Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan

pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. 2. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik

sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. 3. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 4. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. 5. Nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka. 6. Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan kegiatan Terorisme. 7. Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon Nasabah atau Nasabah. 8. Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence) yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Pialang Berjangka terhadap calon Nasabah atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk Politically Exposed Person (PEP) dan/atau dalam area berisiko tinggi. 9. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan

UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.

10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- udangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
11. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
12. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada Pialang Berjangka (ultimately own account), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum.
13. Nasabah Non Orang Perseorangan adalah Nasabah yang berupa kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum, antara lain: perusahaan, yayasan, dan koperasi.
14. Rekomendasi Financial Action Task Force yang selanjutnya disebut Rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.
15. Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana tindak pidana Pencucian

Uang, dilakukannya tindak pidana asal (predicate crime) dan/atau dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme. 16. Lembaga Negara adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, atau legislatif. 17. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya, meliputi kementerian koordinator, kementerian negara, Lembaga Negara non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG dan lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. 18. Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person) yang selanjutnya disingkat PEP meliputi: a. PEP Asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; b. PEP Domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat dibidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan c. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi

antara lain direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. 19. Kewajiban Pelaporan adalah kewajiban pelaporan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- udangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.

Pialang Berjangka wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels), termasuk kewajiban untuk: a. mendokumentasikan penilaian risiko; b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum MENETAPKAN tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan; c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

(1) Pialang Berjangka wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, yang

diusulkan oleh direksi dan disetujui oleh dewan komisaris, agar Pialang Berjangka mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. (2) Pialang Berjangka wajib memantau penerapan kebijakan, pengawasan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan meningkatkan penerapannya jika diperlukan. (3) Pialang Berjangka wajib MENETAPKAN tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasi.

Pialang Berjangka wajib menerapkan program APU dan PPT untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Pialang Berjangka secara keseluruhan. (2) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; b. kebijakan dan prosedur; b. pengendalian intern; c. sistem informasi manajemen; dan d. sumber daya manusia dan pelatihan.

Direksi Pialang Berjangka wajib melakukan pengawasan aktif paling sedikit: a. memastikan bahwa Pialang Berjangka memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT kepada dewan komisaris; c. memastikan bahwa penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan; d. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT; e. melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT; f. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Pialang Berjangka serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan g. memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.

Dewan komisaris Pialang Berjangka wajib melakukan pengawasan aktif paling sedikit: a. memberikan persetujuan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh direktur utama; b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direktur utama terhadap penerapan program APU dan PPT; dan c. memastikan adanya pembahasan terkait anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam rapat direksi dan dewan komisaris.

Pialang Berjangka wajib melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan program APU dan PPT kepada Bappebti.

(1) Direktur utama bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan program APU dan PPT. (2) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat Pialang Berjangka untuk membantu pelaksanaan

penerapan program APU dan PPT, pada kantor pusat dan kantor cabang. (3) Unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Pialang Berjangka dan bertanggung jawab kepada direktur utama. (4) Pialang Berjangka wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.

Direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan unit kerja khusus atau pejabat Pialang Berjangka yang ditunjuk direktur utama untuk membantu pelaksanaan penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas paling sedikit meliputi: a. menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels); b. menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan dewan komisaris; c. memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha Pialang Berjangka, volume transaksi Pialang Berjangka, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; e. memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT; f. memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah; g. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; h. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi; i. memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah; j. memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur Pialang Berjangka serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan ini; k. memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti tipping-off; l. melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;

m. memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan dan sumber informasi yang memadai; n. menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja; o. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; p. memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik; dan q. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai Pialang Berjangka.

Direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan unit kerja khusus atau pejabat Pialang Berjangka yang ditunjuk direktur utama untuk membantu pelaksanaan penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai wewenang paling sedikit: a. memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi Pialang Berjangka; b. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait; c. menunjuk atau mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT; dan d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, secara langsung kepada PPATK.

(1) Pialang Berjangka wajib memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko. (2) Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit: a. identifikasi dan verifikasi Nasabah; b. identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner; c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi; d. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (delivery channels); e. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur; f. pengkinian dan pemantauan;

g. pelaporan kepada pejabat senior, direksi dan dewan komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan h. pelaporan kepada PPATK. (3) Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Peraturan Kepala Badan ini, peraturan perundang- undangan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

Pialang Berjangka wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 secara konsisten dan berkesinambungan.

Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib mendapat persetujuan dari dewan komisaris.

(1) Pialang Berjangka wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme yang terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada.

(2) Pialang Berjangka wajib melakukan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum produk, praktik usaha dan teknologi diluncurkan atau digunakan. (3) Pialang Berjangka wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pialang Berjangka wajib melakukan prosedur CDD pada saat: a. proses penerimaan calon Nasabah menjadi Nasabah Pialang Berjangka; b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. terdapat keraguan kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diberikan oleh calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); atau d. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

(1) Pialang Berjangka wajib mengelompokkan calon Nasabah dan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. (2) Pengelompokkan calon Nasabah dan Nasabah berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis yang paling sedikit meliputi:

a. identitas Nasabah; b. domisili atau wilayah Nasabah; c. lokasi usaha bagi Nasabah non orang perseorangan; d. profil Nasabah; e. frekuensi transaksi; f. kegiatan usaha Nasabah; g. struktur kepemilikan bagi Nasabah non orang perseorangan; h. produk, jasa, dan jaringan distribusi (delivery channels) yang digunakan oleh Nasabah; dan i. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah.

(1) Dalam rangka penerimaan calon Nasabah, Pialang Berjangka wajib: a. melakukan identifikasi calon Nasabah untuk mengetahui profil calon Nasabah; dan b. melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Pialang Berjangka wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon Nasabah melalui pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah sebelum melakukan hubungan usaha untuk meyakini kebenaran identitas calon Nasabah. (3) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. verifikasi dilakukan melalui sarana elektronik milik Pialang Berjangka; dan b. verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi. (4) Verifikasi dilakukan melalui sarana elektronik milik Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sarana

elektronik tersebut dapat memberikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Pialang Berjangka dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif. (2) Pialang Berjangka dilarang melakukan penerimaan calon Nasabah atau memelihara rekening Nasabah apabila: a. calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi ketentuan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan/atau b. Pialang Berjangka tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Nasabah atau Nasabah.

Pialang Berjangka wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan (natural person) dan non orang perseorangan.

(1) Identifikasi calon Nasabah untuk mengetahui profil calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling sedikit meliputi: a. untuk calon Nasabah orang perseorangan:

1. data sesuai dengan dokumen identitas, yaitu:

a) nama lengkap termasuk nama alias (jika ada); b) nomor dokumen identitas; c) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas, dan alamat tempat tinggal lain dan/atau yang terkini (jika ada); d) tempat dan tanggal lahir; e) pekerjaan; f) jenis kelamin; g) status perkawinan; dan h) kewarganegaraan; 2. nomor telepon; 3. rata-rata penghasilan per tahun; 4. sumber dana; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6. maksud dan tujuan pembukaan rekening transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah; 7. nama bank dan nomor rekening; 8. nama ibu kandung; dan 9. alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada). b. untuk calon Nasabah Non Orang Perseorangan:

1. nama calon Nasabah non orang perseorangan;

2. nomor izin atau nomor izin usaha dari instansi berwenang;

3. bidang usaha atau kegiatan;

4. alamat kedudukan;

5. tempat dan tanggal pendirian;

6. bentuk hukum;

7. nomor telepon;

8. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) apabila calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);

9. sumber dana;

10. maksud dan tujuan pembukaan rekening transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah;

11. nama bank dan nomor rekening;

12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

13. data dan informasi pihak yang diberikan kuasa menjalankan transaksi; dan

14. pihak yang berwenang melakukan pendebetan dan/atau pengkreditan rekening bank. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit disertai dengan spesimen tanda tangan dan dokumen pendukung sebagai berikut: a. untuk orang perseorangan

15. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bagi Warga Negara INDONESIA; atau

16. fotokopi Paspor, bagi Warga Negara Asing; b. untuk Non Orang Perseorangan

17. badan usaha a) fotokopi anggaran dasar perusahaan; b) fotokopi izin usaha dari instansi yang berwenang; c) laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha; d) struktur manajemen; e) struktur kepemilikan; f) spesimen tanda tangan pihak yang diberikan kuasa melaksanakan transaksi; g) surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa, guna bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah atau Nasabah dalam melakukan perjanjian dan transaksi di Perdagangan Berjangka, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening calon Nasabah;

18. yayasan a) fotokopi izin bidang kegiatan yayasan; b) fotokopi anggaran dasar yayasan; c) deskripsi kegiatan yayasan; d) struktur dan nama pengurus yayasan;

e) struktur kepemilikan yayasan; f) spesimen tanda tangan pihak yang diberikan kuasa melaksanakan transaksi; dan g) surat kuasa dari pengurus yayasan kepada anggota pengurus yang diberikan kuasa, guna bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah atau Nasabah dalam melakukan perjanjian dan transaksi di perdagangan berjangka, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening calon Nasabah; 3. badan hukum lainnya a) fotokopi bukti pendaftaran pada pihak yang berwenang; b) nama penyelenggara; c) laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha; d) struktur manajemen; e) struktur kepemilikan; f) spesimen tanda tangan pihak yang diberikan kuasa melaksanakan transaksi; dan g) surat kuasa dari penyelenggara kepada pihak yang diberikan kuasa, guna bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah atau Nasabah dalam melakukan perjanjian dan transaksi di Perdagangan Berjangka, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening calon Nasabah. (3) Data dan informasi pihak yang diberikan kuasa menjalankan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13 paling sedikit: a. data sesuai dengan dokumen identitas, yaitu:

1. nama lengkap termasuk nama alias (jika ada);

2. nomor dokumen identitas;

3. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas, dan alamat tempat tinggal lain dan/atau yang terkini (jika ada);

4. tempat dan tanggal lahir;

5. pekerjaan;

6. jenis kelamin;

7. status perkawinan; dan

8. kewarganegaraan; b. nomor telepon; c. pekerjaan; dan d. alamat dan nomor telepon tempat kerja; (4) Selain dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka dapat meminta fotokopi dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau fotokopi rekening lain yang dimiliki calon Nasabah. (5) Dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain Kartu Keluarga, Surat Izin Mengemudi, Paspor, dan Akte Kelahiran. (6) Rekening lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi tagihan telepon, rekening koran, dan tagihan kartu kredit. (7) Persetujuan untuk menjadi Nasabah dapat diberikan oleh Pialang Berjangka setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Nasabah serta mempertimbangkan faktor yang dapat memungkinkan calon Nasabah melakukan kegiatan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

(1) Nasabah orang perseorangan wajib bertindak untuk dan atas kepentingan diri sendiri. (2) Pialang Berjangka wajib memastikan bahwa calon Nasabah orang perseorangan bertindak untuk diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pihak ketiga atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). (3) Dalam hal Pialang Berjangka mengetahui calon Nasabah perseorangan bertindak untuk kepentingan pihak ketiga

atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) maka Pialang Berjangka wajib menolak untuk melakukan penerimaan sebagai Nasabah.

(1) Pialang Berjangka wajib melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk verifikasi atas dokumen dan informasi pendukung kepada setiap orang yang berwenang atau mendapatkan kuasa untuk mewakili calon Nasabah Non Orang Perseorangan. (3) Dalam hal calon Nasabah Non Orang Perseorangan bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Pialang Berjangka wajib melakukan verifikasi bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) telah mendapatkan otorisasi dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini. (5) Pialang Berjangka dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diterima.

(6) Dalam hal terdapat keraguan Pialang Berjangka wajib meminta kepada calon Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kebenaran identitas calon Nasabah. (7) Pialang Berjangka wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), apabila calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), sebelum melakukan penerimaan calon Nasabah. (8) Persetujuan untuk menjadi Nasabah hanya dapat diberikan oleh Pialang Berjangka setelah proses verifikasi calon Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) selesai dilakukan dengan mempertimbangkan faktor yang dapat memungkinkan calon Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) melakukan kegiatan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

Pialang Berjangka wajib memahami profil, maksud dan tujuan pembukaan rekening, dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) melalui identifikasi dan verifikasi.

(1) Pialang Berjangka wajib memastikan calon Nasabah atau Nasabah, yang membuka rekening atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

(2) Dalam hal calon Nasabah non orang perseorangan atau Nasabah non orang perseorangan, bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), Pialang Berjangka wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). (3) Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD. (4) Penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi, dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara calon Nasabah Non Orang Perseorangan atau Nasabah Non Orang Perseorangan dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

(1) Bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari calon Nasabah non orang perseorangan atau Nasabah non orang perseorangan, Pialang Berjangka wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), sebagai berikut : a. bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang merupakan orang perseorangan (natural person) berupa:

1. informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;

2. hubungan hukum antara calon Nasabah atau Nasabah dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya;

3. pernyataan dari calon Nasabah atau Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); dan

4. pernyataan dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana calon Nasabah atau Nasabah; b. bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang merupakan Non Orang Perseorangan berupa:

5. informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b;

6. hubungan hukum antara calon Nasabah atau Nasabah dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya;

7. dokumen dan/atau informasi identitas orang perseorangan (natural person), jika ada, yang menjadi pemilik atau pengendali akhir dari calon Nasabah atau Nasabah Non Orang Perseorangan;

8. pernyataan dari calon Nasabah atau Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); dan

9. pernyataan dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana calon Nasabah atau Nasabah. (2) Pialang Berjangka wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan Pemilik Manfaat akhir (ultimate Beneficial Owner) yang merupakan orang perseorangan (natural person) dari calon Nasabah non orang perseorangan. (3) Dalam hal Pialang Berjangka meragukan kebenaran informasi yang diperoleh melalui identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pialang Berjangka wajib melakukan upaya lain dalam rangka memperoleh informasi pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari calon Nasabah non orang perseorangan.

(4) Dalam hal tidak ada orang perseorangan (natural person) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang teridentifikasi sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), Pialang Berjangka wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut, atau pihak yang melakukan pengendalian. (5) Dalam hal Pialang Berjangka meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), Pialang Berjangka wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah atau Nasabah. (6) Verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.

Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b angka 1 tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berupa: a. Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah; b. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; atau c. perusahaan publik atau emiten.

(1) Pialang Berjangka wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah calon Nasabah, Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) termasuk kriteria berisiko tinggi. (2) Kriteria berisiko tinggi dari calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari: a. latar belakang atau profil calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers); b. produk Perdagangan Berjangka yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; c. transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries); d. transaksi tidak sesuai dengan profil; e. termasuk dalam kategori PEP; f. bidang usaha calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) termasuk usaha yang berisiko tinggi (High Risk Business); g. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) termasuk Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries); h. tercantumnya calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; atau i. transaksi yang dilakukan calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau

tindak pidana Pendanaan Terorisme. (3) Dalam hal calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong berisiko tinggi, Pialang Berjangka wajib melakukan EDD.

(1) Pialang Berjangka wajib melakukan penilaian untuk menentukan calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), adalah PEP. (2) Dalam hal calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP, Pialang Berjangka wajib melakukan EDD.

(1) Terhadap PEP selain menerapkan proses CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pialang Berjangka paling sedikit wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) memenuhi kriteria PEP; b. persetujuan direktur utama yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang masuk kriteria PEP; c. melakukan EDD paling sedikit berupa analisis terhadap inform asi mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), sumber dana, dan sumber kekayaan; dan d. pemantauan yang lebih ketat secara berkesinambungan atas hubungan usaha antara lain melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi.

(2) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang untuk: a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong berisiko tinggi; dan b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong berisiko tinggi.

(1) Dalam hal calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah anggota keluarga atau pihak yang terkait (close associates) dari PEP maka seluruh ketentuan yang terkait dengan PEP dalam Peraturan Kepala Badan ini berlaku juga terhadap anggota keluarga atau pihak yang terkait (close associates) dari PEP dimaksud. (2) Anggota keluarga dari PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal, meliputi: a. orang tua kandung/tiri/angkat; b. saudara kandung/tiri/angkat; c. anak kandung/tiri/angkat; d. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; e. cucu kandung/tiri/angkat; f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; g. suami atau istri; h. mertua atau besan; i. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat; j. kakek atau nenek dari suami atau istri; k. suami atau istri dari cucu kandung/tiri /angkat; l. saudara kandung/tiri/angkat dari suami; atau

m. istri beserta suami atau istrinya dari saudara, yang bersangkutan. (3) Pihak yang terkait dengan PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; atau
2. pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP. Seperti supir, asisten pribadi, sekretaris pribadi.

Pialang Berjangka wajib membuat dalam daftar tersendiri bagi calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang memenuhi kriteria berisiko tinggi.

(1) Dalam hal Pialang Berjangka melakukan penerimaan Nasabah dan/atau melakukan transaksi yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan (countermeasures) maka Pialang Berjangka wajib melakukan EDD. (2) Informasi mengenai Negara Beresiko Tinggi (High Risk Countries) yang dipublikasikan oleh FATF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada informasi atau publikasi yang diterbitkan oleh PPATK. (3) Bappebti berwenang melakukan pemberitahuan informasi atau publikasi yang diterbitkan oleh PPATK kepada Pialang Berjangka.

Pialang Berjangka hanya dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan sendiri oleh Pialang Berjangka dan tidak dapat mempergunakan hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabahnya yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga tersebut.

(1) Pialang Berjangka dapat menerapkan prosedur CDD sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 terhadap calon Nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria calon Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana. (2) Terhadap calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka wajib meminta informasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Calon Nasabah orang perseorangan (natural person) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pialang Berjangka wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 7; dan b. bagi calon Nasabah Non Orang Perseorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pialang Berjangka wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 13.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didukung dengan spesimen tanda tangan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (4) Dalam Penerapan prosedur CDD sederhana Pialang Berjangka wajib mempertimbangkan: a. kriteria identifikasi Nasabah dan transaksi berisiko rendah konsisten dengan penilaian risiko yang dilakukan oleh Pialang Berjangka; dan b. persyaratan CDD sederhana mampu mengelola tingkat ancaman Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme terhadap Calon Nasabah dan transaksinya yang telah diidentifikasi dengan tingkat risiko rendah terhadap Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; (5) Pialang Berjangka wajib mengimplementasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur CDD sederhana. (6) Prosedur CDD sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme atau tingkat risikonya meningkat. (7) Pialang Berjangka wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana.

(1) Pialang Berjangka wajib menolak penerimaan calon Nasabah, dalam hal calon Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner): a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 26; b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; dan/atau

c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya. (2) Pialang Berjangka wajib menolak transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal: a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi; b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau c. Nasabah terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. (3) Pialang Berjangka tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dalam hal terdapat penolakan penerimaan calon Nasabah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c. (4) Dalam hal Pialang Berjangka menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan Pialang Berjangka meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan anti tipping-off, Pialang Berjangka wajib tidak melanjutkan prosedur CDD dan wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK. (5) Pialang Berjangka wajib mendokumentasikan calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (6) Pialang Berjangka wajib melaporkan Calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. (7) Kewajiban Pialang Berjangka untuk menolak transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampirkan dalam perjanjian pemberian amanat Nasabah dan diberitahukan kepada Nasabah.

(1) Dalam hal dilakukan penolakan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pialang Berjangka wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut dengan tembusan kepada Kepala Bappebti. (2) Setelah Nasabah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan: a. Nasabah tidak dapat membuka posisi baru dan hanya dapat melakukan penutupan atas posisi terbuka yang dimilikinya; dan b. Pialang Berjangka tidak dapat menerima amanat untuk pembukaan posisi baru dan hanya dapat menerima amanat untuk melakukan penutupan atas posisi terbuka Nasabah.

(1) Pialang Berjangka wajib melakukan pemantauan terhadap Nasabah dengan cara meneliti transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman Pialang Berjangka atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya. (2) Pialang Berjangka wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 26 melalui reviu terhadap profil dan transaksi nasabah yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi. (3) Pialang Berjangka dapat melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 26 melalui reviu terhadap profil dan transaksi

Nasabah yang termasuk dalam tingkat risiko menegah dan/atau rendah. (4) Pialang Berjangka wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (5) Dalam melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pialang Berjangka wajib: a. melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah; b. menyusun laporan rencana pengkinian data; dan c. menyusun laporan realisasi pengkinian data. (6) Pengkinian dan pemantauan terhadap Nasabah wajib dituangkan dalam kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT. (7) Rencana pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c wajib didokumentasikan dan tersedia untuk diperiksa.

(1) Pialang Berjangka wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah. (2) Pialang Berjangka dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti tipping-off sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Pialang Berjangka wajib memiliki sistem yang dapat: a. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi

yang dilakukan oleh Nasabah; dan b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi. (4) Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan Nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan maka Pialang Berjangka wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK. (5) Pialang Berjangka wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries).

(1) Pialang Berjangka wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris. (2) Pialang Berjangka wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala kepada seluruh identitas, data, dan informasi Nasabah untuk mengetahui adanya kecocokan identitas, data, dan informasi dengan identitas, data, dan informasi sebagaimana yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal berdasarkan identifikasi ditemukan adanya kecocokan identitas, data, dan informasi maka Pialang Berjangka wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

(1) Pialang Berjangka wajib menatausahakan: a. dokumen yang terkait dengan data Nasabah dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak:

1. berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah; atau
2. ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha; dan b. dokumen Nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai dokumen perusahaan. (2) Dokumen yang terkait dengan data Nasabah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut: a. dokumen yang diperoleh Pialang Berjangka pada saat penerapan program APU dan PPT termasuk identitas Nasabah; b. informasi transaksi baik transaksi yang domestik atau internasional meliputi uang masuk dan keluar, semua transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang mencakup waktu, harga, jumlah transaksi, jenis, jumlah mata uang yang digunakan, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi; c. hasil analisis yang telah dilakukan; dan d. korespondensi dengan Nasabah. (3) Penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memudahkan rekonstruksi transaksi dalam hal diminta oleh otoritas yang berwenang.

(4) Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk asli, salinan, electronic form, microfilm atau dokumen yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai alat bukti. (5) Pialang Berjangka wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pialang Berjangka wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh Bappebti, penegak hukum, dan/atau otoritas lain yang berwenang. (7) Data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh Pialang Berjangka paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan dari Bappebti, penegak hukum, dan/atau otoritas lain yang berwenang.

(1) Pialang Berjangka wajib memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. (2) Pelaksanaan sistem pengendalian internal yang efektif dibuktikan dengan: a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai, termasuk penunjukan oleh direktur utama kepada pejabat atau unit khusus yang bertangung jawab dalam penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT;

c. penunjukan pejabat yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan penerapan program APU dan PPT; dan d. dilakukannya pemeriksaan secara independen dan berkala untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

(1) Konglomerasi Keuangan (financial group) wajib menerapkan program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di dalam dan di luar negeri, serta memantau pelaksanaannya termasuk: a. kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; b. pengaturan, pada fungsi kepatuhan, fungsi audit, dan fungsi APU dan PPT pada level grup harus mendapatkan informasi mengenai nasabah, rekening, dan transaksi untuk tujuan APU dan PPT dari seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan; dan c. dalam melaksanakan pertukaran informasi tersebut, Konglomerasi Keuangan (financial group) wajib memiliki ketentuan yang memadai mengenai keamanan informasi. (2) Seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di dalam dan di luar negeri wajib mengimplementasikan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat

dari yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud. (4) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mematuhi Rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar program APU dan PPT yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini. (5) Dalam hal penerapan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan berada maka pejabat kantor Pialang Berjangka di luar negeri tersebut wajib : a. menerapkan langkah-langkah tambahan yang memadai untuk memitigasi terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Pendanaan Terorisme ; dan b. menginformasikan kepada kantor pusat Pialang Berjangka dan Bappebti bahwa kantor Pialang Berjangka dimaksud tidak dapat menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Pialang Berjangka wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

(2) Pialang Berjangka wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (single customer identification file), paling sedikit meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme.

Untuk mencegah digunakannya Pialang Berjangka sebagai media atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak internal Pialang Berjangka, Pialang Berjangka wajib melakukan: a. prosedur penyaringan untuk penerimaan karyawan baru (pre employee screening); dan b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.

Pialang Berjangka wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang: a. penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT; b. teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan c. kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

(1) Pialang Berjangka wajib menyusun dan menerapkan action plan mengenai penerapan program APU dan PPT terhadap Nasabah yang telah memiliki hubungan usaha dengan Pialang Berjangka sebelum Peraturan Kepala Badan ini berlaku. (2) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan : a. penilaian risiko terhadap nasabah; dan b. ketersediaan informasi dan/atau dokumen nasabah yang memadai yang telah diperoleh Pialang Berjangka sebelum Peraturan Kepala Badan ini berlaku.

(1) Pialang Berjangka wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. (2) Kewajiban Pialang Berjangka menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencegahan Pendanaan Terorisme. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan oleh PPATK.

Pialang Berjangka wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang untuk memberantas tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

(1) Setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembekuan atau pencabutan kegiatan usaha; d. pembekuan atau pencabutan izin; dan/atau e. pembatalan persetujuan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf e. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan kepada direksi dan senior manajemen Pialang Berjangka.

(1) Pialang Berjangka yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur dimaksud sesuai dengan Peraturan Kepala Badan ini, paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan. (2) Action plan penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) untuk pertama kalinya wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lama tanggal 15 Desember 2017.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 763), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pialang Berjangka wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini paling lama 6 (enam) bulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penerapan program APU dan PPT pada Pialang Berjangka diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Bappebti tersendiri.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA