Pasal 8

(1) Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis

nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

(2) Penetapan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setelah . . .

(3) Setelah Wilayah Pertahanan ditetapkan sebagai kawasan

strategis nasional, disusun rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan