Pasal 10

(1) Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan

strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan:

• persiapan penyusunan, meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja;
2. penentuan metodologi;
3. penganggaran; dan
4. pelibatan unsur TNI.

• pengumpulan data, paling sedikit meliputi:

1. data wilayah administrasi;
2. data fisiografis;
3. data kependudukan;
4. data kondisi sosial;
5. data ekonomi dan keuangan;
6. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
7. data penggunaan lahan;
8. data peruntukan ruang;
9. data sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
10. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan.

• pengolahan data dan analisis, paling sedikit meliputi teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya.
• perumusan konsepsi rencana, paling sedikit harus:

1. mengacu pada:

• Rencana Tata Ruang wilayah nasional;

• RWP;

• kebijakan umum pertahanan negara;

• kebijakan . . .

• kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara; dan
• pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertahanan.

1. memperhatikan:

• Rencana Tata Ruang pulau atau kepulauan;
• Rencana Tata Ruang wilayah provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota setempat;
• rencana pembangunan jangka panjang nasional; dan
• rencana pembangunan jangka menengah nasional;

1. memuat:

• tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional; dan
• konsep pengembangan kawasan strategis nasional.

(2) Proses penyusunan Rencana Tata Ruang kawasan

strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.