Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2013 tentang SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Dalam Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.

5. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

6. Seleksi administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi.

7. Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU atau KPU Provinsi untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

8. Unsur Akademisi adalah tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi, atau tenaga pendidik yang bekerja di Lembaga Pendidikan setingkat SLTA jika tidak ada tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi. www.djpp.kemenkumham.go.id

9. Unsur Profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang sosial, politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi dan jurnalistik.

10. Unsur masyarakat adalah anggota aktif dari organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.

Dalam pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, berpedoman kepada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. akuntabilitas; j. efisien;dan k. efektifitas.

(1) Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. warga negara INDONESIA; b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu terutama dari bidang ilmu politik/pemerintahan, hukum, atau manajemen; f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota; g. berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; h. mampu secara jasmani dan rohani, dengan pengecualian cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan, yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas, dan disertai dengan surat keterangan bebas narkoba; i. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan; j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar menjadi calon, yang disertai dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil; k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; l. bersedia bekerja penuh waktu, yaitu tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan; m. bersedia tidak menduduki jabatan politik (jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk), di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; n. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berlaku sepanjang memenuhi persyaratan kumulatif: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); b. berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; c. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; d. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang. (3) Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara Anggota KPU di semua tingkatan dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPU di semua tingkatan dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

(1) KPU membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap Provinsi. (2) KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota. (3) Pembentukan Tim Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (4) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat. (5) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. (6) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.

(1) Mekanisme penetapan anggota Tim Seleksi oleh KPU dan KPU Provinsi dilakukan dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. KPU dan KPU Provinsi meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat, maupun melalui pimpinan instansi atau pengurus organisasi; b. KPU dan KPU Provinsi meneliti pernyataan kesediaan dan berkas kelengkapan syarat administrasi calon Tim Seleksi; c. KPU dan KPU Provinsi MENETAPKAN Tim Seleksi melalui rapat pleno. (2) Pembentukan Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah KPU dan KPU Provinsi meminta kesediaan calon Anggota Tim Seleksi.

(1) Komposisi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. (2) Ketua Tim Seleksi dipilih dari dan oleh anggota. (3) Setiap anggota tim seleksi mempunyai hak suara yang sama.

(1) Tim Seleksi anggota KPU Provinsi melaksanakan tugas paling lama 3 bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi KPU Provinsi sampai dengan disampaikannya 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi kepada KPU. (2) Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas paling lama 2 bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota sampai dengan disampaikannya 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.

Ketua Tim Seleksi mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan tahapan seleksi; b. memimpin rapat seluruh kegiatan seleksi; c. bertindak dan untuk atas nama tim seleksi keluar dan kedalam; d. memberikan keterangan resmi tetang kebijakan dan kegiatan tim seleksi; e. menandatangani seluruh naskah dinas. www.djpp.kemenkumham.go.id

Setiap calon Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. berpendidikan paling rendah S-1; b. berusia paling rendah 30 tahun; c. dilarang mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah INDONESIA; d. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik; e. memahami permasalahan pemilu; f. tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung pada saat terdaftar sebagai calon Tim Seleksi; g. tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, meliputi : a. pasfoto berwarna 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 sebanyak 7 (tujuh) lembar; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. surat kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; e. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; f. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik; g. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon Tim Seleksi pernah menjadi anggota partai politik; h. surat pernyataan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah INDONESIA; www.djpp.kemenkumham.go.id

i. daftar riwayat hidup; j. surat rekomendasi dari pimpinan instansi atau pimpinan organisasi, dalam hal calon anggota Tim Seleksi diusulkan oleh instansi atau organisasi profesi.

(1) Rapat Tim Seleksi sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir. (2) Keputusan rapat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang hadir. (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Tim Seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak.

(1) Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. (2) Pelibatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis dan bentuk- bentuk penyampaian informasi lainnya terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (3) Tim Seleksi menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan melakukan pencermatan dan klarifikasi kepada calon anggota KPU Provinsi dan calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam tahap wawancara.

(1) Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan bantuan terhadap tugas tim Seleksi dan bukan mengalihkan tugas Tim Seleksi tersebut kepada lembaga lain. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dibentuk sekretariat yang terdiri atas anggota KPU dan Pejabat/Staf sekretariat KPU Provinsi. (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota dibentuk sekretariat yang terdiri atas anggota KPU dan Pejabat/Staf sekretariat KPU Kabupaten/Kota. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilarang mencalonkan diri menjadi anggota KPU Provinsi, dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota.

(1) Untuk mengawali pelaksanaan tugas, seluruh anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Provinsi mengikuti rapat koordinasi pembekalan tugas yang dilaksanakan oleh KPU. (2) Untuk mengawali pelaksanaan tugas, seluruh anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota mengikuti rapat koordinasi pembekalan tugas yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi.

(1) Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi MENETAPKAN susunan keanggotaan dan melakukan rapat persiapan pelaksanaan tahapan seleksi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah rapat koordinasi pembekalan tugas Tim Seleksi.

(2) Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN susunan keanggotaan dan melakukan rapat persiapan pelaksanaan tahapan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah rapat koordinasi pembekalan tugas Tim Seleksi.

(1) Pengumuman dalam pelaksanaan seleksi terdiri atas: a. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; b. Pengumuman hasil penelitian administrasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Pengumuman hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi; d. Pengumuman hasil seleksi wawancara. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, b dan c dilakukan pada 1 (satu) media massa cetak harian lokal untuk 1 (satu) kali terbit dan 3 (tiga) media massa elektronik, dengan mengutamakan Televisi Republik INDONESIA, Radio Republik INDONESIA dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara untuk 1 (satu) kali tayang. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diumumkan di papan pengumuman dan/atau website KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, yang disusun berdasarkan abjad.

(1) Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan 1 (satu) hari setelah rapat persiapan pelaksanaan tahapan seleksi. (2) Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan hasil penelitian administratif. (3) Pengumuman hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi.

Pengumuman hasil seleksi tertulis, tes psikologi dan tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3), mencantumkan alamat sekretariat Tim Seleksi serta permintaan Tim Seleksi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, disertai identitas diri pemberi tanggapan.

(1) Penerimaan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak 1 (satu) hari setelah pengumuman pendaftaran. (2) Penerimaan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dilakukan 1(satu) hari setelah pengumuman pendaftaran. (3) Termasuk dalam kegiatan penerimaan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan atau instistusi yang dianggap layak menurut pertimbangan Tim Seleksi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, dengan menyampaikan dokumen masing-masing rangkap 6 (enam) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 5 (lima) fotokopi sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; b. pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 X 6 sebanyak 6 (enam) lembar; c. surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-; d. daftar riwayat hidup; e. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000.-; f. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; g. makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara pemilu, kompetensi dan integritas; h. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik; i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik; j. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; k. surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah; l. surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-,; m. surat penyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.; www.djpp.kemenkumham.go.id

n. surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri.

(1) Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi melakukan penelitian administrasi calon anggota anggota KPU Provinsi 1 (satu) hari setelah kegiatan penerimaan pendaftaran. (2) Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, melakukan penelitian administrasi calon anggota anggota Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah kegiatan penerimaan pendaftaran. (3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara mengecek kelengkapan persyaratan administrasi calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi. (4) Pengecekan terhadap kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan melihat pemenuhan persyaratan pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/publikasi yang terdapat dalam daftar riwayat hidup calon peserta.

Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 selanjutnya mengikuti seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi;

(1) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan 3 (tiga) hari setelah hasil penelitian administrasi diumumkan. (2) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. materi sistem politik; b. kepemiluan; dan c. perundang-undangan dalam bidang politik.

(1) Nama-nama calon yang telah mengikuti seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mengikuti tes kesehatan. (2) Ruang lingkup tes kesehatan meliputi: a. tes kesehatan jasmani menyeluruh; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. rohani; dan c. bebas narkoba. (3) Tes kesehatan sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes tertulis.

(1) Nama-nama calon yang telah mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengikuti tes psikologi. (2) Tes psikologi meliputi tes tertulis, wawancara dan diskusi kelompok terarah untuk mengukur : a. intelegensia; b. sikap kerja; c. kepribadian; (3) Tes Psikologi sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes kesehatan.

Tim seleksi MENETAPKAN nama-nama calon yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi sebanyak maksimal 20 (dua puluh) orang dan minimal 15 (lima belas) orang, dengan memperhatikan sekurang- kurangnya 30 % (tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(1) Nama-nama calon yang telah lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengikuti seleksi wawancara. (2) Materi seleksi wawancara merupakan pendalaman atas materi: a. sistem politik; b. manajemen pemilu; c. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik; d. klarifikasi tanggapan masyarakat : baik/buruk.

(3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman daftar nama calon yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Materi seleksi tertulis disiapkan oleh KPU; (2) Materi tes psikologi didasarkan pada panduan yang disiapkan oleh KPU; (3) Materi seleksi wawancara disiapkan oleh Tim seleksi KPU Provinsi untuk seleksi anggota KPU Provinsi, dan oleh Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota untuk seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota.

