Pasal 26

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib

menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g di wilayahnya.

(2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan atas usul Menteri.

(3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan

peruntukkannya dengan fungsi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g.