Peraturan Badan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. 7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. 8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi. 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 10. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum. 11. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi. 12. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah kabupaten/kota. 13. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah Kecamatan.

14. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah kelurahan/desa atau nama lain.

15. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

16. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

17. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

18. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

19. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

20. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

21. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih, yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan.

22. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD.

23. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

24. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

25. Citra Diri adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur logo dan/atau gambar serta nomor urut Peserta Pemilu.

26. Pelaksana Kampanye adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.

27. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

28. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas penghubung Peserta Pemilu dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

29. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

30. Juru Kampanye adalah orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau Citra Diri Peserta Pemilu yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

31. Organisasi Penyelenggara Kegiatan adalah organisasi yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, didirikan dan dikelola oleh Warga Negara INDONESIA serta tunduk kepada hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

32. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

33. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

34. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak, elektronik, dan internet berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu.

35. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

36. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum INDONESIA yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.

37. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.

38. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

39. Hari adalah hari kalender.

(1) Pengawasan Kampanye penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.

Pengawasan pelaksanaan Kampanye meliputi pengawasan Kampanye Peserta Pemilu.

Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. pengawasan Tim Kampanye; b. pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye; c. pengawasan Kampanye yang dilarang; d. pengawasan Kampanye di luar jadwal; e. pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye; f. pengawasan Kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya; g. pengawasan praktik politik uang dalam Kampanye; h. pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat; dan i. pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye.

Dalam melaksanakan Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan: a. penyusunan standar tata laksana pengawasan; b. penyusunan peta kerawanan; c. menentukan fokus pengawasan tahapan Kampanye;

d. melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait; e. pengawasan langsung; f. investigasi; dan g. pengawasan partisipatif.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye meliputi: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Pelaksana dan/atau Tim tidak melibatkan:

a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank INDONESIA; d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; e. pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai honorer; g. anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA; h. kepala desa/lurah atau sebutan lain; i. perangkat desa/kelurahan atau sebutan lain; j. rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain; k. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan l. Warga Negara INDONESIA yang tidak memiliki hak memilih, dalam kegiatan kampanye. (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu. (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pengawasan Pelaksana Kampanye dilakukan terhadap kesesuaian Pelaksana Kampanye dan Peserta Kampanye dalam surat pemberitahuan pelaksanaan Kampanye yang diberikan oleh Peserta Pemilu dan daftar nama Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Juru Kampanye, dan/atau Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

(1) Pengawas Pemilu memastikan Partai Politik melaksanakan Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD serta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (2) Pengawas Pemilu memastikan calon anggota DPD tidak melaksanakan Kampanye untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD serta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

Pelaksana Kampanye untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN terdiri atas: a. Pasangan Calon; b. pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; c. orang seorang; dan d. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Pasangan Calon.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dengan memastikan Pasangan Calon membentuk Tim Kampanye tingkat nasional.

(2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pembentukan Tim Kampanye tingkat daerah provinsi. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pembentukan Tim Kampanye tingkat daerah kabupaten/kota, tingkat daerah kecamatan, dan tingkat daerah kelurahan/desa. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Tim Kampanye yang didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bukan berasal dari pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) serta sesuai dengan tingkatannya.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Tim Kampanye tingkat nasional di KPU paling lama 1 (satu) hari sebelum dimulainya Masa Kampanye. (2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Tim Kampanye tingkat daerah provinsi di KPU Provinsi paling lama 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa Kampanye. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Tim Kampanye tingkat daerah kabupaten/kota, Tim Kampanye tingkat daerah kecamatan, dan/atau Tim Kampanye tingkat daerah kelurahan/desa paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye. (4) Pengawasan terhadap penggantian Tim Kampanye yang yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan atas pendaftaran Tim Kampanye Pasangan Calon dengan memastikan: a. Tim Kampanye terdaftar di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; b. pendaftaran Tim Kampanye dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan; c. keterbukaan akses data dan penyampaian daftar nama Tim Kampanye kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai dengan tingkatannya oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Pengawas Pemilu memastikan Pelaksana Kampanye untuk Pemilu anggota DPR dilakukan oleh: a. pengurus Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR; b. calon anggota DPR; c. Juru Kampanye; d. orang seorang; dan e. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR. (2) Pelaksanaan pengawasan Kampanye untuk Pemilu anggota DPR dilakukan pada tingkat: a. nasional; b. daerah provinsi; dan c. daerah kabupaten/kota. (3) Pengawas Pemilu memastikan Partai Politik Pemilu anggota DPR melakukan pendaftaran Pelaksana Kampanye paling lama 1 (satu) Hari sebelum dimulainya pelaksanaan Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(4) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan atas pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memastikan: a. ketepatan waktu pendaftaran; b. mendapatkan daftar nama Pelaksana Kampanye; dan c. daftar nama Pelaksana Kampanye bukan pihak yang dilarang terlibat sebagai Pelaksana Kampanye.