Tim seleksi melakukan rekapitulasi hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, dan seleksi wawancara.

(1) Tim Seleksi MENETAPKAN 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan sekurang- kurangnya 30 % keterwakilan perempuan. (2) Tim Seleksi menyampaikan 10 (sepuluh) nama sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut: a. calon anggota KPU Provinsi kepada KPU; b. calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi. (3) Penyampaian 10 (sepuluh) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi hasil seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan salinan berkas administrasi tiap-tiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (4) Penyampaian 10 nama calon anggota KPU Provinsi dilakukan 5 (lima) hari setelah penetapan nama-nama calon. (5) Penyampaian 10 nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan 3 (tiga) hari setelah penetapan nama-nama calon. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setelah selesai seluruh rangkaian tahapan seleksi, Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyampaian nama-nama, sebagai berikut : a. seleksi calon anggota KPU Provinsi kepada KPU; b. seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU. (2) Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki sistematika sebagai berikut: a. pendahuluan, meliputi latar belakang, tujuan, dan keluaran; b. rangkaian Tahapan Seleksi; c. evaluasi; d. penutup dan rekomendasi.

(1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh Tim Seleksi anggota KPU Provinsi. (2) KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota.

(1) Uji kelayakan dan kepatutan meliputi: a. Pengetahuan mengenai kepemiluan; b. Integritas dan Independensi; c. Klarifikasi tanggapan masyarakat. (2) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak diterimanya 10 (sepuluh) nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupeten Kota.

(1) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), disusun berdasarkan peringkat. (2) Lima peringkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon ditetapkan sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyusunan peringkat dan penetapan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak selesainya kegiatan uji kelayakan dan kepatutan. (2) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi oleh KPU serta KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dilakukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.

(1) Sebelum menjalankan tugas anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengucapkan Sumpah/Janji. (2) Pelantikan dan mengambilan Sumpah/Janji, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. anggota KPU Provinsi oleh KPU; b. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi. (3) Sumpah/Janji anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu PRESIDEN/Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik INDONESIA daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan KPU tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi dan Keputusan KPU Provinsi tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten/Kota. (lampiran 28 dan 29) www.djpp.kemenkumham.go.id

Setelah mengikuti pelantikan, Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengikuti pelaksanaan orientasi tugas.

(1) Dalam hal pada tahap pendaftaran, jumlah pelamar kurang dari 30 (tiga puluh) orang, maka waktu penerimaan pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari. (2) Dalam hal terdapat tahapan seleksi yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diulang sesuai tahapan yang bermasalah.

(1) Dalam hal Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU. (2) Dalam hal Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU Provinsi dengan supervisi oleh KPU. (3) Dalam hal KPU Provinsi dipandang oleh KPU tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU.

(1) Jadwal pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi akan ditetapkan dengan Keputusan KPU. (2) Jadwal pelaksanaan seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota akan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dengan persetujuan KPU. (3) Jadwal pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hari kalender, kecuali hari besar keagamaan.

Pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah pemekaran atau daerah otonom baru, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. penerbitan Keputusan KPU tentang Pembentukan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota daerah pemekaran; b. pembentukan tim seleksi dan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU ini; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. masa keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah pemekaran, berakhir bersama-sama dengan keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah induknya.

Pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, disesuaikan dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam.

(1) Dalam hal Anggota KPU Provinsi berhenti antar waktu dan calon Anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU tidak memenuhi syarat, maka calon Anggota KPU Provinsi diambil dari daftar nama peserta seleksi wawancara. (2) Dalam hal Anggota KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi tidak memenuhi syarat, maka calon KPU Kabupaten/Kota diambil dari daftar nama peserta seleksi wawancara. (3) Terhadap daftar nama peserta seleksi wawancara sebagaimana pada ayat (1) akan dilakukan validasi persyaratan administrasi serta uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU. (4) Terhadap daftar nama peserta seleksi wawancara sebagaimana pada ayat (2) akan dilakukan validasi persyaratan administrasi serta uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU Provinsi.

Dalam hal pembentukan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi periode 2007 - 2012, pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan dilakukan oleh KPU Provinsi periode 2013 - 2018.

(1) Dalam hal keanggotaan KPU Provinsi berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, masa keanggotaannya diperpanjang sampai dengan pelantikan gubernur terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan gubernur terpilih. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal keanggotaan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota, masa keanggotaannya diperpanjang sampai dengan pelantikan bupati/walikota terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan bupati/walikota terpilih.

Jenis dan bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id