Pasal 44

(1) Wilayah Pertahanan hanya dapat dialihfungsikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

• berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien untuk kepentingan pertahanan; dan/atau
• terdapat kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar.

(2) Penilaian tidak efektif dan tidak efisien sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan.

(3) Kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Presiden.

(4) Alih fungsi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan syarat telah disiapkan wilayah pengganti yang memenuhi kriteria sebagai Wilayah Pertahanan.

(5) Alih fungsi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.