(1) Pengawas Pemilu memastikan Pelaksana Kampanye untuk Pemilu anggota DPRD daerah provinsi dilakukan oleh: a. pengurus Partai Politik peserta Pemilu anggota DPRD daerah provinsi; b. calon anggota DPRD daerah provinsi; c. Juru Kampanye; d. orang seorang; dan e. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD daerah provinsi. (2) Pelaksanaan pengawasan Kampanye untuk Pemilu anggota DPRD dilakukan pada tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota. (3) Pengawas Pemilu memastikan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPRD daerah provinsi melakukan pendaftaran Pelaksana Kampanye paling lama 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan Kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. (4) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan atas pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memastikan: a. ketepatan waktu pendaftaran; b. mendapatkan daftar nama Pelaksana Kampanye; dan c. daftar nama Pelaksana Kampanye bukan pihak yang dilarang terlibat sebagai Pelaksana Kampanye.

(1) Pengawas Pemilu memastikan Pelaksana Kampanye untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh: a. pengurus Partai Politik peserta Pemilu anggota DPRD daerah kabupaten/kota; b. calon anggota DPRD daearah kabupaten/kota; c. Juru Kampanye; d. orang seorang; dan e. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD daerah kabupaten/kota. (2) Pengawas Pemilu memastikan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPRD daerah kabupaten/kota melakukan pendaftaran Pelaksana Kampanye paling lama 1 (satu) Hari sebelum dimulainya pelaksanaan Kampanye kepada KPU Kabupaten/Kota. (3) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan atas pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memastikan: a. ketepatan waktu pendaftaran; b. mendapatkan daftar nama Pelaksana Kampanye; dan. c. daftar nama Pelaksana Kampanye bukan pihak yang dilarang terlibat sebagai Pelaksana Kampanye.

(1) Pengawas Pemilu memastikan Pelaksana Kampanye untuk Pemilu anggota DPD dilakukan oleh: a. calon anggota DPD; b. orang seorang; dan c. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD. (2) Pelaksanaan pengawasan Kampanye untuk Pemilu anggota DPD dilakukan pada tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota.

(3) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan atas pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memastikan: a. ketepatan waktu pendaftaran; b. mendapatkan daftar nama Pelaksana Kampanye; dan c. daftar nama Pelaksana Kampanye bukan pihak yang dilarang terlibat sebagai Pelaksana Kampanye.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilu. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan: a. ketepatan waktu pendaftaran; b. daftar nama Petugas Kampanye bukan pihak yang dilarang terlibat sebagai Petugas Kampanye; c. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan, dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye; dan d. Petugas Kampanye dalam melakukan penyelenggaraan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mendapatkan daftar nama Petugas Kampanye; dan b. mendapatkan laporan jadwal, rincian, dan pelaksanaan Kampanye.

(1) Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuat antara lain: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.

(3) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye disampaikan dengan cara: a. sopan yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum; b. tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum; c. mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan Pemilih; d. bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; dan e. tidak bersifat provokatif.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan metode Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu yang terdiri atas: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; e. Media Sosial; f. iklan media massa cetak, elektronik, dan internet; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawas Pemilu memastikan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f selain yang difasilitasi KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan pada: a. 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan b. setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sampai dengan dimulainya Masa Tenang. (2) Pengawas Pemilu memastikan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang. (3) Pengawas Pemilu memastikan Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun pada Masa Tenang.

(1) Bawaslu memastikan Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu tidak melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye. (2) Bawaslu memastikan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik dengan metode: a. pemasangan bendera Partai Politik dan nomor urutnya; dan

b. pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

(1) Pengawasan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memastikan: a. jumlah Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas paling banyak:

1. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;
2. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat daerah provinsi; dan
3. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat daerah kabupaten/kota, b. telah ada pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup informasi:
4. hari;
5. tanggal;
6. waktu;
7. tempat;
8. Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
9. nama pembicara dan tema materi;
10. jumlah peserta yang diundang; dan
11. penanggungjawab. d. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
12. bendera, tanda gambar, atau atribut Peserta Pemilu; dan/atau
13. bahan Kampanye.

e. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda, gambar, atribut dan/atau Bahan Kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan; d. tidak melibatkan pihak yang dilarang terlibat sebagai Pelaksana Kampanye; f. tidak terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya; dan g. tidak melanggar larangan Kampanye (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan b. melakukan pengawasan langsung.

(1) Pengawasan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memastikan: a. jumlah peserta undangan tatap muka tidak melampaui kapasitas tempat duduk; b. telah ada pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup informasi:

1. hari;
2. tanggal;
3. jam;
4. tempat kegiatan;
5. Tim Kampanye;
6. jumlah peserta yang diundang; dan
7. penanggung jawab.

d. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka hanya memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan; e. tidak melibatkan pihak yang dilarang terlibat sebagai Pelaksana Kampanye; f. tidak terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya; dan g. tidak melanggar larangan Kampanye. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan b. melakukan pengawasan langsung.

(1) Pengawasan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memastikan: a. Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarkan dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. desain dan materi Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarkan oleh Peserta Pemilu sesuai dengan desain dan materi Bahan Kampanye yang diserahkan kepada KPU; c. setiap Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarkan tidak melebihi nilai konversi dalam bentuk uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disesuaikan dengan nilai harga pasar; dan d. Bahan Kampanye tidak disebarkan atau ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

1. tempat ibadah termasuk halaman;

2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

3. gedung atau fasilitas milik pemerintah;

4. lembaga pendidikan;

5. jalan protokol;

6. jalan bebas hambatan;

7. sarana dan prasarana publik; dan/atau

8. taman dan pepohonan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. penelitian dokumen; dan b. melakukan pengawasan langsung.

(1) Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memastikan: a. Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebarkan dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebarkan oleh Peserta Pemilu sesuai dengan desain dan materi Bahan Kampanye yang diserahkan kepada KPU; c. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh Peserta Pemilu; d. adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan e. adanya persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama. (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak dipasang di: a. tempat ibadah, termasuk halaman; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung milik pemerintah; dan d. lembaga pendidikan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. melakukan pengawasan langsung; b. mendapatkan salinan surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye; c. mendapatkan salinan surat persetujuan tertulis dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilu; d. mendapatkan salinan surat persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak; dan e. mendapatkan salinan berita acara penyerahan Alat Peraga Kampanye.

(1) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada pihak terkait. (2) Dalam hal penurunan dan pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

(1) Pengawasan Media Sosial yang dilakukan oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memastikan akun Media Sosial paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi dan mendapatkan daftar akun Media Sosial dari KPU sesuai dengan tingkatannya. (2) Selain melakukan pengawasan akun Media Sosial yang didaftarkan di KPU, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan akun Media Sosial yang tidak didaftarkan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kesesuaian antara materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengawas Pemilu memastikan akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup pada hari terakhir masa Kampanye.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Iklan Kampanye melalui media cetak, elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial dan internet dengan memastikan: a. materi Iklan Kampanye memuat visi, misi dan program Peserta Pemilu; b. bentuk/rupa materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pembuatan materi Iklan Kampanye harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu, media massa cetak, elektronik, atau internet dan/atau lembaga penyiaran; e. pengaturan dan penjadwalan pemasangan Iklan Kampanye Peserta Pemilu yang diatur oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial dikoordinasiakan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga penyiaran; f. materi Iklan Kampanye yang dibuat dan dibiayai oleh Peserta pemilu dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; g. batasan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mendapatkan perencanaan Iklan Kampanye setiap Peserta Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;

i. mendapatkan perencanaan Iklan Kampanye setiap Peserta pemilu yang telah diatur dan dijadwalkan oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan; dan j. Iklan Kampanye melalui media cetak, elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial dan internet dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara: a. melakukan pengawasan langsung; b. analisis dokumen; dan b. membentuk gugus tugas.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Iklan Kampanye dengan memastikan: a. Peserta Pemilu tidak membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita; b. pengaturan, penjadwalan dan alokasi waktu penayangan atau pemasangan Iklan Kampanye dilakukan dengan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Peserta Pemilu; c. media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan lembaga penyiaran wajib mematuhi kode etik periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan lembaga penyiaran dalam menentukan standar tarif Iklan Kampanye wajib sesuai dengan standar komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu, sedangkan untuk tarif iklan layanan masyarakat harus lebih rendah dari pada tarif Iklan Kampanye komersil; e. media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan lembaga penyiaran

dilarang menjual pemblokiran segmen dan/atau pemblokiran waktu yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik untuk Kampanye Pemilu; f. Peserta Pemilu dilarang melakukan pemblokiran segmen dan/atau pemblokiran waktu yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik untuk Kampanye Pemilu, melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan lembaga penyiaran; g. media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye Pemilu; dan h. media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan lembaga penyiaran dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap Iklan Kampanye Pemilu Pasangan Calon di media cetak, dan media elektronik di tingkat nasional. (2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan Terhadap Iklan Kampanye Pemilu calon anggota DPR dan calon anggota DPD di media cetak dan media elektronik di tingkat daerah provinsi. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap Iklan Kampanye Pemilu calon anggota DPRD di media cetak dan media elektronik di tingkat daerah Kabupaten/Kota. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan cara audit terhadap alokasi waktu yang sama dan berimbang oleh Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu.

(1) Pengawasan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memastikan: a. rapat umum dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU; b. jadwal Kampanye rapat umum telah dikoordinasikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya kepada Pelaksana Kampanye sebelum dilaksanakan; c. daya tampung tempat pelaksanaan rapat umum sesuai dengan jumlah undangan; d. Petugas Kampanye rapat umum menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara

setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; e. pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d mencakup informasi:

1. hari;
2. tanggal;
3. jam;
4. tempat kegiatan;
5. Tim Kampanye;
6. jumlah peserta yang diundang; dan
7. penanggung jawab, f. Peserta Pemilu melalui Petugas kampanye menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan; g. petugas dan peserta rapat umum tidak membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan; h. Peserta Kampanye yang menghadiri rapat umum menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi tidak melanggar peraturan

lalu lintas dan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA; h. tidak melibatkan pihak yang dilarang; i. tidak terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya; dan j. tidak melanggar larangan Kampanye.

(1) Pengawasan debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h dilakukan dengan memastikan: a. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta menyiarkan secara langsung dan/atau siaran tunda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. acara debat publik diselenggarakan paling banyak 5 (lima) kali dengan rincian:

1. 2 (dua) kali untuk calon PRESIDEN;
2. 1 (satu) kali untuk calon Wakil PRESIDEN; dan
3. 2 (dua) kali untuk calon PRESIDEN dan calon Wakil PRESIDEN. c. materi debat publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. tata cara debat publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. debat publik sudah dikoordinasikan dengan setiap Pasangan Calon; f. proses debat publik dapat dengan mudah untuk diakses oleh penyandang disabilitas; g. KPU telah berkoordinasi dengan Tim Kampanye nasional Pasangan Calon untuk memilih moderator debat Pasangan Calon; dan h. moderator sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pengawasan langsung sesuai dengan jadwal. (3) Bawaslu dapat berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran INDONESIA dalam melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkatannya.

Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik dengan alasan yang tidak termasuk hal yang dikecualikan oleh KPU, Bawaslu memastikan: a. KPU mengumumkan Pasangan Calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik dengan alasan yang tidak termasuk hal yang dikecualikan; dan b. KPU tidak menayangkan sisa Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU.

(1) Pengawas Pemilu memastikan metode Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i dalam bentuk: a. kegiatan kebudayaan meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; b. kegiatan olahraga meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; c. perlombaan; d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik; dan/atau e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun. (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran Kampanye. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan Pelaksana Kampanye tidak memberikan door prize.

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pemberian hadiah perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dalam bentuk barang dengan memastikan: a. perlombaan dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama masa Kampanye; dan b. pemberian hadiah dalam bentuk barang secara akumulatif paling banyak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk para juara pada setiap perlombaan yang disesuaikan dengan harga pasar.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pemberitaan dan penyiaran Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media daring, Media Sosial, dan lembaga penyiaran. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan: a. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik INDONESIA, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik INDONESIA, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Peserta Pemilu serta wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media dalam jaringan, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. selama Masa Tenang, media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, Citra Diri Peserta Pemilu, dan/atau bentuk

lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu; c. lembaga penyiaran tidak memanfaatkan pemberitaan dan penyiaran untuk kepentingan Kampanye Peserta Pemilu tertentu; d. penyiaran Kampanye oleh lembaga penyiaran dalam rupa atau bentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. media massa cetak, media massa elektronik, media daring, Media Sosial, dan lembaga penyiaran menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita, wawancara, dan untuk pemasangan Iklan Kampanye setiap Peserta Pemilu; f. media massa cetak, media massa elektronik, media daring, Media Sosial, dan lembaga penyiaran melakukan pemberitaan sosialisasi Partai Politik dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keberimbangan; g. media massa elektronik, media daring, Media Sosial, dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Peserta Pemilu harus berlaku adil dan berimbang; h. pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik, media daring, Media Sosial, dan lembaga penyiaran sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. Komisi Penyiaran INDONESIA atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyiaran atau pers apabila terdapat bukti media massa cetak, media massa elektronik, media daring, dan lembaga penyiaran melakukan pelanggaran atas pemberitaan, penyiaran, dan pemasangan Iklan Kampanye; dan

j. Kementerian yang melakukan urusan di bidang komunikasi menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh platform Media Sosial atas pemberitaan, penyiaran, dan pemasangan Iklan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Kampanye yang dilakukan oleh PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik. (2) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai: a. Pasangan Calon; b. anggota Tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau c. Pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

(1) PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai Pasangan Calon wajib menjalankan cuti di luar tanggungan negara. (2) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Kampanye Pemilu oleh pejabat negara. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memastikan menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil walikota yang melakukan Kampanye pada hari kerja telah mengajukan cuti.

(4) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu memastikan

dan Wakil PRESIDEN, pejabat negara, dan pejabat daerah tidak menggunakan fasilitas negara pada saat Kampanye. (5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. sarana mobilitas seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan, milik pemerintah, milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah daerah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan; c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah daerah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (6) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1) Pengawas Pemilu memastikan penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional. (2) Dalam hal

dan Wakil

menjadi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu memastikan fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (3) Pengawas Pemilu memastikan pemberian fasilitas negara yang melekat pada

dan Wakil

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pengawas Pemilu memastikan Pasangan Calon yang bukan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pengawas Pemilu memastikan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa atau sebutan lain, memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.

Pengawas Pemilu memastikan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa atau sebutan lain, Tentara Nasional INDONESIA, dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.

Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

(1) Pengawas Pemilu memastikan Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Pasangan Calon tertentu; d. memilih Partai Politik tertentu; dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu. (2) Materi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk: a. atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya; b. biaya makan dan minum Peserta Kampanye; c. biaya transpor Peserta Kampanye; d. biaya pengadaan Bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog; dan e. hadiah lainnya, berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pengawas Pemilu berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi dalam tahapan Kampanye Pemilu. (2) Penanganan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum.

(1) Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa: a. peringatan tertulis; b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau c. penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan lembaga penyiaran. (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung. (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu

mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu. (4) Pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal; b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal; c. pelibatan anak dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan d. pawai kendaraan. (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa panitia pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu, Pengawas Pemilu menyampaikan laporan kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atasnya secara berjenjang.

(1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, panitia pemilihan kecamatan, atau

panitia pemungutan suara sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan pemilihan umum. (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu. (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa Pemilu atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu.

(1) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pengawasan Kampanye Pemilu kepada Bawaslu secara berjenjang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan periodik; dan b. laporan akhir tahapan. (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan. (4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:

a. hasil kegiatan pengawasan Kampanye Pemilu; b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan Kampanye Pemilu; c. penilaian kegiatan pengawasan Kampanye Pemilu; dan d. rekomendasi kegiatan pengawasan Kampanye Pemilu. (5) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu dapat menyampaikan laporan insidentil sesuai dengan kebutuhan.

(1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. (2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemillihan Umum Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 97); dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 849); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA