Pasal 35

(1) Pialang Berjangka dapat menerapkan prosedur CDD sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 terhadap calon Nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria calon Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana. (2) Terhadap calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka wajib meminta informasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Calon Nasabah orang perseorangan (natural person) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pialang Berjangka wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 7; dan b. bagi calon Nasabah Non Orang Perseorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pialang Berjangka wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 13.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didukung dengan spesimen tanda tangan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (4) Dalam Penerapan prosedur CDD sederhana Pialang Berjangka wajib mempertimbangkan: a. kriteria identifikasi Nasabah dan transaksi berisiko rendah konsisten dengan penilaian risiko yang dilakukan oleh Pialang Berjangka; dan b. persyaratan CDD sederhana mampu mengelola tingkat ancaman Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme terhadap Calon Nasabah dan transaksinya yang telah diidentifikasi dengan tingkat risiko rendah terhadap Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; (5) Pialang Berjangka wajib mengimplementasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur CDD sederhana. (6) Prosedur CDD sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme atau tingkat risikonya meningkat. (7) Pialang Berjangka wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana.