Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi, selanjutnya disingkat KPU/KIP Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain. 8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. 9. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. 10. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.

12. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
13. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
14. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
15. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
16. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
17. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta Pemilu dan atau informasi lainnya.
18. Pengurus partai politik sesuai tingkatannya adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik untuk pengurus tingkat pusat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik untuk Pengurus tingkat Provinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik untuk pengurus tingkat Kabupaten/Kota, atau dengan sebutan lainnya.
19. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
20. Pemberitaan, penyiaran dan Iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh peserta Pemilu kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada peserta Pemilihan Umum.
21. Pejabat Negara adalah PRESIDEN, Wakil PRESIDEN, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
22. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak

orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu. 23. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi-misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan.

(1) Kampanye Peserta Pemilu dilakukan sebagai sarana partisipasi politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik.

(2) Kampanye Peserta Pemilu dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.

(1) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye, orang- seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (2) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu perseorangan calon anggota DPD. (3) Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah warga negara INDONESIA yang mempunyai hak memilih dan terdaftar sebagai pemilih. (4) Organisasi pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah organisasi yang ditunjuk peserta pemilu, antara lain organisasi sayap partai politik peserta pemilu dan/atau organisasi penyelenggara kegiatan. (5) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh warga negara INDONESIA serta tunduk kepada hukum Negara Republik INDONESIA. (6) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib didaftarkan oleh peserta pemilu kepada KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. (7) Bagi orang seorang dan/atau kelompok selain pelaksana kampanye yang terdaftar di KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengatasnamakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi peserta pemilu ditertibkan atau dibubarkan oleh pihak keamanan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan atau Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten.

(8) Pelaksana kampanye bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kelancaran kampanye.

(1) Peserta Pemilu dapat mengangkat dan memberhentikan petugas kampanye. (2) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye. (3) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik peserta Pemilu sesuai tingkatannya dan oleh Calon Anggota DPR, DPRD atau Peserta Pemilu Perseorangan Calon Anggota DPD. (4) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya.

(1) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertugas memfasilitasi pelaksanaan kampanye, yaitu mempersiapkan pelaksanaan kampanye, menyampaikan usul jadwal kampanye kepada KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik INDONESIA dan Bawaslu sesuai tingkatannya. (2) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban jalannya kampanye.

(1) Peserta kampanye terdiri dari anggota masyarakat. (2) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara INDONESIA yang berdomisili di daerah pemilihan tempat pelaksanaan kampanye.

(1) Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD

Kabupaten/Kota meliputi visi, misi, dan program partai politik untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih. (2) Materi kampanye Perseorangan Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD meliputi visi, misi dan program untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih.

(1) Selain materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Peserta Pemilu dapat menyampaikan biodata kandidat dan/atau informasi lainnya yang sesuai dengan tujuan kampanye. (2) Biodata kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi informasi tentang riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan harta kekayaan, organisasi, dan minat/kesukaan. (3) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pesan- pesan yang ditujukan untuk mempengaruhi atau meminta dukungan pemilih.

Penyusunan dan penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara: a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945; b. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum; c. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum; d. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih; e. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau peserta Pemilu lain; f. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; g. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; h. meningkatkan kesadaran hukum; i. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan j. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik INDONESIA yang demokratis dan bermartabat.

Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diserahkan Peserta Pemilu kepada KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disosialisasikan melalui website KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau media informasi lainnya.

Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga di tempat umum; e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; f. rapat umum; dan g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Kampanye Pemilu dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diatur sebagai berikut: a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup; b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak untuk tingkat Pusat 1000 (seribu) orang, tingkat Provinsi 500 (lima ratus) orang, dan tingkat Kabupaten/Kota 250 (dua ratus lima puluh) orang; c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab; d. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya; e. pelaksana kampanye dapat membawa atau menggunakan alat peraga kampanye;

f. alat peraga atribut peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf e dipasang di halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

(1) Kampanye Pemilu dalam bentuk pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan di luar atau di dalam ruangan. (2) Pelaksanaan kampanye di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, tim atau peserta pemilu yang hadir dan penanggung jawab kepada aparat Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya; b. dapat dilakukan dengan mengunjungi pasar, tempat-tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya; (3) Kampanye di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang; b. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab; c. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Kepolisian Republik INDONESIA setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya; (4) Kampanye di luar atau di dalam ruangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan dialogis. (5) Pelaksana kampanye pertemuan tatap muka dapat membawa alat peraga kampanye. (6) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipasang di halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka.

Kampanye Pemilu dalam bentuk penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diatur sebagai berikut: a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau pada kegiatan kampanye lainnya;

b. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa kartu nama, selebaran, pulpen, blocknote, topi, kaos, payung, dan kalender dengan mencantumkan pesan atau materi kampanye.

(1) Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diatur sebagai berikut: a. alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan; b. KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik INDONESIA untuk MENETAPKAN lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu; c. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota: d. pemasangan alat peraga oleh peserta pemilu baik partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau calon anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf c. (2) Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. (3) KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (2) untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut. (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilihan umum tersebut.

Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, diatur sebagai berikut:

a. memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional; b. materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik; c. media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta pemilu.

Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diatur sebagai berikut: a. rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat; b. dilaksanakan di lapangan atau stadion atau alun-alun dengan dihadiri oleh massa dari anggota maupun pendukung dan warga masyarakat lainnya; c. pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung tempat– tempat pelaksanaan kampanye; d. dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan; e. menghormati hari dan waktu ibadah.

Kampanye Pemilu dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, antara lain: a. acara ulang tahun/milad; b. kegiatan sosial dan budaya; c. perlombaan olahraga; d. istighosah; e. jalan santai; f. tabligh akbar; g. kesenian; h. bazaar; i. Layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti facebook, twitter, email, website, dan bentuk lainnya; yang bertujuan mempengaruhi atau mendapat dukungan.

(1) Kampanye untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh pengurus partai politik sesuai tingkatannya dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Pemilihan umum Anggota DPR diselenggarakan oleh pengurus partai politik tingkat pusat dan/atau calon anggota DPR; b. untuk Pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi diselenggarakan oleh pengurus partai politik tingkat Provinsi dan/atau calon anggota DPRD Provinsi; c. untuk Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan/atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; (2) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengangkat juru kampanye dari calon dan atau pengurus Partai Politik, calon Anggota DPR, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, orang seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan (event organizer). (3) Juru kampanye, calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, orang seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya.

(1) Kampanye untuk Calon Anggota DPD diselenggarakan oleh calon yang bersangkutan. (2) Calon Anggota DPD dapat mengangkat juru kampanye, orang-seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan. (3) Juru kampanye, calon Anggota DPD, orang seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya.

(1) Kampanye untuk calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing.

(2) Kampanye untuk calon Anggota DPD dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing. (3) Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kampanye di luar daerah pemilihan, sepanjang yang bersangkutan terdaftar sebagai juru kampanye.

(1) Identitas juru kampanye dari pengurus dan anggota Partai Politik, calon Anggota DPR, dan DPRD, orang seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus terlebih dahulu didaftarkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilihan umum. (2) Identitas juru kampanye dari calon Anggota DPD, orang seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus terlebih dahulu didaftarkan kepada KPU Provinsi, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilihan umum yang bersangkutan. (3) Identitas juru kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pengurus partai politik sesuai dengan tingkatannya atau calon yang bersangkutan dan calon anggota DPD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan: a. 1 (satu) rangkap untuk pengurus partai politik atau calon anggota DPD yang mengangkat juru kampanye; b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya; c. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatannya; dan d. 1 (satu) rangkap untuk KPU sesuai tingkatannya sebagai arsip.

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik dan perseorangan calon anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dan huruf f, dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari, dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.

(3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

(1) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPR dan DPD, ditetapkan dengan Keputusan KPU setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilu. (2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Provinsi setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilu dan memperhatikan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRDKabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilu dan memperhatikan Keputusan KPU dan KPU/KIP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tembusannya disampaikan kepada Bawaslu dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatannya.

KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk setiap peserta Pemilu, dengan memperhatikan usul dari Peserta Pemilu dengan ketentuan: a. Jadwal kampanye untuk setiap daerah pemilihan disusun berdasarkan nomor urut parpol Peserta Pemilu, dimulai dari nomor urut 1 dan seterusnya. Jadwal kampanye untuk calon anggota DPD perseorangan disusun berdasarkan abjad. b. KPU menyusun jadwal kampanye yang diselenggarakan oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat; c. KPU Provinsi menyusun jadwal kampanye yang diselenggarakan oleh:

1. Calon anggota DPR dan DPRD Provinsi;
2. Perseorangan calon Anggota DPD;
3. Pengurus partai politik tingkat Provinsi; d. KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye yang diselenggarakan oleh:
4. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
5. Pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota.

e. Susunan jadwal kampanye yang telah disepakati selambat-lambatnya diterima oleh Peserta Pemilu sesuai tingkatannya 14 (empat belas) hari sebelum masa kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta Kepolisian Republik INDONESIA sesuai tingkatannya.

(1) Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya, calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD perseorangan yang tidak menggunakan kesempatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, baik sebagian atau seluruhnya, memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum masa kampanye. (2) KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan perbaikan jadwal kampanye. (3) Jadwal kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (4) KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan jadwal kampanye yang telah diperbaiki kepada pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya, calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota serta Kepolisian Negara Republik INDONESIA di daerah pemilihan dalam wilayah kerjanya. (5) KPU/KIP Provinsi menyampaikan jadwal kampanye Pemilu Anggota DPD yang sudah diperbaiki kepada KPU dan kepada calon anggota DPD dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA di daerah pemilihan dalam wilayah kerjanya.

(1) Peserta Pemilu yang akan menyelenggarakan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, dan kegiatan lain yang bersifat pengumpulan massa, serta rapat umum, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum waktu pelaksanaan kampanye, memberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat, mengenai:

a. lokasi/tempat pelaksanaan kampanye; b. waktu pelaksanaan kampanye; c. perkiraan jumlah massa yang hadir; d. rute perjalanan yang akan ditempuh massa, baik keberangkatan dan kepulangannya; dan e. pelaksana dan petugas kampanye. (2) Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. (3) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota MEMUTUSKAN pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberitahukan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

(1) Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan/konvoi pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye, tidak dibenarkan: a. melakukan pawai kendaraan bermotor; b. memasuki wilayah daerah pemilihan lain; c. melanggar peraturan lalu lintas; dan d. melakukan perbuatan lain yang mengganggu kegiatan masyarakat. (2) Petugas kampanye dari setiap Peserta Pemilu wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai pimpinan lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban massa pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.

(1) Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan massa kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Kepolisian Negara

dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan. (2) Perubahan rute perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan persetujuan dari Peserta Pemilu yang bersangkutan.

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan/atau j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank INDONESIA; d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pegawai negeri sipil;

f. anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA; g. kepala desa; h. perangkat desa; (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu. (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2), merupakan tindak pidana Pemilu.

(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan PRESIDEN, Wakil PRESIDEN, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(1) Surat cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, sudah diterima oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pejabat negara tersebut ikut serta dalam kampanye. (2) Surat cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat jadwal waktu kampanye dan tempat/lokasi kampanye.

(1) Dalam mengikuti kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pejabat Negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara yang berada di bawah kewenangannya. (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. sarana mobilitas, seperti kendaran dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b. gedung, kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali daerah

terpencil yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan; c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan peralatan lainnya, serta bahan-bahan. (3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian materi kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat. (3) Materi kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. (4) Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi tata cara penyusunan dan penyampaian materi kampanye dan larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 32. (5) Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

(1) Lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye.

(2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Peserta Pemilu.

(1) Pemberitaan kampanye dapat disiarkan melalui lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak atau on-line. (2) Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Peserta Pemilu.

(1) Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat. (2) Pemilihan narasumber, tema dan moderator, serta tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran. (3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam kampanye, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, twitter, facebook, surat elektronik (e-mail), dan/atau faksimili.

(1) Iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. (2) Iklan kampanye Pemilu dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa. (3) Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.

(4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

(1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment atau blocking time untuk kampanye Pemilu. (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu. (3) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

(1) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye. (2) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye. (3) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan. (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu.

(1) Media massa cetak, online, elektronik dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye Pemilu dalam bentuk iklan kampanye Pemilu komersial atau iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu. (3) Tarif iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye Pemilu komersial.

(4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik. (5) Iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain. (6) Penetapan dan penyiaran iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran. (7) Jumlah waktu tayang iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye pemilu bagi Peserta Pemilu.

(1) Komisi Penyiaran INDONESIA atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak, on- line dan elektronik (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Komisi Penyiaran INDONESIA atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Penyiaran. (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU Provinsi. (4) Dalam hal Komisi Penyiaran INDONESIA atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah;

c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; d. denda; e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Komisi Penyiaran INDONESIA atau Dewan Pers bersama KPU.

(1) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing. (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. partai politik; b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (3) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing. (4) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari: a. calon anggota DPD yang bersangkutan; dan b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (5) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. (6) Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Peserta Pemilu pada bank. (7) Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

(8) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik atau pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD. (9) Pembukuan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimulai 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU. (10) Ketentuan lebih lanjut pengaturan pedoman pelaporan dana kampanye diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) oleh pelaksana dan peserta kampanye Pemilu, maka KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG.

(1) Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu; atau e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG. (2) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inisiatifnya berasal dari pelaksana kampanye untuk mempengaruhi pemilih. (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk barang- barang yang merupakan alat peraga atau bahan kampanye pemilu.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang dikenakan kepada pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan calon anggota DPD, digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih.

Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam daftar calon tetap serta pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan oleh: a. KPU, untuk calon Anggota DPR dan DPD; b. KPU Provinsi, untuk calon Anggota DPRD Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota, untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Pembatalan sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namanya dicoret dari daftar calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan yang bersangkutan. (3) Apabila pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tahap penetapan terpilih, kedudukannya diganti oleh calon terpilih berikutnya dalam proses penggantian terpilih. (4) Apabila calon yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD, kedudukannya diganti dalam rangka penggantian antarwaktu Anggota DPR, DPD, atau DPRD.

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye

yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan. (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya tahapan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

(1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dengan melakukan: a. penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu; b. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye; c. pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya. (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG.

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Pemilu di tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten. (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.

(3) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan melakukan: a. penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu; b. pelaporan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye; c. pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan/atau d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya. (4) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG.

Pelaksana dan Peserta Pemilu yang dengan sengaja melakukan pelanggaran tata cara kampanye dan telah memperoleh peringatan tertulis sekurang-kurangnya satu kali dalam satu daerah pemilihan, dilarang melakukan kegiatan kampanye berikutnya dalamdaerah pemilihan yang bersangkutan.

(1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menimbulkan gangguan keamanan, Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat dapat menghentikan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran. (2) Apabila gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, penghentian kegiatan kampanye berlaku untuk seluruh daerah pemilihan. (3) Kepolisian Republik INDONESIA setempat memberitahukan tindakan penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dengan disertai alasannya.

Ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di luar negeri berpedoman pada Peraturan ini dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di negara setempat.

Pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara

dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan tahapan kampanye sesuai tingkatannya dan menerima laporan pelanggaran peraturan kampanye. (2) Laporan pelanggaran ketentuan kampanye yang bersifat administratif diteruskan kepada KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, laporan pelanggaran ketentuan kampanye yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatannya.

(1) Untuk memonitor pelaksanaan Kampanye, KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja kampanye. (2) Kelompok kerja kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi/lembaga terkait.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG.

Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2013 KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN