PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Wilayah . . .

1. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

2. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

3. Penataan Wilayah Pertahanan adalah penetapan Wilayah Pertahanan berdasarkan suatu proses perencanaan Wilayah Pertahanan, pemanfaatan Wilayah Pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.

4. Rencana Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RWP adalah hasil perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara.

5. Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RRWP adalah jabaran dari perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan, sesuai matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dibuat secara rinci untuk kepentingan pertahanan negara.

6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2 . . .

Lingkup penataan Wilayah Pertahanan meliputi:

• penetapan Wilayah Pertahanan;
• perencanaan Wilayah Pertahanan;
• pemanfaatan Wilayah Pertahanan; dan
• pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.

(1) Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang.

(2) Pada masa damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa.

(3) Dalam keadaan perang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan perang.

Pelaksanaan penataan Wilayah Pertahanan dilakukan secara terintegrasi dengan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

(1) Wilayah Pertahanan ditetapkan oleh Pemerintah untuk

memberi jaminan kepastian terhadap keberadaan Wilayah Pertahanan.

(2) Wilayah . . .

(2) Wilayah Pertahanan ditetapkan dengan memperhatikan

kepentingan daerah dan fungsi pertahanan.

(3) Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• Wilayah Pertahanan darat;
• Wilayah Pertahanan laut; dan
• Wilayah Pertahanan udara.

Huruf a Yang dimaksud dengan “pangkalan militer atau kesatrian” adalah kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal sehingga mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi.

Pangkalan militer atau kesatrian untuk satuan TNI Angkatan Darat satuan setingkat Koramil ke atas, untuk satuan TNI Angkatan Laut satuan setingkat Posal ke atas, dan untuk satuan TNI Angkatan Udara satuan setingkat Posau ke atas.

Huruf b . . .

Huruf b Yang dimaksud dengan “daerah latihan militer” adalah wilayah yang disiapkan/digunakan untuk meningkatkan kemampuan perorangan dan/atau satuan dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman musuh.

Huruf c Yang dimaksud dengan “instalasi militer” adalah instalasi yang digunakan untuk kepentingan mendukung kegiatan militer, seperti instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik.

Huruf d Yang dimaksud dengan “daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer” adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan untuk melakukan uji coba Alat Utama Sistem Senjata atau peralatan pertahanan lainnya oleh instansi yang berwenang melakukan uji coba dan telah dijamin keamanannya.

Huruf e Yang dimaksud dengan “daerah penyimpanan barang explosif dan berbahaya lainnya” adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan sebagai tempat penyimpanan serta pemeliharaan bahan peledak dan berbahaya lainnya sesuai dengan kriteria teknis yang ditentukan oleh Mabes TNI/Angkatan.

Huruf f Yang dimaksud dengan “daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya” adalah suatu tempat yang disiapkan/digunakan untuk memusnahkan amunisi atau peralatan pertahanan berbahaya lainnya yang ditetapkan oleh Mabes TNI/Angkatan dan dijamin keamanannya.

Huruf g Yang dimaksud dengan “obyek vital nasional yang bersifat strategis” adalah meliputi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara, yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan, antara lain istana negara dan industri strategis pertahanan.

Huruf h Yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan udara” meliputi daerah terbatas (restricted area), daerah terlarang (prohibited area), dan zona identifikasi pertahanan udara (air defence identification zone/ADIZ).

Pasal 7 . . .

(1) Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(2) Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf d sampai dengan huruf h ditetapkan

dengan Keputusan Menteri.

(1) Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis

nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

(2) Penetapan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setelah . . .

(3) Setelah Wilayah Pertahanan ditetapkan sebagai kawasan

strategis nasional, disusun rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

Tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh pemangku kepentingan tingkat nasional dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(1) Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan

strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan:

• persiapan penyusunan, meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja;
2. penentuan metodologi;
3. penganggaran; dan
4. pelibatan unsur TNI.

• pengumpulan data, paling sedikit meliputi:

1. data wilayah administrasi;
2. data fisiografis;
3. data kependudukan;
4. data kondisi sosial;
5. data ekonomi dan keuangan;
6. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
7. data penggunaan lahan;
8. data peruntukan ruang;
9. data sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
10. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan.

• pengolahan data dan analisis, paling sedikit meliputi teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya.
• perumusan konsepsi rencana, paling sedikit harus:

1. mengacu pada:

• Rencana Tata Ruang wilayah nasional;

• RWP;

• kebijakan umum pertahanan negara;

• kebijakan . . .

• kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara; dan
• pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertahanan.

1. memperhatikan:

• Rencana Tata Ruang pulau atau kepulauan;
• Rencana Tata Ruang wilayah provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota setempat;
• rencana pembangunan jangka panjang nasional; dan
• rencana pembangunan jangka menengah nasional;

1. memuat:

• tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional; dan
• konsep pengembangan kawasan strategis nasional.

(2) Proses penyusunan Rencana Tata Ruang kawasan

strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Perencanaan Wilayah Pertahanan dilaksanakan untuk menghasilkan:

• RWP; dan
• RRWP.

Pasal 13 . . .

(1) RWP dan RRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota beserta rencana rinci atau rencana detail.

(2) RWP dan RRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

digunakan sebagai salah satu masukan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

Paragraf 2 Rencana Wilayah Pertahanan

Huruf a Yang dimaksud dengan “kebijakan dan strategi pertahanan negara” adalah pedoman yang dijadikan acuan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penggunaan seluruh kekuatan dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara kepentingan nasional.

Huruf b . . .

Huruf b Yang dimaksud dengan “sistem pertahanan negara” adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta disiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

(1) RWP berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau

kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) RWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam

5 (lima) tahun dalam hal terjadi:

• bencana berskala nasional;
• perubahan batas territorial yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
• perubahan kebijakan nasional di bidang pertahanan.

(1) RWP yang memuat lokasi Wilayah Pertahanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c digambarkan dalam peta dengan skala 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(2) RWP . . .

(2) RWP yang memuat lokasi Wilayah Pertahanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sampai dengan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 3 Rencana Rinci Wilayah Pertahanan

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “RRWP darat” adalah jabaran secara rinci dari perencanaan Wilayah Pertahanan yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan statis dan dinamis matra darat.

Huruf b . . .

Huruf b Yang dimaksud dengan “RRWP laut” adalah jabaran secara rinci dari perencanaan Wilayah Pertahanan yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan statis dan dinamis matra laut.

Huruf c Yang dimaksud dengan “RRWP udara” adalah jabaran secara rinci dari perencanaan Wilayah Pertahanan yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan statis dan dinamis matra udara.

(1) RRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun

oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan secara terintegrasi dan terkoordinasi antarmatra darat, laut, dan udara.

(2) Penyusunan RRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mengacu pada RWP.

(3) RRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Menteri setelah memperhatikan saran dari Panglima TNI.

(1) RRWP berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau

kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) RRWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali

dalam 5 (lima) tahun dalam hal terjadi:

• bencana berskala nasional;
• perubahan batas territorial yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
• perubahan kebijakan nasional di bidang pertahanan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Pemanfaatan Wilayah Pertahanan Paragraf 1 Umum

(1) Wilayah Pertahanan dimanfaatkan oleh TNI dalam

rangka memperkuat kemampuan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara.

(2) Pemanfaatan Wilayah Pertahanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan RWP dan RRWP.

Dalam pemanfaatan Wilayah Pertahanan, TNI dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan untuk menjaga kepentingan pertahanan.

Pemanfaatan Wilayah Pertahanan dilakukan berdasarkan pedoman, standar, dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2 Arahan Pemanfaatan Wilayah Pertahanan

Pemanfaatan Wilayah Pertahanan dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi Wilayah Pertahanan yang bersangkutan.

(1) Pemanfaatan Wilayah Pertahanan harus sejalan dengan

fungsi pertahanan.

(2) Pemanfaatan Wilayah Pertahanan di luar fungsi

pertahanan harus mendapat ijin Menteri.

(3) Pemanfaatan Wilayah Pertahanan di luar fungsi

pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3 Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pertahanan

(1) Dalam rangka pembangunan atau pengembangan

Wilayah Pertahanan, dilaksanakan pengadaan tanah.

(2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib

menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g di wilayahnya.

(2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan atas usul Menteri.

(3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan

peruntukkannya dengan fungsi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g.

Dalam hal lahan diperlukan untuk daerah latihan militer, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan bagi satuan TNI dari tingkat latihan perorangan sampai dengan tingkat latihan gabungan TNI.

(1) Daerah latihan militer disediakan untuk satuan TNI pada

skala nasional, skala provinsi, dan skala kabupaten.

(2) Pada skala nasional, daerah latihan militer paling sedikit

terdiri atas 3 (tiga) daerah latihan gabungan TNI.

(3) Pada skala provinsi, daerah latihan militer paling sedikit

terdiri atas 1 (satu) daerah latihan gabungan TNI setingkat:

• batalyon TNI Angkatan Darat;

• gugus . . .

• gugus tempur laut guna mendukung pasukan pendarat marinir TNI Angkatan Laut; dan/atau
• skuadron udara atau batalyon Paskhas TNI Angkatan Udara.

(4) Pada skala kabupaten, daerah latihan militer paling

sedikit terdiri atas 1 (satu) daerah latihan TNI setingkat kompi.

Paragraf 4 Penyiapan dan Penggunaan Daerah Latihan Militer Bersifat Sementara atau Tidak Tetap

Yang dimaksud dengan “bersifat sementara atau tidak tetap” adalah daerah latihan yang penggunaannya dibatasi oleh ruang dan waktu, atas perijinan pemerintah daerah dan/atau instasi yang berwenang.

Daerah latihan yang bersifat sementara dan tidak tetap antara lain tempat latihan penerjunan, pendaratan pantai, anti teror, dan latihan gabungan TNI.

(1) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 dilakukan atas permintaan pimpinan satuan

TNI sesuai kewenangannya paling rendah setingkat satuan komando kewilayahan setempat.

(2) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi aspek geografi, demografi, serta infrastruktur pendukung penyelenggaraan kepentingan pertahanan.

(1) Penggunaan wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 harus memperhatikan hak masyarakat, nilai

sosial budaya masyarakat, dan keseimbangan ekosistem.

(2) Penggunaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertahanan

Ayat (1) Pemanfaatan wilayah yang harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, antara lain:

• untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan darat, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan.
• untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan laut, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan, antara lain wisata bahari atau olah raga bahari.
• untuk daerah sekitar pangkalan angkatan udara, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional penerbangan untuk kepentingan pertahanan, antara lain kegiatan pertanian, perkebunan, atau perikanan.

Ayat (2) . . .

Ayat (2) Kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian dalam ketentuan ini, antara lain pembangunan industri bahan kimia atau pembangunan industri bahan peledak.

Ayat (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer yang harus mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer, antara lain pemanfaatan untuk kegiatan budi daya hutan produksi atau hutan tanaman rakyat.

Ayat (2) Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung fungsi daerah latihan militer, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer antara lain pemanfaatan untuk budidaya pemukiman padat penduduk, infrastruktur minyak dan gas, listrik tegangan tinggi dengan memenuhi ketentuan jarak keamanan.

Ayat (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar instalasi militer yang harus mendukung dan menjaga fungsi instalasi militer, antara lain hutan produksi atau hutan tanaman rakyat.

Ayat (2) Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi instalasi militer, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan di sekitar instalasi militer, antara lain pemanfaatan untuk depo bahan bakar atau industri kimia dengan memenuhi ketentuan jarak keamanan.

Ayat (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer yang harus mendukung dan menjaga fungsi daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, antara lain pemanfaatan jaringan jalan yang dapat dilewati kendaraan berat untuk alutsista.

Ayat (2) Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di daerah sekitar uji coba peralatan dan persenjataan militer antara lain pariwisata.

Pasal 36 . . .

Ayat (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya yang harus mendukung dan menjaga fungsi daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, antara lain pemanfaatan untuk hutan produksi atau hutan tanaman rakyat.

Ayat (2) Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, antara lain pemanfaatan kegiatan untuk pariwisata, pemukiman dengan kepadatan rendah.

Ayat (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya yang harus mendukung dan menjaga fungsi daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, antara lain pemanfaatan untuk jaringan jalan yang dapat dilewati kendaraan berat untuk alutsista.

Ayat (2) Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, antara lain pemanfaatan untuk kegiatan pariwisata.

Ayat (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar objek vital nasional yang bersifat strategis yang harus mendukung dan menjaga fungsi objek vital nasional yang bersifat strategis, antara lain kegiatan pemanfaatan untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara.

Ayat (2) Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga objek vital nasional yang bersifat strategis, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar objek vital nasional yang bersifat strategis, antara lain pemanfaatan untuk budidaya sentra ekonomi.

Pasal 39 . . .

Ayat (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar wilayah pertahanan udara yang harus mendukung dan menjaga fungsi wilayah pertahanan udara, antara lain pemanfaatan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan.

Ayat (2) Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga wilayah pertahanan udara, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan di sekitar wilayah pertahanan udara antara lain pemanfaatan untuk bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya.

(1) Pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan

dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, dan penertiban.

(2) Pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diselenggarakan melalui pengelolaan sistem informasi dan komunikasi.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi dan pelaporan.

(1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa pemulihan fungsi ruang sesuai dengan RWP dan RRWP.

(3) Penertiban dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah

dan/atau pemerintah daerah bersama TNI.

(1) Wilayah Pertahanan hanya dapat dialihfungsikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

• berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien untuk kepentingan pertahanan; dan/atau
• terdapat kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar.

(2) Penilaian tidak efektif dan tidak efisien sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan.

(3) Kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Presiden.

(4) Alih fungsi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan syarat telah disiapkan wilayah pengganti yang memenuhi kriteria sebagai Wilayah Pertahanan.

(5) Alih fungsi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan Wilayah Pertahanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 190

26 Maret 2012 Rupat Ditkum Strahan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan karakteristik sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi, dengan isinya. Ruang dan segala isinya tersebut perlu dikelola pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sehingga keberadaan kawasan-kawasan dalam tata ruang nasional dapat ditegakkan dan terjaga kesinambungannya. Salah satu upaya dalam pengelolaan wilayah adalah melalui Penataan Ruang Nasional yang diselenggarakan secara terencana dan terpadu oleh pemerintah dengan melibatkan segenap masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penataan ruang nasional pada hakikatnya mencakup aspek yang saling terkait satu sama lain, yakni aspek pertahanan dan aspek kesejahteraan yang berkelanjutan. Dari aspek pertahanan, penataan ruang terkait langsung dengan strategi pertahanan negara, bahkan berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan fungsi pertahanan. Dalam lingkup fungsi pertahanan negara, konteks penataan ruang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan melalui Penataan Wilayah Pertahanan. Penataan Wilayah Pertahanan sangat diperlukan untuk kepentingan pertahanan. Untuk menghindari terjadinya benturan dengan fungsi- fungsi pembangunan nasional lainnya, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang Penataan Wilayah Pertahanan. Penataan Wilayah Pertahanan memerlukan penanganan secara khusus, yang pelaksanaannya berbeda dengan penataan wilayah untuk fungsi- fungsi pembangunan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa dalam hal mengatur tentang tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan sebagai sub sistem rencana tata ruang wilayah perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL