Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah Pemilu untuk memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

6. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

7. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

8. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

9. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

10. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/ kelurahan.

11. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

12. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

13. Pembentukan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa penjaringan dan penyaringan serta pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pembentukan anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum;

g. keterbukaan; h. profesionalitas; i. akuntabilitas; j. partisipatif; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

(1) Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat ad hoc. (2) Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

(1) Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. (2) Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa atau nama lain/kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS. (3) Dalam hal jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan berdasarkan pada sebaran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 1-5 TPS, PPL berjumlah 1 (satu); b. desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 6-15 TPS, PPL berjumlah 2 (dua); c. desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 16-25 TPS, PPL berjumlah 3 (tiga);

d. desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 26-50 TPS, PPL berjumlah 4 (empat); atau e. desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran lebih dari 50 TPS, PPL berjumlah 5 (lima). (4) Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan yang disesuaikan dengan kondisi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dengan usulan dari Panwaslu Kabupaten/Kota.

(1) Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota. (2) Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Panwaslu Kabupaten/Kota, dan ketua Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota. (3) Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dengan komposisi keanggotaan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah: a. warga negara INDONESIA; b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;

f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan; g. berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; h. mampu secara jasmani dan rohani; i. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri; j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon; k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; l. bersedia bekerja penuh waktu; m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan n. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Syarat untuk menjadi calon anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah: a. warga negara INDONESIA; b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; d. memiliki pengetahuan tentang Pemilu; e. memiliki izin tinggal di wilayah negara kantor perwakilan Republik INDONESIA yang dibuktikan dengan bukti izin tinggal untuk berada di wilayah negara yang bersangkutan dan Paspor Republik INDONESIA atau Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik INDONESIA; f. mampu secara jasmani dan rohani;

g. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri; h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. bersedia bekerja penuh waktu; dan j. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

(1) Anggota Bawaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. (2) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi. (3) Anggota Panwaslu Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota. (4) Anggota Pengawas Pemilu Lapangan ditetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kecamatan.

Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

(1) Bawaslu membentuk Tim Seleksi untuk membantu melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi. (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi di 1 (satu) Provinsi atau lebih. (3) Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu. (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi.

(1) Bawaslu Provinsi membentuk Tim Seleksi yang berkedudukan di Bawaslu Provinsi untuk melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota. (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota di 1 (satu) Kabupaten/Kota atau lebih. (3) Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi. (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan Pemilu dimulai.

(1) Tim Seleksi berjumlah 5 (lima) orang dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. (2) Keanggotaan Tim Seleksi berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat. (3) Keanggotaan Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Seleksi didukung dan difasilitasi oleh Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Seleksi adalah: a. warga negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; c. berpendidikan paling rendah S-1; d. memiliki pengetahuan tentang sistem penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu; e. memiliki integritas; f. tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah; g. tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon PRESIDEN dan wakil PRESIDEN, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah; dan h. tidak akan mencalonkan diri sebagai calon anggota Panwaslu, calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, di daerah dan dalam Pemilu yang sama, yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah.

(1) Anggota Tim Seleksi berhenti karena selesai masa tugas, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Seleksi. (2) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi mengangkat anggota Tim Seleksi pengganti.

(1) Tim Seleksi melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi. (2) Tim Seleksi melakukan penjaringan dan penyaringan calon Panwaslu Kabupaten/Kota. (3) Dalam melaksanakan tugas, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan konsultasi kepada Bawaslu terkait dengan seleksi tertulis dan tes psikologi. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Seleksi dapat melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tim Seleksi berwenang: a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota pada media cetak harian dan media elektronik setempat; b. menerima pendaftaran dan penerimaan berkas bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota; c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota; d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;

e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu; f. melakukan tes kesehatan; g. melakukan tes psikologi; h. mengumumkan daftar nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; i. melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat tersebut; j. menyelenggarakan tes wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; k. MENETAPKAN dalam rapat pleno 6 (enam) nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang akan diajukan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi; dan l. menyampaikan 6 (enam) nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi disusun berdasarkan abjad disertai

berkas administrasi setiap bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. (2) Tes kesehatan dan tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan untuk penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi.

Anggota Tim Seleksi berkewajiban: a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. melaksanakan tugas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat; c. merahasiakan identitas masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota; d. memberikan laporan secara berkala kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi; e. memberikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi; dan f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

Anggota Tim Seleksi dilarang: a. melakukan tindakan melampaui tugas dan wewenang yang diberikan oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi; b. menerima uang atau materi lainnya dari calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota atau pihak lain terkait dengan proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu; dan c. memberikan janji kepada calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota terkait dengan proses penjaringan dan penyaringan.

Anggota Tim Seleksi yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian hak-hak administrasi dan keuangan; atau d. diberhentikan sebagai Tim Seleksi.

(1) Tata cara pembentukan anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, dilakukan melalui: a. penjaringan dan penyaringan secara terbuka; b. pemilihan; dan c. penetapan. (2) Tata cara pembentukan Pengawas Pemilu Luar Negeri dilakukan melalui: a. pengusulan dari Kepala Perwakilan Republik INDONESIA; dan b. penetapan.

Proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, dilakukan oleh Tim Seleksi melalui tahapan:

a. pengumuman pendaftaran; b. pendaftaran dan penerimaan berkas; c. penelitian administrasi; d. pengumuman bakal calon yang lolos penelitian administrasi; e. penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat dan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat; f. pelaksanaan tes wawancara; dan g. pengumuman hasil nama calon anggota Panwaslu yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

(1) Untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: a. pengumuman pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota pada media cetak harian dan media elektronik lokal dan dapat dilakukan di perguruan tinggi, lembaga pers, dan/atau tempat lainnya yang dipandang perlu; b. penerimaan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota; c. penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota; d. pengumuman hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota; e. seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu; f. tes kesehatan; g. tes psikologi; h. pengumuman nama daftar calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; i. pemeriksaan atas masukan dan tanggapan masyarakat;

j. wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; k. penetapan 6 (enam) nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; dan l. penyampaian 6 (enam) nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. (2) Tes kesehatan dan tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan untuk penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi.

Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk pembentukan Bawaslu Provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan pembentukan Panwaslu Kabupaten/Kota dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah terbentuk.

(1) Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan sebagai Tim Seleksi oleh Bawaslu. (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di media setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali di 2 (dua) media yang berbeda. (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum waktu pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dimulai.

(1) Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai Tim Seleksi oleh Bawaslu Provinsi. (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di media setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di 2 (dua) media yang berbeda. (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum waktu pendaftaran bakal calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dimulai.

Surat lamaran untuk mengikuti seleksi dapat dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail).

(1) Tim Seleksi menerima berkas persyaratan bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari sejak dibukanya pendaftaran. (2) Penyampaian berkas persyaratan bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota disampaikan secara langsung atau dapat melalui pos/faksimile. (3) Bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota memperbaiki dan melengkapi kekurangan berkas persyaratan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran

Dalam hal berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), peserta yang mendaftar kurang dari 9 (sembilan) orang, masa pendaftaran diperpanjang paling lama 5 (lima) hari.

(1) Tim Seleksi memeriksa berkas yang diserahkan oleh bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. (2) Dalam penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi memeriksa kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas. (3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 5 (lima) hari kerja sejak penerimaan berkas. (4) Pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

(1) Tim Seleksi mengumumkan daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota hasil penelitian administrasi, yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes selanjutnya.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah penelitian administrasi selesai dilakukan melalui media setempat.

(1) Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terkait keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan calon anggota Bawaslu Provinsi yang diumumkan. (2) Tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Seleksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman calon dilakukan. (3) Tim Seleksi melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terkait keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang diumumkan. (2) Tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Seleksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman calon dilakukan.

(1) Tim Seleksi melaksanakan seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk menyaring nama-nama calon anggota Bawaslu Provinsi yang akan mengikuti tes wawancara. (2) Tim Seleksi mengumumkan hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi melalui media setempat, 3 (tiga) hari sebelum dilakukan tes wawancara.

(1) Tim Seleksi melaksanakan seleksi tertulis untuk menyaring nama-nama calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang akan mengikuti tes wawancara. (2) Tim Seleksi mengumumkan hasil seleksi tertulis melalui media setempat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan tes wawancara.

(1) Tim Seleksi melakukan tes wawancara terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi. (2) Tim Seleksi melakukan tes wawancara terhadap calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dinyatakan lulus seleksi tertulis.

Materi wawancara meliputi: a. penguasaan materi dan strategi pengawasan Pemilu, sistem hukum, sistem politik, serta peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; b. integritas diri, komitmen, dan motivasi; c. kemampuan kepemimpinan dan kerja sama tim; d. kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi; e. pengetahuan muatan lokal; dan f. klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan: a. presentasi oleh bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai visi dan misi sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota; dan b. tanya jawab yang meliputi materi wawancara, presentasi dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan dari masyarakat.

(1) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes wawancara yang memuat nama- nama calon anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi. (2) Pengumuman hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui media setempat.

(1) Tim Seleksi menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan nama- nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.

(2) Nama-nama calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang, dengan komposisi keanggotaan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). (3) Penyampaian nama-nama calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon. (4) Dalam hal Tim Seleksi tidak dapat memperoleh 6 (enam) nama, maka Tim Seleksi menyampaikan kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruh nama yang mengikuti tes wawancara beserta seluruh kelengkapan berkasnya. (5) Hasil penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya pelaksanaan tes wawancara.

(1) Tim Seleksi menyampaikan laporan hasil kerja setiap tahapan penjaringan dan penyaringan kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi. (2) Tim Seleksi menyampaikan laporan akhir hasil kerja proses penjaringan dan penyaringan kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi. (3) Laporan akhir hasil kerja Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan uraian evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan. (4) Laporan akhir hasil kerja Tim Seleksi disampaikan paling lambat 5(lima) hari kerja setelah berakhirnya masa tugas Tim Seleksi.

(1) Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 6 (enam) nama calon anggota Bawaslu Provinsi yang disampaikan oleh Tim Seleksi. (2) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dengan cara meneliti dan memilih nama-nama yang telah disampaikan oleh Tim Seleksi, serta melalui mekanisme wawancara. (3) Bawaslu memilih 3 (tiga) nama calon anggota Bawaslu Provinsi untuk ditetapkan sebagai anggota Bawaslu Provinsi.

(1) Bawaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 6 (enam) nama calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Tim Seleksi. (2) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dengan cara meneliti dan memilih nama yang telah disampaikan oleh Tim Seleksi, serta melalui mekanisme wawancara. (3) Bawaslu Provinsi memilih 3 (tiga) nama calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.

(1) Seleksi anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. pengumuman pendaftaran; b. penerimaan pendaftaran dan berkas; c. penelitian administrasi pendaftaran; d. pengumuman hasil penelitian administrasi; e. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat; f. seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi; g. tes wawancara; dan h. penetapan calon terpilih. (2) Tata cara seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyesuaikan terhadap ketentuan penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan proses pengangkatan anggota Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sesuai wilayah kerjanya.

(1) Pengangkatan calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penjaringan calon; b. penerimaan berkas pendaftaran; c. penelitian administrasi pendaftaran; d. tes wawancara; dan e. penetapan calon terpilih. (2) Penjaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dengan meminta usulan nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan, sesuai wilayah kerja. (3) Panwaslu Kecamatan melaporkan proses seleksi dan penetapan anggota Pengawas Pemilu Lapangan di wilayah kerja kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik INDONESIA.

(1) Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antar waktu karena: a. meninggal dunia; b. habis masa tugasnya; c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; d. berhalangan tetap lainnya; atau e. diberhentikan dengan tidak hormat.

(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik; c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan; d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu; atau f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. (3) Pemberhentian anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta pada ayat (2) huruf d, dan huruf e diusulkan oleh Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan melalui Rapat Pleno kepada Bawaslu untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (4) Pemberhentian Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta pada ayat (2) huruf d, dan huruf e diusulkan oleh kepala perwakilan Republik INDONESIA kepada Bawaslu untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (5) Pemberhentian anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno Bawaslu atas pengaduan dari ketua/anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, masyarakat, dan/atau lembaga/instansi lain. (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Bawaslu.

(1) Penggantian anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas

Pemilu Luar Negeri yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. anggota Bawaslu Provinsi, digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu; b. anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Provinsi; c. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; d. Pengawas Pemilu Lapangan digantikan oleh calon Pengawas Pemilu Lapangan urutan peringkat berikutnya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan; atau e. Pengawas Pemilu Luar Negeri dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik INDONESIA. (2) Dalam hal calon anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya tidak tersedia, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan seleksi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terdapat anggota Panwaslu Kecamatan yang tidak bersedia, tidak lagi memenuhi syarat, dan/atau telah diangkat menjadi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, maka Panwaslu Kabupaten/Kota mengangkat anggota Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2009 yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Kada. (4) Dalam hal calon Pengawas Pemilu Lapangan urutan peringkat berikutnya tidak tersedia, Panwaslu Kecamatan melakukan pemilihan ulang dengan mekanisme verifikasi. (5) Pemenuhan ketidaktersediaan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara verifikasi.

(1) Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dinonaktifkan sementara karena: a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu.

(2) Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diberhentikan sebagai anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. (3) Dalam hal anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diaktifkan kembali sampai dengan berakhirnya masa tugas anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. (4) Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dinonaktifkan sementara, hak keuangan tidak diberikan kecuali uang kehormatan. (5) Dalam hal anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentiannya berlaku terhitung mulai tanggal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(1) Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dikenai sanksi administratif karena melakukan pelanggaran terhadap tata tertib Pengawas Pemilu. (2) Tata tertib Pengawas Pemilu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bawaslu.

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, berupa: a. sanksi administratif ringan berupa:

1. peringatan lisan; atau 2) peringatan tertulis.

b. sanksi administratif sedang berupa:

1. penghentian hak-hak administratif;
2. penghentian hak-hak protokoler; atau 3) penghentian hak-hak keuangan. c. sanksi administratif berat berupa:
3. penghentian dengan hormat; atau 2) penghentian dengan tidak hormat. (2) Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan: a. peringatan tertulis dijatuhkan apabila tidak ada perbaikan dan atau perubahan setelah dijatuhkannya sanksi peringatan lisan; b. penghentian hak-hak administratif dijatuhkan apabila tidak ada perbaikan dan atau perubahan setelah dijatuhkannya sanksi peringatan tertulis; c. penghentian hak-hak protokoler dijatuhkan apabila tidak ada perbaikan dan atau perubahan setelah dijatuhkannya sanksi penghentian hak-hak administratif; atau d. penghentian hak-hak keuangan dijatuhkan apabila tidak ada perbaikan dan atau perubahan setelah dijatuhkannya sanksi penghentian hak-hak protokoler.

(1) Pemberhentian Bawaslu Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas. (2) Pemberhentian anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh pengawas satu tingkat di atasnya berdasarkan pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas. (3) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.

(4) Dalam hal rapat pleno DKPP MEMUTUSKAN pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. (5) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dilakukan oleh Bawaslu.

(1) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Bawaslu Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dibebankan pada APBN. (3) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).