JASA KONSTRUKSI

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib

Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai

kewajiban guna memperoleh haknya. Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala

kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung

jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam

penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan

nasional. Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa

kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna

Jasa dan Penyedia Jasa.

Huruf d Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa harmoni

dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam

penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat

tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa

penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara

kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa

dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai,

No.6018 -6-

dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang

proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa. Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa

penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan

mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa

Konstruksi. Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa

ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa

Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh

kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat

dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan. Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa

hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa

Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta

pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam

penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan

berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan

No.6018

dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan

yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan

mengutamakan pelindungan dan pemeliharaan lingkungan

hidup.

Huruf a Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis

dalam sistem pembangunan nasional, untuk mendukung

berbagai bidang kehidupan masyarakat dan menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang

diperlukan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. Huruf b

Salah satu upaya untuk menjamin kesetaraan kedudukan

antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dilakukan dengan menertibkan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria

termasuk penerapan dokumen pelelangan dan dokumen kontrak

standar. Huruf c

Partisipasi masyarakat meliputi partisipasi baik yang bersifat

langsung sebagai Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, masyarakat Jasa Konstruksi, dan pemanfaat hasil penyelenggaraan Jasa

Konstruksi, maupun partisipasi yang bersifat tidak langsung

sebagai warga negara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan

Jasa Konstruksi dan melindungi kepentingan umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kenyamanan lingkungan terbangun”

adalah suatu kondisi bangunan sebagai hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang

direncanakan.

Huruf e Cukup jelas.

No.6018 -8-

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (1) Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas. Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Yang dimaksud dengan “masyarakat Jasa Konstruksi”

adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai

kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi

profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku

rantai pasok, dan pemerhati konstruksi. Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “menteri teknis terkait” adalah menteri

lain yang memiliki keterkaitan dengan bidang Jasa Konstruksi.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

No.6018

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rantai pasok Jasa Konstruksi” adalah alur kegiatan produksi dan distribusi material,

peralatan, dan teknologi yang digunakan dalam

pelaksanaan Jasa Konstruksi. Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas. Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas. Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas. Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

No.6018 -10-

Ayat (4)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas. Huruf c

Pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan

percontohan antara lain pemberian pelatihan bagi penerapan teknologi, metode, dan standar kompetensi baru.

Huruf d

Cukup jelas. Huruf e

Standar remunerasi minimal ditetapkan dengan

mempertimbangkan kompleksitas dari jenis layanan profesional, biaya, risiko, dan teknologi dari

penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional, dan/atau harga pasar yang berlaku di

provinsi tempat diselenggarakannya Jasa Konstruksi.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas. Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas. Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas. Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c Teknologi prioritas meliputi:

No.6018

1. teknologi sederhana tepat guna dan padat karya;

2. teknologi yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesia;

3. teknologi konstruksi berkelanjutan;

4. teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia; dan

5. teknologi dan manajemen pemeliharaan aset

infrastruktur. Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas. Huruf g

Cukup jelas. Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

No.6018 -12-

Cukup jelas.

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas. Huruf c

Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara

Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.

Ayat (1) Huruf a

Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa

konsultansi secara utuh yang menghasilkan dokumen

pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan. Huruf b

Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis

harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi yang menghasilkan

dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan,

pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

No.6018

Ayat (1) Huruf a

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum harus

memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan

lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya

bangunan. Huruf b

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis harus

memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

Pekerjaan Konstruksi rancang bangun menunjukkan

integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi yang mencakup seluruh

aspek penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tetapi tidak

mencakup proses pengadaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi

No.6018 -14-

antara lain perubahan skema klasifikasi-subklasifikasi-produk

berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau Central Product Classifications (CPC) untuk klasifikasi

usaha Pekerjaan Konstruksi.

Ayat (1)

Dukungan rantai pasok sumber daya kontruksi diselenggarakan dalam rangka menjamin kecukupan dan keberlanjutan pasokan

sumber daya konstruksi.

Usaha rantai pasok sumber daya konstruksi antara lain usaha pemasok bahan bangunan, usaha pemasok peralatan

konstruksi, usaha pemasok teknologi konstruksi, dan usaha

pemasok sumber daya manusia. Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “usaha orang perseorangan” adalah usaha yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa membentuk

badan usaha.

Ayat (1)

Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Jasa Konstruksi

pada saat yang bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas.

No.6018

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1) Kebijakan khusus dimaksudkan untuk mengembangkan badan

usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang

berdomisili di provinsi dengan tetap mengedepankan prinsip persaingan sehat.

Ayat (2) Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

No.6018 -16-

Ayat (2)

Sertifikasi oleh Menteri merupakan proses pemberian sertifikat atas penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap

klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di

bidang Jasa Konstruksi. Registrasi oleh Menteri merupakan pendataan dan pencatatan

sertifikat badan usaha dalam rangka pembinaan Jasa

Konstruksi. Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “Sertifikasi Badan Usaha” adalah proses

pemberian sertifikat atas penilaian untuk mendapatkan

pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang Jasa Konstruksi termasuk penyetaraan

badan usaha Jasa Konstruksi asing. Pengajuan permohonan Sertifikasi Badan Usaha kepada

lembaga sertifikasi badan usaha dilakukan tanpa menghambat

proses pemohonan dan dengan tujuan agar proses Sertifikasi Badan Usaha dapat dijangkau oleh badan usaha Jasa

Konstruksi yang berdomisili di kabupaten/kota.

Ayat (5)

Persyaratan akreditasi asosiasi badan usaha ditetapkan dengan

mempertimbangkan kategori asosiasi sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang meliputi asosiasi yang

bersifat umum atau khusus serta asosiasi yang memiliki cabang

atau tidak memiliki cabang. Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberdayaan kepada anggota antara lain dilakukan

melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, diseminasi, dan sosialisasi yang terkait dengan usaha Jasa Konstruksi.

Huruf c

Cukup jelas.

No.6018

Huruf d

Cukup jelas. Huruf e

Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengalaman usaha” adalah pengalaman

sebagai Penyedia Jasa atau Subpenyedia Jasa, termasuk

pengalaman sebagai Penyedia Jasa dalam rangka kerja sama operasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggung renteng” adalah kerja sama

operasi yang dimulai saat mengikuti proses pemilihan, pelaksanaan, sampai dengan pengakhiran pekerjaan konstruksi

No.6018 -18-

secara bersama-sama dan secara sendiri-sendiri dengan

tanggung jawab yang sama kepada pengguna jasa.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengembangan usaha berkelanjutan”

adalah upaya terus-menerus yang dilakukan untuk menjaga atau meningkatkan kemampuan badan usaha, sehingga badan usaha tersebut tetap

mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan sertifikat badan usaha yang

dimilikinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri

merupakan kegiatan yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau

diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, dinas, atau instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok

masyarakat.

Ayat (2)

No.6018

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perjanjian penyediaan bangunan”

adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan dengan pemilik modal atau pengembang untuk mewujudkan

bangunan yang dibiayai dengan dana investasi badan usaha dan/atau

masyarakat. Yang termasuk dalam perjanjian penyediaan bangunan antara lain perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha, perjanjian

kerjasama antara pengembang dengan badan usaha Jasa Konstruksi, yang

pembayarannya dilakukan melalui pengembalian investasi dalam tenggang waktu yang disepakati.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud dengan “badan” adalah sekumpulan

orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga

dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.

Ayat (3)

No.6018 -20-

Yang dimaksud dengan “dipertanggungjawabkan secara

keilmuan” adalah dipertanggungjawabkan sesuai kaidah yang sudah ada dan/atau sesuai prinsip atau teori pertanggungjawaban yang dikembangkan

sesuai dengan ilmu pengetahuan.

Kaidah dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi meliputi antara lain teknik dan keselamatan bangunan, keuangan, kontrak,

dan manajemen. Prinsip pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi berlaku

untuk pengikatan yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD maupun Swasta.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prakualifikasi” adalah proses penilaian kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap badan usaha

sebelum pemasukan dokumen penawaran.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “katalog” adalah informasi yang

memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk SNI, produk hijau, negara asal, harga, penyedia,

dan informasi lainnya terkait barang atau jasa tertentu.

Ayat (4)

Huruf a Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam keadaan darurat

dapat dilakukan tidak hanya untuk bangunan yang bersifat sementara namun

dapat juga untuk bangunan yang bersifat permanen.

No.6018

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Standar remunerasi minimal ditetapkan dengan

mempertimbangkan kompleksitas dari jenis layanan profesional, biaya, risiko, dan teknologi dari pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan

profesional, dan/atau harga pasar yang berlaku di provinsi tempat

diselenggarakannya Jasa Konstruksi. Pengguna Jasa menjamin bahwa penyedia jasa yang

melaksanakan layanan jasa konsultasi menerapkan Standar Remunerasi

Minimal.

Ayat (3) Cukup jelas.

No.6018 -22-

Yang dimaksud dengan “Penyedia Jasa yang terafiliasi” adalah

Penyedia Jasa yang memiliki suatu hubungan/pertalian dengan pihak Pengguna Jasa karena:

• hubungan kekerabatan/kekeluargaan karena perkawinan dan

keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal; atau

• hubungan usaha dan/atau hubungan kerja, atau pihak yang

mempengaruhi pengelolaan perusahaan Pengguna Jasa.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan

kebutuhan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk Kontrak Kerja Konstruksi

yang berkembang di masyarakat. Bentuk kontrak mengikuti delivery system penyelenggaraan

konstruksi yaitu antara lain: rancang–penawaran–bangun (design-bid-build);

rancang–bangun (design-build); perekayasaan-pengadaan–pelaksanaan

(engineering-procurement-construction); manajemen konstruksi; dan kemitraan. Selain delivery system, bentuk kontrak juga mengikuti sistem pembayaran dan

sistem perhitungan hasil pekerjaan. Sistem pembayaran jasa mencakup antara

lain: di muka, progress, milestone, dan turnkey. Sedangkan sistem perhitungan hasil pekerjaan mencakup antara lain: lumsum, harga satuan, gabungan harga

lumsum dan harga satuan, presentase nilai, cost reimbursable, dan target cost.

Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan "identitas para pihak" adalah

nama, alamat, kewarganegaraan, wewenang penandatanganan, dan domisili.

Huruf b

Lingkup kerja meliputi hal-hal berikut:

No.6018

1. Volume pekerjaan, yakni besaran pekerjaan yang

harus dilaksanakan termasuk volume pekerjaan tambah atau kurang. Dalam mengadakan perubahan

volume pekerjaan, perlu ditetapkan besaran

perubahan volume yang tidak memerlukan persetujuan para pihak terlebih dahulu.

Bagi pekerjaan perencanaan dan pengawasan, lingkup pekerjaan

dapat berupa laporan hasil Pekerjaan Konstruksi yang wajib dipertanggungjawabkan yang merupakan hasil kemajuan pekerjaan yang

dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.

1. Persyaratan administrasi, yakni prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan

interaksi.

1. Persyaratan teknik, yakni ketentuan keteknikan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Jasa.

2. Pertanggungan atau jaminan yang merupakan bentuk perlindungan antara lain untuk pelaksanaan

pekerjaan, penerimaan uang muka, kecelakaan bagi

tenaga kerja dan masyarakat. Perlindungan tersebut dapat berupa antara lain asuransi atau jaminan yang

diterbitkan oleh bank atau lembaga bukan bank.

1. Laporan hasil Pekerjaan Konstruksi dan/atau Konsultansi Konstruksi, yakni hasil kemajuan

pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen

tertulis. Nilai pekerjaan, yakni jumlah besaran biaya yang akan

diterima oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan keseluruhan lingkup

pekerjaan. Batasan waktu pelaksanaan adalah jangka waktu untuk

menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan termasuk masa pemeliharaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

No.6018 -24-

Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dokumen yang

lengkap dan benar yang harus disediakan Pengguna Jasa bagi Penyedia Jasa agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Dokumen tersebut, antara lain meliputi izin mendirikan

bangunan dan dokumen penyerahan penggunaan lapangan untuk bangunan beserta fasilitasnya.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Pembayaran dapat dilaksanakan secara berkala, atau atas dasar persentase

tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan, atau cara pembayaran yang

dilakukan sekaligus setelah proyek selesai.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “wanprestasi” adalah suatu keadaan apabila salah satu

pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi:

1. tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau

2. melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak

sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau

1. melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat;

dan/atau

1. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tanggung jawab antara lain berupa pemberian

kompensasi, penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang

diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.

Huruf h

Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tatacara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan antara lain oleh

ketidaksepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan

berbagai ketentuan dalam Kontrak Kerja Konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian.

No.6018

Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain

musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Keadaan memaksa mencakup:

1. keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut)

yakni bahwa para pihak tidak, mungkin

melaksanakan hak dan kewajibannya;dan

1. keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif),

yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk

melaksanakan hak dan kewajibannya. Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para

pihak, antara lain melalui lembaga pertanggungan (asuransi).

Huruf k Cukup jelas.

Huruf l Pelindungan pekerja disesuaikan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keselamatan dan

kesehatan kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf m Pelindungan terhadap pihak ketiga berlaku selama masa

pertanggungan.

Huruf n

Aspek lingkungan meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf o

No.6018 -26-

Jaminan akibat dari Kegagalan Bangunan tidak harus berbentuk jaminan

terkait langsung dengan keuangan.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "insentif" adalah penghargaan yang diberikan kepada Penyedia Jasa atas prestasinya, antara lain, kemampuan menyelesaikan

pekerjaan lebih awal daripada yang diperjanjikan dengan tetap menjaga mutu

sesuai dengan yang dipersyaratkan. Insentif dapat berupa uang ataupun bentuk lainnya.

Yang dimaksud ”kekayaan intelektual” adalah hasil inovasi perencana

konstruksi dalam suatu pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau bagian bagiannya yang kepemilikannya

dapat diperjanjikan.

Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang telah terdaftar harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pengikutsertaan Subpenyedia Jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui

No.6018

mekanisme subkontrak, dengan tidak mengurangi tanggung jawab Penyedia

Jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya. Pengikutsertaan Subpenyedia Jasa bertujuan memberikan

peluang bagi subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian spesifik melalui

mekanisme keterkaitan dengan Penyedia Jasa. Yang dimaksud dengan “pekerjaan utama” adalah rangkaian

kegiatan dalam suatu penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memiliki tingkat

risiko terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian Jasa Konstruksi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pekerjaan penunjang” adalah

rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang bukan merupakan bagian dari pekerjaan utama.

Ayat (4) Hak Subpenyedia Jasa, antara lain adalah hak untuk

menerima pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah yang harus

dijamin oleh Penyedia Jasa. Dalam hal ini Pengguna Jasa mempunyai kewajiban untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak subpenyedia jasa

oleh Penyedia Jasa.

Hak dan kewajiban Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa memuat tanggung jawab atas biaya konstruksi yang dilaksanakan oleh

Subpenyedia Jasa.

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

No.6018 -28-

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi” adalah janji pembayaran dalam kurun waktu yang

disepakati kedua belah pihak dan dibuktikan secara tertulis dari pemilik,

penguasa, dan/atau pengembang bangunan kepada Penyedia Jasa atas pembayaran Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pola bagi hasil

pengusahaan bangunan tersebut.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain" antara lain jaminan dalam bentuk barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Ayat (5) Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Jaminan ini hanya berlaku bagi Penyedia Jasa utama, yaitu

Penyedia Jasa yang langsung melakukan pengikatan kontrak dengan Pengguna Jasa.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaminan penawaran” adalah jaminan yang diberikan peserta pemilihan kepada kelompok kerja unit layanan

pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Huruf b

No.6018

Yang dimaksud dengan “jaminan pelaksanaan” adalah

jaminan bahwa Penyedia Jasa akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Konstruksi.

Huruf c Yang dimaksud dengan “jaminan uang muka” adalah

jaminan yang diberikan Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa sebelum

Penyedia Jasa menerima uang muka untuk memulai Pekerjaan Konstruksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jaminan pemeliharaan” adalah jaminan yang diberikan Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa selama masa

pertanggungan yaitu waktu antara penyerahan pertama kalinya hasil akhir

pekerjaan dan penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan.

Huruf e Yang dimaksud dengan “jaminan sanggah banding”

adalah jaminan yang harus diserahkan oleh Penyedia Jasa yang akan

melakukan sanggah banding.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perjanjian terikat” (surety bond) adalah asuransi penjaminan antara penjamin dengan pelaksana pekerjaan. Penjamin

akan menjamin pelaksana pekerjaan atas pekerjaan atau tanggung jawab yang

diberikan pemilik proyek kepada pelaksana pekerjaan. Asuransi penjaminan ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan asuransi kerugian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

No.6018 -30-

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud “penilai ahli” adalah penilai ahli di bidang konstruksi.

Penetapan Kegagalan Bangunan oleh penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga

objektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan.

Ayat (3)

Penilai ahli dapat terdiri atas orang perseorangan, atau kelompok orang atau lembaga.

Ayat (4) Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”pihak berwenang yang terkait” antara

lain aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga lainnya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Cukup jelas.

No.6018

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

No.6018 -32-

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ”diregistrasi” adalah proses pencatatan untuk pangkalan data lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dalam rangka

pengembangan tenaga kerja konstruksi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (1) Tenaga kerja konstruksi yang wajib memiliki sertifikat

kompetensi adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki jabatan kerja

sebagai operator, teknisi atau analis, dan/atau ahli.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (1)

No.6018

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan asosiasi profesi ditetapkan dengan

mempertimbangkan antara lain kategori asosiasi sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga, yang meliputi asosiasi yang bersifat umum

atau khusus serta asosiasi yang memiliki cabang atau tidak memiliki cabang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”tanda daftar pengalaman profesional”

adalah dokumen yang memuat dan menjelaskan pengalaman tenaga kerja

konstruksi yang telah didaftarkan secara resmi kepada Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

No.6018 -34-

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”pemberi kerja” adalah badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing dengan membayar upah

atau imbalan.

Yang dimaksud dengan “rencana penggunaan tenaga kerja

asing” adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu

yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Yang dimaksud dengan “izin memperkerjakan tenaga kerja

asing” adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk

kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan komisaris, direksi, manajer, dan ahli tertentu yang ditetapkan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

No.6018

Ayat (1) Tanggung jawab dilaksanakan berdasarkan prinsip keahlian

sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam

menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. Tanggung jawab tenaga kerja konstruksi sesuai dengan kode etik masing-

masing profesi yang terlibat.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban secara profesional terhadap hasil layanan

Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan yakni penjaminan keahlian.

Ayat (1)

Huruf a Kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional

ditetapkan secara terstruktur, tegas, dan dapat menjawab kebutuhan riil di

lapangan. Pembinaan merupakan tugas negara. Segala bentuk pembinaan Jasa Konstruksi yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengembangkan

kinerja setiap elemen dan proses penyelenggaraan dalam sistem Jasa

Konstruksi nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan melindungi masyarakat umum.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap efektifitas

dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional

dari serta analisis dampak setiap kebijakan terhadap pertumbuhan dan

perkembangan Jasa Konstruksi daerah maupun nasional sebagai bahan untuk

perbaikan berkelanjutan kebijakan yang sudah berjalan.

Huruf d

Cukup jelas.

No.6018 -36-

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Pedoman yang diterbitkan oleh gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat hanya bersifat teknis tata laksana dalam pelaksanaan

kebijakan nasional Jasa Konstruksi di wilayah provinsi. Perumusan pedoman tersebut dilakukan dengan tetap

memperhatikan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemerintah Daerah.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara

adalah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dan gubernur sebagai Pemerintah Pusat.

No.6018

Ayat (2) Yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah

pelaksanaan kewenangan sub-urusan Jasa Konstuksi yang diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Data dan informasi yang berkaitan dengan tugas

pembinaan antara lain data tentang berbagai kebijakan dalam pengembangan

sumber daya manusia, usaha Jasa Konstruksi, material dan teknologi

konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, serta partisipasi masyarakat.

Huruf c

No.6018 -38-

Data dan informasi yang berkaitan dengan layanan di bidang Jasa Konstruksi

yang dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi antara lain data hasil sertifikasi dan registrasi terhadap usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja

konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat

antara lain registrasi badan usaha Jasa Konstruksi, akreditasi bagi asosiasi

perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa Konstruksi, registrasi pengalaman badan usaha, registrasi penilai ahli,

menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan

Bangunan, akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi, registrasi tenaga kerja, registrasi pengalaman profesional tenaga kerja

serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi,

penyetaraan tenaga kerja asing, membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan

lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga

pendidikan dan pelatihan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga pengembangan Jasa Konstruksi.

No.6018

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi antara lain asosiasi

terkait material dan peralatan konstruksi.

Ayat (5)

Dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri menyampaikan calon pengurus lembaga sebanyak dua kali lipat dari jumlah pengurus lembaga yang akan

ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Ayat (9) Pengaturan pembentukan lembaga antara lain tata cara

pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme

kerja lembaga.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

No.6018 -40-

Yang dimaksud dengan “forum Jasa Konstruksi” adalah media bagi

masyarakat jasa konstruksi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan/atau lembaga.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dewan sengketa” adalah tim yang

dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan Jasa Konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam

pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

No.6018

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

No.6018 -42-

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.