DESAIN INDUSTRI

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.
2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
3. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
5. Hak Desain Industri adalah hak ekslusif yang di berikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesaian atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.
6. Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Desain Industri.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimaan diataur dalam Undang-undang ini.
9. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyarakat administratif.
10. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

PRESIDEN

1. Lisensi …

2. Lisensi adalah izin diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

3. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau persetj\ujuan Pementukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.

4. Hari adalah hari kerja.

Bagian Pertama Desain Industri yang Mendapat Perlindungan

(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

(2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain

Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

(3) Pengungkapan sebelum, sebagimana dimaksud dalam ayat (2) adalah

pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

• tanggal penerimaan; atau
• tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
• telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Suatu Desai Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

• telah dipertunjukan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
• telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Bagian Kedua …

PRESIDEN

Bagian Kedua Desain Industri yang Tidak Mendapat Perlindungan

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desai Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Perindustrian Desain Industri

(1) Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu

10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan.

(2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu pwelindungan sebagaimana

dimaksud dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Keempat Subyek Desain Industri

(1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau

menerima hak tersebut dari Pendesain.

(2) Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak

Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

(1) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak

lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian alin kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi

Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

(3) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau

PRESIDEN

berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 8 …

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tida menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desai Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Kelima Lingkup Hak

(1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak ekslusif untuk

melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lainn yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

Bagian Pertama Umum

Hak Desain Industri atas dasar Permohonan.

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke

Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Udnang-undang ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh

Pemohon atau Kuasanya.

(3) Permohonan harus memuat:

• tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;

PRESIDEN

• nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
• nama, alamat lengkap, dan kewarganaan Pemohon;
• nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan daengan Hak Prioritas.

(4) Permohonan …

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:

• contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desaian Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
• surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
• surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.

(5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari

Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari Pemohon lain.

(6) Dalam Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus

disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

(7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk:

• satu Desain Industri, atau
• beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau memiliki kelas yang sama.

(1) Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik

Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.

(2) Pemohon sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan dan

memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Ketentuan mengani syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan

PRESIDEN

tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua …

Bagian Kedua Permohonan dengan Hak Prioritas

(1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam

waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertma kali diterima dinegara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

(2) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan hak Pro\ioritas.

(3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak

dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan:

• salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
• salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

Bagian Ketiga Waktu Penerimaan Permohonan

Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimannya Permohonan dengan syarat Pemohon telah:

• mengisi formulir Permohonan;

PRESIDEN

• melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
• membayar biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1).

Pasal 19 …

(1) Apabila ternyata terdapat kekuarangan dalam pemenuhan syarat-syarat

dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, Direktorat Jenderal

memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekuarangan tersebut.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang

untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon.

(1) Apabila kekurangan sebagiamaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak

dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

(2) Dalam hal Permohonan dianggap dtarik kembali sebagaimana dimaksdu

dalam ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat diterik kembali.

Bagian Keempat Penarikan Kembali Permohonan

Pemintaan penarikan kembali Permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh Pemohon atau kuasanya selama Permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

Bagian Kelima Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 (dua belas) bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apa pun dari Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugas bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal dilarang mengajukan {emohonan, memperoleh, memegang, atau

PRESIDEN

memiliki hak berkaitan dengan Desain Industri, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.

Pasal 23 …

Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

Bagian Pertama Pemeriksaan Administratif

(1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direktorat Jenderal memberitahukan keputusan penolakan Permohonan

kepada Pemohon apabila Desain Industri tersebut dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atar membertahukan anggapan ditarik kembali Permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(3) Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan

atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pembertahuan penarikan kembali tersebut.

(4) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3), keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal sebagiamaan dimaksud dalam ayat (2) bersifat tetap.

(5) Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat

Jenderal, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaiman diatur dalam Undang-undang ini.

Bagaian Kedua Pengumuman, Peneriksaan Subtantif, Pemberian, dan Penolakan

PRESIDEN

(1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang hkusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

(2) Pengumuman …

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

• nama dan alamat lengkap Pemohon;
• nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
• tanggal dan nomor penerimaan Permohonan;
• nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
• judul Desain Industri; dan
• gambar atau foto Desain Industri.

(3) Dalam hal Permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi

kemudian didaftarkan atas putusan pengadilan, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah DIrektorat Jenderal menerima salinan putusan tersebut.

(4) Pada saat pengajuan Permohonan, Pemohon dapat meminta secara

tertulis agar pengumuman Permohonan ditunda.

(5) Penundaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak

boleh melebihi waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas.

(1) Sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (1), setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang

mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagiamana diatur dalam Udnang-undang ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah

diterima Direktorat Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan oleh

Direktorat Jenderal kepada Pemohon.

(4) Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal.

(5) Dalam hal adanya keberatan terhadap Permohonan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa.

(6) Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan sanggahan yang

diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan.

PRESIDEN

(7) Direktorat Jenderal berkewajiban keberatan memberikan keputusan

untuk menyetujui atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(8) Keputusan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)

diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut.

Pasal 27 …

(1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) adalah pejabat

pada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri.

(2) Kepada Pemeriksa diberikan jenjang dan tunjangan fungsional sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan

Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Udnang-undang ini.

(2) Terhadap permohonan yang ditolak berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 4,

Pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal.

(3) Dalam hal Direktorat Jenderal berpendapat bahwa Permohonan tidak

sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan Direktorat Jenderal kepada Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(1) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan hingga

berakhir jangka waktur pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.

(2) Sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung sejak Tanggal

Penerimaan.

(1) Pihak yang memerlukan salinan salinan Sertifikat Desain Industri dapat

memintanya kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya

PRESIDEN

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian salinan Desain

Industri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB V …

Bagian Pertama Pengalihan Hak

(1) Hak Desain dapat beralih atau dialihkan dengan:

• pewarisan;
• hibah;
• wasiat;
• sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.

(3) Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(4) Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar

Umum Desain Industri tidak berkiblat hukum pada pihak ketiga.

(5) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain industri, maupun Daftar Umum Desain Industri.

Bagian Kedua Lisensi

Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak

PRESIDEN

lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33, pemegang Hak Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri

atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 35 …

(1) Perjnajian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri

pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain tidak

berlaku terhadap pihak ketiga.

(3) Perjanjian Lisensi sebagimana dimaksdu dalam ayat (1) diumumkan

dalam Berita Resmi Desain Industri.

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan

akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direktorat Jenderal Wajib menolak pencatatan perjnajian Lisensi yang

memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Ketentuan menenai pencatatan perjnajian Lisensi diatur dengan

Kaputusan Presiden.

Bagian Pertama Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri

(1) Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas

permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.

(2) Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang

PRESIDEN

tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilapirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.

(3) Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis

oleh Direktorat Jenderal kepada:

• pemegang Hak Desain Industri;
• penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
• pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

(4) Keputusan …

(4) Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksdu dalam ayat

(1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan

dalam berita Resmi Desain Industri.

(5) Keputusan Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan

dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Kedua Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh

pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.

(2) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang

pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Bagian Ketiga Tata Cara Gugatan

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan keepada Ketua

Pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

(2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan

tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

(3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang

bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

(4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan

PRESIDEN

Niaga dalam jangka waktu paling lama (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal

gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam

jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh)

hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

(8) Putusan …

(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90

(sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagimana dimaksud dalam ayat (8)

yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(10) Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagiamana dimaksud dalam ayat (9)

wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.

(1) Permohonan kasasi sebagiamana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan

paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut.

(2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang

bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

(3) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera

dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi

PRESIDEN

paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

(5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada

panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

(6) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi

dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

(7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan

menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh mahkamah Agung.

(8) Sidang …

(8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60

(enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90

(sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9)

yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi

kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

(12) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima

Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Keempat Akibat Pembatalan Pendaftaran

Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut.

PRESIDEN

(1) Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak wajib

meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemagang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

BAB VII …

BIAYA

(1) Penerima setiap pengajuan Permohonan, pengajuan keberatan atas

Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Desain Industri, permintaan dokumen prioritas Desain Industri, permintaan salinan Sertifikat Desain Industri, pencatatan pengalihan hak, pencatatan pengalihan hak, pencatatan surat perjanjian Lisensi, serta permintaan lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara

pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat

mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

(2) berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

(1) Pemeng Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat

siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:

• gugatan ganti rugi; dan/atau
• penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksdu dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan

Niaga).

PRESIDEN

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Tata cara gugatan sebaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 41 berlaku secara mutatis muntadis terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam

Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 46.

BAB IX …

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

• pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri;
• penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

Dalam surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Dalam hak hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.

PRESIDEN

Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.

PENYIDIKAN

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugasnya meliputi Hak Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.

(2) Penyidik …

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
• melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Desain Industri;
• meminta keterangan dan bahan bukti dari para sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri;
• melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
• melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
• melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Industri; dan/atau
• meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan

melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam ayat (10 menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Hukum Acara Pidana.

PRESIDEN

(1) Berangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 9tiga ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

merupakan delik aduan.

BAB XII …

(1) Pendesain yang telah mengumumkan Desain Industri dalam wkatu 6

(enam) bulan sebelum Undang-undang ini mulai diberlakukan dapat mengajukan Permohonan berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksdu dalam ayat (1) harus dilakukan

dalam waktu paling plama 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.

Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

PRESIDEN

Indonesia

Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000

ttd.

PRESIDEN