Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah,PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik

INDONESIA Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 8. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. 10. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di wilayah provinsi. 11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 12. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. 13. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan

calon peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan. 14. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. 15. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon. 16. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPD. 17. Permohonan adalah Permohonan sengketa proses Pemilu. 18. Mediasi atau Musyawarah yang selanjutnya disebut Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. 19. Pimpinan Mediasi adalah Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disebut Mediator penyelesaian sengketa proses Pemilu 20. Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu. 21. Pimpinan Sidang adalah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang memimpin persidangan Adjudikasi sengketa proses Pemilu. 22. Koreksi Putusan adalah upaya administratif yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. 23. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu. 24. Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu.

25. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
26. Ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
27. Daftar Calon Tetap yang selanjutnya disingkat DCT adalah DCT anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilu.

(1) Penyelesaian sengketa proses Pemilu berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. keterbukaan; g. profesional; h. akuntabel; i. efisien; j. efektif; dan k. integritas. (2) Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan dengan cara Mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. (3) Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dilanjutkan dengan cara Adjudikasi jika melalui Mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Sengketa proses Pemilu meliputi: a. sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu; dan b. sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.

(1) Objek sengketa proses Pemilu meliputi: a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta Pemilu; dan/atau c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU. (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota. (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:

a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara; d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT; e. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; f. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; g. calon anggota DPD;

h. bakal Pasangan Calon; dan i. Pasangan Calon. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf h dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon.

Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan b. Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta.

Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon Anggota DPD, gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.

(1) Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan Permohonan. (2) Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi. (3) Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

(4) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus ditunjukkan dan diserahkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (5) Kuasa hukum dalam mendampingi atau mewakili Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menghadirkan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan terkait Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. (2) Pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan di bawah sumpah. (3) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didengar keterangannya berdasarkan: a. permintaan Pemohon atau Termohon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan b. kebutuhan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (4) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didengar keterangannya dalam pemeriksaan untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi terkait dengan kewenangannya.

(1) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara:

a. langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b. tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA dituangkan dalam formulir Model PSPP 01 dengan memuat: a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah; b. identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faksimile; c. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu; d. kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu; e. kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu; f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan; g. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dan masalah/objek yang disengketakan;

h. uraian alasan Permohonan sengketa proses Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan i. hal yang dimohonkan untuk diputus. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya disertai bukti dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap salinan serta dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data. (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam daftar bukti sesuai dengan uraian Permohonan tertulis. (4) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal Permohonan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan formulir model PSPP 06.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dicatat dalam buku penerimaan Permohonan sengketa proses Pemilu oleh petugas penerima Permohonan.

(1) Petugas Penerima Permohonan memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan secara langsung.

(2) Petugas penerima Permohonan mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model PSPP 02. (3) Dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan verifikasi formal oleh Petugas penerima Permohonan. (4) Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, petugas memberitahukan kepada Pemohon pada hari yang sama bahwa Permohonan belum lengkap. (5) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon. (6) Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan lengkap, petugas penerima Permohonan meregister Permohonan yang dituangkan dalam formulir PSPP 05. (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemohon tidak melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan, petugas penerima Permohonan menyampaikan surat pemberitahuan Permohonan tidak dapat diregister dengan menggunakan formulir PSPP 07.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan memulai mengisi formulir pendaftaran sengketa proses Pemilu pada laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir Model PSPP 03.

(2) Setelah melakukan pendaftaran, Pemohon memperoleh username dan password yang digunakan untuk mengajukan Permohonan dan lampiran dokumen Permohonan. (3) Password sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemohon untuk mengajukan Permohonan dengan melampirkan dokumen Permohonan. (4) Setelah mengajukan Permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon mendapatkan konfirmasi otomatis terkait dengan Permohonannya. (5) Setelah mendapat konfirmasi otomatis, Pemohon menyampaikan dokumen/berkas fisik Permohonan secara lengkap kepada petugas penerima Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (6) Penyampaian dokumen/berkas fisik dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) yang telah dinyatakan lengkap dicatat dalam buku register dan diberikan nomor register Permohonan pada hari yang sama oleh Petugas Penerima Permohonan. (2) Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi materiil terhadap Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang telah diregister. (2) Verifikasi materiil dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses Adjudikasi.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Mediasi terhadap Permohonan yang telah diregister. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menentukan jadwal pelaksanaan Mediasi. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemanggilan para pihak untuk menghadiri Mediasi menggunakan formulir Model PSPP 11. (4) Mediasi wajib dihadiri Pemohon dan Termohon. (5) Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon tidak menghadiri pemanggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali. (6) Apabila Pemohon tidak menghadiri Mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota membuat putusan Permohonan gugur menggunakan formulir Model PSPP 21. (7) Apabila Termohon tidak menghadiri Mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan Mediasi tidak mencapai Kesepakatan dan dituangkan dalam Berita Acara menggunakan formulir Model PSPP 14.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi mediator para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Mediasi berpegang pada asas Pemilu dan prinsip penyelesaian sengketa Proses Pemilu. (3) Pelaksanaan Mediasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup. (4) Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dipimpin oleh paling sedikit 1 (satu) mediator.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan tahapan sebagai berikut: a. pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka; b. penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak; c. perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu; d. penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator; dan e. penandatangan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan.

