Pasal 43

(1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa pemulihan fungsi ruang sesuai dengan RWP dan RRWP.

(3) Penertiban dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah

dan/atau pemerintah daerah bersama TNI.