Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

6. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan Pemilu, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

7. Informasi Pemilu adalah Informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR DPD dan DPRD dan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN serta pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan Informasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG ini.

12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum INDONESIA yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG.

13. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah Informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk diumumkan secara rutin, teratur, dan dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

14. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah Informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

15. Informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah Informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta telah dinyatakan terbuka untuk diInformasikan kepada masyarakat sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

16. Informasi yang dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

17. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

18. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.

19. Hari adalah hari kerja.

Asas layanan dan penyampaian Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah: a. Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; b. Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana; c. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan UNDANG-UNDANG, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi.

Tujuan layanan Informasi Publik adalah: a. menjamin setiap warga negara INDONESIA dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; c. meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu; d. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

e. meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara berkualitas; f. menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik. (2) Setiap orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi yang dikuasai dan menjadi kewenangan KPU. KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. mendapatkan

Informasi yang dikuasai dan menjadi kewenangan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui permohonan; c. menyebarluaskan Informasi Publik; d. mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau e. mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan.

Pemohon Informasi Publik wajib: a. menggunakan Informasi Publik dengan penuh tanggung jawab; b. mencantumkan sumber perolehan Informasi, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berhak:

a. menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Keputusan KPU; b. menolak memberikan Informasi apabila tidak sesuai keputusan KPU.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib: a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format daftar Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; c. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup pertimbangan politik, hukum, keamanan dan/atau keberlangsungan pelaksanaan Pemilu. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya dengan menggunakan situs resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau papan pengumuman.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengelola, memelihara dan merawat arsip serta penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional. (2) Permintaan Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik terhadap arsip yang menjadi dokumen Informasi Publik tetap memerhatikan jadwal retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komisi Pemilihan Umum wajib menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan. (2) Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi Informasi yang diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan secara serta merta, Informasi yang disediakan setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.

(1) Komisi Pemilihan Umum wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala pada website resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau papan pengumuman. (2) Pengumuman Informasi Publik secara berkala dilakukan: a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; b. paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, yang meliputi: a. profil KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, serta profil singkat pejabat struktural yang meliputi nama, nomor

telepon, alamat unit/satuan kerja, latar belakang pendidikan, dan penghargaan yang pernah diterima; b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. nama program dan kegiatan;

2. penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang bisa dihubungi;

3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Rincian DIPA, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), rencana kerja anggaran, proposal, dan dokumen pendukung anggaran lainnya;

6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak- hak masyarakat;

8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN); d. ringkasan laporan keuangan yang sudah diaudit yang sekurang- kurangnya terdiri atas:

9. rencana dan laporan realisasi anggaran;

10. neraca;

11. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

12. daftar aset dan investasi; e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang terdiri atas:

13. jumlah permohonan Informasi yang diterima;

14. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;

15. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan yang ditolak;

16. alasan penolakan permohonan Informasi Publik; f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

17. daftar rancangan dan tahap pembentukkan peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;

18. daftar peraturan keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan; g. standar operasional prosedur tentang pelayanan Informasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan atasan PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan Informasi Publik secara serta merta sekurang- kurangnya pada laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau papan pengumuman. (2) Kewajiban mengumumkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, yang meliputi:

a. peraturan dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; b. keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; c. kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; d. putusan lembaga peradilan terkait dengan proses dan hasil Pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pengumuman Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan oleh PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan atasan PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setiap saat wajib menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, meliputi: a. daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nomor;

2. ringkasan isi Informasi;

3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi;

4. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi;

5. waktu dan tempat pembuatan Informasi;

6. bentuk Informasi yang tersedia;

7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip; b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang paling kurang terdiri atas:

8. Berita Acara Hasil Rapat Pleno dari proses pembentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan;

9. rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan;

10. tahap perumusan peraturan, keputusan, atau kebijakan;

11. peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan; c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, yang meliputi:

12. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil, dan keuangan;

13. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;

14. anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;

15. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

16. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

17. surat menyurat pejabat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

18. data perbendaharaan atau inventaris;

19. rencana strategis, rencana proyek, dan rencana kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

20. agenda kerja pimpinan satuan kerja;

21. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

22. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;

23. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;

24. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum.

