Pasal 30

(1) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 dilakukan atas permintaan pimpinan satuan

TNI sesuai kewenangannya paling rendah setingkat satuan komando kewilayahan setempat.

(2) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi aspek geografi, demografi, serta infrastruktur pendukung penyelenggaraan kepentingan pertahanan.