(1) Pimpinan Mediasi dibantu oleh tim Mediasi. (2) Tim Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 2 (dua) orang Pegawai di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang sekretaris; dan b. 1 (satu) orang notulen. (3) Sekretaris Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dan dokumentasi. (4) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk mencatat pokok-pokok pembahasan pada saat jalannya Mediasi dengan atau

tanpa alat bukti elektronik atau aplikasi penunjang. (5) Tim Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan dalam Berita Acara Mediasi Tercapai Kesepakatan menggunakan Formulir Model PSPP 12 yang ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan Mediasi. (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam membuat Putusan. (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir PSPP 13. (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh Pimpinan Mediasi dalam forum Mediasi yang terbuka untuk umum.

(1) Dalam hal Mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan dalam Berita Acara Mediasi Tidak Tercapai Kesepakatan Formulir Model PSPP 14 yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Pimpinan Mediasi. (2) Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melanjutkan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi. (3) Pimpinan Mediasi memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan Adjudikasi secara lisan dalam forum Mediasi sebagai panggilan resmi.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk majelis Adjudikasi. (2) Majelis Adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pada Bawaslu dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu, terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh 2 (dua) anggota Bawaslu sebagai anggota majelis sidang; b. pada Bawaslu Provinsi dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu Provinsi, terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu Provinsi sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh 2 (dua) anggota Bawaslu Provinsi sebagai anggota majelis sidang; dan c. pada Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh 2 (dua) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai anggota majelis sidang. (3) Dalam hal anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota kurang dari 3 (tiga) orang, ketua Bawaslu Provinsi atau ketua Bawaslu Kabupaten/Kota mengajukan Permohonan kepada Pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya untuk menunjuk salah satu anggota menjadi majelis sidang.

(1) Majelis sidang dibantu oleh tim Adjudikasi. (2) Tim Adjudikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 4 (empat) orang Pegawai di Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dapat terdiri atas: a. 1 (satu) orang sekretaris; b. 1 (satu) orang asisten Majelis Sidang; c. 1 (satu) orang notulen; dan d. 1 (satu) orang perisalah. (3) Sekretaris Adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berstatus aparatur sipil negara yang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan. (4) Asisten majelis sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk membantu pimpinan majelis sidang dalam memimpin jalannya Adjudikasi dan menyusun rancangan putusan. (5) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan. (6) Perisalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan: a. pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawaban pihak terkait, keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan; dan b. pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.

(1) Majelis sidang memimpin sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. (2) Majelis sidang memperhatikan kepentingan para pihak secara berimbang. (3) Majelis sidang memutus hasil Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Majelis sidang meminta Termohon untuk menyampaikan jawaban Termohon. (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak berita acara Mediasi tidak tercapai kesepakatan ditandatangani. (3) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA menggunakan formulir PSPP 17 sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap Asli yang dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap salinan yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukumnya dan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data. (4) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. identitas lengkap Termohon yaitu nama, alamat Termohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon (kantor, telepon seluler), nomor faksimile, dan/atau alamat surat elektronik; b. jawaban Termohon atas pokok Permohonan Pemohon; c. hal yang diminta untuk diputuskan; (5) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi bukti berupa surat atau tulisan.

(1) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mengajukan Permohonan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam formulir Model PSPP 08 paling lama pada persidangan Adjudikasi kedua. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA paling sedikit memuat: a. identitas pihak terkait yang terdiri atas nama pihak terkait, alamat pihak terkait, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk; b. kedudukan hukum pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilu; c. uraian potensi kerugian langsung atas penyelesaian sengketa proses Pemilu; d. uraian jawaban atas pokok Permohonan Pemohon; dan e. hal yang diminta untuk diputuskan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pihak terkait atau kuasa hukumnya disertai bukti dibuat 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 4 (empat) rangkap salinan serta dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data. (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam daftar bukti sesuai dengan uraian Permohonan tertulis pihak terkait. (5) Dalam hal Permohonan diajukan setelah persidangan Adjudikasi kedua, majelis sidang menyatakan Permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima menggunakan formulir Model PSPP 09. (6) Dalam hal Permohonan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), majelis sidang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.

(1) Dalam hal Permohonan sebagai pihak terkait telah diterima, majelis sidang melakukan pemanggilan pihak terkait melalui panggilan sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan melampirkan salinan Permohonan Pemohon. (2) Panggilan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak terkait sebelum sidang Adjudikasi berikutnya.

(1) Alat bukti dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. surat; b. keterangan Pemohon dan Termohon; c. keterangan Saksi; d. keterangan Ahli; e. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya;dan/atau f. pengetahuan majelis sidang. (2) Alat bukti berupa surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan b. dokumen tertulis lainnya. (3) Alat bukti berupa keterangan Pemohon dan Termohon disampaikan dalam persidangan Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. (4) Alat bukti berupa keterangan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa: a. keterangan dari Saksi Pemohon, Termohon, dan pihak terkait atau dari pemantau Pemilu yang teregistrasi. b. saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

1. berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;

2. berakal sehat;

3. tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari Pemohon dan Termohon;

4. berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa;

5. menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri; c. Keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang terakreditasi. (5) Alat bukti berupa keterangan Ahli sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan bidang keahliannya yang dapat diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam sidang penyelesaian sengketa proses Pemilu. (6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu: a. informasi elektronik berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; b. dokumen elektronik berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dan

c. hasil cetaknya berupa hasil cetakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

(1) Majelis sidang menentukan jadwal pelaksanaan Adjudikasi menggunakan formulir Model PSPP 15. (2) Dalam hal Termohon tidak hadir pada penyampaian panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), majelis sidang melakukan pemanggilan kepada pihak Termohon untuk hadir dalam Adjudikasi. (3) Dalam hal Pemohon dan Termohon tidak menghadiri sidang Adjudikasi pada pemanggilan pertama, majelis sidang menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali menggunakan formulir model PSPP 16. (4) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri sidang Adjudikasi setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan, majelis sidang membuat putusan Permohonan gugur menggunakan formulir Model PSPP 21. (5) Dalam hal Termohon tidak menghadiri sidang Adjudikasi setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan, proses Adjudikasi tetap dilanjutkan untuk membuat putusan. (6) Dalam hal Pemohon dan Termohon tidak menghadiri Adjudikasi pada pemanggilan kedua, majelis sidang membuat putusan Permohonan gugur menggunakan formulir Model PSPP 21. (7) Dalam hal dibutuhkan sidang Adjudikasi lanjutan, majelis sidang menyampaikan jadwal sidang lanjutan secara lisan sekaligus sebagai panggilan resmi kepada para pihak untuk menghadiri sidang Ajudikasi berikutnya.

Adjudikasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. penyampaian pokok Permohonan Pemohon; b. jawaban Termohon;

c. tanggapan pihak terkait; d. pembuktian; e. kesimpulan para pihak; dan f. putusan.

Pelaksanaan persidangan Adjudikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membacakan isi Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan dan membacakan Jawaban Termohon atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon; c. dalam hal terdapat pihak terkait, majelis sidang memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon; d. setelah penyampaian Permohonan dan Jawaban Termohon, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan bukti; e. para pihak dapat mengajukan Saksi dan Ahli dalam proses Adjudikasi setelah mendapat persetujuan majelis sidang; f. Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e terlebih dahulu diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum dilakukan pemeriksaan; g. Majelis sidang dapat menghadirkan lembaga pemberi keterangan terkait dengan objek yang disengketakan berdasarkan pertimbangan majelis sidang; h. dalam hal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah dilakukan, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan

yang dirumuskan secara tertulis; i. setelah para pihak menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, majelis sidang MEMUTUSKAN penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan j. putusan majelis sidang dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dinyatakan gugur apabila: a. Pemohon meninggal dunia; b. Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses Mediasi pertama; c. Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses Adjudikasi; d. Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon pada saat proses penyelesaian sengketa proses Pemilu; atau e. Pemohon mencabut Permohonannya. (2) Terhadap Permohonan yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan kembali. (3) Dalam hal Permohonan sengketa proses Pemilu dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis sidang membuat Putusan mengenai gugurnya Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu. (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam putusan gugurnya Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (5) Sekretaris penyelesaian sengketa memberitahukan kepada para pihak mengenai Putusan gugurnya Permohonan dan mengumumkan pada papan

pengumuman di Sekretariat Pengawas Pemilu atau media informasi lainnya.

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses Pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan c. penetapan Pasangan Calon.

(1) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaiaan sengketa proses Pemilu menggunakan Formulir Model PSPP 22 dan dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait. (2) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. identitas Pemohon dan Termohon; b. kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; c. kedudukan hukum; d. tenggang waktu pengajuan Permohonan; e. pokok Permohonan; f. hal-hal yang dimohonkan; g. jawaban Termohon; h. jawaban pihak terkait; i. keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan; j. bukti;

k. pertimbangan hukum; dan l. amar putusan.

(1) Salinan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan pihak terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan dibacakan. (2) Dalam hal salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diberikan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesudah membacakan putusan memberikan petikan amar putusan kepada para pihak pada hari yang sama putusan dibacakan. (3) Salinan putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu pada hari yang sama putusan dibacakan dalam bentuk softcopy format word dan .jpg dan hardcopy pada hari berikutnya. (4) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu dan melalui SIPS Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu atau media informasi lainnya.

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.

(1) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat meminta pendampingan kepada Pengawas Pemilu di atasnya. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.

(1) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilu, Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dapat melakukan supervisi kepada Pengawas Pemilu di bawahnya. (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

(1) Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Koreksi putusan dapat diajukan oleh pihak Pemohon yang dirugikan atas putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Koreksi putusan merupakan bagian dari upaya administrasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

(1) Dalam hal terdapat Permohonan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Bawaslu menerbitkan hasil koreksi paling lama 2 (dua) hari sejak Permohonan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota diserahkan. (2) Hasil koreksi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. menolak Permohonan koreksi Pemohon; atau b. menerima Permohonan koreksi Pemohon. (3) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan menerbitkan putusan baru paling lama 1 (satu) hari sejak hasil koreksi diterima oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (4) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada para pihak yang bersengketa.

(1) Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas: a. laporan awal; b. laporan proses; c. laporan akhir; d. laporan tahunan; dan e. laporan akhir tahapan Pemilu. (2) Laporan awal disampaikan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota ketika mendapatkan Permohonan penyelesaian sengketa dengan cakupan materi: a. identitas Pemohon; b. identitas Termohon; c. tanggal pengajuan Permohonan;dan d. objek yang disengketakan. (3) Laporan perkembangan proses penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan setiap tahapan penyelesaian yang menguraikan aktifitas secara kronologis mencakup: a. identitas Pemohon; b. identitas Termohon; c. tanggal pengajuan Permohonan; d. identitas pihak terkait; e. waktu dan tahapan yang diselesaikan; f. objek yang disengketakan; g. waktu dan rencana tahapan selanjutnya dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan h. hal lain yang dianggap penting. (4) Laporan akhir suatu penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan ketika seluruh penyelesaian sengketa proses Pemilu telah diselesaikan yang menerangkan proses penyelesaian sengketa proses

Pemilu yang dilampiri semua

dokumen penyelesaian sengketa proses Pemilu. (5) Laporan tahunan penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan intisari dan perkembangan penyelesaian sengketa yang disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (6) Laporan akhir dari seluruh tahapan Pemilu yang terkait dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang menghimpun intisari dan data penyelesaian sengketa dari awal hingga akhir tahapan Pemilu.

(1) SIPS dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan. (2) Dalam hal SIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diajukan secara langsung.

Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilu Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilu Kabupaten/Kota di Aceh.

Formulir dalam Peraturan Badan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, penyebutan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan UNDANG-UNDANG Pemilihan Umum.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 920);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, petunjuk teknis dan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 162), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA