

Penghasil Limbah non-B3 dapat melakukan ekspor Limbah non-B3. (2) Dalam hal negara tujuan ekspor Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkategorikan Limbah non-B3 yang diekspor sebagai Limbah B3, Penghasil Limbah non-B3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah Republik INDONESIA melalui Menteri. (3) Tata cara permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dilarang untuk impor Limbah non-B3. (5) Impor Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk Limbah non-B3 yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 38 wajib menyusun dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah non-B3. (2) Dokumen rincian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam: a. Lampiran VI, untuk kegiatan Pengurangan Limbah non-B3; b. Lampiran VII, untuk kegiatan Penyimpanan Limbah non-B3;

c. Lampiran VIII, untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah non-B3; dan d. Lampiran IX, untuk kegiatan Penimbunan Limbah non-B3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dokumen rincian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) harus termuat dalam Persetujuan Lingkungan. (2) Tata cara penerbitan Persetujuan Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal gubernur, bupati/wali kota sebagai penerbit Persetujuan Lingkungan masih memerlukan informasi tambahan dalam pelaksanaan pengelolaan Limbah non-B3, gubernur, bupati/wali kota dapat berkonsultasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(1) Menteri memfasilitasi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan klarifikasi status Limbah yang dihasilkannya. (2) Penghasil Limbah dapat mengajukan permohonan klarifikasi status Limbah kepada Direktur Jenderal. (3) Permohonan klarifikasi status Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen teknis berupa: a. diagram proses produksi; b. diagram proses dihasilkannya Limbah yang akan diklarifikasi;

c. Material Safety Data Sheet (MSDS) bahan baku dan bahan penolong; d. neraca massa Limbah yang diklarifikasi; e. standar operasional prosedur penanganan Limbah; f. hasil uji karakteristik; g. hasil uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP); dan h. rencana pengelolaan lanjut Limbah yang diklarifikasi. (4) Terhadap permohonan klarifikasi status Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi melalui: a. validasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi; dan b. verifikasi teknis melalui pertemuan teknis dan/atau verifikasi lapangan. (5) Hasil validasi dan verifkasi status limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat klarifikasi status Limbah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Dalam pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penghasil Limbah non-B3 dilarang melakukan: a. dumping (pembuangan) Limbah non-B3 tanpa persetujuan dari pemerintah pusat; b. pembakaran secara terbuka (open burning); c. pencampuran Limbah non-B3 dengan B3 dan/atau Limbah B3; dan d. penimbunan Limbah non-B3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir.

(1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap kegiatan dan neraca massa pengelolaan Limbah non-B3. (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan pengelolaan Limbah non-B3.

(1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 40 wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman https:// plb3.menlhk.go.id. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama Limbah non-B3; b. kode Limbah non-B3; c. jumlah dihasilkan Limbah non-B3 setiap bulan; d. neraca massa pengelolaan Limbah non-B3; dan e. jenis kegiatan pengelolaan Limbah non-B3. (4) Neraca massa pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: a. Limbah non-B3 yang dihasilkan dari proses produksi; b. Limbah non-B3 yang disimpan; dan c. Limbah non-B3 yang telah dikelola. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO