Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a Kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional

ditetapkan secara terstruktur, tegas, dan dapat menjawab kebutuhan riil di

lapangan. Pembinaan merupakan tugas negara. Segala bentuk pembinaan Jasa Konstruksi yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengembangkan

kinerja setiap elemen dan proses penyelenggaraan dalam sistem Jasa

Konstruksi nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan melindungi masyarakat umum.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap efektifitas

dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional

dari serta analisis dampak setiap kebijakan terhadap pertumbuhan dan

perkembangan Jasa Konstruksi daerah maupun nasional sebagai bahan untuk

perbaikan berkelanjutan kebijakan yang sudah berjalan.

Huruf d

Cukup jelas.

No.6018 -36-

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Pedoman yang diterbitkan oleh gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat hanya bersifat teknis tata laksana dalam pelaksanaan

kebijakan nasional Jasa Konstruksi di wilayah provinsi. Perumusan pedoman tersebut dilakukan dengan tetap

memperhatikan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemerintah Daerah.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.