Selain mengumumkan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 16, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan

dokumen Informasi berupa kebijakan resmi yang menyangkut implementasi peraturan dan/atau keputusan atau penjelasan terhadap permasalahan yang menyangkut hasil tahapan pelaksanaan Pemilu.

(1) Kategori Informasi yang dikecualikan meliputi: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, meliputi Informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, meliputi:
3. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
4. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
5. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
6. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
7. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia jabatan; d. memorandum atau surat-surat antar KPU atau intra-KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan/atau

e. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG. (2) Klasifikasi Informasi yang termasuk ke dalam kategori Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Informasi yang tidak termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan meliputi: a. putusan badan peradilan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; b. peraturan, keputusan, surat edaran, atau bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam atau ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum; c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; d. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan apabila: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan publik. (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau pimpinan lembaga negara penegak hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh UNDANG-UNDANG, dapat membuka Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (4) Pembukaan Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada PRESIDEN. (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada PRESIDEN.

(6) Pemberian Izin oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diberikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga negara penegak hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung. (7) PRESIDEN dapat menolak permintaan izin pembukaan Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum.

(1) Pengecualian Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan oleh PPID pada KPU. (2) PPID pada KPU melakukan pengklasifikasian pengecualian Informasi berdasarkan Pengujian Konsekuensi. (3) Hasil pengklasifikasian pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh PPID pada KPU melalui atasan PPID. (4) KPU MEMUTUSKAN dan MENETAPKAN pengklasifikasian Informasi Publik yang dikecualikan beserta jangka waktu pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat pleno KPU. (5) PPID pada KPU melakukan Pengujian Konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan bahwa Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh Pemohon Informasi Publik atau diberikan kepada Pemohon Informasi Publik. (6) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit/satuan kerja terkait di KPU. (7) Hasil Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaporkan kepada Ketua dan Anggota KPU melalui atasan PPID pada KPU untuk memperoleh putusan pleno KPU. (8) Mekanisme Pengujian Konsekuensi diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU tentang standar operasional prosedur Pengujian Konsekuensi.

(1) KPU MENETAPKAN klasifikasi Informasi yang dikecualikan. (2) Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis Informasi yang dikecualikan; b. jangka waktu pengecualian; c. alasan pengecualian; dan d. tempat dan tanggal penetapan. (4) Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penolakan terhadap permohonan Informasi yang dikecualikan, wajib mengikuti Keputusan KPU tentang klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) KPU dapat mengubah klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan, apabila: a. terdapat Informasi yang tidak lagi dikategorikan sebagai Informasi yang dikecualikan apabila sudah melewati jangka waktu pengecualian; b. Informasi yang dinyatakan sebagai Informasi terbuka berdasarkan hasil sidang Komisi Informasi; c. terdapat Informasi lain yang berdasarkan Pengujian Konsekuensi termasuk Informasi yang dikecualikan (2) Pengubahan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi.

(1) Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi berdasarkan alasan pengecualian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, PPID pada KPU wajib menyebutkan secara jelas dan tegas ketentuan dalam UNDANG-UNDANG yang menyatakan bahwa suatu Informasi wajib dirahasiakan. (2) Hasil Pengujian Konsekuensi yang berakibat penolakan pemberian Informasi Publik, harus disertai alasan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik. (3) Dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi, PPID pada KPU dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain ketentuan yang telah diatur dalam UNDANG-UNDANG. (4) PPID pada KPU tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk

mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik. (5) Apabila dilakukan penghitaman atau pengaburan Informasi, PPID pada KPU wajib memberikan alasan terhadap materi yang dihitamkan atau dikaburkan.

(1) KPU MENETAPKAN jangka waktu Informasi yang dikecualikan. (2) KPU MENETAPKAN jangka waktu Informasi Publik yang dikecualikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian. (3) Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik. (4) Apabila KPU tidak melakukan penetapan jangka waktu Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.

(1) Setiap akhir tahun, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan layanan Informasi, yang meliputi: a. jumlah dan jenis permintaan Informasi yang diterima; b. identitas Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik; c. waktu yang diperlukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam memenuhi setiap permintaan Informasi; d. jumlah pemberian dan penolakan permintaan Informasi; dan/atau e. alasan penolakan permintaan Informasi. (2) Mekanisme permintaan penyediaan dan pengumuman Informasi yang wajib tersedia secara berkala secara serta merta tersedia setiap saat dan Informasi yang dikecualikan dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Struktur PPID terdiri dari: a. pembina PPID; b. tim pertimbangan pelayanan Informasi; c. atasan PPID; d. PPID; e. tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi; f. desk pelayanan Informasi dan dokumentasi.

(1) PPID diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) PPID melalui atasan PPID bertanggung jawab kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membidangi Informasi data. (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pada Hubungan Partisipasi Masyarakat atau yang ditetapkan oleh KPU KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Atasan PPID bertanggung jawab kepada pembina dan tim pertimbangan pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b. (2) PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID. (3) Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID. (4) Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi.

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf d, memiliki tugas dan wewenang, meliputi:

a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota; c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota; d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan; e. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama biro hukum/bagian hukum/sub bagian hukum; f. melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit. (2) Tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, memiliki tugas dan wewenang: a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik; b. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing biro/bagian/sub bagian; c. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:

1. biro hukum Sekretariat Jenderal KPU;
2. bagian hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh;
3. sub bagian hukum pada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas PPID sebagaimana dimaksud dengan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur lebih

lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Penyebarluasan dan/atau pengumuman Informasi Publik dilaksanakan oleh PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Penyebarluasan dan/atau pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau papan pengumuman. (3) Penyebarluasan dan/atau pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 6 (enam) bulan sekali. (4) Penyebarluasan dan/atau pengumuman dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. (2) Permohonan secara tertulis dapat dilakukan dalam bentuk surat, surat elektronik atau media lainnya kepada PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal permohonan dilakukan secara tidak tertulis, PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meregistrasi dalam formulir permohonan Informasi.

(4) Semua permohonan Informasi yang diterima oleh setiap unit kerja wajib disampaikan ke PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencatatan pada formulir permohonan Informasi Publik dalam buku register permohonan guna diberikan nomor pendaftaran. (2) PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memastikan bahwa formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik telah diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik. (3) Apabila permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat elektronik atau Pemohon Informasi Publik datang secara langsung, PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memastikan telah diberikan nomor pendaftaran setelah permohonan diterima. (4) Apabila permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau faksimili atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memastikan bahwa nomor pendaftaran telah dikirimkan kepada Pemohon Informasi Publik. (5) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi Publik. (6) PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik telah diterima.

(1) Apabila Pemohon Infomasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib: a. memberikan akses kepada Pemohon Informasi Publik untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon; b. memberikan alasan tertulis apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan

c. memberikan Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan terhadap penolakan pemberian Informasi Publik beserta formulirnya. (2) Apabila Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi Publik, PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib: a. memberikan akses kepada Pemohon Informasi Publik untuk melihat salinan Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai, membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon; b. memberikan salinan Informasi Publik yang dimohon; c. memberikan alasan tertulis apabila permohonan Informasi ditolak; d. memberikan Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan terhadap penolakan pemberian Informasi Publik beserta formulirnya; e. mendampingi pemohon apabila diperlukan penggandaan salinan Informasi Publik ke tempat penggandaan dokumen.

(1) PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan pemberitahuan tertulis terhadap setiap permohonan Informasi Publik. (2) Apabila Informasi Publik yang dimohon baik sebagian atau seluruhnya diberikan pada saat permohonan dilakukan, PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis pada saat yang bersamaan dengan Informasi Publik yang dimohon. (3) Apabila Informasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau seluruhnya tidak pada saat permohonan dilakukan, PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Informasi Publik. (4) Apabila permohonan Informasi Publik ditolak, PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada Permohonan Informasi Publik. (5) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(6) Pemberian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan sesuai dengan waktu kesiapan penyediaan Informasi Publik yang telah ditetapkan dalam pemberitahuan tertulis. (7) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi: a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. pemberitahuan apabila Informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menerima permohonan Informasi mengetahui keberadaan Informasi yang diminta; c. penerimaan/penolakan permohonan Informasi dengan alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan; d. materi Informasi yang akan diberikan, baik permohonan diterima seluruhnya atau sebagian; e. pemberitahuan Informasi yang dikecualikan apabila dokumen mengandung materi yang dikecualikan dengan disertai alasan pengecualiannya; dan/atau f. alat penyampai dan format Informasi yang diberikan.

(1) Apabila PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat mengklasifikasikan Informasi yang dimohonkan, termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

(1) Apabila Informasi Publik yang dimohon berada di bawah penguasaan PPID pada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPID KPU memberitahukan kepada Pemohon agar menyampaikan permohonan Informasi Publik kepada PPID KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (2) Apabila Informasi Publik yang dimohon berada di bawah penguasaan PPID pada KPU atau PPID KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPID pada KPU Provinsi/KIP Aceh memberitahukan kepada Pemohon Informasi Publik

agar menyampaikan permohonan kepada KPU atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (3) PPID pada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat memastikan bahwa PPID yang bersangkutan membantu Pemohon Informasi Publik.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan Informasi Publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN standar operasional prosedur layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG dan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis, dengan alasan: a. penolakan atas permohonan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG; b. tidak disediakan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, dan/atau Pasal 16; c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik; d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik; f. pengenaan biaya permohonan Informasi Publik tidak wajar; dan/atau g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi tenggat waktu yang ditetapkan dalam undang-undan

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada atasan PPID paling lambat selama 10 (sepuluh) hari melalui PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan dengan mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) PPID KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagaimana sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

(1) PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan. (2) PPID KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada atasan PPID paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

(1) Atasan PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan tanggapan dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan. (2) Tanggapan tertulis atasan PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat: a. tanggal penandatanganan surat tanggapan atas keberatan pemberian Informasi Publik; b. nomor surat tanggapan atas keberatan pemberian Informasi Publik;

c. tanggapan/jawaban tertulis atas keberatan pemberian Informasi Publik; d. perintah atasan PPID kepada PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; e. perintah atasan PPID kepada PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menolak keberatan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik disertai dengan alasannya; dan f. jangka waktu pelaksanaan perintah atasan PPID sebagaimana dimaksud pada huruf d. (3) PPID pada KPU KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan tertulis atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak saat ditetapkannya keputusan tertulis atasan PPID pada KPU KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Apabila tidak puas dengan keputusan atasan PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak lain yang menerima kuasa, berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Publik.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komisi Informasi Publik. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat: a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik;

e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi.

(1) Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, paling kurang meliputi: a. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya; b. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya; c. anggaran pelayanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya. (2) Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c, meliputi: a. jumlah permohonan Informasi Publik; b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu; c. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan d. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya. (3) Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat huruf d, meliputi: a. jumlah keberatan yang diterima; b. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; c. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Publik; d. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi Publik dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; e. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan f. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dalam bentuk: a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Bentuk dan format formulir yang digunakan dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU, terdiri atas: a. Model PPID-A merupakan Daftar Informasi Publik; b. Model PPID-B merupakan Formulir Permohonan Informasi Publik; c. Model PPID-C merupakan Register Permohonan Informasi Publik; d. Model PPID-D merupakan Formulir Pemberitahuan Tertulis; e. Model PPID-E merupakan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi Publik; f. Model PPID-F merupakan Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik; g. Model PPID-G merupakan Register Pengajuan Keberatan.

(1) Dalam hal permohonan Informasi berkaitan dengan Informasi Pemilu, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan pemberitahuan paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan. (2) Apabila tidak dapat menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memperpanjang waktu pemberitahuan paling lama 2 (dua) hari dengan disertai alasan tertulis.

(1) Pemohon Informasi Pemilu dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Peraturan Komisi ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, HUSNI KAMIL MANIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY