Pasal 11

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, yang meliputi: a. profil KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, serta profil singkat pejabat struktural yang meliputi nama, nomor

telepon, alamat unit/satuan kerja, latar belakang pendidikan, dan penghargaan yang pernah diterima; b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. nama program dan kegiatan;

2. penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang bisa dihubungi;

3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Rincian DIPA, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), rencana kerja anggaran, proposal, dan dokumen pendukung anggaran lainnya;

6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak- hak masyarakat;

8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN); d. ringkasan laporan keuangan yang sudah diaudit yang sekurang- kurangnya terdiri atas:

9. rencana dan laporan realisasi anggaran;

10. neraca;

11. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

12. daftar aset dan investasi; e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang terdiri atas:

13. jumlah permohonan Informasi yang diterima;

14. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;

15. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan yang ditolak;

16. alasan penolakan permohonan Informasi Publik; f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

17. daftar rancangan dan tahap pembentukkan peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;

18. daftar peraturan keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan; g. standar operasional prosedur tentang pelayanan Informasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.